slot gacor maxwin hari ini

menjadi penulis penyihir

trisulaslot

Semen Padang FC mulai incar sejumlah pemain untuk hadapi Liga 1******

Padang (ANTARA) - Kesebelasan Semen Padang FC mulai bergerak dan mengincar sejumlah pemain lokal maupun asing guna mempertajam kedalaman tim untuk mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2024-2025.

"Kita sudah mulai bergerak. Saya juga sudah berkomunikasi dengan agen, beberapa pelatih di Liga 1 dan lainnya," kata Pelatih Semen Padang FC Hendri Susilo di Padang, Kamis.

Ketika ditanya lebih jauh mengenai target incaran pemain asing klub berjuluk Kabau Sirah tersebut, eks pelatih Sriwijaya itu tidak memberikan rincian detail.

Hanya saja, sambung Hendri, saat ini sudah ada puluhan nominasi nama-nama pemain asing yang masuk ke dalam daftar perburuan Semen Padang FC. Pelatih lokal yang telah mengantongi lisensi A Pro AFC tersebut menjelaskan perekrutan pemain asing tidak selalu sesuai dengan ekspektasi manajemen atau klub.

"Jadi, beli pemain asing ini ibarat beli kucing dalam karung," kata dia.

Alasannya, kebanyakan dari pemain asing yang sudah berkarir di luar Indonesia menolak untuk melakukan sesi training. Mereka meminta agar bisa langsung bermain saat kompetesi resmi berlangsung.

Baca juga: Semen Padang siap perkuat skuad untuk mengarungi Liga 1

Sementara itu, CEO Semen Padang FC Win Bernadino mengatakan setelah memastikan diri lolos ke Liga 1 musim 2024-2025, manajemen klub bergerak cepat salah satunya mendatangkan pelatih anyar yakni Hendri Susilo sebagai juru taktik klub kebanggaan Ranah Minang.

"Mungkin kita tim pertama yang promosi ke Liga 1 untuk menetapkan pelatih kepala. Tujuannya kita berupaya mempersiapkan tim lebih baik," ujar Win Bernadino.

Win tidak menampik gerak cepat Semen Padang FC mengingat kompetisi sepak bola tertinggi di Tanah Air itu akan berjalan ketat, berat ditambah perubahan sejumlah regulasi. Perubahan regulasi itu misalnya dari dua pemain asing menjadi enam. Menyikapi itu Semen Padang FC terus memburu pemain bertalenta yang dinilai layak mengisi skuad Kabau Sirah.


Baca juga: Erick Thohir: Tim promosi dari luar Pulau Jawa menambah semarak Liga 1

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Berubah menjadi Loli

alibaba66

Batik Kota Mojokerto tampil di Indonesia Fashion Week 2024******

Kota Mojokerto (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, Jawa Timur berkolaborasi dengan desainer APIKMEN menampilkan batik daerah itu dalam kegiatan Indonesia Fashion Week (IFW) 2024, setelah sebelumnya tampil di Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2023.

"Dengan mengikuti event IFW 2024, diharapkan batik Kota Mojokerto semakin dikenal tidak hanya di kancah nasional, tetapi juga internasional, sehingga perajin batik Kota Mojokerto semakin dapat bertumbuh, berkembang, dan berdampak," kata Penjabat Wali Kota Mojokerto M Ali Kuncoro di Mojokerto, Kamis (27/3).

Dengan mengangkat tema"The Magnificent Of Majapahit"koleksi yang ditampilkan menonjolkan semangat eksplorasi budaya, keagungan, serta kejayaan Kerajaan Majapahit dalam setiap motif dan desain batik yang diperagakan di atas panggung IFW.

Sosok yang akrab disapa Mas Pj ini, menilai kehadiran batik Kota Mojokerto pada ajang IFW dapat mengangkat budaya Majapahit, sehingga pada akhirnya bisa mempromosikan pariwisata daerah itu.

Terlebih, kata dia, IFW 2024 juga diselenggarakan di Jakarta sebagai barometer industri fesyen Tanah Air.

"Fesyen ini merupakan satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang perlu terus dikembangkan, sehingga bisa memberikan kontribusi nyata dalam menggerakkan roda perekonomian sekaligus berperan aktif dalam pelestarian budaya Majapahit melalui kerajinan batik," ucapnya.

Baca juga: Dirjen IKMA resmikan sentra IKM batik Kota Mojokerto

Batik Kota Mojokerto yang ditampilkan di IFW 2024 seluruh prosesnya dilakukan 30 pembatik lokal dan dibuat di Sentra IKM Kota Mojokerto dengan menggunakan pewarna alam yang ramah lingkungan.

