pinjam uang di bri jaminan bpkb motor

Negeri dongeng

Buruh Sebut Permenaker 18/2022 Masih Tunjukkan Ketimpangan Upah******

Serikat buruh masih belum puas dengan penerbitan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18/ 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum (UMP) 2023. Aturan tersebut diklaim masih menunjukkan ketimpangan.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai hadirnya Permenaker tersebut belum menjawab tuntutan buruh.

"Sebenarnya ini masih menunjukkan ketimpangan, di mana sejak pandemi upah buruh tidak terjadi kenaikan bahkan dengan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen berimplikasi dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok," tegas Nining kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

KASBI menegaskan ketentuan maksimal 10 persen kenaikan upah minimum 2023 dalam Permenaker Nomor 18/2022 tidak sejalan dengan tuntutan buruh.

"Tuntutan KASBI secara nasional (kenaikan upah minimum) 30 persen agar ada pemerataan dan peningkatan pendapatan buruh dengan situasi harga-harga semakin tinggi dampak dari kenaikan. (Dasar perhitungan) dari hasil survei 64 item harga-harga kebutuhan ditambah pertumbuhan ekonomi dan inflasi," jelasnya.

Di lain sisi, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengapresiasi hadirnya aturan baru Menaker soal penetapan UMP 2023 tersebut. Hal ini berarti secara tidak langsung pemerintah mengakui bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan adalah ketentuan yang tidak menyejahterakan pekerja Indonesia.

Namun, Aspek menayangkan formula baru yang digunakan dalam Permenaker tersebut. Mirah menganggap formula itu belum maksimal karena kenaikan upah minimum 2023 dibatasi dengan indeks tertentu.

"Seharusnya formula kenaikan upah minimum dikembalikan saja kepada formula yang ada pada PP Nomor 78/ 2015 Tentang Pengupahan, yaitu kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi," jelas Mirah.

Terlepas dari itu, Mirah menegaskan agar kelompok pengusaha berjiwa besar dengan tidak ngotot menolak aturan baru Menaker itu, mengingat selama ini pemerintah sudah banyak memberikan insentif kepada pelaku usaha. 

Aspek juga mendesak kepada gubernur dan bupati/walikota untuk memaksimalkan peran dewan pengupahan daerah agar besaran kenaikan upah minimum bisa maksimal demi kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan lima catatan terkait aturan baru Permenaker Nomor 18/ 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum 2023.

Salah satu catatannya adalah rumus perhitungan kenaikan upah dalam Permenaker Nomor 18/ 2022 yang dianggap ruwet. Said lantas memberikan dua alternatif perhitungan.

Menurutnya, kenaikan upah minimum dihitung menggunakan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, di mana inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah Januari-Desember pada tahun berjalan. Sedangkan alternatif kedua dengan menghitung standar biaya hidup alias living cost.

"Untuk Indonesia, standar biaya hidup dinamai kebutuhan hidup layak (KHL) yang terdiri dari 64 item KHL, mulai dari harga daging, beras, baju, dan seterusnya. Hasil survei KHL inilah yang dirundingkan di Dewan Pengupahan untuk direkomendasikan kepada bupati/wali kota maupun gubernur," jelas Said dalam konferensi pers, Minggu (20/11).

Kendati, Said Iqbal masih berharap kenaikan upah minimum 2023 menyentuh 13 persen sesuai tuntutan awal Partai Buruh dan KSPI, di mana rumus perhitungan yang digunakan adalah inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke Qijiu untuk menggoda suami militer

Ekonom soal PHK Startup: Investor Capek Bakar Uang dan Tuntut Untung******

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Akhmad Akbar Susamto menduga badai Pemutusan hubungan kerja (PHK) di kalangan startup, seperti GoTo hingga Ruangguru belakangan ini terjadi akibat banyak faktor.

Pertama, karena startup sudah lelah 'bakar uang' dan dituntut keuntungan oleh investor. Akbar tidak menampik situasi ekonomi yang tidak ideal menjadi salah satu faktor badai PHK di kalangan startup belakangan ini.

