aktivasi kredivo

togel artinya apa 192Jutaan kata 174981Orang-orang telah membaca serialisasi

《aktivasi kredivo》

Polri dalami akun pengancam Anies Baswedan******

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti ancaman penembakan yang ditujukan kepada calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dengan melakukan pendalaman terhadap akun media sosial yang melakukan pengancaman.

“Polri telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, kata Truno, sampai saat ini pihak Polri belum menerima laporan atas dugaan pengancaman tersebut dari pihak manapun.

"Sejauh ini belum ada laporannya," kata Truno.

Terlepas dari itu, Truno mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan Pemilu 2024 berjalan aman dan damai.

“Polri mengimbau kepada seluruh masyarakat bahwa mari kita wujudkan Pemilu yang aman, damai untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Anies Baswedan mendapat ancaman penembakan oleh netizen saat sedang live di aplikasi TikTok. Akun medsos Instagram @rifanariansyah, yang diindikasi sebagai pengancam, kini tak bisa ditemukan, diduga dihapus oleh penggunanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi ancaman penembakan kepada calon presiden Anies Baswedan.

Dia meminta polisi harus memastikan keamanan para calon presiden dan calon wakil presiden, khususnya di masa kampanye yang mulai memanas seperti saat ini.

Selaku mitra kerja Polri, Sahroni juga meminta agar kepolisian menyisir segala bentuk ancaman dan provokasi, kepada setiap capres-cawapres di dunia maya. Karena menurutnya, jika dibiarkan, akan dapat merusak dan memperkeruh suasana menjelang hari pemilihan nanti.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

TKN bakal polisikan Koran Achtung karena fitnah Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Komandan Echo (Hukum dan Advokasi) Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Habiburokhman, mengatakan timnya akan melaporkan Koran Achtung ke polisi karena dinilai telah memfitnah calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

"Kami sementara memantau dulu dalam satu-dua hari, setelah mengompilasi, mengumpulkan semua bukti, baru kami akan melaporkan secara resmi. Lapor ke mana? Ke Bareskrim karena ini murni pidana, enggak ada kaitannya dengan pemilu, dalam konteks penegakan hukumnya, ini murni pidana,” kata Habib saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat.

Ia mengatakan pihaknya mendapat laporan dari masyarakat bahwa koran tersebut memuat tulisan bertajuk "Inilah Penculik Aktivis 1998" di laman utamanya, lengkap dengan foto wajah Prabowo.

"Isinya confirmed(terkonfirmasi, red) fitnah. Misalnya, ‘Inilah Penculik Aktivis 98’, ‘Inilah Korbannya’, ini gambar Prabowo, teman-teman. Foto Pak Prabowo difitnah sebagai penculik," ujar Habib.

Baca juga: Pendukung Prabowo-Gibran diminta tidak terprovokasi narasi fitnah

Ia mengatakan koran tersebut beredar dalam beberapa hari belakangan di kota-kota besar, seperti Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Riau, Aceh, dan Sumatera Utara.

Menurutnya, kemunculan koran itu adalah salah satu indikasi upaya menggagalkan Pemilu 2024.

Namun begitu, Habib mengaku pihaknya belum bisa mengidentifikasi pembuat dan penyebar koran tersebut.

"Terduga pelaku wallahualam, tidak tahu, tidak diketahui dalam lidik, nah itu bahasanya kalau kepolisian,”" ujarnya.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran tekankan fitnah rusak cara berpolitik dan bernegara

Terlepas dari itu, Habib mengklaim isi koran tersebut adalah fitnah karena Prabowo bukanlah pelaku penculikan terhadap aktivis.

Ia juga menyebut setidaknya ada empat fakta hukum yang menguatkan hal itu. Pertama, tidak ada satu pun keterangan saksi dalam persidangan Tim Mawar yang menyebutkan adanya perintah atau arahan Prabowo untuk melakukan penculikan.

Kedua, keputusan Dewan Kehormatan Perwira dengan terperiksa Letjen (Purn) Prabowo Subianto, bukanlah merupakan putusan pengadilan dan bukan keputusan lembaga setengah peradilan. "Itu sifat putusannya pun hanyalah rekomendasi," ujarnya.

