slot game gacor hari ini

Terlahir untuk menjadi raja

LSF RI Gelar Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri untuk Anak******

SOLO–Lembaga Sensor Film (LSF) RI menggelar sosialisasi budaya sensor mandiri di Hotel Paragon Solo pada Rabu (6/12/2023). Kegiatan ini dilakukan guna mengajak seluruh komponen masyarakat agar cerdas dalam memilah dan memilih tontonan film di kehidupan sehari-hari.

Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengkajian LSF RI, Kuat Prihatin, menjelaskan tingkat kesadaran masyarakat untuk memilih tontonan sesuai klasifikasi usia dinilai masih rendah bahkan masih banyak ditemukan orang tua yang mengajak anaknya menonton film di bioskop yang tidak sesuai dengan usia anak.

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

Kuat mengatakan pihaknya bekerja sama dengan SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Solo guna menanamkan dan memperkuat budaya sensor mandiri film di masyarakat.

“Terdapat dampak yang signifikan bagi perkembangan anak jika melihat tontonan tidak sesuai dengan usianya, salah satuanya perkembangan emosi dan kecerdasan anak,” tutur Kuat saat diwawancara media di sela-sela acara, Rabu (6/12/2023).

Kepala SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Sri Sayekti, menjelaskan dengan adanya kegiatan ini mampu memberikan wawasan mengenai kriteria yang harus diketahui masyarakat dalam memilah dan memilih film.

Tanpa disadari dengan berkembangnya era digital saat ini anak terkadang melihat tayangan yang tidak sesuai dengan kualifikasi usianya sehingga mampu memberikan dampak bagi mental, tumbuh kembang, bahkan prestasi.

Harapannya hasil yang didapat dari kegiatan ini dapat diimplementasikan di keluarga maupun di sekolah terkait peningkatan literasi terhadap sensor mandiri serta durasi pemakaian gawai dan menonton televisi.

“Kegiatan ini adalah kegiatan strategis yang dampaknya akan langsung kita implementasikan di sekolah terkait sensor mandiri. Tanpa kita sadari Anak kadang melihat tayangan yang tidak sesuai usianya yang ke depan dampaknya sangat luar biasa selain dapat mengganggu mental juga tumbuh kembang serta prestasi. Harapannya apa yang kita terima benar-benar diimplementasikan pertama literasi terhadap sensor mandiri harus semakin ditingkatkan, kedua berkaut durasi pemakaian gawai dan menonton televisi,” ujar Sri Sayekti.

Kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri ini dihadiri 100 peserta di antaranya para guru SD hingga SMA Muhammadiyah di Solo, Perwakilan ISI Solo, Tokoh agama, Budayawan, serta Pegiat Perfilman.

Tampil sebagai narasumber Ketua Subkomisi Penyensoran, Tri Widyastuti Setyaningsih, serta Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengkajian LSF RI yang memaparkan terkait sensor di dunia perfilman serta budaya sensor mandiri.

Dunia Ajaib Penyihir

Disdik Kota Solo Bolehkan Sekolah Swasta Data Calon Siswa Lebih Awal******

SOLO — Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Solo melarang sekolah-sekolah swasta membuka pendaftaran peserta didik baru lebih awal. Meski begitu, sekolah swasta diperbolehkan untuk melakukan pendataan melalui sistem inden.

Sistem inden yang dimaksud adalah memfasilitasi siswa yang memesan kursi untuk tahun ajaran selanjutnya.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

“Inden secara substansi tidak masalah, itu cuma titip atau pendataan. Tapi pendaftarannya harus di hari yang ditentukan, kan ini belum hari PPDB [pendaftaran peserta didik baru], ” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Solo, Abdul Haris, kepada Solopos.com, Sabtu (20/1/2024).

Haris mengatakan pada dasarnya PPDB sudah ada waktu tersendiri. Tidak ada perbedaan regulasi untuk sekolah swasta maupun sekolah negeri.

Sebelumnya, sejumlah sekolah swasta di Solo sudah membuka inden yang memungkinkan calon siswa memesan kursi untuk tahun ajaran baru 2025 mendatang.

