fosilqq

Setan Langit Bersayap Hitam

Polusi, Menaker Masih Kaji soal WFH Karyawan Swasta******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan Kementerian Ketenagakerjaan masih mengkaji wacana penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH)seiring meningkatnya polusi udaradi wilayah Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya.

"Kami masih mendiskusikan, belum sampai pada kesimpulan, belum sampai apakah itu imbauannya menteri, atau imbauannya swasta sendiri, atau nanti pemerintah provinsi," ujar Ida seperti dikutip dari Antara,Rabu (16/8).

Ida menjelaskan polusi udara merupakan permasalahan bersama yang perlu diselesaikan, agar tidak semakin memburuk seiring meningkatnya mobilitas masyarakat setelah pandemi covid.

Terkait dengan imbauan WFH tersebut, pihaknya juga masih mengkaji untuk memberikan imbauan dalam bentuk surat kepada perusahaan-perusahaan swasta.

"Kita belum sampai pada apakah mengimbau dalam bentuk surat. Tapi, itu menjadi wacana yang terus kita diskusikan. Tapi, harus dicarikan jalan keluar memang, jalan keluar bagaimana polusi ini tidak semakin buruk," ujar Ida.

Presiden Jokowi dalam rapat di Istana Merdeka, Jakarta awal pekan kemarin memberikan sejumlah instruksi kepada sejumlah menteri hingga gubernur untuk menangani permasalahan polusi udara di Jakarta.

Jokowi menjelaskan kualitas udara di DKI Jakarta sudah di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Kondiasi itu merupakan imbas kemarau panjang selama tiga bulan terakhir, pembuangan emisi dari transportasi, serta aktivitas industri di Jabodetabek terutama yang menggunakan batu bara pada sektor industri manufaktur.

"Saya memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik," ujar Jokowi.

Jokowi menyatakan bentuk intervensi yang akan dilakukannya adalah bakal meminta mempertimbangkan opsi kelonggaran untuk para pekerja bekerja dari rumah.

Ia meminta anak buahnya mengkaji kemungkinan itu. Jokowi menyebut bisa saja para pekerja dirotasi sehingga ada yang bekerja dari rumah dan kantor dalam waktu bersamaan.

"Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working--work from office, work from home," kata Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

kartu hitam

Beda Data Jokowi Cs dengan Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel******

Pemerintah berulang kali selalu membanggakan programhilirisasi nikel yang diklaim menambah nilai ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Sayangnya, kebijakan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak salah satunya Ekonom Senior UI Faisal Basri.

Berikut beda data antara pemerintah dengan Faisal Basri terkait program hilirisasi nikel:

"Bapak presiden, maaf kalau saya katakan bahwa bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," ujar Faisal melalui blog pribadinya, Jumat (11/8).

Faisal mengungkapkan berdasarkan data BPS, pada 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi hanya sebesar US,8 miliar atau Rp413,9 triliun (asumsi kurs Rp14.876 per dolar AS pada 2022 lalu).

Meski ada perbedaan hitungan, Faisal mengakui memang ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali. Namun, semua uang tersebut tidak mengalir ke Indonesia melainkan ke China hampir 90 persennya.

Lihat Juga : Pujian Prabowo ke Jokowi: Jokowinomic Aplikasi Nyata Ekonomi Pancasila

2. Harga Nikel

Faisal juga mengatakan harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter di RI jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai. Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Selasa (8/8).

"Harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," kata Faisal.

Menanggapi pernyataan Faisal tersebut, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan sesuai dengan hukum supply dan demand, maka selisih harga tersebut wajar terjadi. Sebab, sejak Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor, harga internasional memang naik.

"Bahwa jika supply menurun sementara demand tetap, maka akan ada kenaikan harga. Hal inilah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor pada 2020 sampai saat ini. Harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/8).

Jadi, saat nikel dibeli dari Indonesia, harga yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan pasar. Namun, karena stok berkurang karena larangan ekspor Indonesia, maka memang ada kenaikan harga sehingga terlihat ada selisih besar.

"Jika ekspor bijih nikel Indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari Indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM (Harga Patokan Mineral) pasti akan lebih kecil," jelasnya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti APBN 2024, Rencana Keuangan Terakhir di Era Jokowi

3. Pungutan Pajak

Faisal mengatakan RI juga kurang diuntungkan dari hilirisasi karena ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

Perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah pendapat Faisal itu.