Ketiga, keputusan Presiden B.J. Habibie yang memberhentikan Prabowo secara hormat dengan menghargai jasa-jasa dan pengabdian Prabowo selama bertugas di TNI.

"Terakhir yang terpenting menurut saya adalah sudah lebih dari 16 tahun sejak tahun 2006, Komnas HAM tidak pernah bisa melengkapi hasil penyelidikan perkara pelanggaran HAM berat, penculikan aktivis yang dinyatakan kurang lengkap oleh Kejaksaan Agung. Padahal, menurut ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 (tentang Pengadilan HAM), waktu Komnas HAM untuk melengkapi hasil penyelidikan tersebut hanyalah 30 hari," imbuhnya.

Baca juga: Prabowo ajak kader balas fitnah dan hinaan dengan kebaikan
Baca juga: Prabowo ajak pendukungnya tidak terprovokasi fitnah

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Label：judi paling gacor、cara cepat dapat cuan、situs toto macau terpercaya

Terkait：jituwin、kta cepat cair tanpa kartu kredit、squid 33 slot、slot web gacor、pola gacor wild bandito、slot88 anti rungkad、asiabetking、cara membayar pinjaman di kredivo、slot gacor online terpercaya、fantasi55

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：joker net 888（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

judi 303

situs slot gacor member baru

pinjol yang mudah

paktuaslot

situs gacor slot terbaru

max win fire in the hole

i58bet

wangi4d

mega177

fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

jalan misterius

voucher tagihan tokopedia

Telan korban anak, KPAI minta pemasangan APK dievaluasi******

seorang siswi dalam rute pulang sekolah, harus merenggang nyawa karena tertimpa Alat Peraga Kampanye

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra meminta pemasangan alat peraga kampanye (APK) di ruang publik agar dievaluasi soal keamanannya karena ada baliho roboh yang menyebabkan kecelakaan dengan korban anak tewas.

"KPAI melihat janganlah persoalan APK, seperti spanduk, baliho, dianggap sepele, karena risiko-nya kematian. Dan kita tahu tidak ada standar keamanan kalau memperhatikan aturan yang telah baku dalam pemasangan reklame dan media informasi publik," kata Jasra Putra saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Jasra Putra mengatakan ada banyak kejadian terkait keberadaan APK yang merugikan ruang publik.

"Yang kita tahu, di setiap urusan tersebut, hak anak paling tertinggal. Padahal harus ditanggung oleh mereka (anak) dalam jangka panjang," katanya.

Pihaknya menuturkan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki aturan tentang pemasangan reklame dan media informasi di ruang publik.

"Namun dengan menjamur-nya APK yang tidak memperhatikan standar keamanan dalam aturan tersebut, menyebabkan korban terus berjatuhan sampai hari ini," kata Jasra Putra.

Baca juga: Bawaslu DKI bolehkan Satpol PP copot APK yang melanggar
Baca juga: Bawaslu Kota Bandung tegaskan larangan pasang APK di jalan layang

Pihaknya mencontohkan kasus teranyar, yakni seorang anak berinisial SR (18) meninggal dunia pasca tertimpa baliho yang roboh di Kebumen, Jawa Tengah, pada Rabu (10/1).

"Seorang siswi dalam rute pulang sekolah, harus merenggang nyawa karena tertimpa Alat Peraga Kampanye," kata Jasra Putra.

Peristiwa terjadi ketika SR yang berboncengan dengan Si (19) tengah melintas di jalur utama Kebumen - Banyumas, kemudian baliho seorang caleg tiba-tiba roboh.

Korban berusaha menghindari baliho yang roboh, namun kehilangan kendali, dan kemudian tertabrak oleh kendaraan yang melaju dari arah belakang korban.

SR meninggal dunia, sementara Si mengalami luka dan dirawat di rumah sakit.

Baca juga: Satgas Bakesbangpol Mataram sehari tertibkan 1.000 APK
Baca juga: Bawaslu Jakbar dan PSI bahas baliho timpa pengendara
Baca juga: Bawaslu Jaksel segera cek APK bahayakan pengendara di kawasan Tebet

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Dekan Elit

plaza4d2

Polres Malang ungkap hasil uji labfor terkait satu keluarga bunuh diri******

Malang (ANTARA) - Polres Malang mengungkap hasil pengujian dari laboratorium forensik (labfor) terkait peristiwa satu keluarga yang diduga bunuh diri di Dusun Boro, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Kepala Satreskrim Polres Malang AKP Gandha Syah Hidayat di Kepanjen, Kabupaten Malang, Rabu, mengatakan hasil uji labfor tersebut menunjukkan bahwa sampel darah di kamar, pisau, dan di gelas dinyatakan identik milik sang ayah berinisial WE (43).

