Yun Qi Nian Gu Jingchen

link server thailand

MPPS: Libatkan Masyarakat dalam Membangun Gedung Sekolah Baru di Solo******

Peran serta masyarakat juga bisa diwakili melalui komite sekolah sebagai lembaga mandiri. Dia mengatakan saat ini hampir seluruh sekolah di Kota Solo sudah memiliki komite. 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta, menegaskan selama pembangunan gedung sekolah di Solo dalam prosesnya tetap melibatkan masyarakat.

“Kami tidak menutup masukan dan saran masyarakat saat ada pembangunan unit sekolah baru. Tetapi sebatas masukan dan saran, karena bagaimanapun, pembangunan itu, kami berpedoman pada Kemendikbudristek tentang sarana dan prasarana yang wajib ada saat pembangunan unit sekolah baru” kata dia.

Sehingga jika ada masukan di luar pedoman pembangunan unit sekolah baru, dengan sendirinya belum bisa terfasilitasi. Pardoyo mengatakan pihaknya dalam melaksanakan pembangunan selalu berpegang pada aturan yang ada.

“Jadi artinya kami sekolah menampung masukan masyarakat, tetapi mohon maaf, menampung bukan berarti memenuhi, apa yang bisa dilakukan sesuai peraturan akan terpenuhi, tetapi yang tidak maka belum bisa,” kata dia.

Termasuk pihaknya juga mengaku melibatkan pihak sekolah dalam setiap kali pembahasan pembangunan. Menurut dia, pihak sekolah nantinya tinggal meneruskannya ke komite.

“Karena komite sekolah berada di dalam sekolah, dan yang berhubungan dengan dinas itu sekolah. Sehingga yang dilibatkan untuk rapat di kantor dinas adalah kepala sekolah. Nanti kepala sekolah menyampaikan ke teman-teman komite,” kata dia.

Dalam waktu dekat, pada 2024 Disdik Solo merencanakan pembangunan dan renovasi beberapa sekolah seperti SDN Joglo, SDN Madyotaman, SDN Begalon, lanjutan SDN Bromantakan, lanjutan SDN Mojo, SDN Tugu, SMP Khusus Olahraga, SMPN Negeri 6, dan aula TK Pembina Jebres.

Toko dunia lain

togel 50

Mahfud Md Bantah Mundur karena Tugas Menko Polhukam Diambil Presiden Jokowi******

Walaupun demikian, Hasto tidak menjelaskan lebih lanjut tugas-tugas apa yang diambil alih itu.

Mahfud Md menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai menko polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Kamis (1/2/2024) sore.

Mahfud, dalam suratnya, menjelaskan alasan mundur itu utamanya karena dia maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.

Dalam sesi jumpa pers pada Kamis malam, Mahfud lanjut menjelaskan dia memutuskan mundur karena merasa tidak patut untuk tetap dalam pemerintahan Presiden Jokowi tetapi punya sikap yang berseberangan dengan pucuk pimpinan tertingginya.

“Memang kami bicarakan, saya harus mundur, itu titik. Kenapa? Tidak mungkin saya against(menentang) kebijakan atau againstcalon yang didukung Pak Jokowi. Lalu, saya masih terus (menjabat) kan enggak bagus,” kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis.

Kemudian, Mahfud saat memimpin apel pagi terakhir di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat pagi, juga menjelaskan alasannya mundur karena tidak ingin terjebak dalam konflik kepentingan.

Dalam waktu kurang lebih tiga bulan, Mahfud menjalani peran ganda sebagai Menko Polhukam dan Cawapres.

“Ternyata sesudah menjalani, saya sibuk, terkadang terasa ada konflik kepentingan ketika saya berkunjung ke daerah sebagai Menko tidak sebagai cawapres, terkadang ada saja orang berteriak bapak cawapres. Jadi, (saya) menjadi tidak enak sehingga saya ya harus berhenti berjalan-jalan atau berkunjung ke mana-mana sebagai menko polhukam,” kata Mahfud Md di hadapan pegawai Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.

Presiden Jokowi pada Jumat siang, menerbitkan keputusan presiden yang memberhentikan secara resmi Mahfud Md. sebagai menko polhukam.

Jokowi kemudian menunjuk Tito Karnavian, yang saat ini aktif sebagai menteri dalam negeri, sebagai pelaksana tugas (Plt) Menko Polhukam sampai ada pejabat baru definitif.

Administrator surga

juraganqq

Soal Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Jokowi, Mahfud Md: Nggak Ngajak******

Isu terkait mundurkan menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyeruak beberapa belakangan ini, mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang digelar pada 14 Februari mendatang.

Awalnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dikabarkan akan mundur, kemudian menyusul Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani diisukan hal yang sama.

Seolah menepis kabar tersebut, Menkeu Sri Mulyani menyebut bahwa saat ini dirinya tengah fokus bekerja.