Menurutnya, pemerintah menetapkan pemungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya. Jadi keuntungan dari hilirisasi tetap masuk ke negara.

"Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tulis Yustinus dalam cuitan Twitternya pada Jumat (11/8).

Menurut Yustinus, sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi.

Ada dua hal, imbuhnya, yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut.

Pertama,pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.

Kedua,pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10 persen dan tarif untuk feronikel atau nikel matte sebesar 2 persen.

Tak berbeda jauh, Seto juga membantah pernyataan Faisal soal perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.

Menurut Seto, tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar Rp30 triliun atau lebih. Jika kurang dari nilai itu, maka akan menyesuaikan periodenya, antara 5-15 tahun.

"Insentif tax holiday ini hanya untuk PPh Badan, pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar," jelasnya.

Benarkah hilirisasi nikel lebih banyak untungkan China?

Master Pedang Sembilan Surga

Menhub Kaji Skema 4 in 1 Demi Atasi Polusi Jakarta******

Menteri PerhubunganBudi Karya Sumadiakan mempertimbangkan skema empat orang dalam satu mobil alias 4 in 1 di DKI Jakarta. Hal ini dilakukan guna mengurangi kepadatan kendaraan dan meningkatkan kualitas udara di Ibu Kota.

Menurut Budi, dengan kepadatan kendaraan yang berkurang, udara Jakarta pun bisa lebih bersih. Maklum, saat ini kualitas udara Jakarta tengah menjadi perhatian karena sudah buruk.

"Kendaraan-kendaraan ini banyak yang menggunakan satu orang atau maksimal dua orang. Oleh karena itu dipertimbangkan untuk membuat 3 in 1 jadi 4 in 1," kata Budi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (14/8).

Adapun upaya tersebut berupa penerapan kebijakan agar kendaraan yang tak lolos uji emisi dilarang melintas di Jabodetabek.

"Jadi kami perbanyak tempat-tempat uji emisi tapi melakukan law enforcement. Jadi nanti apabila kendaraan yang tidak lolos uji emisi, mereka tidak memiliki hak untuk melakukan perjalanan di Jabodetabek," tutur Budi.

Masalah kualitas udara Jakarta yang buruk juga mencuri perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengaku bakal meminta mempertimbangkan opsi kelonggaran untuk para pekerja bekerja dari rumah (work from home/WFH).

Ia meminta anak buahnya mengkaji kemungkinan itu. Jokowi menyebut bisa saja para pekerja dirotasi sehingga ada yang bekerja dari rumah dan kantor dalam waktu bersamaan.

"Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working--work from office, work from home," katanya.

Jokowi mengatakan ada beberapa hal penyebab polusi DKI Jakarta seperti kemarau panjang, peningkatan konsentrasi polutan tinggi, pembuangan emisi dari transportasi, dan aktivitas industri.

Oleh karena itu dia memerintahkan penanganan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendek, Jokowi ingin intervensi perbaikan kualitas udara.

Selain itu, ia juga memerintahkan rekayasa cuaca di Jabodetabek serta percepatan penerapan pembatasan emisi.

[Gambas:Video CNN]

Dunia abu-abu yang berbeda

BPS Beber Bukti Ekspor Nikel Melesat di Era Jokowi Berkat Hilirisasi******

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bukti soal ekspornikel yang melesat di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), utamanya karena hilirisasi.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti merinci data ekspor nikel khusus untuk kode HS 75 periode Januari-Juli 2023. Ia menegaskan nilai ekspor komoditas ini meningkat sangat tajam dibandingkan 2015 lalu.

"Jadi, ekspor nikel dengan program hilirisasi yang dilakukan dan difasilitasi pemerintah telah mendorong ekspor nikel dengan kode HS 75 naik lebih dari US miliar (setara Rp61,3 triliun) atau sekitar lima kali lipat dibandingkan 2015," katanya dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (15/8).

Faisal menerangkan nilai ekspor bijih nikel dengan kode HS 2604 hanya Rp1 triliun pada 2014. Angka itu berasal dari ekspor senilai US,913 juta dikalikan rerata nilai tukar rupiah pada tahun yang sama, yakni Rp11.865 per dolar AS.

Sementara pada 2022, nilai ekspor besi dan baja (kode HS 72) yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi tercatat Rp413,9 triliun. Angka itu berasal dari nilai ekspor US,8 miliar dikalikan rerata nilai tukar rupiah pada tahun lalu sebesar Rp14.876 per dolar AS.

Meski ada ekspor, ia menilai uang hasil ekspor tidak seutuhnya mengalir ke Indonesia. Menurutnya, hampir seluruh perusahaan smelter pengolah bijih nikel dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas. Artinya, perusahaan China berhak membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri.

Selain itu, ia menyebut perusahaan smelter nikel bebas pajak karena menikmati tax holidayselama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Presiden Jokowi menanggapi santai kritik tersebut. Ia tetap percaya hilirisasi nikel memberikan banyak manfaat ke ekonomi Indonesia.

"Hitungan dia bagaimana. Kalau hitungan kita ya, contoh saya berikan nikel, saat diekspor mentahan setahun kira-kira hanya Rp17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, ada hilirisasi, menjadi Rp510 triliun," katanya di Stasiun Dukuh Atas, Kamis (10/8).

"Bayangkan saja, kalau kita ambil pajak dari 17 triliun sama yang dari Rp510 triliun besar mana? Karena dari situ, dari hilirisasi, kita akan dapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), semuanya ada di situ. Coba dihitung saja, dari Rp17 triliun sama Rp510 triliun besar mana?" sambung Jokowi.

Bantahan juga datang dari Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto. Ia menilai Faisal Basri kurang update soal hilirisasi Indonesia.

Seto menyebut ekspor nickel matte mencapai US,8 miliar pada 2022, naik dari tahun sebelumnya yang hanya US miliar. Sedangkan ekspor MHP mencapai US,1 miliar pada 2022, naik dari 2021 yang baru mencapai USProfil Sukanto Tanoto, Miliarder yang Mau Ikut Bantu Jokowi Bangun IKN******

MenteriInvestasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut miliarder Sukanto Tanoto bakal membantu pemerintahan Presiden Jokowi membangun sederet proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Bahlil menyebut Sukanto Tanoto akan bergabung dalam konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dipimpin Sugianto Kusuma alias Aguan selaku pendiri Agung Sedayu Group.

"Ada Agung Sedayu, kemudian Sukanto Tanoto juga akan masuk, banyak lah banyak," kata Bahlil di sela-sela acara ASEAN Economic Ministers (AEM) di Semarang, Jawa Tengah, dikutip dari detikfinance, Senin (21/8).

Menurutnya, peletakan batu pertama yang direncanakan bulan depan tersebut adalah perintah Presiden Joko Widodo. Bahlil menegaskan pihaknya siap mengawal jalannya realisasi investasi dari Tanoto dan Aguan cs.

Lantas, siapa sebenarnya sosok Sukanto Tanoto?

Sukanto Tanoto merupakan pria kelahiran Medan, Sumatra Utara pada 25 Desember 1949. Ia adalah anak dari sepasang perantau asal Putien yang merupakan salah satu kota di Fujian, China.

Tanoto merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara. Ia dididik di sekolah berbahasa Mandarin dan tidak pernah belajar bahasa Indonesia secara formal.

Meski demikian, kini Sukanto Tanoto fasih berbahasa Indonesia. Karier bisnis Tanoto sudah dimulai sejak 1967 sebagai pemasok suku cadang dan pengusaha di bidang jasa konstruksi untuk industri minyak.

Lalu, namanya semakin dikenal sebagai Pendiri sekaligus Chairman Royal Golden Eagle (RGE).

RGE berdiri pada 1973 dengan fokus bisnis kayu lapis. Gurita bisnis RGE pun meluas hingga kancah global seiring berjalannya waktu.

Berdasarkan situs situs resmi perusahaan, lini bisnis terkemuka RGE, antara lain di bidang industri pulp dan kertas (APRIL dan Asia Symbol), minyak kelapa sawit (Asian Agri dan Apical), serat viscose (Sateri dan Asia Pacific Rayon), selulosa khusus (Bracell), serta pengembangan sumber daya energi (Pacific Oil & Gas).

