admin jarwo

slot judi online terpercaya 879Jutaan kata 863852Orang-orang telah membaca serialisasi

《admin jarwo》

Polri kerahkan 195.819 personel amankan TPS******

Makanya petugas di lapangan sangat aktif untuk menyiapkan pengamanan TPS, menyiapkan bagaimana logistik-nya sudah sampai atau belum, menyiapkan situasi kondusif

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai mengerahkan personel untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjelang hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 dengan menurunkan 195.819 personel.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho di Jakarta, Senin, mengatakan sejumlah Polda di seluruh wilayah Indonesia sudah bergerak melakukan pengecekan guna memastikan tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan aman, lancar, tertib.

"Makanya petugas di lapangan sangat aktif untuk menyiapkan pengamanan TPS, menyiapkan bagaimana logistik-nya sudah sampai atau belum, menyiapkan situasi kondusif," tutur Sandi.

Menurut jenderal polisi bintang dua itu, Polri telah membagi pengamanan ke seluruh wilayah Indonesia. Setiap pengamanan satuan wilayah sudah ada pejabat yang bertanggung jawab dari pangkat Kombes hingga jenderal bintang dua.

Sehingga, kata dia, dengan sudah disebarkannya setiap Kasatwil untuk memonitor wilayah masing-masing akan sangat mudah memonitor perkembangan situasi di wilayah, termasuk agenda Kapolri bila akan melakukan peninjauan ke TPS-TPS.

"Setiap tim dibagi habis untuk memonitor pelaksanaan pemilu di masing-masing provinsi. Jadi kalau memang nanti ada yang sifatnya eksidentil atau mungkin ada hal-hal yang lainnya apakah Pak Kapolri mau turun atau tidak, nanti melihat perkembangan berikutnya. Nanti kami komunikasikan sekarang dan kami sampaikan kepada teman-teman media," ujarnya.

Baca juga: Kapolda Aceh: Personel siap amankan TPS Pemilu 2024

Baca juga: 11.385 personel Polda Metro Jaya jaga keamanan TPS

Sandi menyebut, tidak ada penambahan personel Polri dalam pengamanan hari pencoblosan. Personel yang terlibat dalam pengamanan TPS masuk dalam Operasi Mantap Brata 2024 yang sedang dijalankan oleh Polri dalam rangka mengamankan Pemilu 2024.

Meski demikian, kata dia, Polri tidak bekerja sendiri dalam mewujudkan Pemilu 2024 berjalan aman, tertib dan lancar. Memerlukan dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, terlebih menjelang hari pemungutan suara.

"Sekali lagi, Polri tidak bisa sendiri, mohon bantuannya, mohon dukungannya, dan mohon doanya agar Pemilu bisa berjalan dengan aman, tertib, bermartabat, dan semua berkeyakinan bahwa pesta demokrasi kali ini bisa memilih pemimpin yang terbaik sesuai pilihan masing-masing," kata Sandi.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menambahkan, sejak tiga hari terakhir beberapa Polda sudah melaksanakan apel untuk kesiapan personel dalam rangka pengamanan di TPS.

Polri, kata dia, sudah mengantisipasi berbagai kerawanan yang mungkin terjadi pada saat hari pencoblosan baik itu kerawanan Harkamtibmas maupun geografis (terkait bencana alam).

"Saat ini sudah 'H-2', besok 195.819 personel sudah digeser 'H-1' untuk melakukan koordinasi dengan para petugas TPS," tutur Trunoyudo.

Baca juga: Kabaharkam Polri: Jatim aman jelang Pemilu

Baca juga: Kapolda dan Pangdam cek kesiapan terakhir personel jelang Pemilu

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pelunasan biaya haji tahap 1 diperpanjang hingga 23 Februari 2024******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama memperpanjang masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) jamaah calon haji reguler, hingga 23 Februari 2024 yang sebelumnya dibuka mulai 10 Januari hingga 12 Februari 2024. "Setelah melihat progres pelunasan sampai hari ini, masa pelunasan biaya haji bagi jamaah reguler kita perpanjang hingga 23 Februari 2024," ujar Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie di Jakarta, Senin.
Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 orang. Indonesia kemudian mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota sehingga jumlahnya menjadi 241.000 orang.

Kuota ini terbagi menjadi 213.320 peserta calon haji reguler dan 27.680 peserta calon haji khusus. Hingga Senin sore, sudah ada 188.765 orang yang sudah memenuhi syarat istithaah kesehatan dan melunasi biaya haji.

"Total jamaah yang sudah memenuhi syarat istithaah kesehatan hingga sore ini berjumlah 202.153 orang. Artinya ada 13.388 orang yang sudah memenuhi syarat istithaah kesehatan tapi belum melakukan pelunasan biaya haji," kata dia.

Anna mengimbau jamaah calon haji yang sudah memenuhi syarat istithaah untuk segera melunasi biaya hajinya pada masa perpanjangan pelunasan tahap pertama.

Demikian juga jamaah calon haji yang berhak melunasi tahun ini tapi belum memeriksakan kesehatan, agar bisa segera melakukannya hingga memenuhi syarat istithaah dan bisa melunasi biaya haji.

Sehubungan diperpanjangnya kesempatan jamaah untuk melunasi biaya haji pada tahap I, maka proses pelunasan tahap II juga mengalami penyesuaian. Tahap II yang semula dibuka pada 5-26 Maret 2024, disesuaikan menjadi 13-26 Maret 2024.

Menurut Anna, pelunasan tahap II akan diperuntukkan bagi empat kategori, yaitu pertama, jamaah yang belum melakukan pelunasan biaya haji pada tahap I karena mengalami gagal sistem.

Kedua, pendamping jamaah calon haji lanjut usia. Ketiga, jamaah penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua yang terpisah. Keempat, pendamping jamaah penyandang disabilitas

"Petugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar segera meng-input data usulan jamaah yang akan melunasi pada tahap II. Batas akhir input data pengajuan pendampingan lansia, penggabungan mahram, dan pendamping penyandang disabilitas yang semula berakhir 27 Februari 2024 disesuaikan menjadi 7 Maret 2024," kata Anna.

Baca juga: Calon jamaah haji diingatkan segera lunasi Bipih, terakhir 12 FebruariBaca juga: Kemenag: 147 ribu orang sudah lunasi biaya haji 2024 hingga hari ini
Baca juga: Kemenag sebut calon haji lunasi Bipih masih rendah, baru 4.438 orang

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Label：akulaku paylater、slot jp paus、slotsultan

Terkait：slot gacor 4d、279 togel、gacor69、bonus288、situs slot asia、slot gacor link、kiss8toto、seribu mimpi 47、mpored、tenor pinjam duit

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：zeus88（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01

Daftar bab terbaru

slot gacor maxwin terpercaya

pt adakami

lainnyaBacaan TerkaitMore+

Pengubah saya yang tidak terbatas

situs slot terupdate

Jokowi terbitkan perpres baru naikkan tunjangan pegawai Setjen Bawaslu******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam lembar salinan perpres yang dilansir dari laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Selasa, besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan, mulai dari sebesar Rp1.968.000 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp29.085.000 untuk kelas jabatan 17.

"Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung sejak peraturan presiden ini berlaku," demikian petikan Pasal 4 Perpres Nomor 18 Tahun 2024 tersebut.

Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani Presiden Jokowi pada Senin (12/2). Perpres tersebut dapat diunduh pada tautan berikut ini.

Baca juga: Bawaslu Maluku: Temuan dugaan pelanggaran Gibran di Ambon tak terbukti

Ketentuan itu sekaligus mencabut Perpres Nomor 122 Tahun 2O17 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang sebelumnya berlaku per 15 Desember 2017.

Dalam perpres yang lama, nilai tunjangan kinerja lebih rendah dari perpres terbaru, yakni dengan besaran nominal mulai dari Rp1.766.000 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp24.930.000 untuk kelas jabatan 17.

"Pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 266), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," demikian petikan Pasal 13 pada perpres terbaru.

Baca juga: Soal putusan DKPP, Bawaslu sebut pencalonan Gibran tidak bermasalah

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Kota Akademi Seni Bela Diri

slot gacor terbaik dan terpercaya

Lebih dari 1.000 WNI mencoblos surat suara pemilu di TPSLN Istanbul******

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 1.059 warga negara Indonesia (WNI) memberikan suara mereka dalam Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) Istanbul, Turki, pada Minggu (11/2).

Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Istanbul Aldi Subakti menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia di kawasan Marmara (Istanbul dan sekitarnya) atas partisipasi tinggi dalam pesta demokrasi ini.

"Antusiasme yang luar biasa dengan partisipasi 1.059 pemilih pada Pemilu 2024 di Istanbul menciptakan proses aman dan damai tanpa adanya intervensi, kegaduhan, bahkan keributan,” kata Aldi dalam keterangan tertulis PPLN Istanbul pada Senin.

