slot yang terbaik

Penyelamat Pesawat

IHSG Menguat Tipis di Penutupan Sore Ini******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.633 pada Senin (5/6). Indeks saham terpantau menguat tipis 0,176 poin dari pembukaan pagi ini.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp14,872 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,668 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 305 saham menguat, 237 saham terkoreksi, dan 209 saham lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak menguat. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 2,20 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 0,66 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan menguat 0,54 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,56 persen, indeks DAX di Jerman menguat 0,03 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis melemah 0,06 persen.

Senada dengan Asia, bursa Amerika juga kompak berada di zona hijau. Indeks S&P 500 menguat 1,45 persen, indeks NYSE Composite menguat 2,09 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 1,07 persen.

[Gambas:Video CNN]

Toko dunia lain

Selisih Tagihan Minyak Goreng Rp338 M, Zulhas Minta BPK******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atauZulhas mengatakan terdapat perbedaan antara klaim rafaksi minyak goreng yang diajukan pelaku usaha dengan jumlah yang terverifikasi. Karena itu, ia bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit utang itu.

Tagihan yang diajukan 54 pelaku usaha sebesar Rp812 miliar. Sedangkan hasil verifikasi yang dilakukan surveyor yang ditunjuk Kementerian Perdagangan, PT Sucofindo, sebesar Rp474 miliar. Dengan begitu, terdapat perbedaan sebesar Rp338 miliar.

"Perbedaan hasil verifikasi disebabkan beberapa faktor di antaranya klaim penyaluran yang tidak dilengkapi bukti penjualan sampai ke pengecer, biaya distribusi yang tidak dapat diyakini serta penyaluran yang melebihi 31 Januari 2022," kata Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (6/6).

"Kami berkirim surat ke auditor negara apakah BPK atau BPKP agar selisih harga yang benar itu yang mana. Karena yang yang bayar bukan kita, tapi BPDPKS. Sekali lagi kami minta audit dari auditor negara" kata Zulhas.

Zulhas mengatakan pihaknya telah meminta fatwa hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang sebelumnya mengatur soal rafaksi tersebut kini sudah dihapus.

Kejagung pun disebut sudah memberikan pendapat hukum, namun Zulhas mengatakan tetap belum ada kejelasan dari fatwa hukum tersebut. Maka dari itu pihaknya berhati-hati dalam menentukan keputusan terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

"Saya sudah baca (pendapat Kejagung), jadi bukan pemerintah bayar, tidak bertanggung jawab juga dia. Jadi sebetulnya suratnya enggak jelas juga," kata Zulhas.

"Peraturannya kan sudah enggak ada, kita minta fatwa yang terang, (tapi) fatwanya kurang terang. Jadi zaman sekarang ini khawatir. Oleh karena itu kita hati-hati," lanjutanya.

Sebelumnya, berbagai pihak telah menyebut angka yang berbeda-beda terkait utang rafaksi minya goreng pemerintah ke pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim tagihan yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp344 miliar.

Sementara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Surga Monster

Selisih Tagihan Minyak Goreng Rp338 M, Zulhas Minta BPK******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atauZulhas mengatakan terdapat perbedaan antara klaim rafaksi minyak goreng yang diajukan pelaku usaha dengan jumlah yang terverifikasi. Karena itu, ia bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit utang itu.

Tagihan yang diajukan 54 pelaku usaha sebesar Rp812 miliar. Sedangkan hasil verifikasi yang dilakukan surveyor yang ditunjuk Kementerian Perdagangan, PT Sucofindo, sebesar Rp474 miliar. Dengan begitu, terdapat perbedaan sebesar Rp338 miliar.

"Perbedaan hasil verifikasi disebabkan beberapa faktor di antaranya klaim penyaluran yang tidak dilengkapi bukti penjualan sampai ke pengecer, biaya distribusi yang tidak dapat diyakini serta penyaluran yang melebihi 31 Januari 2022," kata Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (6/6).

"Kami berkirim surat ke auditor negara apakah BPK atau BPKP agar selisih harga yang benar itu yang mana. Karena yang yang bayar bukan kita, tapi BPDPKS. Sekali lagi kami minta audit dari auditor negara" kata Zulhas.

Zulhas mengatakan pihaknya telah meminta fatwa hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang sebelumnya mengatur soal rafaksi tersebut kini sudah dihapus.

Kejagung pun disebut sudah memberikan pendapat hukum, namun Zulhas mengatakan tetap belum ada kejelasan dari fatwa hukum tersebut. Maka dari itu pihaknya berhati-hati dalam menentukan keputusan terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

"Saya sudah baca (pendapat Kejagung), jadi bukan pemerintah bayar, tidak bertanggung jawab juga dia. Jadi sebetulnya suratnya enggak jelas juga," kata Zulhas.

"Peraturannya kan sudah enggak ada, kita minta fatwa yang terang, (tapi) fatwanya kurang terang. Jadi zaman sekarang ini khawatir. Oleh karena itu kita hati-hati," lanjutanya.

Sebelumnya, berbagai pihak telah menyebut angka yang berbeda-beda terkait utang rafaksi minya goreng pemerintah ke pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim tagihan yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp344 miliar.

Sementara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Ratapan Ksatria

Tarif Tol Cipularang******

Tarif TolCikampek-Purwakarta-Padalarang (Tol Cipularang) dan Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi) naik mulai Senin (5/6) pukul 00.00 ini.

PGS Senior Manager RO3 Jasa Marga Noor Alamsyah mengatakan dengan kenaikan itu tarif Tol Cipularang untuk kendaraan golongan I mengalami kenaikan sebesar Rp 2.500, golongan II dan III Rp 4.500 dan golongan IV dan V Rp 6.500 dari tarif awal.

"Sementara untuk ruas Tol Purbaleunyi, untuk kendaraan golongan I naik Rp 500, golongan II dan III Rp 1.000 dan golongan IV dan V Rp 1.500 dari tarif awal," katanya seperti dikutip dari detik.com, Senin (5/6).

Namun penyesuaian kali ini kata dia sempat terlambat gegara pandemi COVID-19.

Seharusnya, penyesuaian tarif Tol Cipularang dan Padaleunyi dilakukan pada Juli 2022 lalu. Namun saat itu rencana penyesuaian diminta untuk ditunda.

"Kenaikan tarif ini memang reguler sifatnya kalau sesuai perjanjian pengusaha jalan tol itu setiap dua tahun sekali. Nah di tahun ini memang agak terlambat 2 tahun terakhir, harusnya di Juli 2022 cuma baru terealisasi," ungkapnya.

"Karena masih pengaruh covid ya, arahan dari Pak Gubernur juga supaya memang ditunda dulu sampai kondisinya memungkinkan untuk naik artinya masyarakat sudah siap untuk naik," lanjutnya.

Dengan kebijakan baru itu, berikut rincian tarif baru ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi:

Tarif Tol Cipularang;

Gol I naik dari Rp42.500 jadi Rp45 ribu
Gol II naik dari Rp71.500 jadi Rp76 ribu
Gol III naik dari Rp71.500 menjadi Rp76 ribu
Gol IV naik dari Rp103.500 menjadi Rp110 ribu
Gol V naik dari Rp103.500 menjadi Rp110 ribu

[Gambas:Video CNN]

Tarif Tol Padaleunyi Terbaru;

Gol I naik dari Rp10 ribu menjadi Rp 10.500
Gol II naik dari Rp17.500 jadi Rp18.500
Gol III naik dari Rp17.500 jadi Rp18.500
Gol IV naik dari Rp23.500 jadi Rp25 ribu
Gol V naik dari Rp23.500 jadi Rp25 ribu

Dunia Ajaib Penyihir

Kemendag Sebut Pembayaran Selisih Utang Tunggu Audit BPK******

Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan selisih utang minyak gorengakan dibayarkan usai hasil audit BPK dan BPKP keluar. 

Isy mengatakan pihaknya sedang bertemu dengan dua lembaga tersebut untuk membahas selisih klaim utang minyak goreng yang diajukan pelaku usaha dengan hasil verifikasi pada hari ini.

Pertemuan hari ini hanya dihadiri oleh tim teknis yang akan melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh BPKP. Selanjutnya BPKP akan mereview mulai dari kebijakan, pelaksanaan survei, hingga metode verifikasi yg dilakukan oleh Sucofindo. "Saya enggak mau berspekulasi dulu sebelum ada hasilnya ya. Kita tunggu hasilnya dulu ya," kata Isy.

Hasil verifikasi PT Sucofindo selaku surveyor yang ditunjuk Kemendag sebelumnya menunjukkan utang pemerintah terhadap pelaku usaha minyak goreng sebesar Rp474 miliar. Namun, tagihan yang diajukan 54 pelaku usaha sebesar Rp812 miliar.

"Kita sedang meminta review oleh auditor negara pemerintah. Hari ini sebenarnya ada pertemuan dengan BPKP mereview hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh Sucofindo," kata Isy di Gedung DPR, Selasa (6/6).

Sebelumnya, berbagai pihak telah menyebut angka yang berbeda-beda terkait utang rafaksi minyak goreng pemerintah ke pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim tagihan yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp344 miliar.

Sementara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Huangmen

2 Pesawat Asing Parkir di Bandara Kertajati******

Sebanyak dua pesawat asingterparkir di Bandara Kertajati, Jawa Barat. Mereka diperkirakan parkir sudah lebih dari setahun.

Kabar parkirnya dua pesawat itu awalnya diunggah akun Twitter @BabakTaghvaee1. Ia mengungkapkan keduanya merupakan pesawat bekas dari Angkatan Udara Prancis dengan tipe Airbus A340-212.

Executive General Manager Bandara Kertajati Nuril Huda pun membenarkan kabar terkait adanya dua pesawat asing parkir di bandara tersebut.

Menurutnya, pesawat asing tersebut bukan lagi diperuntukkan untuk tugas kemiliteran Prancis dan telah beralih menjadi pesawat kargo. Saat ini, pesawat tersebut masih menunggu proses izin penerbangan kargo.

"Itu rencananya buat pesawat kargo," jelasnya.

Kementerian Perhubungan pun membenarkan keberadaan dua pesawat tersebut memang ada di Bandara Kertajati.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengungkapkan kedua pesawat tersebut adalah tipe A340-200 dengan registrasi F-HFDD dan F-HLMG merupakan pesawat sipil Perancis. Kedua pesawat telah berada di Bandara Kertajati sejak 10 April 2022 hingga 23 Mei 2023.

Menurutnya, kedua pesawat asing itu telah memiliki izin untuk berada di Bandara Kertajati dalam rangka pemeliharaan (maintenance) oleh GMF Aero Wisata (GMF).

"Pemeliharaan pesawat adalah sepenuhnya merupakan ranah perusahaan dalam hal ini GMF dengan skema 'business to business' bersama pihak operator pesawat atau perwakilannya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]