buku tafsir 2d

Dimana pedangku?

Harga Cabai******

Hargacabai-cabaian masih mahal pada awal pekan ini, Senin (6/11). Harga rata-rata nasional masih di bawah Rp70 ribu per kg, meski di lapangan harganya meroket tembus Rp100 ribu per kg.

Sementara itu, beras dan daging-dagingan mulai turun harga. Mengacu pada Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga cabai merah keriting naik menjadi Rp62.200 per kg dari pekan lalu Rp57.050 per kg.

Kenaikan juga terjadi pada harga cabai merah besar, dari Rp49.050 per kg menjadi Rp52.800 per kg.

Gula pasir juga terpantau naik dibanding pekan lalu. Gula pasir lokal naik dari Rp16.150 per kg menjadi Rp16.200 per kg, sementara yang kualitas premium naik Rp100 menjadi Rp16.850 per kg.

Sementara itu, harga minyak goreng stagnan. Minyak goreng curah masih Rp15.250 per kg, kemasan bermerek 1 RpRp20.950 dan kemasan bermerek 2 Rp19.450 per kg.

Bawang merah ukuran sedang naik Rp1.950 menjadi Rp28.950 per kg, sedangkan bawang putih turun dari Rp38.050 per kg menjadi Rp37.950 per kg.

Telur ayam turut naik tipis Rp50 menjadi Rp28.650 per kg.

Harga daging-dagingan terpantau turun. Daging ayam ras segar turun dari Rp300 menjadi Rp35.200 per kg. Sementara, daging sapi kualitas 1 dijual Rp137.650 per kg dari pekan lalu seharga Rp138 ribu per kg. Lalu daging sapi kualitas 2 dari Rp129.150 per kg menjadi Rp128.550 per kg.

Adapun harga beras kompak turun tipis Rp50 dibanding pekan lalu. Rinciannya, beras kualitas bawah I dijual Rp13.500 per kg, beras kualitas medium I Rp14.650 per kg, dan beras kualitas super I Rp15.950 per kg.

Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) sebelumnya mengungkapkan harga cabai rawit di pasar kini sudah menembus Rp100 ribu per kg. Ketua AACI Abdul Hamid mengatakan data tersebut dihimpunnya langsung dari kunjungan ke pasar di Depok, Jawa Barat, akhir Oktober 2023 lalu.

Menurutnya, harga cabai yang makin 'pedas' imbas hujan yang belum kunjung tiba.

"Benar, harga di pasar end user, Pasar Agung Depok sudah Rp100 ribu per kg. Penyebabnya, kalau untuk cabai rawit utamanya penyakit yang tidak dapat dikendalikan dan kurang air karena hujan belum datang," ujar Abdul kepada CNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

"Perkiraan (lonjakan harga) untuk cabai rawit merah akan cukup lama, diperkirakan sampai dengan akhir tahun (2023). Kecuali mencari daerah yang kelebihan produksi, seperti di Sulawesi yang masih ada penanaman cabai rawit merahnya atau Sidrap dan sekitarnya," imbuhnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menilai wajar harga cabai di pasaran kini meroket, bahkan di tembus Rp100 ribu per kilogram (kg) di beberapa daerah.
"Cabai nggak apa-apa mahal sekali-sekali," kata menteri yang akrab disapa Zulhas itu saat ditemui di The Manohara Hotel, Sleman, DIY, Senin (6/11).

Lihat Juga : JK Ikut Komentari Ribut Pemerintah Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan

Zulhas menyebut kenaikan harga cabai juga demi membantu para petani, yang belakangan ini merugi akibat anjloknya hasil pertanian.

Ia mencontohkan untuk komoditas bawang merah, kemarin harganya turun hingga hanya Rp16 ribu per kg.

"Kasihan petaninya tanahnya dijual, utang banknya enggak bisa bayar," imbuh Ketua Umum PAN tersebut.

"Jadi sekarang kalau lagi mahal, ya dalam setahun beberapa naik enggak apa-apa. Karena kalau murah sekali juga mereka (petani) kan jual tanahnya, enggak bisa bayar bank," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Percetakan Tiandao

Pembangunan MRT Cikarang******

Pemerintah Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA) mulai membahas pembangunan MRT Koridor Timur-Barat fase 1 tahap 1 usai meneken risalah pembahasan penilaian (MoD of Appraisal Mission), pada Sabtu (11/11) lalu.

MRT Jakarta koridor Timur-Barat ini kerap disebut MRT Cikarang-Balaraja lantaran membentang sepanjang 84,1 kilometer (km) dari Balaraja, Tangerang hingga Cikarang, Bekasi.

"Saya sangat berharap proyek MRT koridor Timur-Barat ini dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai tepat waktu, sehingga dapat segera dinikmati oleh masyarakat," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dikutip dari Detik, Senin (13/11).

"Kita harus konsisten melaksanakan berbagai pembangunan transportasi massal perkotaan berbasis rel seperti MRT, LRT, dan KRL," ujarnya.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal menyebut pihaknya akan segera menyelesaikan kelengkapan administrasi dari proyek ini usai penandatangan MoD Sabtu lalu.

"Kami menargetkan urusan administrasi ini dapat segera selesai sehingga pembebasan lahan akan dapat dilakukan pada tahun 2024," ungkap Risal.

Dalam pengerjaannya, ia menjelaskan MRT Cikarang-Balaraja dibagi menjadi empat tahap, yaitu Fase 1 Tahap 1 (Tomang-Medan Satria sepanjang 30,1 km), Fase 1 Tahap 2 (Kembangan-Tomang sepanjang 9,2 km).

Kemudian Fase 2 Timur (Medan Satria-Cikarang sepanjang 20,5 km), serta Fase 2 Barat (Kembangan Balaraja sepanjang 29,9 km).

"MRT Jakarta koridor Timur-Barat ini akan terintegrasi dengan koridor Utara-Selatan dengan titik temu di Stasiun Thamrin yang saat ini sedang dibangun," kata Risal.

Pada tahap awal pembangunan, Fase 1 Tahap 1 dari MRT Jakarta koridor Timur-Barat akan memiliki 21 stasiun, yang terdiri dari 8 stasiun bawah tanah dan 13 stasiun layang.

Selain itu, pada tahap ini juga akan dibangun depot di kawasan Rorotan dengan jalur akses sepanjang 5,9 km.

[Gambas:Video CNN]

Shihuang Daluo

Sepeda Listrik Diskon Sampai Rp1,5 Juta di Transmart Full Day Sale******

Pameran sepeda listrik di Transmart Cilandak Mall, Jakarta Selatan menjadi salah satu pusat perhatian di Transmart Full Day Sale yang berlangsung hanya hari ini, Minggu (12/11).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.comhingga sekitar pukul 14.30 WIB, tampak sejumlah pengunjung penasaran dengan produk sepeda listrik yang dijajakan dengan harga menarik.

Di Transmart Full Day Sale hari ini, terdapat beragam diskon menarik untuk bermacam-macam merek sepeda listrik yang juga dapat Anda coba langsung di tempat.

Lalu ada sepeda listrik Exotic E-Bike Cooltech 5.0 dari harga normal Rp5,55 juta dapat diskon jadi Rp4.040.000 per unit. Harga ini berlaku untuk pembelian di seluruh gerai Transmart luar Pulau Jawa.

Sementara sepeda listrik Pacific E-Bike Syncros 5.5 dari harga normal Rp6,55 juta mendapatkan diskon hingga Rp1,6 juta menjadi Rp5 juta per unit khusus pembelian di gerai Pulau Jawa.

Sepeda listrik Pacific E-Bike Syncros 5.5 dari harga normal Rp6,85 juta turun menjadi Rp5,28 juta per unit, khusus pembelian di gerai Pulau Jawa.

Sementara untuk si kecil, ada sepeda anak Ride On & Tricycle yang didiskon menjadi Rp300 ribu dari harga normal Rp375 ribu, khusus pembelian di Pulau Jawa.

Sementara untuk pembelian di luar Pulau Jawa, sepeda yang sama sudah bisa ditebus dengan harga Rp310 ribu per unit dari harga normal Rp387 ribu.

Semua diskon sepeda listrik tersebut bisa Anda dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Transmart Full Day Sale berlangsung hanya untuk Minggu (22/10) ini. Transmart menyajikan diskon sebesar 50 persen dan tambahan diskon juga 20 persen di seluruh gerai di Tanah Air.