Jumlah WNI yang menjadi daftar pemilih tetap (DPT) di Istanbul mencapai 3.157 orang.

Di antara jumlah tersebut, sebanyak 2.436 orang mencoblos surat suara langsung di TPS yang berlokasi di Conrad Bhosporus Hotel, sementara sisanya menggunakan metode kotak suara keliling (KSK) dan pos.

Namun, karena banyak WNI yang pulang ke Indonesia dengan berbagai alasan, jumlah partisipasi pemilih di Istanbul tidak sampai 50 persen.

Meskipun demikian, PPLN Istanbul didukung Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Istanbul tetap bekerja keras untuk memastikan setiap tahap pemilihan diawasi dengan cermat, dan setiap langkah sesuai dengan kerangka hukum yang jelas dan transparan.

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya seluruh pemilih yang turut serta dan menyukseskan pemilu ini. Tidak lupa juga kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras dan bersemangat untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu ini,” kata Aldi.

Dalam proses pemilihan, diaspora Indonesia di luar negeri memilih presiden, wakil presiden, serta anggota DPR RI untuk Dapil 2 Jakarta, yang mencakup Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri.

Baca juga: WNI di Maroko tempuh ratusan kilometer demi memilih di TPS Rabat
Baca juga: Pemungutan suara di TPSLN Ankara diramaikan bazar kuliner Indonesia

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Dewa pejuang pertanian

hoki222

Bulog Kebut Bansos******

Bulog mempercepat penyaluran bansos dan pasar Mmrah demi menstabilkan harga beras saat Ramadan dan Idulfitri 2024. (Foto: Rachman Haryanto/Detikcom)

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi bakal mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan hingga pasar murah guna menstabilkan harga beras saat Ramadan dan Idulfitri 2024.

Hal itu ia sampaikan dalam 'Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan' di Jakarta, Senin (4/3).

Bayu mengatakan pihaknya siaga dalam menjaga keamanan pasokan dan harga pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Salah satunya, mempercepat penyaluran bansos pangan. Namun, sebelum melakukan upaya tersebut, pihaknya bakal memastikan terlebih dahulu kesiapan stok.

Oleh karena itu, ia menjamin stok di seluruh Indonesia aman menjelang Ramadan. Setelah memperkuat stok, Bulog baru akan mempercepat penyaluran bansos pangan.

"Kami lakukan dua bulan ke depan berkonsentrasi mempercepat penyaluran bantuan pangan. Januari-Februari selesaikan dan sekaligus kami salurkan segara Maret-April," sambung Bayu.

Ia menuturkan bansos pangan 2024 menyasar 22 juta penerima bantuan pangan (PBP) dengan pagu per bulan 220 ribu ton. Adapun total realisasi bansos pangan tahap I per 2 Maret baru mencapai 357,9 ribu ton atau 54,22 persen.

Bayu juga menyebut saat ini masih terdapat provinsi yang penyaluran alokasi Februari masih belum ada realisasi, yakni Banten, Bali, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Sampai dengan 2 Maret 2024, masih terdapat 9 dari 514 kabupaten/kota yang belum clear proses verifikasi dan validasi data PBP, yaitu Maluku Tenggara, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Lembata, ASmat, Mimika, Nabire, Puncak, dan Nduga.

Lihat Juga :

Bos Bulog Akui Bansos Gagal Tekan Harga Beras: Benar Tidak Berpengaruh

Kemudian, Bulog pun bakal melanjutkan penyaluran beras SPHP bersubsidi.

"Karena dalam beras SPHP ini terdapat subsidi demikian, maka mekanismenya dalam hal penyaluran cukup beda, cukup leluasa tapi tidak sama sekali bisa sekedar dijual begitu saja," kata Bayu.

Adapun terkait kelangkaan beras di Alfamart, Bayu menyebut hal itu terjadi karena ritel tersebut mengambil stok lebih sedikit.

"Kalau kita lihat diberitakan seperti Alfamart yang tidak ada stoknya, jadi memang relatif sedikit mengambilnya misalnya dibandingkan Transmart, Hypermart atau Indomaret," ujar Bayu.

Ia menjelaskan khusus beras SPHP, para pengecer memang harus mengajukan pembelian kepada Bulog. Hal ini termasuk kuota stok yang mereka minta.

