jenis pinjol resmi

Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

Pemerintah Naikkan Subsidi Konversi Motor Listrik Jadi Rp10 Juta******

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengklaim insentif konversi motor listriknaik dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta per unit.

Menurutnya, kenaikan insentif konversi motor listrik sudah berjalan.

"Rp10 juta yang diputuskan untuk yang konversi. Mulai sekarang juga sudah jalan," ucap Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (10/11).

Terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin menuturkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan insentif konversi motor listrik.

Ia menyebut peluang tersebut masih tetap diusahakan. Pihaknya pun mengaku masih menghitung lebih rinci berapa kenaikan yang dibutuhkan.

"Kami usahakan. Kami lagi hitung. Jadi belum diputuskan, tapi itu sesuatu yang kami pertimbangkan," ucap Rachmat di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat.

Rachmat menilai biaya konversi masih tinggi. Oleh karena itu, meski sudah mendapat insentif sebesar Rp7 juta, minat masyarakat masih sedikit.

"Jadi kalau masih di-supportRp7 juta itu orang masih mikir," katanya.

Menurut dia, minat masyarakat untuk mengikuti konversi motor listrik masih rendah. Padahal, pemerintah menargetkan pemberian insentif Rp7 juta per motor untuk 50 ribu unit tahun ini dan 2024 sebanyak 200 ribu unit.

Kebijakan pemerintah menaikkan subsidi konversi motor listrik menjadi Rp10 juta per unit tak lain karena minat masyarakat yang masih rendah. Tujuan insentif tersebut agar meringankan biaya konversi bahan bakar minyak (BBM) ke motor listrik yang mencapai sekitar Rp14 juta per unit.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menduga rendahnya partisipasi masyarakat dalam konversi motor listrik disebabkan karena kurangnya sosialisasi, harga yang cukup mahal, hingga kekhawatiran komponen motor listrik.

Jaringan Perdagangan Dimensi Super

Kemnaker Ungkap Alasan Rumus Baru Jokowi Hanya Naikkan UMP Sedikit******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan alasan rumus kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 relatif rendah.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan kenaikan UMP relatif kecil karena memang diperuntukkan bagi karyawan dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Menurut Indah, kenaikan upah yang relatif besar biasanya hanya untuk karyawan yang sudah bekerja di atas dua tahun. Kenaikan upah itu juga menyesuaikan dengan kinerja dan produktivitas karyawan bersangkutan.

"Kalau pekerja satu tahun ke bawah, ya gimana? kita pahami ya naiknya sekitar Rp100 ribu-Rp200 ribu," ujar Indah dalam konferensi pers, Selasa (21/11).

Meski begitu, ia mengatakan penetapan UMP juga diberikan sebagai pelindung bagi pekerja baru agar tak terjebak upah murah. Selain itu, UMP juga dinilai bisa menjaga daya beli pekerja.

Dengan begitu, kata Indah, roda ekonomi setiap daerah pun terus berputar.

Adapun rumus perhitungan UMP tahun ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang dirilis pada 10 November 2023.

Rumus kenaikan upah minimum 2024 mencakup tiga variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Berdasarkan catatan Indah, per sore ini baru 26 provinsi yang sudah mengumumkan kenaikan UMP. Dari 22 provinsi itu, kenaikan terendah adalah Sulawesi Barat, yakni Rp43.163. Sementara, tertinggi adalah Maluku Utara Rp221.646.

Apabila dibandingkan tahun lalu, kenaikan upah tahun ini memang terbilang minim. Sebagai pembanding, UMP DKI Jakarta 2024 hanya naik 3,38 persen menjadi Rp5,06 juta. Sementara, tahun ini, kenaikan UMP ibu kota mencapai 5,6 persen.

Hal sama juga terjadi pada UMP Jabar 2024 yang tercatat naik 3,57 persen ke Rp2.057.495. Tahun ini, UMP Jabar naik 7,88 persen.

Di Jatim, UMP 2024 tercatat naik 6,1 persen ke Rp2,16 juta. Kenaikannya lebih rendah dari tahun ini yang menanjak 7,8 persen.

[Gambas:Video CNN]

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

El Nino Sudah Mau Habis, Apa Kabar BLT?******

Rencana pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino senilai Rp400 ribu belum juga terlaksana sepenuhnya. Padahal, pemerintah semula menargetkan bantuan itu bisa diedarkan mulai November 2023.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini berjanji BLT El Nino akan cair Desember ini. Hal itu ia kemukakan saat menemui warga di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (5/12).

"Ini yang ada di sini sudah terima BLT El Nino belum Rp400 ribu? Belum? Tunggu saja, bulan ini akan diterima," kata Jokowi di Nagekeo seperti dikutip dari keterangan tertulis Sekretariat Presiden.

Ia pun memerintahkan Bupati Nagekeo, NTT, Johanes Don Bosco Do untuk mengurus penyelesaian BLT El Nino Rp400 ribu di daerah tersebut. Jokowi ingin semua warga yang membutuhkan terdata.

"Ini yang baru ya? Ada yang baru, ada yang lama, nanti saya bicarakan dulu. Nanti biar Pak Bupati saja yang ngurus," ucapnya.