[Gambas:Video CNN]

RGE beroperasi di Indonesia, China, Brasil, Spanyol, dan kantor-kantor pemasaran lainnya di banyak negara di seluruh dunia.

Selain masyhur karena bisnis, namanya dikenal berkat program Tanoto Foundation. Gerakan filantropi itu didirikan keluarga Tanoto sejak 1981.

"Saat ini, yayasan berkontribusi di Indonesia, China, dan Singapura, serta aktif menjalin kemitraan dengan beragam institusi akademis dan riset terpandang," tulis penjelasan di situs Tanoto Foundation.

Tanoto juga berstatus anggota Dewan Internasional INSEAD, Dewan Pengawas Wharton, serta Dewan Eksekutif Wharton untuk Asia. Selain itu, ia tercatat sebagai penerima Wharton School Dean's Medal Award, yaitu pengakuan atas kontribusinya terhadap perluasan ekonomi global dan peningkatan taraf hidup di seluruh dunia.

Sebelum namanya disebut-sebut mau ikut membantu Presiden Jokowi membangun IKN, Tanoto sempat membuat heboh jagat maya karena membeli Tanglin Mall di kawasan Orchard Road, Singapura. Ia merogoh kocek US5 juta atau Rp9,4 triliun (kurs Rp 14.724 per dolar AS) untuk membeli mal tersebut.

Kabar pembelian mal ini mencuat pertama kali dari pemberitaan Forbes pada Februari 2022 lalu. Sekarang, Tanglin Mall masuk dalam jajaran aset properti yang terpampang di situs resmi Pacific Eagle Real Estate, perusahaan dari grup RGE.

Tanglin Mall adalah pusat perbelanjaan yang dibangun pada 1970-an dengan 12 lantai dan terletak di sebidang tanah hak milik seluas 68.512 kaki persegi. Lokasinya di sepanjang Jalan Tanglin dan Jalan Cuscaden sangat dekat dengan pusat medis terkenal, seperti Pusat Medis Camden dan Rumah Sakit Gleneagles.

"Selain kode HS 75 dan HS 72, beberapa produk di kode HS 73 juga merupakan produk turunan nikel," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (11/8).

[Gambas:Video CNN]

Seni Penciptaan dan Pemurnian Tubuh

Erick Thohir Sebut Petani Indonesia Makin Hari Makin Miskin******

Menteri BUMN Erick Thohir sebut petani Indonesia makin hari makin miskin. Padahal, Indonesia ingin membangun keberlanjutan pangan.

"Kita tidak mungkin membangun keberlanjutan pangan tanpa kita memperhatikan petani kita yang makin hari makin miskin," ucapnya dalam seminar di Auditorium Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (15/8).

Erick mengklaim rata-rata petani hanya memiliki tanah 300 hingga 500 meter persegi. Menurut Erick, lahan itu sempit.

Padahal, kata Erick, Indonesia ini jumlah memiliki penduduk yang banyak, menuju 318 juta orang. Ia menyebut semua penduduk perlu butuh makan.

Sementara, produksi pangan masih kurang. Karenanya, ketahanan pangan juga harus jadi prioritas.

"Ketahanan pangan menjadi prioritas. Memang keringatan, panas di luar, tapi industrialisasi pangan akan menjadi biggest economykita setelah hilirisasi," ucap Erick.

Ia pun ingin produk pertanian dikembangkan. Erick mencontohkan, rumput laut bisa dikelola menjadi obat kanker.

"Banyak tumbuhan kita bisa menjadi alternatif obat-obatan. China ada, India ada, masa kita makan obat kimia terus. Ini harus ada intervensi keseimbangan yang harus kita jalankan, termasuk di industri pangan," katanya.

Lebih lanjut, Erick mengaku pihaknya tak tinggal diam. Ia mencoba untuk memberikan dukungan kepada para petani.

Ia mengklaim BUMN lewat PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan menjadi pendamping petani memberikan bibit yang tepat.

Selain itu, pihaknya juga menjamin pemberian pupuk. Tak hanya itu, BUMN melalui PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) juga memberikan asuransi gagal panen.

"Kalau gagal panen ada Jasindo. Artinya, kami melindungi petani kita," ucap Erick.

[Gambas:Video CNN]

Novel Qin Feng dan Lin Xue

<句子>