sizi99

favorit slot 641Jutaan kata 431727Orang-orang telah membaca serialisasi

《sizi99》

Adobe ungkap alat "Teks******

Jakarta (ANTARA) - Adobe telah mengungkapkan alat revolusioner bernama Project Music GenAI Control, sebuah sistem yang dapat mengubah teks ke musik dengan dukungan kecerdasan buatan (AI).

Sistem AI eksperimental ini memungkinkan pengguna tidak hanya menghasilkan musik tetapi juga mengeditnya langsung dalam antarmuka yang sama, semuanya dimulai dengan deskripsi teks sederhana.

Pengguna bisa membuat intro musik elektronik epik hanya dengan mengetik "epik elektronik" dan AI akan bekerja untuk menghasilkan intro tersebut.

Namun, Project Music GenAI Control tidak hanya sebatas menghasilkan musik. Alat ini memungkinkan untuk menyempurnakan karya dengan menyesuaikan tempo, struktur, repetisi, dan intensitas.

Baca juga: Adobe kenalkan gaun animasi Project Primrose yang dapat berubah pola

Pengguna juga dapat memperluas kanvas dengan memperpanjang durasi, remiks bagian-bagian, atau membuat loop yang mulus.

Jika pengguna memiliki potongan audio yang sudah ada, mereka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud mengubahnya berdasarkan melodi referensi, membuka lebih banyak kemungkinan kreatif.

Berbeda dengan alat musik AI lainnya, Project Music GenAI Control memberdayakan pengguna dengan kemampuan pengeditan yang tepat, memberikan tingkat kontrol seperti bekerja dengan piksel di Photoshop, tetapi diterapkan pada dunia suara.

Alur kerja yang mulus menghilangkan kebutuhan untuk melompat-lompat antara aplikasi yang berbeda, menyederhanakan proses kreatif.

Baca juga: Adobe buat simbol labeli konten hasil kecerdasan buatan

Adobe menekankan praktik AI yang bertanggung jawab dengan memastikan musik yang dihasilkan aman untuk penggunaan komersial.

Mereka juga mengimplementasikan Content Credentials, bertindak seperti "label nutrisi" yang mengungkap sifat bantuan AI dari kreasi pengguna. 

Project Music GenAI Control masih dalam tahap eksperimental. Meskipun antarmuka yang ramah pengguna masih dalam pengembangan, pandangan ini ke masa depan penciptaan audio menunjukkan bahwa alat yang kuat dan intuitif akan segera hadir. Demikian disiarkan Gizmochina, Sabtu (2/3).

Baca juga: Adobe rilis alat untuk buat gambar produk dari model tiga dimensi

Penerjemah: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Mendagri: Satpol PP ujung tombak penegakan peraturan daerah******

Keberhasilan penyelenggaraan pemilu itu bukan pekerjaan satu orang, melainkan kerja bersama.

Padang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian mengatakan satuan polisi pamong praja (satpol PP) merupakan ujung tombak dalam menegakkan peraturan daerah.

"Satpol PP memiliki tugas utama dan ujung tombak untuk menegakkan peraturan daerah," kata Mendagri Tito Karanavian di Padang, Minggu.

Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian pada peringatan HUT Ke-74 Satpol-PP dan Satlinmas Ke-62 tingkat nasional yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Tito menegaskan bahwa keberadaan personel satpol PP bersama unsur lainnya sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus melindungi termasuk menegakkan hukum khususnya yang menyangkut peraturan daerah.

Ia menjelaskan bahwa posisi satpol PP berbeda dengan personel Polri. Korps Bhayangkara lebih pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan membina masyarakat sekaligus menegakkan hukum positif. Sementara itu, satpol PP lebih pada penegakan peraturan daerah.

Dalam amanatnya, mantan Kapolri tersebut mengatakan bahwa satpol PP pada Pemilu 2024 memiliki peran penting dan besar dalam menyukseskan pesta demokrasi 5 tahunan.