Jokowi meluncurkan bantuan langsung tunai dalam rangka menangani dampak El Nino. Bantuan ini diberikan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan BLT tersebut akan diberikan selama dua bulan, pada November-Desember 2023. Nantinya, penerima BLT mendapatkan Rp200 ribu per bulan.

"Prosesnya akan bisa diakselerasi November 2023-Desember 2023 kita transfer satu kali sehingga langsung untuk dua bulan sekaligus," katanya dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Total anggaran untuk bantuan ini mencapai Rp7,52 triliun.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Robben Rico untuk bertanya lebih lanjut progres pencairan BLT El Nino. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Lantas siapa saja penerima BLT El Nino?

Adapun syarat penerima BLT El Nino adalah masyarakat kategori kelompok miskin dan terdaftar sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah memberikan BLT El Nino kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Ia mengatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajarannya sudah memegang data calon penerima BLT tersebut, sehingga tak perlu mengumpulkan data baru.

Masyarakat dapat mengecek sendiri secara online apakah termasuk penerima BLT El Nino lewat dua cara.

Pertama,dengan mengunjungi laman resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Kedua,melalui aplikasi Cek Bansos yang dirilis Kemensos.

Berikut caranya:

Website Kemensos cekbansos.kemensos.go.id

1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.

2. Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan

3. Masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP

4. Ketik 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode

5. Jika huruf kode kurang jelas, klik ikon refresh untuk mendapat kode baru

6. Klik tombol CARI DATA. Nantinya, sistem akan mencari nama penerima sesuai wilayah yang diinput.

Aplikasi Cek Bansos

1. Unduh Aplikasi Cek Bansos

2. Buat akun baru dan isi kolom data

3. Lampirkan swafoto dan foto KTP. Data kemudian akan diverifikasi oleh Kemensos

4. Setelah diverifikasi, klik login dan masukkan username, serta password

5. Pilih menu Cek Bansos dalam aplikasi itu dan lengkapi data

6. Klik Cari Data

[Gambas:Video CNN]

Bepergian ke dunia lain dalam ruang portabel

Pemerintah Belum Bayar Utang Minyak Goreng Rp344 M ke Pengusaha Ritel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak gorengRp344 miliar.

"Sampai hari ini, 15 November, Aprindo belum mendapatkan langkah-langkah konkret dan nyata dari pemerintah untuk niat menyelesaikan rafaksi. Malah kami melihat justru niat itu mungkin sudah pupus untuk menyelesaikan refraksi," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

"Kita siap maju. Apakah kita melaporkan kepada Mabes? Apakah kita somasi, gugat PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan lain-lain ini lagi bicara nih, antar kuasa hukum," ucap Roy.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi kita serahkan tentunya kepada kuasa hukum. Kenapa harus lewat itu? Karena kami enggak dapat kepastiannya. Niatnya juga udah enggak ada bahkan. Karena kalau niat, yang namanya surat terakhir dari Kemenkopolhukam untuk mendorong Kemendag mestinya segera selesai," sambungnya.

Roy pun menegaskan pihaknya dan para pelaku usaha lainnya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan haknya sampai utang rafaksi tersebut lunas.

Pengusaha ritel menyebut pemerintah memiliki utang Rp344 miliar kepada mereka. Utang terkait pembayaran selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022.

Namun, sudah hampir dua tahun berlalu, pemerintah belum juga mau membayar utang tersebut.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga beberapa waktu lalu mengatakan Kemendag masih mempelajari masalah rafaksi minyak goreng untuk menentukan sikap kementerian ke depannya.

Hiburan panjang umur

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah

Karakter pendukung wanita terlahir kembali sebagai Phoenix dalam perjalanannya menuju keabadian

Zulhas Minta Pemda Subsidi Biaya Pengiriman untuk Menekan Harga Cabai******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan melakukan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Johar Baru, Jakarta. Hasilnya ia mendapati harga cabai yang cukup tinggi atau Rp120 ribu per kilogram.

Zulhas sapaan akrab Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) pun membandingkan harga cabai di Pasar Baru Gresik, Jawa Timur, yang lebih rendah. Menurut dia, hal ini terjadi karena lokasinya dekat dengan petani, Pasar Johar Baru jauh. Sehingga ada tambahan biaya pengiriman yang mengakibatkan harga cabai mahal

Guna mengatasi masalah ini, Zulhas meminta pemerintah daerah memberi subsidi biaya pengiriman, sehingga harga cabai bisa ditekan.

"Cabai Rp 100 ribu-Rp 120 per kg. Telur Rp 28 ribu-Rp 29 ribu, masih menjadi apa yang ketentuan kita. Sebetulnya Rp 28 ribu-Rp 29 ribu harga patokan, kalau Rp 26 ribu, petelur rugi," ujar Zulhas.

"Ayam juga kalau Rp 32 ribu itu rugi. Jadi semua masih stabil, beras juga stabil tapi tinggi," jelasnya.

Sebagai informasi, Zulhas sebelumnya juga melakukan pemantauan harga bahan pokok di sejumlah pasar di Indonesia, mulai dari Gresik, Bogor, hingga Jakarta. Pemantan dilakukan untuk melihat stabilitas harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru.