aplikasi cicil hp tanpa dp

Perjalanan Waktu: Gadis Petani Itu Sulit

Nasib Insentif Kendaraan Listrik Ada di Tangan Luhut dan Sri Mulyani******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan pembahasan mengenai insentif kendaraan listrikada di tangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto mengatakan pihaknya menunggu arahan setelah ada keputusan nilai insentif dari Sri Mulyani dan Luhut.

Sembari menunggu pembahasan kedua menteri tersebut, pihaknya bertugas menyiapkan infrastruktur serta sertifikasi kendaraan listrik.

Menurutnya, saat ini pembahasan mengenai insentif kendaraan listrik tengah dikaji oleh Kementerian Keuangan beserta kementerian lainnya. Suharto mengatakan ada banyak pertimbangan yang dilakukan sebelum memberikan insentif tersebut.

Misalnya, komponen kendaraan apakah masih diimpor dan berapa kandungannya. Kemudian pertimbangan terkait biaya dan pajak impor.

"Kan pembahasan gitu-gitu bukan di kami, ada di kementerian lain, terutama kementerian keuangan soal insentif ini," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah tengah menyiapkan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. Kemungkinan anggarannya akan dialihkan dari subsidi BBM.

"Kita bersama-sama sedang berdiskusi dengan Kemenkeu diupayakan ada subsidi. Pada saat konversi itu ada subsidi terutama pertama kali tentu untuk kendaraan motor. Baik yang punya K/L maupun masyarakat," ujar Budi dalam konferensi pers tentang Konversi Motor Listrik di Kementerian ESDM, Senin (19/9).

[Gambas:Video CNN]

Sistem bantuan yang sangat baik

Buruh Tolak Keras Pemindahan Pabrik Pulogadung ke Subang******

Serikat buruh menolak rencana Menteri BUMN Erick Thohir untuk memindahkan kawasan industri Pulogadung (JIEP) di Jakarta Timur ke Subang, Jawa Barat.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan ada empat alasan utama dibalik penolakan pemindahan pabrik Pulogadung ke Subang.

"Pertama, akan terjadi PHK besar-besaran, karena tidak semua pekerja pabrik di JIEP mau pindah ke Subang," paparnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/10).

Ketiga, JIEP adalah industri semi padat modal yang masih layak ada di pinggiran Jakarta.

"Keempat, upah buruh di Subang sangat lebih rendah dibanding upah buruh di Jakarta," pungkasnya.

Setali tiga uang, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Mirah Sumirat juga menentang keras rencana tersebut.

Mirah mengatakan perusahaan bakal memberikan dua pilihan kepada para karyawan, yakni ikut pindah ke Subang dengan konsekuensi penyesuaian upah atau mengundurkan diri (resign) secara sukarela agar tidak mendapat pesangon.

"Bukan dipecat, tapi disuruh mundur agar pekerja tidak dapat pesangon. Pintar juga nih perusahaan, pintar-pintar licik," jelasnya.

Ia juga menyoroti bagaimana nasib perekonomian di sekitar Pulogadung yang selama ini sudah terbantu dengan kehadiran para buruh.

"Nasib mereka (UMKM) bagaimana, kalau ditinggalkan berarti mata pencaharian mereka sudah tutup dong. Karena memang roda ekonomi itu berasal dari dukungan pekerja buruh sebesar 80 persen," tegasnya.

Sebab itu, Mirah meminta pemerintah harus bijak dalam mengambil suatu keputusan. Alih-alih hanya memindahkan kawasan industri yang sudah ada, ia menyarankan untuk membangun kawasan industri baru di daerah agar terjadi pemerataan perekonomian, industri, dan lapangan kerja.

Sebelumnya, Erick Thohir mengatakan akan memindahkan kawasan industri di Pulogadung ke Subang sejalan dengan penetapan Bandara Kertajati di Jawa Barat yang akan difokuskan menjadi bandara kargo.

Alasan lainnya, Erick menilai kawasan industri Pulogadung karena tidak cocok berada di tengah kota karena menambah polusi.

Kawasan industri Pulogadung merupakan salah satu kawasan industri paling lama di Indonesia dan memiliki lokasi strategis. Kawasan ini ditetapkan menjadi kawasan industri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Ib.3/2/35/1969.