Public Relation SDII Al Abidin Solo, Nurfita Widyastuti, menyebut sistem inden di sekolahnya sudah dilakukan sejak 2015. Siswa bisa inden untuk tahun ajaran selanjutnya.

“Jadi misal kita inden untuk 2024 sudah kita buka sejak 2023, jadi satu tahun sebelumnya,” kata dia ketika dihubungi Solopos.com, Rabu (17/1/2024).

Dia menegaskan inden berbeda dengan pendaftaran siswa baru. Nurfita mengatakan pada dasarnya inden hanya mendata calon siswa mana saja yang akan mendaftar di sekolahnya. Calon siswa baru bisa melakukan pendaftaran ulang ketika sekolah mengeluarkan jadwal resmi.

“Ini sifatnya hanya pendataan, bukan pendaftaran. Nanti akan ada jadwal tersendiri untuk daftar ulang beserta ketentuannya,” kata dia. Nurfita menjelaskan saat ini terdapat 20 calon siswa baru yang sudah melakukan inden.

Dia menyebut bagi calon siswa baru yang ingin melakukan inden bisa datang langsung ke sekolah. Selain itu pihaknya juga menyediakan layanan daring yang bisa diakses di website resmi SDII Al Abidin Solo.

Sekolah swasta lain seperti SMP Muhammadiyah 8 Solo juga menerapkan sistem serupa. Kepala SMP Muhammadiyah 8 Solo, Rusmanto mengatakan pendaftaran inden sudah dibuka.

“Jadi sifatnya tetap menunggu dari Dinas Pendidikan [Kota Solo] secara resmi. Tapi kami sebagai sekolah swasta boleh melakukan kreativitas dan inovasi dalam rangka memaksimalkan jumlah peserta didik,” kata dia.

Dia mengatakan pendaftaran inden di SMP Muhammadiyah 8 Solo bisa dilakukan tanpa batasan waktu. Rusmanto menyebut saat ini sudah ada 180 calon siswa yang sudah inden. Meski begitu dia mengatakan tidak semua calon siswa melakukan daftar ulang.

“Setiap tahun sudah pasti ada yang mundur, dinamis ya. Tapi satu atau dua tahun terakhir ini tidak terlalu banyak,” kata dia.

Rusmanto juga menegaskan pendaftaran inden hanya bersifat pendataan calon siswa. Terkait penerimaan siswa baru pihaknya tetap menunggu jadwal resmi dari Dinas Pendidikan Kota Solo.

Tiongkok Kuno

Catat Tanggalnya! Pendaftaran Bakal Calon MWA UNS Resmi Dibuka******

SOLO—Pendaftaran bakal calon Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret atau MWA UNS Solo periode 2024-2029 mulai dibuka Senin (22/1/2024) hingga Jumat (2/1/2024). Pendaftaran Anggota MWA UNS dilakukan secara luring dan daring.

Ketua PPA MWA UNS, Sri Sulistyowati mengatakan tahapan pemilihan anggota MWA UNS dimulai dengan Sosialisasi Peraturan MWA (PMWA) No. 1/2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota MWA pada 8 Januari 2024.

Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Bicara Peran AI hingga Penguatan Regulasi

Kemudian 10-11 Januari 2024 dilanjutkan dengan Pleno Senat Akademik Fakultas (SAF)/Senat Akademik Sekolah (SAS) untuk Pemilihan dan Pengusulan anggota PPA MWA.

Lalu pada 12 Januari pengiriman calon PPA MWA dari SAF/SAS ke Senat Akademik (SA) UNS. Tahapan dilanjutkan dengan sidang Pleno Khusus SA untuk penetapan PPA MWA dan penerbitan Surat Tugas PPA MWA oleh Ketua SA UNS pada 17 Januari kemarin.

“Pada 19 – 21 Januari 2024 kami lakukan Sosialisasi tentang pendaftaran Calon Anggota MWA kepada masyarakat, SA, alumni, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Lalu dilanjutkan dengan pendaftaran Balon anggota MWA mulai 22 Januari hingga 2 Februari,” ujar Sulistyowati dalam keterangan tertulis Senin (22/1/2024), dikutip Solopos.com, Rabu (24/1/2024).

Syarat pendaftaran bakal calon anggota MWA ke PPA MWA sesuai dengan yang telah ditetapkan seperti tertuang dalam PMWA No. 1/2023 meliputi unsur individu masyarakat, dari SAF melalui hasil pleno SAF/SAS, individu alumni, individu tenaga kependidikan, dan individu mahasiswa.

“Silakan bagi yang memenuhi persyaratan dapat langsung mendaftar dengan menghubungi PPA MWA UNS. 5 Februari mendatang dilakukan seleksi administrasi persyaratan pendaftaran bakal calon MWA. Namun, jika yang mendaftar bakal calon Anggota MWA belum sesuai kuota, akan dilakukan perpanjangan masa pendaftaran tahap 1 yaitu pada 6,7, dan 12 Februari serta pendaftaran tahap 2 pada 15, 16, dan 19 Februari,” imbuh dia.

Sulistyowati menambahkan pada 20 Februari, PPA MWA menyampaikan nama bakal calon MWA yang lolos seleksi administrasi disertai kelengkapan dokumen kepada SA untuk bakal calon anggota dari unsur masyarakat dan SA, Ketua Umum IKA UNS dari unsur alumni, Wakil Rektor Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia dari unsur tenaga kependidikan, dan Ketua Dewan Mahasiswa dari unsur mahasiswa.

“Pada 26 Februari digelar sidang Pleno Khusus SA untuk pemilihan calon anggota MWA wakil dari masyarakat dan wakil dari SA. Lalu 27-28 Februari rapat pemilihan calon anggota MWA wakil dari alumni [Rapat Pengurus Ikatan Alumni UNS], wakil dari tenaga kependidikan [Rapat Tenaga Kependidikan], dan wakil dari mahasiswa [Rapat Pengurus DEMA UNS]. Dan pada 29 Februari yaitu penyampaian kepada SA nama calon anggota MWA terpilih wakil dari alumni, wakil dari tenaga kependidikan, dan wakil dari mahasiswa,” kata dia.

Setelah melalui berbagai tahapan tersebut, pada 4 Maret digelar Sidang Pleno khusus SA untuk penetapan calon anggota MWA terpilih dari semua unsur. Dan pada 5 Maret, SA mengusulkan calon anggota MWA terpilih kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek).  Sulistyowati mengatakan informasi selengkapnya bisa diakses di laman www.senat-akademik.uns.ac.id/ppamwa.

Strategi Nanchen

Pecah Rekor, Hampir 2.000 Manuskrip Submit ke AICIS 2024 di UIN Walisongo******

SEMARANG –Sebanyak 1.976 manuskrip dikirim oleh calon peserta konferensi bereputasi internasional, Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-24 tahun 2024 yang akan digelar di UIN Walisongo Semarang. Jumlah tersebut lebih tinggi daripada penyelenggaraan AICIS tahun lalu.

“Total paper yang masuk sebanyak 1.976 terdiri atas 997 paper dan 979 panel,” ujar Ketua Stering Commitee AICIS 2024, Prof. Dr. M. Mukhsin Jamil, dalam siaran tertulis, Selasa (16/1/2024).

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

Manuskrip yang dikirim ke panitia tersebut bersumber dari 13 negara, antara lain Afganistan, Armenia, Mesir, Irak, Malaysia, Maroko, Nigeriia, Pakistan, Sri Lanka dan Indonesia.

Sejumlah perguruan tinggi dalam dan luar negeri ikut berkontribusi dalam gelaran AICIS. Sejumlah pusat penelitian dari dalam dan luar negeri juga ikut memeriahkan event internasional ini.