Selanjutnya, Bulog melanjutkan dukungan kepada pemerintah daerah melalui program gerakan pangan murah (GPM). Hal ini dilakukan dengan cara menjual beras SPHP dan beras komersial lewat bazaar, pasar murah, hingga penjualan langsung ke pemukiman.

Bayu mengatakan pihaknya di tingkat regional (29 kanwil dan 133 kantor cabang)terlibat di seluruh titik GPM dan kerja sama dengan pemerintah daerah sampai tingkat desa.

Dalam operasi pasar ini, Bulog menjual beras SPHP dan beras komersilnya sesuai harga eceran tertinggi (HET), yakni masing-masing Rp10.900 per kg dan Rp13.900 per kg.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Sistem pahlawan yang tak terkalahkan

situs slot game terbaru

FGBI ajak elemen masyarakat ciptakan Pemilu damai******

Jakarta (ANTARA) - Forum Guru Besar Indonesia (FGBI) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan Pemilu 2024 yang damai dan jauh dari ujaran kebencian.

"Kita harus mengedepankan sikap bijaksana dan sabar dalam berinteraksi dengan sesama, demi menciptakan suasana yang menyejukkan di tengah masyarakat," kata Ketua Presidium FGBI Profesor Singgih Tri Sulistiyono dalam keterangan video di Jakarta, Minggu.

Dia juga mengajak semua elemen masyarakat untuk memprioritaskan kepentingan nasional dan menjaga keamanan, serta kesejahteraan bangsa di atas segala kepentingan pribadi dan golongan.

"Masa tenang Pemilu, pentingnya menjunjung tinggi kesabaran sosial guna menciptakan suasana yang kondusif," ujarnya.

Singgih mengingatkan agar semua pihak menghindari penyebaran berita palsu (hoaks) dan fitnah yang berpotensi memicu konflik.

"Kita perlu bersama-sama membangun kesadaran akan bahaya penyebaran informasi yang tidak benar dan berpotensi memecah belah persatuan bangsa," pesannya.

Baca juga: Bawaslu Agam catat 149 TPS tanpa jaringan internet-listrik

Menurut dia, Pemilu adalah pesta demokrasi dan semua pihak harus menjadikannya sebagai momentum memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Singgih menyampaikan harapannya kepada Tuhan Yang Maha Esa agar memberikan aman, keselamatan, kelancaran, keberhasilan, dan berkah bagi seluruh bangsa Indonesia.

Kata dia, dengan komitmen yang kuat untuk menjaga kedamaian dan kemajuan bangsa, Forum Guru Besar Indonesia bersama seluruh elemen masyarakat siap bersinergi demi Indonesia yang lebih baik.

“Semoga langkah-langkah positif ini dapat menginspirasi semua lapisan masyarakat, untuk bersama-sama menciptakan masa depan yang cerah dan sejahtera bagi tanah air tercinta,” harapnya.

Baca juga: Bawaslu Penajam: Perlu keterlibatan masyarakat awasi Pemilu di IKN
Baca juga: KPU Bintuni distribusikan logistik Pemilu ke empat distrik terjauh

Jenderal itu terlalu mendominasi

link slot gacor terbaru 2022

TKN konfirmasi kebenaran berita pembelian Mirage ke pihak AS******

Saya cek langsung, baik yang di Washington DC maupun di kedutaan besar Amerika di Indonesia tidak pernah ada permintaan itu sama sekali

Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Rosan Roeslani mengaku telah mengkonfirmasi informasi yang menyatakan capres Prabowo Subianto menerima sejumlah uang atas pembelian pesawat Mirage 2000-5 ke pihak Amerika Serikat.

"Saya cek langsung, baik yang di Washington DC maupun di kedutaan besar Amerika di Indonesia tidak pernah ada permintaan itu sama sekali," kata Rosan di Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu.

Setelah dikonfirmasi, Rosan mengatakan pihak Amerika Serikat tidak pernah melakukan atensi khusus untuk pembelian pesawat tersebut.

Tidak hanya itu, Rosan juga sempat mengkonfirmasi The Group of States against Corruption (Greco) terkait informasi tersebut.

Untuk diketahui, Greco diketahui sebagai organisasi antikorupsi yang kerap menelusuri kasus tingkat internasional.

Baca juga: Jubir: Kabar dugaan korupsi pesawat Mirage oleh Prabowo adalah hoaks

Baca juga: TKN siap lakukan upaya hukum terkait hoaks pembelian pesawat Mirage

"Tidak pernah ada permintaan dari pihak yang namanya Greco mengenai hal asistensi ataupun meminta kerja sama pemerintah Amerika Serikat dalam rangka hal yang dituduhkan yang namanya pembelian Mirage," tutur dia.

Karenanya, informasi yang mengatakan bahwa Prabowo menerima sejumlah uang dari pembelian pesawat Mirage merupakan berita bohong.

Karena hal tersebut, jajaran TKN berencana akan melakukan langkah hukum untuk mengusut pihak yang sengaja menyebarkan berita ini.

Sebelumnya, beredar kabar di laman Meta Nex yang menyebut bahwa Menhan Prabowo sedang disorot oleh Komisi Antikorupsi Uni Eropa karena diduga menerima sejumlah uang hasil pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5 dari negara Qatar.

Pesawat bekas tersebut dibeli dan direncanakan akan datang pada 2025. Berdasarkan pemberitaan di situs tersebut, Prabowo dikabarkan menerima sejumlah uang dari hasil pembelian pesawat tersebut dari pihak Qatar.

Uang tersebut dikabarkan digunakan oleh Prabowo sebagai biaya politik untuk pencalonan dirinya sebagai calon presiden.

Tuhan segala bencana

riptoto

Puskepi: Revisi Aturan PLTS Atap jaga tarif listrik terjangkau******

Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai persetujuan Presiden Joko Widodo terkait revisi aturan main penggunaan PLTS Atap merupakan keberpihakan negara dalam menjaga keterjangkauan tarif listrik.

"Persetujuan atas revisi Permen ESDM No 26/2021 tentang PLTS Atap tersebut, lanjutnya, sangat bagus karena telah mengembalikan kedaulatan energi, terutama soal tarif ketenagalistrikan di Tanah Air.

"Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Pengendalian tarif listrik oleh negara tersebut, tambahnya, karena pasal terkait dengan jual-beli (ekspor-impor) kelebihan daya PLTS Atap ke jaringan dan transmisi milik negara telah dihapus.

Dengan tidak adanya klausul jual-beli tersebut, menurut dia, maka negara lebih mudah menentukan tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat.

"Negara akan lebih mudah menentukan tarif karena daya yang dialirkan adalah daya hasil pembangkitan yang dikelola oleh negara tanpa campur tangan swasta," ujarnya.

Sofyano memastikan, negara tidak akan membiarkan tarif listrik menjadi mahal hanya karena campur tangan swasta atau dalam hal ini pengusaha PLTS Atap.

"Di sini negara hadir dan saya nilai berpihak kepada masyarakat kecil. Rata-rata yang mampu memasang PLTS Atap adalah orang dengan golongan ekonomi menengah ke atas," katanya.

Selain itu, katanya, keuangan negara akan terbebani jika aturan tersebut tidak direvisi. Keuangan negara akan tergerus saat harus membeli listrik dari PLTS atap.

Namun dengan adanya revisi yang sudah disetujui presiden, menurut dia, klausul jual beli listrik antara pemilik PLTS atap dengan negara dihapus.

Revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 tahun 2021 mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang Terhubung ke Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum tersebut, tetap memberikan izin bagi masyarakat konsumen Rumah Tangga dan industri untuk menggunakan listrik yang dihasilkan oleh PLTS Atap sesuai dengan syarat yang berlaku.

"Negara tetap membolehkan masyarakat membangun PLTS Atap, namun hanya untuk penggunaan secara pribadi. Tidak untuk diperjualbelikan," katanya.

Kemudahan lain, pengguna PLTS Atap juga masih bisa menikmati listrik dengan menggunakan jaringan listrik milik PLN.

Pada kesempatan itu, Sofyano juga menyatakan Pemerintah perlu cermat terhadap konsep power wheeling yang direncanakan untuk dimasukkan ke dalam rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

Menurut dia penerapan skema ini juga dapat menjadi beban baik bagi masyarakat maupun pemerintah jika dijalankan.

"Terutama untuk penetapan tarif listrik yang harus terjangkau bagi masyarakat. Negara akan susah mengendalikan tarif listrik jika ada power wheeling," katanya.

Baca juga: YLKI: Revisi aturan PLTS Atap merupakan "win-win solution"
Baca juga: IRESS: Revisi PLTS Atap tegaskan pemerintah ciptakan keadilan energi

《admin jarwo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，angka jitu ekor sgp hari iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《admin jarwo》bab terbaru。