petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!
depo4d 841Jutaan kata 529816Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot top win》
Pengelola Bandara Sentani sebut tidak ada penerbangan ke Dekai******Pesawat Wings Air yang ditembak KKB saat hendak mendarat di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Sabtu (17/2) . (ANTARA/HO/Humas Polda Papua)
Memang benar hari ini tidak ada penerbangan ke Dekai, sampai ada pemberitahuan lanjutan
Jayapura (ANTARA) - Pengelola Bandara Sentani menyebutkan tidak ada penerbangan terjadwal Jayapura-Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan sejak Senin ini.
"Memang benar hari ini tidak ada penerbangan ke Dekai, sampai ada pemberitahuan lanjutan," kata Humas Bandara Sentani Surya Eka di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Senin.
Ia menyebutkan penerbangan Sentani-Dekai biasanya dilayani dua perusahaan yaitu dari Trigana Airlines dan Wings Air.
Sementara itu Deputi Area Manager Trigana Jayapura Irwan Rochendi secara terpisah mengakui pesawatnya untuk sementara tidak melayani penerbangan ke Dekai, akibat kasus penembakan yang dialami pesawat Wings Air pada Sabtu (17/2).
Belum dapat dipastikan kapan pelayanan penerbangan ke wilayah itu kembali dilaksanakan karena masih menunggu keputusan dari Jakarta.
Baca juga: Kemenhub imbau maskapai waspada pasca penembakan pesawat di Dekai
Baca juga: KKB tembak pesawat Wings Air sesaat mendarat di Dekai
"Pihak keamanan di Dekai memang sudah memberikan jaminan keamanan namun kami masih menunggu keputusan Jakarta," katanya.
Penerbangan Sentani-Dekai dilayani dengan pesawat Boeing 737-500 dan penumpang yang dibawa berkisar 90-120 penumpang.
"Mudah-mudahan pelayanan penerbangan Sentani-Dekai dapat segera beroperasi," harap Irwan Rochendi.
Pesawat Wings Air pada Sabtu (17/2) ditembak KKB saat hendak mendarat di Bandara Nop Goliat Dekai hingga menyebabkan satu penumpang terluka akibat terkena serpihan benda terkena di pesawat setelah ditembak KKB.
Baca juga: Trigana Air mulai Rabu kembali layani penerbangan ke Dekai
Baca juga: Warga keluhkan harga tiket Dekai-Jayapura capai Rp2,5 juta
BPJS Kesehatan: Lebih dari 626 ribu petugas pemilu akses layanan JKN******Kartu Indonesia Sehat untuk para peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ANTARA/HO-BPJS Kesehatan/aa.
BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan
Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat sebanyak 626.731 petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah mengakses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 10 Januari -17 Februari 2024.
BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan, terdiri atas 626.429 kunjungan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 269.019 di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta terdapat sejumlah 6.825.951 petugas pemilu telah menjalani skrining riwayat kesehatan.
Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu mengatakan sebanyak 398.155 (5,83 persen) petugas pemilu yang berisiko penyakit dan 6.427.796 (94,17 persen) petugas pemilu yang tidak berisiko penyakit dari seluruh petugas pemilu.
Dari jumlah petugas Pemilu yang berisiko sakit, dia menjelaskan terdapat total 79.010 orang petugas pemilu yang dilayani di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, dengan total jumlah kunjungan 125.693 orang.
Adapun rinciannya sebanyak 50.596 orang petugas pemilu yang dilayani di FKTP dengan jumlah kunjungan sebanyak 69.004 kali, dan 28.414 petugas pemilu yang dilayani di FKRTL dengan jumlah kunjungan sebanyak 56.689 kali.
Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan pantau layanan i-Care JKN di RSIY PDHI
Sebagian petugas pemilu yang berisiko itu mengunjungi FKRTL sebagai tindak lanjut atas hasil skrining riwayat kesehatan yang telah mereka ikuti sebelum menjalankan tugasnya.
Skrining riwayat kesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi petugas pemilu yang sudah menjadi peserta Program JKN. Gunanya, untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera oleh FKTP agar kondisinya tidak bertambah parah, ucap Rizzky.
Ia mengatakan bahwa kebijakan mengenai skrining riwayat kesehatan bagi petugas pemilu ini sudah diatur dalam surat edaran bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), terkait pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
Meskipun hasil skrining riwayat kesehatan sejumlah petugas pemilu tidak bermasalah, sambungnya, tetap ada sebagian dari mereka yang mengunjungi fasilitas kesehatan karena penyebab yang bervariasi.
Baca juga: BPJS Kesehatan jamin layanan kesehatan petugas Pemilu yang sakit
Rizzky menegaskan petugas pemilu yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN aktif bisa mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan.
Selanjutnya, fasilitas kesehatan memberikan tindakan medis sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan petugas Pemilu tersebut, selama petugas yang bersangkutan mengikuti prosedur yang berlaku, serta tindakan medis yang diberikan fasilitas kesehatan sesuai dengan indikasi medis, maka biayanya dijamin oleh BPJS Kesehatan.
"Yang penting, harap diingat bahwa ada beberapa hal yang perlu dipenuhi supaya pelayanan kesehatannya dijamin BPJS Kesehatan. Pastikan sudah terdaftar sebagai peserta JKN dan status kepesertaannya aktif," katanya.
Lalu, ikuti prosedur yang berlaku saat berobat, misalnya melalui FKTP terlebih dulu untuk berobat. Jika perlu penanganan lebih lanjut, yang bersangkutan akan dirujuk ke rumah sakit. Dalam kondisi darurat, yang bersangkutan bisa pergi ke rumah sakit tanpa perlu surat rujukan, tutur Rizzky.
Baca juga: Puluhan KPPS meninggal dunia dapat santunan BPJS Ketenagakerjaan Baca juga: KPPS yang tertimpa musibah ditanggung BPJS Ketenagakerjaan
Jimly: Informasi Anwar Usman kembali jabat Ketua MK adalah hoaks******Jimly Asshiddiqie di Surabaya, Selasa (20/2/2024). ANTARA/Hanif Nashrullah/am.
Karena belum ada putusan dari pengadilan
Surabaya (ANTARA) - Jimly Asshiddiqie menegaskan informasi sebagaimana telah beredar di masyarakat yang memberitakan Anwar Usman kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) adalah hoaks. "Karena belum ada putusan dari pengadilan," katanya saat dikonfirmasi ketika menghadiri Forum Hukum yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menetapkan pelanggaran etik terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman sehingga harus dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK itu memastikan belum ada putusan tetap atau inkrah dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan putusan-nya. Jimly meluruskan yang telah diputus inkrah oleh PTUN Jakarta terkait permohonan Anwar Usman untuk membatalkan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK yang baru adalah penolakan terhadap Prof. Denny Indrayana dan kawan-kawan sebagai pemohon intervensi pihak ketiga dalam perkara tersebut. "Sedangkan pokok perkaranya masih dalam putusan sela.Putusan sela belumlah final," ujarnya menandaskan.
Baca juga: MK pastikan gugatan Anwar Usman di PTUN belum diputus
Baca juga: Anwar Usman kembali jadi Ketua MK pada 15 Februari, benarkah? "Putusan sela itu masih dalam proses pemeriksaan. Lalu muncul permohonan dari Prof Denny supaya bisa ikut intervensi sebagai pihak ketiga dari luar. Nah itu ditolak oleh pengadilan. Cuma itu putusan-nya. Jadi tidak ada bahwa nanti Anwar Usman kembali jadi Ketua MK. Tidak ada itu. Pengadilan belum menjatuhkan putusan," paparnya. Jimly adalah salah satu dari tiga orang yang ditunjuk MK dalam tim MKMK yang bersifat ad hocatau sementara untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik pasca-putusan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Masa jabatannya hanya sebulan. Terkait gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman terhadap putusan-nya di MKMK, Ketua MK pertama periode 2003--2009 itu meminta masyarakat bersabar menunggu putusan inkrah dari PTUN Jakarta. "Sabar dululah, kita tunggu putusan dari PTUN Jakarta," ucapnya.
Presiden apresiasi kelengkapan fasilitas RSPPN yang dibangun Kemhan******Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) meninjau fasilitas rumah sakit saat peresmian Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman di Jakarta, Senin (19/2/2024). RSPPN Panglima Besar Soedirman diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan saat pandemi COVID-19 agar kebutuhan fasilitas kesehatan yang memadai dapat terpenuhi bagi anggota TNI dan masyarakat umum serta rumah sakit tersebut telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt/pri.Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi kelengkapan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman di Bintaro, Jakarta, yang dibangun oleh Kementerian Pertahanan.
"Peristiwa pandemi COVID-19 telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya fasilitas kesehatan yang lengkap, rumah sakit dengan kesiapan SDM dan fasilitas yang memadai untuk mengatasi kondisi-kondisi kedaruratan kesehatan seperti yang pernah kita alami," kata Presiden Jokowi saat meresmikan RSPPN di Jakarta, Senin.
Dalam peninjauannya, Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk melihat sejumlah fasilitas rumah sakit yang dinilainya modern.
Fasilitas tersebut antara lain MRI dengan spek tertinggi Tesla 3 yang dapat melihat dari segala sudut, CT scan yang juga bisa melihat dari segala sisi, serta ruang operasi modular yang canggih dan terintegrasi.
Kepala Negara juga menyoroti pembangunan RS untuk TNI AL, AD dan AU yang memiliki tingkat komponen dalam negeri yang rata-rata mencapai 70 persen.
"Ini juga langkah yang sangat bagus untuk mendukung pengembangan industri nasional kita untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional kita," kata Presiden.
Selain RSPPN, Presiden Jokowi juga meresmikan 20 rumah sakit TNI AD, AL dan AU, serta lima rumah sakit yang sebelumnya telah diresmikan dan sudah beroperasi penuh.
Dengan fasilitas yang lengkap, Presiden berharap RSPPN dapat menjadi rujukan bagi pegawai Kementerian Pertahanan, TNI dan keluarga serta masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik.
Selain itu, RSPPN juga menjadi rumah sakit pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan dan siap menjadi rumah sakit tanggap bencana yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Baca juga: Prabowo sambut kedatangan Presiden saat peresmian RS Pertahanan Negara Baca juga: Jokowi panggil Surya Paloh ke Istana Jakarta Baca juga: Jokowi-Paloh bicarakan dinamika politik hingga pemilu
Menkeu lapor ke Presiden soal pencairan gaji ke******Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/2/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo terkait persiapan pembayaran THR dan gaji ke-13 yang diterima Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diterima sebelum Hari Raya Idul Fitri.
"Jadi untuk proses penyusunan RPP-nya dan supaya bisa dieksekusi pada biasanya sepuluh hari sebelum Lebaran kan harus mulai dibayarkan untuk mempersiapkannya dilakukan sekarang. Jadi tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden," kata Menkeu Sri Mulyani saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Usai menghadiri rapat internal bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Sri Mulyani mengatakan bahwa pencairan Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 untuk ASN dapat dimulai pada H-10 sebelum Idul Fitri.
Oleh karenanya, pemerintah tengah membuat rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur besaran THR dan gaji ke-13 untuk ASN, serta TNI/Polri itu.
Berdasarkan keterangan yang dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan, komponen THR pada tahun 2023 terdiri dari pembayaran sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat, yaitu terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum lainnya, dan 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja.
Pada 2023, pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun ini juga diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan akan diberikan 50 persen tunjangan profesi guru serta 50 persen tunjangan profesi dosen.
Menkeu menyebutkan bahwa kebijakan tersebut pertama kali dilakukan.
Adapun kebijakan pemberian THR ini merupakan bagian dari instrumen dalam APBN 2024 yang telah dirancang sebelumnya.
OJK sebut realisasi penerimaan mencapai Rp8,58 triliun******Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Imamatul SilfiaJakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara melaporkan realisasi penerimaan mencapai Rp8,58 triliun.
“Realisasi penerimaan OJK Rp8,58 triliun,” kata Mirza saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin.
Mirza mengatakan penerimaan tersebut bersumber dari pungutan tahun 2023 yang akan digunakan pada 2024.
Sesuai dengan undang-undang, penerimaan OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan administrasi.
Terkait kegiatan operasional, penerimaan OJK digunakan untuk mengatur, mengawasi, melakukan pemeriksaan, memberikan perizinan, penegakan hukum, serta edukasi dan perlindungan konsumen dan market conductdi lingkup sektor jasa keuangan, sebagaimana amanat yang diberikan kepada OJK.
Sementara biaya kegiatan administrasi digunakan untuk membiayai tenaga kerja dan pengadaan aset, terutama untuk gedung dan infrastruktur teknologi informasi (IT).
Sementara proyeksi penerimaan OJK pada 2024 ditargetkan mencapai Rp8,38 triliun.
Mirza menambahkan, penyesuaian tarif pungutan OJK telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2014.
Selanjutnya, sesuai dengan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Pasal 37, terdapat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pungutan dan rencana kerja anggaran OJK yang saat ini sedang berada di pembahasan tahap akhir.