Berdasar data yang masuk, lembaga yang terlibat dalam gelaran AICIS antara lain Badan Riset dan Inovasi Nasional, Al Madinah International University Malaysia, Hassan First University Settat Maroko, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Jenderal Soedirman, UIN Walisongo, UIN Malang, UIN Raden Mas Said, UIN Jakarta, UIN Ar-Raniri, UIN SUlthan Thaha Saifudin, IAIN Madura, IAIN Kediri, IAIN Ambon, IAIN Bone, IAIN Curup, IAIN Fattahul Muluk, IAIN Kendari, IAIN Kudus, Pesantren Terpadu Al-Mutawally, Digital Humanities Center of Indonesia, UHN Gusti Bagus Sugriwa, IAIN Langsa, IAIN Lhokseumawe, IAIN Madura, IAIN Madura, IAIN Metro, IAIN Palangkaraya, IAIN Palopo, IAIN Palopo, IAIN Pontianak, IAIN Sorong, IAIN Cirebon, serta sejumlah kampus negeri maupun swasta di Tanah Air, serta mancanegara.

“Dari naskah yang masuk, terdapat semua tema yang kami sediakan,” ujarnya.

Ia memerinci tema tentang Equality, Justice, and Humanitarian Crisis sebanyak 163 artikel, tema Fiqh siyasah on war and peace, post colonial era sebanyak 35, tema Gender, Spirituality, and Minority Issues sebanyak 239.

Selanjutnya, tema Impact of International Religious Issues and Tension on Nationalism, Citizenship, and Human Rights sebanyak 99, tema Maslahah Mursalah based Policy, Equality and Empowerment sebanyak 147, tema Religion, Nationalism, and Citizenship in Southeast Asia sebanyak 197 serta Religious Tensions and Global Humanity sebanyak 117 artikel.

Pelaksanaan AICIS 2024 adalah yang ke-23, yang akan digelar pada 1-4 Februar 2024. Pada edisi tahun 2022, AICIS dilaksanakan di UIN Mataram di Bali. Pada 2023, AICIS dilaksanakan di UIN Sunan Ampel Surabaya. AICIS pertama diselenggarakan kali pertama pada tahun 2000 di Kota Semarang.

galaksi yang luas

Penegakan Hukum Kekerasan Seksual di Kampus Terkendala Permendikbud No. 30/2021******

SOLO —Penanganan kasus kekerasan seksual (KS) yang terjadi di tingkat kampus masih terkendala Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Peer Group Pusat Studi Kependudukan dan Gender (PPKG) UNS Solo, Rina Herlina Haryanti, menganggap aturan tersebut tidak setegas UU TPKS.

“Realitanya, saat kasus terjadi di suatu universitas sering kali dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 hukumannya tidak seberat dijerat lewat UU TPKS. Dari kampusnya sendiri banyak yang cenderung berusaha menyelesaikan pengusutan secepat mungkin karena tidak ingin nama baik kampus tercoreng, sehingga pelaku akhirnya mendapatkan keringanan hukuman,” ujar Rina dalam Konsolidasi Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2023 oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Hotel Harris Solo, Kamis (7/12/2023).

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Dia juga menyoroti masih banyak kampus yang tidak serius dalam membentuk satuan tugas (satgas) KS. Kondisi ini dapat dilihat dari perbedaan perspektif satgas kampus melihat suatu kasus KS serta kurangnya kapasitas mereka, meliputi pengetahuan dan keterampilannya masing-masing.

Menurut Rina, pelaku KS di tingkat kampus dikenai pasal-pasal di UU TPKS, mereka akan mendapatkan hukuman lebih berat sehingga akan ada efek jera. Sejalan dengan hal tersebut, porsi pemenuhan hak korban juga akan lebih besar.

Namun Rina menyadari, kasus KS di tingkat kampus rentan dengan pembungkaman dan manipulasi korban karena kebanyakan pelaku berasal dari orang terdekat mereka sendiri, seperti mantan pacar ataupun sahabat. Secara psikologis korban akan merasa iba jika pelaku mendapatkan hukuman pidana atau tidak dapat meneruskan kehidupannya.

Dalam acara tersebut, perwakilan satgas kampus mengak jika sumber daya manusia (SDM) mereka terbatas.

Perwakilan satgas kasus KS Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo, Angelina Esuko Putri, mengaku personel satgas memerlukan penguatan kapasitas meliputi pengetahuan dan keterampilan untuk mendampingi korban KS di kampus.

Angel bercerita sebelum ada satgas kasus KS di Unisri Solo, dia dan beberapa teman-temannya membentuk pendampingan mandiri bernama Kayoman Mudostoro. Pendampingan dari mereka berupa ruang aman bagi korban KS untuk bercerita sehingga sifatnya sebaya dan tidak menghakimi.

“Kami di Unisri ada pendampingan secara sebaya, tetapi tetap kami berdasarkan persetujuan dari korban, sementara tantangannya sendiri masih banyak korban yang tidak berani bercerita karena masih trauma atau keluar dari zona toxic. Pelaku-pelaku kasus KS ini adalah orang-orang terdekat di sirkel mereka sehingga mau lepas dari para pelaku juga kesulitan. Kami dari pendamping sebaya tidak bisa memaksakan agar keluar dari sirkel itu atau bagaimana, sehingga banyak kasus yang akhirnya tidak dapat ditindaklanjuti,” ujar Angel.

Angel bersyukur dalam aksi pendampingan banyak yang membantu tidak hanya satgas, tetapi juga dari organisasi mahasiswa ataupun dari tenaga pendidik. Pendampingan tersebut awalnya berupa curahan hati lewat akun-akun media sosial bersifat anonim.

Saat akhirnya identitas korban diketahui, beberapa tim pendampingan sebaya kemudian menjadi pendamping pribadi sebagai tempat bercerita.

Kendalikan dunia

Post Doctoral Improves the Quality of FT UNS Lecturers******

SOLO —The quality of lecturers at the Faculty of Engineering (FT), Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo is expected to increase by recruiting two post-doctoral fellows to teach at the local campus.

Two FT UNS lecturers have completed the Post Doctoral program namely Fitrian Imaduddin, S.T., M.Sc., Ph.D and Ofita Purwani, S.T., M.T., Ph.D.

Promosi Jaga Kelestarian Danau Toba, BRI Peduli Grow & Green Tanam 2.500 Pohon

Fitrian Imaduddin attended the Post Doctoral program at the Islamic University of Medina from April 1, 2022 to December 31 2022 with funding from the Islamic University of Medina Urban Studies Foundation.

Meanwhile, Ofita Purwani took part in the Post Doctoral program at the National University of Singapore (NUS) for nine months, from 13 December 2021 to 12 September 2022 with funding from the Urban Studies Foundation.

The program of activities is intended to improve teaching staff quality and support the achievement of Key Performance Indicators (IKU) of State Universities and Higher Education Service Institutions within the Ministry of Education and Culture.

“This activity is covered by a contractual agreement between the person who concerned and the university leadership,” said the Dean of Engineering Faculty UNS, Dr. techn. Sholihin As’ad, M.T., to Solopos recently.

The program’s director, Prof. Dr. Wahyudi Sutopo, S.T., M.Si, explained during the post-doctoral activity, the two lecturers were obliged to submit daily duties to direct or otherwise designated superior officers; reporting to representatives of the republic of Indonesia in the country where post-doctoral activities are carried out; Report the address of the institution and residence to the work unit leader, reporting the change of residence address to the working unit leader.

“Key Performance Indicator [KPI] that must be achieved is to publish an international journal with Scopus index regarding the affiliate from UNS in every field of expertise which is consistent with the first study program, carried-out the team-teaching with the partner from foreigners, carry out the mentoring activity for the degree student and the master student,” said Wahyudi Sutopo who is Deputy Dean of HR, Finance and Logistic, Engineering Faculty UNS, when met by Solopos in the office recently.

In addition, Wahyudi, a member of the post-doctoral program, was also obliged to report the work of post-doctoral activities to the head of the work unit periodically; Report on the implementation of the post-doctoral work to the representatives of the country where post-doctoral activities are considered as official assessments of employment.

“They were also obliged to return to the original labor unit on first occasion after the end of postdoctoral activity; Reporting in writing to the leadership of the labor unit one month after completing the postdoctoral or post-doctoral work term; Submitted a written report on the KPI that had been reached; And made the contribution payable according to workable regulations,” he added.

Wahyudi named the post-doctoral recruiting program affected significantly the attainment of the five technical programs, including the ability to make a revenue contribution to the UNS.