"Dari sampel darah yang berceceran, kemudian darah yang menempel di pisau, kemudian di gelas, itu memiliki DNA yang dinyatakan identik dengan identitas almarhum Bapak W," kata Gandha.

Pada 12 Desember 2023 lalu, tiga orang meninggal dunia diduga akibat bunuh diri di satu rumah. Ketiga orang itu adalah ayah berinisial WE, ibu berinisial S (40), dan anak berinisial ARE (12).

Baca juga: Polisi dalami motif satu keluarga di Malang diduga bunuh diri

Seorang anak lagi, AKE (12), dalam kondisi selamat dan hidup. AKE dan ARE merupakan anak kembar dari pasangan WE dan S.

WE merupakan seorang guru di salah satu sekolah dasar negeri (SDN) di Kecamatan Sukun, Kota Malang; sedangkan S sehari-hari berjualan kue di rumah.

Anak kembar WE dan S, yakni AKE dan ARE, masih sekolah di bangku kelas VII sekolah menengah pertama (SMP).

Gandha menjelaskan melalui uji labfor Polda Jawa Timur tersebut, WE merupakan sosok yang meminumkan cairan obat nyamuk kepada istri dan seorang anaknya. WE merupakan orang terakhir yang memegang gelas berisi cairan obat nyamuk tersebut.

Dari hasil pengujian labfor, ditemukan kandungan transflutrinatau bahan aktif dalam obat nyamuk pada potongan lambung S dan ARE. Hal itu sesuai dengan bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP).

Baca juga: Polisi ungkap motif dugaan bunuh diri satu keluarga di Malang

Selain itu, lanjutnya, ditemukan pula karton teh kemasan di TKP. Diduga kuat, teh kemasan tersebut dicampur dengan obat nyamuk cair sebelum diberikan kepada S dan ARE.

"Jadi, saat menuangkan, obat anti nyamuk tersebut dicampur dengan teh kemasan untuk menghilangkan rasa tidak enak dari obat anti nyamuk," jelas Gandha.

Dia memastikan tidak ada upaya kekerasan yang dilakukan WE saat meminumkan cairan tersebut kepada istri dan anaknya. Sebab, lanjut Gandha, berdasarkan hasil visum tidak ditemukan bekas luka cakar maupun bekas lebam di tubuh mereka.

"Setelah ini, kami akan melaksanakan gelar perkara apakah ada peristiwa pidana atau tidak," tambahnya.

Polisi menyimpulkan motif bunuh diri tiga orang dalam satu keluarga tersebut adalah terkait utang. Dari informasi yang dikumpulkan selama proses penyidikan, WE memiliki utang sekitar puluhan juta.

"Saya hanya bisa bicara karena kita juga harus menjaga korban (anak AKE) dari trauma mendalam, kewajiban keuangannya hanya berkisar puluhan juta saja," ujar Gandha.

Baca juga: Polres & Pemkab Malang dampingi anak dari keluarga korban bunuh diri

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Saya adalah Permaisuri Rencana Pengembangan Sistem

situs slot gacor terbaru hari ini

Muhammadiyah nilai vonis bebas Haris Azhar******

Vonis ini bisa menjadi obor masih hidupnya marwah akhlak dan etika peradilan sebagai sendi utama negara hukum dan demokrasi

Jakarta (ANTARA) - Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah menilai vonis tak bersalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti menjadi sinyal dari keadilan hukum, perlindungan kebenaran, demokrasi, dan kebebasan riset.

"Vonis ini bisa menjadi obor masih hidupnya marwah akhlak dan etika peradilan sebagai sendi utama negara hukum dan demokrasi," ujar Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/1), Majelis Hakim menyatakan bahwa Haris Azhar dan Fatia Maulidayanti tidak bersalah atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Komnas apresiasi vonis bebas Fatia-Haris, angin segar demokrasi

Trisno mengapresiasi putusan tersebut. Menurutnya, aspirasi dan kritik setiap warganegara kepada pejabat publik dijamin haknya.

"Namun demikian kritikan disampaikan harus mengedepankan nilai-nilai etika serta dilengkapi dengan data-data valid yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Trisno.

Pihaknya berharap pejabat publik selalu berlapang dada, menerima masukan, dan kritikan, yang disampaikan oleh anggota masyarakat.

"Sebagai pelayan masyarakat, cukup melakukan bantahan terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat tanpa memproses hukum atas apa yang disampaikan anggota masyarakat tersebut," katanya.

Baca juga: Vonis bebas Fatia-Haris jadi acuan cegah kriminalisasi pembela HAM

Muhammadiyah juga berharap penegak hukum, terutama penyidik kepolisian, agar lebih arif dalam menyikapi laporan yang dilakukan pejabat publik. Utamanya, terkait kritik masyarakat perihal terhadap sikap dan perilaku pejabat publik. Apalagi terhadap kritik yang bersandarkan data hasil kajian yang dilakukan dengan baik.

Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah, kata dia, melihat keputusan itu sebagai momentum penegakan hukum terhadap kebebasan berpendapat terkait pejabat publik.

Ia pun berharap Kejaksaan Agung dapat memberikan pandangan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur agar lebih arif dalam menyikapi putusan dalam perkara ini agar tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut.

"Sehingga memastikan kepastian hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar," katanya.

Baca juga: JPU ajukan kasasi putusan Haris Azhar-Fatia yang divonis bebas

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Kotak peralatan dewa super

situs togel yang terpercaya

Terkait kerusuhan di Papua Nugini, KBRI Port Moresby tingkatkan pelindungan bagi WNI******

Jakarta (ANTARA) - KBRI Port Moresby telah berkoordinasi dengan pemerintah dan kepolisian Papua Nugini untuk meningkatkan pelindungan dan keamanan bagi warga negara Indonesia (WNI), menurut juru bicara Kemlu RI, menyusul kerusuhan di negara itu sejak Kamis (10/1).

“Hingga saat ini tidak ada WNI yg menjadi korban dari kerusuhan tersebut,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha melalui pesan singkat, Jumat.

Dia mengatakan KBRI terus menjalin komunikasi dengan para WNI dan mengeluarkan imbauan agar selalu berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan, serta tetap tinggal di tempat tinggal masing-masing sekiranya tidak ada keperluan yg sangat mendesak.

“Segera hubungi Hotline KBRI jika memerlukan bantuan kedaruratan,” ujar Judha.

Jumlah WNI di Papua Nugini yg terdata di KBRI sebanyak 1.317 orang.

Kerusuhan berupa penjarahan dan pembakaran toko terjadi sejak 10 Januari 2024 di Port Moresby, dan kemudian merebak ke beberapa kota lainnya.

Perdana Menteri Papua Nugini James Marape telah mendeklarasikan keadaan darurat (state of emergency) selama 14 hari untuk wilayah Port Moresby.

Baca juga: Dua warganya luka, China minta pemerintah Papua Nugini jamin keamanan

Baca juga: Satgas Pamtas RI-PNG terus jaga stabilitas di perbatasan Papua

400 prajurit Yonif 623 Kalsel berangkat sebagai Satgas Pamtas RI-PNG

Kelahiran Kembali Dewa Pedang Terkuat

idcjoker

Anwar Usman respons soal disebut hakim konstitusi paling sering bolos******

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi Anwar Usman merespons narasi yang menyebut dirinya merupakan hakim konstitusi paling sering bolos rapat permusyawaratan hakim (RPH) dibandingkan delapan hakim lainnya di Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

Ia mengatakan dirinya bukan mangkir dari RPH, melainkan sering dinas menjalankan tugas negara. Ia mengaku kerap melakukan perjalanan dinas di luar negeri ataupun dalam negeri, terlebih saat menjabat sebagai Ketua MK.

“Jadi itu lagi dinas, dianggap bolos. Kalau dinas kan melakukan tugas negara juga. Saya kan waktu (jadi) ketua (MK), sering dinas ke luar negeri dan dalam negeri juga,” kata Anwar saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pihak yang melabeli dirinya sebagai hakim paling sering bolos hanya melihat dari dokumen putusan MK yang tidak memberikan keterangan alasan mengapa hakim tertentu tidak ikut memutus suatu perkara.