“Saya bekerja, saya bekerja,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (19/1/2024).

Sementara itu, Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari Menkopolhukam pada 2 Februari silam. Dia mengaku mengalami konflik kepentingan yang tidak bisa terhindarkan antara melaksanakan tugas sebagai menteri dan kampanye sebagai cawapres.

“Terkadang terasa ada konflik kepentingan ketika saya berkunjung ke daerah sebagai Menko tidak sebagai cawapres, terkadang ada saja orang berteriak Bapak Cawapres, jadi menjadi tidak enak, sehingga saya harus berhenti berjalan-jalan atau berkunjung ke mana-mana sebagai Menko,” kata Mahfud saat ditanyai awak media, pada Jumat (2/2/2024).

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Mahfud soal Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Jokowi: Saya Nggak Ngajak-Ngajak”

cinta sup teh

pinjaman online amanah

Masih Banyak Tantangan di Sektor Pertanian, Perlu Peran Semua Pihak******

Dia juga menyampaikan kondisi pertanian di Indonesia juga belum banyak berubah dibandingkan saat zaman dijajah Belanda. Dimana produk pertanian banyak dijual dalam bentuk bahan mentah.

Baca Juga: Menebar Semangat, FP UNS Luncurkan Buku Kisah Inspiratif 50 Alumni Batch 2

“Dulu ada dualisme ekonomi. Ada perusahaan kaya-raya, makmur pegawainya. Kalau warga mau ke administratur pabrik itu seperti menghadap presiden yang sangat berwibawa. Dia [kediaman administratur] dikelilingi pertanian rakyat yang jumlahnya lebih banyak tapi miskin-miskin. Kemudian pertanian mayoritas adalah ekspor bahan mentah, tapi ekspornya ke negara sendiri, yakni negara Belanda. Sebab dulu Belanda dengan sini masih satu pemerintahan,” jelas dia.

Artinya pengelolaan hasil panen ada di Belanda. Menurutnya hal tersebut juga masih terjadi saat ini.

“Sekarang juga sama, perkebunan yang kita agung-agungkan kejayaannya itu ekspor bahan mentah ke negara-negara maju lainnya. Nilai tambah itu dinikmati orang luar, kita hanya buruh, mengolah pertaniannya. Apakah kita mau seperti itu terus, sekarang sudah hampir 100 tahun, harusnya kita rubah,” lanjut dia.

Di sisi lain saat ini pertanian juga menghadapi tantangan tambahan, seperti perubahan iklim, faktor global dampak perang Rusia-Ukraina. Dimana kedua negara tersebut adalah penghasil gandum dan pupuk. Dengan begitu akan sangat berdampak, terutama dalam masalah pupuk.

Baca Juga: Sempat Vakum, Pameran Fotografi Ujian Akhir Semester di UNS Solo Digelar Lagi 

Pemanfaatan Teknologi

Menurutnya ada peluang-peluang yang dapat diambil untuk pengembangan pertanian ke depan. Salah satunya pemanfaatan perkembangan teknologi. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan juga akan bisa melibatkan generasi milenial.

Peran perguruan tinggi pertanian juga memiliki peran penting untuk pertumbuhan sektor pertanian ke depan. Disebutkan oleh narasumber selanjutnya, dari Fakultas Pertanian UNS, Dr. Ir. Agung Wibowo, SP., MSI., untuk memajukan sektor pertanian ke depan, peran perguruan tinggi pertanian juga sangat penting.

“Sejauh ini dari sisi akademisi telah turut aktif dalam memberikan rekomendasi untuk pertanian Indonesia,” kata dia.

Beberapa di antaranya adalah mengenai perlunya dukungan terhadap ketahanan pangan. Antisipasi kemungkinan terjadinya krisis pangan. Mengoptimalkan diversifikasi pangan, intensifikasi pertanian, meningkatkan budidaya pertanian, memanfaatkan semua potensi lahan yang ada, serta pengembangan bahan pangan spesifik lokasi.

Baca Juga: Kado Manis UNS Solo di Akhir 2022, Punya 4 Guru Besar Baru 

Dari akademisi juga mendorong peran pemerintah pusat dan daerah memetakan kantong-kantong produksi pangan serta memetakan distribusi dan logistik. Mendorong pemerintah memanfaatkan lahan terlantar sebagai rawa lebak dan lahan lainnya untuk produksi pangan sesuai dengan kesesuaian lahan di setiap wilayah. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan dengan umbi-umbian.

Mendorong para mahasiswa fakultas pertanian yang saat ini belajar dari rumah dapat mengaplikasikan teori tentang memproduksi pangan lahan sempit. Serta mendorong petani untuk berkolaborasi dengan toko online untuk memasarkan produk pertanian kepada masyarakat.