Sebelumnya, saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (20/11/2023), Mirza menjelaskan penerimaan OJK nantinya akan digunakan untuk enam peta strategis.
Pertama, untuk penguatan pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap prinsip prudensial, keterbukaan, dan market conductyang terintegrasi.
Kedua, peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan data secara terintegrasi dan transparan. Ketiga, mengakselerasi kegiatan edukasi, literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen.
Keempat, transformasi organisasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Kelima, pengembangan sistem informasi dalam mendukung tugas dan fungsi OJK. Terakhir, peningkatan tata kelola yang efektif dan efisien.
Baca juga: OJK proyeksi anggaran tahun 2024 dari penerimaan capai Rp8,03 triliun Baca juga: OJK terbitkan aturan untuk penguatan sistem jasa keuangan syariah Baca juga: Stabilitas industri jasa keuangan di Jateng tumbuh positif
KBRI belum dapat notifikasi soal penangkapan ratusan WNI di Malaysia******Arsip foto - Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) berjalan menuju bus setibanya dari Malaysia di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (24/2/2023). Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Baru memulangkan 61 WNI yang ditangkap akibat tinggal secara ilegal di pemukiman dalam sebuah perkebunan di wilayah Nilai Springs, Negeri Sembilan, Malaysia. ANTARA FOTO/Fauzan/rwa.Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa KBRI Kuala Lumpur belum menerima notifikasi kekonsuleran mengenai penangkapan sekitar 130 WNI di Shah Alam, Malaysia.
“Sekitar 130 WNI ditangkap oleh Imigrasi Malaysia dalam operasi gabungan penyerbuan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) di Shah Alam, pada 18 Februari pagi,” kata Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal melalui pesan singkat, Senin.
Berdasarkan informasi dari laman media sosial Imigrasi Malaysia, 130 WNI yang ditangkap itu terdiri atas 76 laki-laki, 41 perempuan, dan 13 anak-anak, termasuk bayi yang baru berusia sembilan bulan.
Iqbal memastikan bahwa segera setelah menerima notifikasi kekonsuleran, KBRI Kuala Lumpur akan memberikan bantuan kekonsuleran, termasuk upaya percepatan pemulangan bagi para WNI yang termasuk dalam kelompok rentan.
Imigrasi Malaysia menyebut operasi dilakukan di permukiman ilegal di dekat perkebunan kelapa sawit di Shah Alam, di mana mereka juga menangkap dua warga negara Bangladesh.
Wakil Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia Jafri Embok Taha mengatakan permukiman itu telah berdiri selama empat tahun terakhir dan dilengkapi dengan listrik.
“Warga negara asing ini diyakini menyewa permukiman ini dari warga lokal, yang juga menyediakan listrik. Ketua kampung di sini menyebut mereka membayar sekitar 6.000 ringgit Malaysia (sekitar Rp19,6 juta) per bulan untuk menyewa 0,6 hektare lahan,” kata Taha, seperti dilaporkan Bernama.
Dia mengatakan sebagian warga asing yang tinggal di permukiman ilegal tersebut bekerja di bidang jasa pembersihan, restoran, dan konstruksi.
Mereka semua disebut tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan telah melebihi izin tinggal di Malaysia.
Baca juga: Polisi Malaysia tembak mati tersangka pembunuh WNI di Petaling Jaya Baca juga: Difasilitasi KBRI-KJRI, empat WNI lolos dari hukuman mati di Malaysia
Brasil tarik duta besarnya untuk Israel******Ilustrasi - Bendera Brasil. ANTARA/Xinhua/aa.Brasilia (ANTARA) - Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menarik duta besar negaranya untuk Israel, menurut pernyataan yang diumumkan secara resmi, Selasa.
Pada pernyataan pemerintah yang menyoroti bahaya pendudukan Israel itu, Kementerian Luar Negeri Brasil melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Mauro Vieira memanggil Duta Besar Israel, Daniel Zonshine, di Rio de Janeiro.
Ia menambahkan bahwa Duta Besar Brasil untuk Israel, Federico Mayer, yang dijadwalkan akan berangkat ke Brasil, juga dipanggil untuk berkonsultasi.
Perkembangan situasi tersebut terjadi setelah Presiden Brasil menjelaskan, dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Uni Afrika di Addis Ababa kemarin, bahwa “apa yang terjadi di Jalur Gaza bukanlah perang; melainkan genosida.”
《slot top win》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs yang lagi gacor malam iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot top win》bab terbaru。