“Jadi kan begini, yang bersangkutan hanya melihat ‘Demikianlah diputus oleh sekian hakim’ (pada dokumen putusan). Memang tidak ada keterangan bahwa kok kurang satu misalnya, ke mana, kadang-kadang kurang dua (hakim),” tuturnya.

Sebelumnya, Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (PANDEKHA) Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) merilis hasil analisis data bahwa Anwar Usman bolos sebanyak 28 kali dalam RPH pengambilan putusan sepanjang tahun 2023.

Angka tersebut paling banyak jika dibandingkan dengan delapan hakim konstitusi lainnya. PANDEKHA mencatat, Wahiduddin Adams absen RPH sebanyak 16 kali; Manahan M. P. Sitompul sebanyak 15 kali; dan Enny Nurbaningsih sebanyak 11 kali.

Sementara itu, M. Guntur Hamzah disebut absen sebanyak delapan kali; Arief Hidayat tujuh kali; Daniel Yusmic P. Foekh tiga kali; Saldi Isra dua kali; dan Suhartoyo satu kali.

Anwar Usman mengaku terkejut dengan data tersebut. Ia merasa dirinya bekerja tanpa kenal hari libur.

“Saya hari libur saja masuk. Bukan bela diri, fakta. Orang hari Sabtu, Minggu saja saya masuk kalau enggakada kerjaan di rumah atau enggakada acara. Itu saya. Masa 28 kali? Kaget saya, tapi saya ketawa, sih,” ujarnya.

Baca juga: Suhartoyo tekankan pentingnya kepercayaan publik bagi MK
Baca juga: Suhartoyo sebut MK sudah punya formula adili PHPU tanpa Anwar Usman
Baca juga: Sederet peristiwa menonjol 2023 di Mahkamah Konstitusi

Kota super terapung

lionbet777

Tiga balita Sukabumi tewas di proyek galian tambang******

Ketiga balita itu tenggelam di galian tambang

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Tiga anak bawah lima tahun (balita) di Kampung Warungwaru, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tewas diduga karena tenggelam di sekitar lokasi proyek galian tambang, Desa Desa Neglasari, Kecamatan Nyalindung.

"Ketiga balita itu tenggelam di galian tambang, RT 01/04, Desa Neglasari, Kecamatan Nyalindung," kata Pelaksana Tugas (Plt) Camat Nyalindung Mulyadi di Sukabumi, Kamis.

Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, menyebutkan, kejadian nahas yang menimpa tiga balita atas nama Humairah (4), Sarif (4) dan Hafidz (5) ini berawal ketika mereka bermain di sekitar proyek galian tambang yang tidak jauh dari rumahnya.

Saat sedang asyik bermain, ketiganya tiba-tiba tanah yang diinjak mereka longsor sehingga tubuhnya ikut terbawa sampai ke tempat galian tambang berisi air yang cukup dalam.

Ketiga balita ini tidak bisa menyelamatkan diri dan tenggelam di tempat itu.

Baca juga: Balita tewas tercebur ke dalam kolam di Sukabumi

Warga yang melihat kejadian itu langsung mengevakuasi seluruh korban dari dalam galian. Dua korban yakni Humairah dan Sarif dibawa ke RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi, sementara satu korban lainnya, Hafidz dievakuasi ke Puskesmas Cijangkar, Kecamatan Nyalindung.

Namun, nyawa tiga balita ini tidak berhasil diselamatkan setelah mendapatkan resusitasi jantung dan paru karena terlalu banyak kemasukan air dan lama tidak bernafas.

Polsek Nyalindung langsung menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memasang garis polisi agar tidak ada warga atau orang tidak berkepentingan masih ke lokasi kejadian.

Mulyadi mengatakan ia telah berkoordinasi dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Nyalindung, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi untuk memberikan imbauan kepada warga untuk tetap waspada agar tidak terulang kejadian serupa.

Selain itu, untuk penanganan lebih lanjut kasus tewasnya tiga balita di sekitar lokasi proyek galian tambang, pihaknya telah menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian.

Baca juga: Balita Tewas Terlindas Bus di Sukabumi

《aktivasi kredivo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，situs gacor99Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《aktivasi kredivo》bab terbaru。