Namun, ia mencatat ada faktor lain yang mendasari keputusan startup mengurangi jumlah karyawannya secara besar-besaran.

Dalam acara yang sama, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji menyinggung soal badai PHK yang terjadi di Indonesia.

Bahkan, Adi menyinggung soal PHK Ruangguru di dalam pemaparannya. Tertulis bahwa contoh faktual pengurangan 50 persen pekerja Ruangguru melalui online merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat mulai melakukan efisiensi biaya rumah tangga.

"Di Indonesia itu pengertian upah minimum sudah salah kaprah, artinya upah minimum tidak sesuai dengan definisinya. Sejauh mana berdampak pada kenaikan PHK ini, itu yang kita hindari jika kenaikan upah minimum ini tidak sesuai dengan regulasi yang saat ini kita pedomani, yaitu PP 36/2021," ujar Adi.

Menurut data yang dipaparkan Adi, terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 bakal membuat jumlah PHK meningkat dan potensi relokasi pabrik ke daerah lain semakin banyak.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengungkapkan pemerintah perlu merumuskan kebijakan pengupahan yang lebih tertarget, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan karakter setiap sektor industri.

Selain itu, kebijakan pengupahan tersebut juga perlu bersifat adil dan tidak memberatkan pelaku usaha dan tidak merugikan tenaga kerja atau buruh. Pasalnya, baik pelaku usaha maupun tenaga kerja, keduanya merupakan siklus pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan.

"Dalam situasi pelemahan ekonomi global yang bakal berlanjut pada tahun depan, kami berharap agar kebijakan kenaikan upah dibarengi dengan pemberian insentif bagi industri yang terkena dampak gejolak ekonomi global, seperti industri padat karya dan yang berorientasi pada ekspor," kata Arsjad.

Era Abadi

9 Bandara Catat Layani 142 Ribu Penumpang Pesawat Selama G20******

Direktur Utama PT Angkasa Pura I(Persero) Faik Fahmi menyebut sembilan bandarapendukung, termasuk Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, melayani 142 ribu penumpang pesawat selama periode perhelatan KTT G20.

"Selama periode pembatasan penerbangan atau limited operation pada 13-17 November 2022, ada sembilan bandara pendukung KTT G20 tercatat melayani sebanyak 1.195 pergerakan pesawat per hari, dengan jumlah penumpang sebanyak 142.200 orang," ujarnya, Jumat (18/11).

Secara rinci, Bandara Bali melayani penempatan pesawat delegasi KTT G20 terbanyak, yakni 69 pesawat. Disusul oleh Bandara Juanda Surabaya sebanyak 24 pesawat.

Sedangkan, dua bandara pendukung lainnya, yakni Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin tidak mencatat pesawat delegasi KTT G20.

Secara total, sambung Faik, Angkasa Pura I melayani 115 penempatan pesawat delegasi KTT G20, baik pesawat utama yang mengangkut para pemimpin negara maupun organisasi internasional.

"Selama pelaksanaan KTT G20, kami telah memberikan pelayanan terbaik kepada para delegasi dan yang tidak kalah penting, kami juga berhasil menjaga operasional bandara, khususnya di Bandara Bali, dapat berjalan dengan baik, aman, lancar, tanpa kendala yang berarti," imbuh Faik.

Bandara Bali, lanjut dia, secara khusus melayani 1.622 pergerakan pesawat komersial, terdiri dari 893 pesawat rute domestik dan 729 pesawat rute internasional, dengan rata-rata pergerakan per hari sebanyak 325.

Dari sisi jumlah penumpang, pesawat komersial melayani 190.470 penumpang, dengan rincian 92.750 penumpang rute domestik, dan 97.720 penumpang rute internasional.

Adapun, rata-rata harian pergerakan penumpang di Bandara Bali mencapai 38.094 penumpang per hari.

[Gambas:Video CNN]

Menara Kekacauan

PUPR Kerahkan Personel******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan mobilisasi personel dan alat berat untuk penanganan gempayang berpusat di Cianjur, Jawa Barat yang terjadi pada Senin (21/11).