[Gambas:Video CNN]

Anda harus memanggil saya dewi

Adhi Karya Kejar Tol Sigli******

PT Adhi Karya (Persero) Tbk atau ADHI sebagai BUMNkonstruksi akan merampungkan dua seksi jalan tol Sigli - Banda Aceh pada Desember tahun ini.

"ADHI sebagai kontraktor pelaksana Tol Sigli - Banda Aceh berkomitmen untuk menyelesaikan kedua seksi ini di akhir Desember dengan kualitas terbaik," ujar Direktur Operasi I ADHI Suko Widigdo dikutip dari Antara, Jumat (21/10).

Suko mengatakan kedua seksi jalan tol yang akan terselesaikan yaitu seksi 5 Blang Bintang - Kutobaro sepanjang 7,3 km dengan progres konstruksi 91,4 persen dan seksi 6 Kutobaru - Simpang Baitussalam sepanjang 5,01 km dengan progres konstruksi telah mencapai 82,4 persen.

Jika tol tersebut rampung, artinya Adhi Karya telah menyelesaikan lima seksi dari total enam seksi jalan.

Sebelumnya total nilai kontrak pekerjaan Tol Sigli - Banda Aceh sebesar Rp8,2 triliun dan hingga saat ini perusahaan telah menerima pembayaran sebesar Rp5,7 triliun.

Seiring dengan diselesaikannya kedua ruas tersebut, perusahaan akan menerima kembali pembayaran progres pada akhir tahun 2022.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mewanti-wanti untuk tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dalam konstruksi Tol Sigli - Banda Aceh.

"Tebing-tebing yang ada langsung dihijaukan lagi, ditanami kembali. Jika tidak diperlukan, jangan menebang pohon-pohon yang ada, sehingga kondisi alam tidak terganggu. ADHI harus bisa tetap menjaga keberlanjutan lingkungan," kata Basuki.

Pembangunan Tol Sigli - Banda Aceh (Sibanceh) merupakan salah satu ruas utama (backbone) Jalan Tol Trans Sumatra yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) demi mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Provinsi Aceh.

[Gambas:Video CNN]

Kendalikan dunia

Faisal Basri Kritik Keras Rencana Jokowi Larang Ekspor Timah******

Ekonom senior Faisal Basri mengkritik keras rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor timah karena jenis komoditas yang dilarang adalah ingot atau batang timah.

Menurut Faisal, Jokowi menyamakan bijih nikel dengan bijih timah. Padahal, bijih timah sudah dilarang sedari dulu alias selama ini Indonesia tidak mengekspor timah dalam bentuk bijih

"Nah, dia mau melarang (ekspor) ingot, batang timah itu yang udah 70 persen. Jadi yang sudah kita ekspor itu timah batangan, itu mau dilarang," paparnya dalam sesi diskusi di ASA Indonesia, Jumat (21/10).

Wacana larangan ekspor timah ini merebak sejak akhir 2021. Saat itu, Jokowi mengatakan akan melarang ekspor timah mulai 2024, setelah pelarangan ekspor bauksit hingga tembaga.

Larangan ekspor bahan mentah ini dilakukan demi membangun hilirisasi di Indonesia. Nantinya, seluruh bahan mentah akan diolah di dalam negeri.

"Nanti kalau sudah hitungannya matang ketemu kalkulasinya akan saya umumkan setop. Misalnya tahun depan atau setop tahun ini bisa terjadi. Saya kira kesiapan-kesiapan dari smelter baik nilai BUMN maupun nilai swasta harus kita kalkulasi semuanya ya terima kasih," kata Jokowi, Kamis (20/10), seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

Kendati, Faisal tetap tak setuju dengan rencana pelarangan ekspor timah tersebut. "Jadi Pak Jokowi jangan asal. Pak Jokowi ini bukan bapak rumah tangga, istri sama anak-anaknya. Ini rumah tangga 270 juta orang. Ingat itu nasib rakyat-rakyat Bangka Belitung kayak gimana dari larangannya," tegas Faisal sembari menggebrak meja.

Sebelumnya, Jokowi berencana menyetop ekspor timah seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

"Hari ini saya melihat smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah. Ini menunjukkan keseriusan kita dalam rangka hilirisasi timah. Nikel sudah, timah, bauksit," kata Jokowi, Kamis (20/10).