Sementara itu peran media juga dinilai penting dalam mengawal kebijakan pemerintah khususnya mendorong pertanian nasional agar lebih digdaya. Menanggapi hal itu Presiden Direktur Solopos Media Group, Ir. Arief Budisusilo, M.M., yang menjadi narasumber selanjutnya menyampaikan jika bicara mengenai peran media, pada ujungnya adalah peran untuk memberikan informasi, edukasi, literasi, advokasi dan komunikasi.

Baca Juga: Jawab Tantangan Digitalisasi Media, UNS TV Hadirkan Beragam Program Baru 

Peran-peran itu kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk kritik membangun. Termasuk mengonstruksi kebijakan, terutama di sektor pertanian secara kritis. Kemudian dari sisi komunikasi akan mem-branding bagaimana agar kebijakan pertanian itu dipahami oleh masyarakat luas dan kemudian dilaksanakan. Menurutnya jika hal itu dapat dijalankan secara komprehensif, akan membantu pertanian nasional lebih baju.

“Namun pertanyaan besarnya adalah siapa yang akan mendesain materi atau substansi yang akan didiseminasi kepada publik? Siapa yang akan memasok bahan informasi yang kemudian akan disampaikan melalui media? Kalau wartawannya dari pertanian mungkin akan sedikit paham menulis pertanian, namun kebanyakan wartawan bukan dari lulusan pertanian. Kemudian sekarang eranya media sosial,” kata dia.

Menurutnya ke depan butuh model-model diseminasi yang membuat pertanian ini terkesan lebih menarik, terlihat menjanjikan dimana pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya produktivitas. “Apakah kemudian ada kampus yang bisa menjelaskan secara komprehensif soal pertanian secara menyeluruh?” lanjut dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Pertanian UNS Solo Fakultas Pertanian Uns Share

---

Mahfud Md Mundur dari Menteri,Partai Demokrat: Itu Urusan Kabinet, Kami Oposisi

Mahfud Md Mundur dari Menteri,Partai Demokrat: Itu Urusan Kabinet, Kami OposisiYoga Adhitama ,  Abdul Jalil Jumat, 2 Februari 2024 - 20:53 WIB share SOLOPOS.COM - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan sejumlah Kader Demokrat di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Jumat (2/2/2024). (Solopos.com/Yoga Adhitama)

NGAWI –Mohammad Mahfud Mahmodin (Mahfud Md) resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di Istana Merdeka, Senin (1/2/2024). Menanggapi langkah calon wakil presiden nomor urut 03 tersebut, Partai Demokrat tidak mau ambil pusing, menurutnya hal itu merupakan urusan internal kabinet.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, seusai mendampingi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu sejumlah kader Partai Demokrat di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Jumat (2/2/2024).

Promosi Pupuk Organik Cair dari Spirulina, Solusi saat Pupuk Langka

Andi Mallarangeng menyebut keputusan Mahfud Md mengundurkan diri dari jabatan menteri merupakan hak preogratif Mahfud Md yang menjadi urusan kabinet. Menurutnya, Partai Demokrat pada pemerintahan ini sebagai oposisi dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengomentari urusan internal koalisi pemerintahan Presiden Jokowi.

“Urusan Pak Mahfud mengundurkan diri itu urusan kabinet, kami Partai Demokrat berada di luar pemerintahan yang sekarang. Jadi bukan tempatnya bagi kami mengomentari itu,” katanya kepada Solopos.com, Jumat.

Ditambahkan Andi, pihaknya saat ini memilih fokus untuk menggelar kampanye agar Partai Demokrat bisa menang dan pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat memimpin Indonesia pada 2024-2029 mendatang. Partai Demokrat tidak mau mencampuri urusan para menteri yang berduyun-duyun mengundurkan diri dari kabinet.

“Alhamdulilah kita bisa menyelanggarakan kampanye akbar di Lumajang, di Banyuwangi dan di Malang. Itu puluhan ribu masyarakat yang datang. Insya Allah kami siap membirukan Jawa Timur. Fokus kami adalah Demokrat menang, Prabowo presiden,” tambahnya.

Setelah menyelesaikan kampanye akbarnya di Jawa Timur, Andi Mallarangeng semakin optimistis bahwa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat menang satu putaran. Keyakinan itu muncul setelah melihat antusias warga yang hadir dalam setiap kampanye di Jawa Timur.

“Bendera Demokrat berkibar di mana-mana. Target kami bagaimana caranya menaikkan suara di Jawa Timur, Prabowo menang yang insya Allah satu putaran,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Ngawi, Haris Agus Susilo, mengatakan dalam kunjungannya ke Ngawi, presiden ke-6 Indonesia itu berpesan agar para kadernya tetap solid. SBY juga menargetkan Partai Demokrat di Ngawi mampu merebut 7 kursi di Pemilu 2024 ini.

“Beliau Bapak SBY penuh antusias memberikan wejangan terhadap kami yang ada daerah untuk tetap semangat dan solid dalam kontestasi Pemilu 2024. Kami ditarget untuk mendapat tujuh kursi di 2024,” kata dia.

Artis pakaian wanita

situs slot mudah jp

Lingkar Dalam Sebut Prabowo Tak akan Mundur dari Jabatan Menhan******

Dia mengatakan bukti yang sudah terlihat, Prabowo masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan dengan sangat baik.

Begitupun dengan Gibran yang juga masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Andre menyatakan Gibran terlihat bekerja dengan sangat baik dalam memimpin Solo.

Terkait langkah yang diambil Mahfud MD untuk mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju, Andre menyatakan menghormati atas keputusan yang diambil oleh Mahfud MD.

Andre berpandangan bahwa keputusan Mahfud MD tersebut juga tidak mempengaruhi perolehan suara pada Pilpres 14 Februari 2024 mendatang, mengingat waktu pemilihan sudah semakin dekat.

“Saya menghormati atas keputusan pak Mahfud MD itu,” kata Andre.

Hal senada disampaikan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyebut Prabowo Subianto tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai Menhan.

“Tidak perlu mundur, cukup Pak Mahfud saja,” ucapnya usai menghadiri kegiatan Konsolidasi Pemenangan Prabowo-Gibran Menuju Indonesia Emas, di Surabaya, Kamis (1/2/2024).

Selain itu, Hashim juga mengatakan Prabowo Subianto telah siap dalam debat capres yang terakhir pada 4 Februari 2024 dengan tema Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi.

“Persiapan sudah bagus, mantap,” kata adik kandung dari Prabowo Subianto tersebut.

Tak hanya itu, pria yang juga Ketua Dewan Pembina Gema Desa Indonesia tersebut mengingatkan para mantan kepala desa untuk terus mendukung Prabowo-Gibran.

“Semua program yang dibawa oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menyejahterakan rakyat, guru bahkan untuk ibu-ibu dan balita-balita agar gizinya terpenuhi dan tidak ada stunting,” ujarnya.

Prabowo pun juga membenarkan pertanyaan lingkar dalamnya itu. Dia menanggapi aksi Mahfud Md. yang mengumumkan keputusannya mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam.

“Itu hak politik,” kata Prabowo, dilansir Antara.Ia kemudian langsung bergegas meninggalkan lokasi acara setelah menjawab pertanyaan terkait mundurnya Mahfud itu.

Guang Nao Wu Zun

main508

Giliran Unpad Serukan Pilih Capres Bukan karena Uang atau Intimidasi******

Pada poin-poin tersebut, dia mengatakan pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.

Hukum menurutnya tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten.

Selain itu, dia mengatakan negara dan pemerintah beserta aparatur harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.

Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi, kata dia, tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya menjadi hanya sekadar prosedur memilih pemimpin.

Menurutnya, demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara.

“Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah,” katanya.

Di samping itu, pihaknya juga menyerukan agar para pemimpin di pemerintahan harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru menjadi contoh melanggar etika..

“Praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,” katanya.

Unpad juga memastikan tidak ada tekanan dalam menyerukan soal penyelamatan demokrasi di Indonesia karena hal tersebut merupakan tanggung jawab moral yang perlu dilakukan para akademisi.

Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan seruan-seruan itu merupakan refleksi serta perwujudan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad yang sudah dimiliki institusi pendidikan tersebut selama berpuluh-puluh tahun.

“Seruan moral ini sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok Unpad, yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. Kami beri judul sebagai upaya menyelamatkan negara hukum yang demokratis, etis, dan bermartabat,” kata Susi.

Susi yang sempat menjadi panelis debat calon presiden Pemilu 2024 itu mengatakan hal yang meneguhkan hati para akademisi di kampus tersebut untuk bisa menyampaikan seruan itu adalah adanya dukungan dari para pimpinan, termasuk rektor Unpad.

Dalam acara deklarasi tersebut, Susi mengatakan seruan tersebut bersifat inklusif karena disokong oleh seluruh elemen akademisi dari Unpad, mulai dari pihak rektorat, senat akademik, guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni. Hal itu, tambah Susi, menjadi kekuatan untuk menyerukan seruan tersebut.

“Para guru besar, yaitu para pimpinan ada di belakang kami, Prof. Ganjar sebagai ketua senat akademik, kemudian rektor ada di belakang kami,” kata Susi.

Dia mengatakan seruan-seruan itu akan terus disuarakan oleh para akademisi Unpad agar lembaga negara tetap terselenggara sesuai dengan koridornya.

Susi menambahkan seruan tersebut merupakan fungsi dari perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah pendidikan.