Hal tersebut dilakukan agar lalu lintas jalan nasional dari Puncak - Cipanas - Cianjur kembali normal.

"Kita sedang mobilisasi personel dan alat berat dari lokasi terdekat (sekitar 10 km) untuk pembersihan jalan nasional dari pohon tumbang dan tanah dari longsoran tebing," kata Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja dalam keterangannya, dikutip dariAntara, Senin (21/11).

Endra juga menyampaikan saat ini tidak ada jalan yang putus karena kerusakan struktur. Tapi tertutupnya akses jalan terjadi  akibat pohon tumbang dan longsoran tanah.

Personel dan alat berat juga telah disiagakan untuk mengantisipasi gempa susulan.

"Kita siagakan personel dan alat berat di lokasi Cugenang tersebut untuk antisipasi gempa dan longsoran susulan," katanya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa gempa bumi dengan magnitudo 5,6 melanda wilayah barat daya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Senin (21/11) pukul 13.21 WIB.

Menurut BMKG, pusat gempa berada di koordinat 6,84 Lintang Selatan dan 107,05 Bujur Timur, sekira 10 kilometer barat daya Kabupaten Cianjur, pada kedalaman 10 km.

Gempa yang getarannya dirasakan hingga wilayah Jakarta, Bekasi, dan Bogor itu menurut BMKG tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

[Gambas:Video CNN]

Gelombang naga di zaman makmur

Ekspor Korsel Turun 16,7 Persen Buntut Melemahnya Permintaan Chip******

Kinerja ekspor Korea Selatanmenyusut 16,7 persen (yoy) sepanjang 1 hingga 20 November 2022. Lembaga bea cukai negara itu mengatakan hal ini terjadi karena melemahnya permintaan chip dariChina.

Mengutip CNA pada Senin (21/11), ekspor Korsel ke China turun 28,3 persen. Lalu, ekspor ke Uni Eropa (UE) turun 1,5 persen. Sementara, ekspor ke Amerika Serikat (AS) naik 11 persen.

Berdasarkan produk, penjualan chip semikonduktor turun 29,4 persen dan perangkat komunikasi nirkabel turun 20,6 persen.

Sebelumnya, Bank Sentral Korea Selatan (Bank of Korea) menyebut pertumbuhan ekonomi Negeri Ginseng hanya 0,3 persen pada kuartal III 2022 dibandingkan kuartal sebelumnya. Laju pertumbuhan tersebut merupakan yang paling lambat sejak setahun terakhir.

Dilansir Reuters, Kamis (27/10), laju ekonomi melambat karena kinerja ekspor yang buruk. Hal ini menjadi peringatan ekonomi masih menghadapi tantangan.

Pada kuartal II lalu, laju ekonomi Korsel tercatat 0,7 persen. Kendati demikian, kinerja ekonomi Juli-September 2022 masih di atas ekspektasi para analis dalam jajak pendapat Reuters, 0,1 persen.

Sejumlah ekonom mengingatkan tantangan yang berkembang bagi ekonomi Korea di antaranya inflasi tinggi yang berkelanjutan, kenaikan suku bunga yang cepat di seluruh dunia dan terus berlanjutnya gangguan rantai pasokan global. Kondisi tersebut melemahkan permintaan baik di dalam maupun luar negeri.

"Angka hari ini, meskipun tampak baik-baik saja, sudah menjadi masa lalu. Sementara, masa depan semakin sulit baik dari sisi permintaan domestik maupun global," ujar Kepala Ekonom HI Investment & Securities Park Sang-hyun.

[Gambas:Video CNN]

Raja Zhou yang terlahir kembali bukanlah seorang yang kesepian, tidak pilih-pilih, atau tidak bermoral

Aturan Baru Menaker: UMP 2023 Tak Boleh Naik Lebih dari 10 Persen******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menetapkan aturan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. 

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minumum (UM) x UM(tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut seperti dikutip Sabtu (19/11).

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

Mengutip Antara, Ida meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mengikuti aturan yang diterbitkannya.

"Saya juga meminta seluruh kepala daerah melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]