Menurut dia, pemilu yang berjalan lancar tidak lepas dari peran pihak keamanan terutama TNI dan  Polri, termasuk anggota satpol PP yang tersebar di seluruh daerah.

"Kita patut bersyukur Pemilu 2024 berjalan relatif aman, baik, dan lancar," kata Mendagri.

Jika dilihat dari jumlah penduduk, kemudian menyelaraskannya dengan sistem pemilu, Indonesia dinilai berhasil menjalankan pesta demokrasi.

Mendagri mengatakan bahwa memobilisasi 208 juta pemilih yang sudah terdaftar dengan 8.000.000 petugas tempat pemungutan suara (TPS) hingga tingkat ad hoc, dan 800.000 pengawas bukanlah pekerjaan mudah.

"Keberhasilan penyelenggaraan pemilu itu bukan pekerjaan satu orang, melainkan kerja bersama," ujarnya.

Baca juga: Kota Padang tuan rumah HUT Ke-74 Satpol PP dan HUT Ke-62 Satlinmas
Baca juga: Ribuan orang bergandeng tangan kelilingi Gunung Tidar HUT Satpol PP
 

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Soal putusan MK, MPR sebut presidential threshold juga perlu dikoreksi******

Hal yang juga diingatkan oleh MK saat memutuskan koreksi terhadap parliamentary threshold 4 persen.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Muhammad Hidayat Nur Wahid turut menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Legislator yang akrab disapa HNW mengatakan bahwa putusan MK tersebut memang bukan menghilangkan sama sekali ambang batas parlemen, tetapi angka ambang batas saat ini perlu diatur ulang dengan kajian ilmiah, argumentasi yang rasional, dan demokratis.

"Ini juga seharusnya bukan hanya berlaku terhadap parliamentary threshold yang 4 persen itu, tetapi juga mestinya diberlakukan untukpresidential thresholdyang berlaku saat ini yakni 20 persen," kata HNW dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut HNW, MK perlu berlaku adil sesuai dengan prinsip konstitusi yang berlaku di Indonesia untuk memerintahkan kepada pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah untuk mengoreksi 20 persen presidential threshold sebelum Pemilu 2029, seperti halnya argumentasi MK dalam putusan terkait dengan koreksi 4 persen parliamentary thresholdtersebut.

HNW menilai koreksi terhadap presidential thresholddiperlukan untuk menyelamatkan kedaulatan rakyat sehingga kualitas demokrasi dan pilpres menjadi lebih baik pada tahun 2029.

"Seharusnya MK juga memerintahkan pembentuk undang-undang untuk juga melakukan hal serupa ketika menetapkanpresidential threshold sehingga mengoreksi presidential threshold 20 persen sebelum Pemilu/Pilpres 2029,” ujarnya.

HNW menjelaskan banyak pihak telah mengajukan permohonan agarpresidential threshold20 persen untuk dinyatakan inkonstitusional dan seharusnya diturunkan, termasuk permohonan yang sudah diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan pada kajian ilmiah dan prinsip demokrasi.

Ketika itu, kata dia, MK memang tidak mengabulkan permohonan yang diajukan oleh PKS terkait presidential thresholddi angka antara 7 persen sampai 9 persen, tetapi dalam pertimbangannya MK mengapresiasi PKS yang telah mempergunakan kajian ilmiah yang rasional, proporsional, demokratis, dan implementatif dalam menetapkan hal tersebut.

"Hal yang juga diingatkan oleh MK saat memutuskan koreksi terhadap parliamentary threshold4 persen," tuturnya.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：cara dapetin uang dari hp、slot gacor 888、cara kerja menghasilkan uang

Terkait：popslot22、kumpulan maxwin zeus、aplikasi kredit yang aman、sinar gacor、bibit4d、erek2 30、slot mudah wd、betjos55、pinjaman duit untuk student、cara terlepas dari pinjol

---

---

bab terbaru：aplikasi paylater terbaru（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08