"Ini semuanya akan saya ikuti dan ini nanti akan selesai November yang kita harapkan pergerakan hilirisasi di timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel tetapi kita belum berhitung kapan akan kita stop untuk ekspor bahan mentah timah," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Taojun

YLKI soal Kasus Gagal Ginjal Akut: Usut Tuntas dari Hulu hingga Hilir******

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah mengusut tuntas dari hulu ke hilir kasus masif gagal ginjal akutpada anak.

Kasus tersebut diduga kuat karena dampak cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) pada obat sirop.

"YLKI mendesak usut tuntas kasus dari hulu hingga hilir. Dari pasokan bahan baku obat, proses produksi, hingga pemasaran," tulis akun Twitter resmi YLKI, @YLKI_ID, Senin (24/10).

Oleh karena itu, kata YLKI, hal yang rasional jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Badan POM dalam hal pengawasan dan kebijakannya.

"Juga pengawasan oleh produsen dalam proses produksinya. Sebab, proses pembuatan obat mestinya mengacu pada aspek CPOB (cara pembuatan obat yang baik). Terjadinya cemaran itu juga membuktikan bahwa quality controldi internal manajemen produsen obat tidak dilakukan," imbuh YLKI.

YLKI juga mendesak ada intervensi oleh tim independen dari hulu hingga hilir. Hal ini dilakukan agar persoalan menjadi tuntas dan pihak mana saja yang harus bertanggung jawab, baik dari sisi perdata, pidana, dan administrasi.

[Gambas:Twitter]

"Pihak regulator, seperti Badan POM dan Kemenkes (Kementerian Kesehatan), dan juga dari sisi operator yakni produsen farmasi, semuanya harus bertanggung jawab," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan pemerintah menginstruksikan penghentian sementara penjualan obat penurun panas sirop di seluruh apotek selama pelaksanaan investigasi risiko infeksi menyusul munculnya kasus gangguan ginjal akut pada anak.

Sejauh ini ada 245 kasus gagal ginjal akut yang tercatat oleh Kementerian Kesehatan. Sebanyak 141 pasien meninggal dunia.

Polri pun ikut mengusut dugaan pidana. Bareskrim Polri mengecek kandungan obat sirop yang diduga jadi penyebab utama penyakit gagal ginjal akut.

Sementara itu, Badan POM telah mengecek 102 obat yang digunakan para pasien gangguan ginjal akut. Hasilnya, 23 obat di antaranya dinyatakan aman dan dapat digunakan oleh masyarakat.

[Gambas:Video CNN]

Bayangan Konoha

Kalbe Farma Klaim Tak Pakai Bahan yang Diduga Picu Gagal Ginjal Akut******

Kalbe Farma mengklaim tak menggunakan bahan baku etilen glicol dan dietilen glicol dalam produksi obat sirop.

Klaim ini mereka sampaikan terkait kasus gagal ginjal akut progresif atau atipikal yang marak terjadi di Indonesia belakangan ini.

"Kalbe mematuhi seluruh ketentuan Badan POM dan tidak menggunakan bahan baku Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG)," kata Kalbe dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (20/10).

Kasus gagal ginjal akut progresif marak terjadi di Indonesia belakangan ini. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan sampai dengan Selasa (18/10) kemarin sudah ada 206 kasus gagal ginjal akut yang terjadi di Indonesia.

Dari jumlah itu, 99 orang di antaranya meninggal dunia.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril menambahkan ratusan kasus gagal ginjal misterius itu didapatkan dari laporan 20 provinsi di Indonesia yang sudah masuk per 18 Oktober 2022. Mayoritas kasus terjadi pada anak usia 1-5 tahun.

[Gambas:Video CNN]

"Sebanyak 206 kasus dari 20 provinsi yang melaporkan, dengan tingkat kematian 99 kasus atau 48 persen. Di mana angka kematian pasien yang dirawat, khususnya di RSCM sebagai RS rujukan nasional ginjal itu mencapai 65 persen," kata Syahril dalam acara daring, Rabu (19/10).

Berkaitan dengan kasus itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menginstruksikan seluruh apotek yang beroperasi di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual obat bebas dalam bentuk sirop kepada masyarakat.

Para tenaga kesehatan juga diminta tak lagi memberikan resep obat sirop kepada pasien. 

Kalbe merespons positif larangan itu.

"Kebijakan antisipatif pemerintah terhadap pengaturan peredaran produk sediaan sirup merupakan bentuk kehati-hatian yang juga menjadi perhatian Kalbe dalam memasarkan obat kepada masyarakat," kata mereka.