Pesta diskon ini cuma berlangsung selama satu hari yang berlaku mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 WIB waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Selain sepeda listrik, ada banyak produk yang didiskon. Mulai dari daging, buah-buahan, fesyen, furnitur, hingga kulkas.

Ada pintu ke ruang bawah tanah

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Ada seorang gadis pedang yang tersembunyi di ruang penyimpanan

Nestle Buka******

PTNestlé Indonesia memutus hubungan kerja (PHK) dengan karyawan di Kejayan, Jawa Timur per 31 Oktober 2023.

Manajemen Nestle mengatakan langkah itu diambil untuk melakukan penyesuaian terhadap bisnis mereka agar menjadi lebih efisien dan tumbuh dalam jangka waktu panjang.

"Dalam situasi dan kondisi saat ini, dengan sangat menyesal, beberapa peran karyawan akan terdampak sebagai hasil dari perubahan ini, di salah satu pabrik kami, Kejayan, dikarenakannya sudah tidak adanya peran di dalam transformasi bisnis ini," kata manajemen Nestle dalam keterangan resmi, Selasa (14/11).

"Untuk menghadapi dinamika tersebut, kami telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan dan tuntutan pasar, serta mendesain kembali organisasi kami untuk menjawab perubahan dengan lebih efektif sembari tetap berpegang pada komitmen kami untuk menjaga kelangsungan bisnis dan keberlanjutan operasional," kata manajemen Nestle.

Manajemen mengatakan sudah mempertimbangkan seluruh pilihan yang ada sebelum pada akhirnya mengambil keputusan PHK.

Perusahaan memastikan karyawan tetap menjadi prioritas. Karenanya, perusahaan akan memberikan kompensasi kepada karyawan terdampak PHK dengan sepenuhnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

"Kami terus berkomitmen untuk memperlakukan karyawan dengan adil dan hormat, serta sepenuhnya mematuhi semua hukum dan kebijakan yang berlaku. Perusahaan akan melakukan yang terbaik kepada karyawan yang terdampak serta memastikan tidak ada gangguan dalam pelayanannya terhadap konsumen dan mitra bisnis kami di Indonesia," kata manajemen Nestle.

[Gambas:Video CNN]

Dongeng dunia yang berbeda

Basuki Tak Masalah Rangka Baja Tol MBZ: Tak Ada Risiko, Sudah Diuji******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjamin perubahan rangka Tol MBZ dari beton menjadi baja demi korupsi proyek tersebut tak akan menimbulkan risiko pada konstruksi jalan bebas hambatan tersebut.

Jaminan diberikan Basuki karena dari sisi kekuatan rangka baja tak jauh berbeda dengan beton. Rangka baja yang digunakan sekarang juga sudah diuji sertifikasi.

"Kalau baja, yang (Tol) Tomang itu baja. Jadi enggak ada masalah antara baja dengan beton. Di Tomang itu baja, mana lagi? Cikunir? Baja kan?" kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).

Basuki pun memastikan bahwa Tol MBZ sudah sesuai dengan standar keamanan. Menurutnya, pemilihan penggunaan rangka beton atau baja tergantung pada teknis.

"Kalau teknis enggak ada masalah. Itu pilihan teknis. Bisa beton, bisa baja. Hanya pilihan teknis. Kalau baja akan lebih cepat dikerjakan," ungkapnya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membeberkan modus kecurangan kasus korupsi pembangunan Tol MBZ tahun 2016-2017.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus, Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek. Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

"Rencananya memang diawal pakai beton, kemudian diubah menjadi baja," ujarnya kepada wartawan, Senin (20/11).

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Di sisi lain, ia menyebut pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Dalam kasus ini, Kejagung menduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu. Akibatnya ditemukan indikasi kerugian keuangan negara pada proyek senilai Rp13,5 triliun tersebut.

Sementara itu terdapat lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada perkara ini. Mereka adalah Djoko Dwijono (DD), Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020; YM, Ketua Panitia Lelang JJC; TBS, tenaga ahli Jembatan PTLGC.

[Gambas:Video CNN]