link slot gacor member baru

Sistem transformasi dimensi

Kemendag Klaim Harga Bahan Pokok Turun Signifikan Usai Lebaran******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengklaim harga bahan pokok usai Lebaranmengalami penurunan yang cukup signifikan. Daging ayam dan daging sapi yang sempat melonjak saat Lebaran juga mulai turun harga.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim menyatakan klaim tersebut berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag.

"Daging ayam pada saat Lebaran mencapai harga Rp39 ribu -Rp40 ribu per kg, saat ini menuju harga normal sesuai harga acuan di kisaran Rp37 ribu per kg. Daging sapi yang saat Lebaran mencapai hampir Rp150 ribu per kg, saat ini turun signifikan hingga 6,11 persen menjadi Rp139 ribu per kg," kata Isy kepadaCNNIndonesia.com, Selasa (2/5).

"Tidak ada perbedaan yang signifikan," ujarnya.

Menurutnya, Kemendag bersama pemangku kepentingan terkait berupaya terus menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok di masyarakat. Caranya dengan meningkatkan produksi, manajemen stok, optimalisasi pasar murah hingga tata kelola angkutan barang pokok.

"Selain itu, rakor pengendalian inflasi yang rutin diselenggarakan setiap minggu turut memastikan agar koodinasi dan kerja sama antardaerah berlangsung dengan optimal," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Yiwu Chunqiu

Kemendag Klaim Harga Bahan Pokok Turun Signifikan Usai Lebaran******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengklaim harga bahan pokok usai Lebaranmengalami penurunan yang cukup signifikan. Daging ayam dan daging sapi yang sempat melonjak saat Lebaran juga mulai turun harga.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim menyatakan klaim tersebut berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag.

"Daging ayam pada saat Lebaran mencapai harga Rp39 ribu -Rp40 ribu per kg, saat ini menuju harga normal sesuai harga acuan di kisaran Rp37 ribu per kg. Daging sapi yang saat Lebaran mencapai hampir Rp150 ribu per kg, saat ini turun signifikan hingga 6,11 persen menjadi Rp139 ribu per kg," kata Isy kepadaCNNIndonesia.com, Selasa (2/5).

"Tidak ada perbedaan yang signifikan," ujarnya.

Menurutnya, Kemendag bersama pemangku kepentingan terkait berupaya terus menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok di masyarakat. Caranya dengan meningkatkan produksi, manajemen stok, optimalisasi pasar murah hingga tata kelola angkutan barang pokok.

"Selain itu, rakor pengendalian inflasi yang rutin diselenggarakan setiap minggu turut memastikan agar koodinasi dan kerja sama antardaerah berlangsung dengan optimal," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Artis pakaian wanita

BEI Kerek Batas ARB Saham Jadi 15 Persen Mulai 5 Juni******

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menaikkan batas Auto RejectionBawah(ARB) tahap 1 dari 7 persen menjadi 15 persen untuk setiap rentang harga saham mulai 5 Juni 2023.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy mengungkapkan penyesuaian batasan ARB di sistem perdagangan bursa ini merupakan tahapan lanjutan proses normalisasi perdagangan usai pandemi covid-19.

"Penyesuaian batasan ARB ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara batas atas dan batas bawah dalam pergerakan harga saham, sehingga diharapkan dapat membantu terciptanya perdagangan yang teratur, wajar dan efisien," ujar Irvan dalam keterangan yang dikutip Antara,Selasa (30/5).

Selanjutnya, Irvan menyampaikan penyesuaian ARB tahap 2 dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 4 September 2023.

Dalam penyesuaian itu, bursa akan menerapkan Auto Rejection(AR) simetris. Artinya, batas ARB akan sama dengan batas ARA pada setiap rentang harga saham yaitu sebesar 35 persen untuk saham dengan rentang harga Rp50 sampai Rp200, sebesar 25 persen untuk saham dengan rentang harga lebih dari Rp200 sampai Rp5.000, serta 20 persen untuk saham dengan harga di atas Rp5.000.

"Dengan diterapkannya kebijakan normalisasi perdagangan di bursa, BEI berharap Pasar Modal Indonesia dapat terus bertumbuh dan memberikan kepercayaan yang lebih kepada investor untuk terus berinvestasi," ujar Irvan.

Ia berharap normalisasi jam perdagangan dan penyesuaian batasan ARB bisa memberikan sinyal positif kepada para investor, bahwa kondisi perekonomian dan iklim investasi di Indonesia semakin membaik.

Hal ini bisa memberikan kesempatan yang lebih bagi investor untuk bertransaksi dan meningkatkan likuiditas saham di BEI.

"Investor dan pelaku pasar diharapkan untuk memperhatikan perubahan ini dan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan tanggal efektif yang ditetapkan. Mengetahui dan memahami batasan ARB dan ARA menjadi penting dalam membantu proses pengambilan keputusan investasi yang tepat dalam perdagangan saham," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Perjalanan Dimensi Raja Iblis

Harga Cabai Merah Kian 'Pedas', Tembus Rp100 Ribu per Kg di Merauke******

Harga cabai merahbesar semakin mahal pada awal pekan ini, Senin (17/4).

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga cabai merah besar melesat 13,22 persen ke Rp48.400 per kilogram (Kg).

Bahkan, di Kota Merauke, harga cabai merah besar menembus Rp102.500 per Kg. Adapun harga terendah Rp24.250 per Kg tecatat di Kota Bengkulu.

Selanjutnya, harga daging sapi kualitas 2 naik tipis 0,08 persen ke Rp129.750 per kg. Berikutnya, bawang merah naik 0,83 persen ke Rp36.650 per kg dan minyak goreng kemasan bermerek 2 naik 0,5 persen ke Rp20.200 per Kg.

Sementara itu, mayoritas harga pangan utama turun siang ini. Penurunan terbesar terjadi pada beras kualitas medium II sebesar 1,51 persen ke Rp13.050 per kg.

Beras kualitas super I juga turun 0,68 persen menjadi Rp14.700 per kg. Begitu pun beras kualitas super II yang merosot 0,7 persen ke Rp14.150 per kg.

Berikutnya, daging sapi kualitas I melandai 0,65 persen ke Rp138.150 per kg, telur ayam ras segar turun 0,84 persen ke Rp29.550 per kg, bawang putih ukuran sedang melorot 0,74 persen Rp33.400 per kg, cabai rawit hijau minus 0,37 persen ke Rp40.050 per kg, dan gula pasir kualitas premium turun 0,31 persen ke Rp15.850 per kg.

Lebih lanjut, harga cabai rawit merah dan gula pasir lokal tetap, masing-masing Rp44.550 per kg dan Rp14.550 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Dalang tingkat dewa

Bahlil Sebut Ada Negara Berusaha Ganjal Hyundai Tanam Rp22 T di RI******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan ada negara yang tidak ingin Hyundaiberinvestasi di Indonesia senilai US,55 miliar atau Rp22,9 triliun (kurs Rp14.817 per dolar AS).

"Jadi, waktu kita mau tanda tangan ini (proyek Hyundai) banyak negara tertentu yang tidak ingin Hyundai masuk, mobil listrik ini, saya harus ngomong. Saya tidak mengatakan negara mana tetapi ada negara yang tidak pingin ini barang masuk," kata Bahlil, dikutip dari Antara, Selasa (16/5).

Ia mengatakan investasi Hyundai ke Indonesia diawali dengan ditandatanganinya nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) pada November 2019. Saat itu, penandatanganan MoU disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Executive Vice Chairman Hyundai Motor Group Chung Eui-sun.

Kemudian, fase kedua investasi Taiwan berfokus pada pengembangan pabrik pembuatan mobil listrik, pabrik transmisi, penelitian dan pengembangan, pusat pelatihan, dan produksi Hyundai akan diekspor sebanyak 70 persen.

Per Maret 2022, pabrik Hyundai di Cikarang, Jawa Barat, disebut telah berhasil memproduksi mobil listrik Hyundai Ioniq 5.

"Alhamdulillah sekarang Hyundai produknya sudah bisa dipakai orang Indonesia dan orang Indonesia cinta betul terhadap mobil listrik. Saking cintanya sekarang antre 6 bulan sampai 8 bulan baru bisa dapat mobil di showroom," kata Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Mengguncang langit

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.