Kota Mojokerto salah satu daerah penghasil kerajinan batik di Jawa Timur sejak tahun 1930-an. Perajin batik Kota Mojokerto sebagian besar mengadopsi desain motif yang terinspirasi peninggalan Kerajaan Majapahit dan alam sekitar.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopukmperindag) Kota Mojokerto Ani Wijaya mengatakan pada 2023 batik Kota Mojokerto mulai berkembang motif kontemporer dengan warna alam.

"Sampai dengan saat ini total perajin batik di Kota Mojokerto mencapai 30 perajin dan telah mendaftarkan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) ratusan motif batik, baik yang tradisional maupun kontemporer," ucapnya.

Beberapa motif yang terkenal di antaranya Surya Majapahit, Sulur, Sekar Jagat, Buah Mojo, dan Menara Tribuana Tungga Dewi.

Teknik yang digunakan terdiri dari Batik Tulis, Batik Cap, maupun kombinasi antara Batik Tulis dan Batik Cap, dengan teknik pewarnaan yang difokuskan untuk selalu menggunakan pewarnaan alami.

Baca juga: Kemenperin dorong regenerasi perajin batik 
Baca juga: Sandiaga: "Mojo Batik Festival" layak jadi kegiatan nasional
Baca juga: Pemkot Mojokerto latih duta batik komunikasi publik dukung wisata

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Wanita muda terkemuka

rtp dipo4d

IHSG Bangkit ke 7.377 Ditopang 247 Saham******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.377 pada Senin (25/3). Indeks saham menguat 27,6 poin atau plus 0,38 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,92 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,17 miliar saham.

Lihat Juga : REKOMENDASI SAHAMDaftar Pilihan Saham Cuan Pekan Ini

Mirip, bursa saham Eropa bervariasi. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,61 persen, indeks CAC 40 di Prancis melemah 0,34 persen, dan indeks DAX di Jerman tumbuh 0,15 persen.

Bursa Amerika juga bervariasi. Indeks S&P 500 turun 0,14 persen, indeks NYSE melemah 0,56 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 0,16 persen.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

Kacamata VR tingkat dewa

ratu188

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Lihat Juga : Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Lihat Juga : Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Lihat Juga : OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Lihat Juga : ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan?

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Istri Manis di Atas: Suami Tidak Bisa Berhenti Menyayangi

77

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Lihat Juga : Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Lihat Juga : Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Lihat Juga : OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Lihat Juga : ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan?

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Toko Kelontong Dewa dan Setan

asean99

DPRD Ambon usulkan tiga calon Penjabat Wali Kota Ambon ke Kemendagri******

"Tiga nama itu masing-masing, Melky Lohy, Valentino S. Sumitro, dan Apries Gaspers,"

Ambon (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon mengusulkan sebanyak tiga nama calon Penjabat Wali Kota Ambon ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Usulan ini menyusul masa tugas Penjabat (Pj) Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena akan berakhir pada 23 Mei 2024, sehingga Kemendagri telah mengirimkan surat perihal pengusulan nama-nama calon Pj. Wali Kota Ambon.

"Tiga nama itu masing-masing, Melky Lohy, Valentino S. Sumitro, dan Apries Gaspers," kata Ketua DPRD Ambon Elly Toisutta, di Ambon, Kamis.

Tiga nama yang bakal diusulkan ke Kemendagri itu sebelumnya telah dibahas oleh fraksi-fraksi di DPRD Kota Ambon, dan telah diputuskan melalui rapat paripurna internal yang dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Kota Ambon hari ini.

Elly mengaku, pihaknya telah menggelar rapat paripurna internal untuk memutuskan tiga nama yang bakal diusulkan ke Kemendagri RI sebagai Pj. Wali Kota Ambon.

Ia menyebutkan, tiga nama yang telah diputuskan oleh DPRD itu akan diusulkan malam ini secara daring. Setelah itu baru disusul dengan berkas fisiknya.

Kata dia, berdasarkan surat edaran yang diterima DPRD Kota Ambon, batas waktu pengusulan calon Pj. Wali Kota itu sampai dengan 1 April 2024.

"Jadi tiga nama itu diusulkan oleh DPRD. Nanti tiga nama diusulkan oleh Gubernur Maluku, dan tiga nama lagi dari Kemendagri RI, setelah itu baru akan mengerucut," jelas Elly.

Menurutnya, nama-nama itu diusulkan berdasarkan kepangkatan yang dipersyaratkan oleh aturan yang berlaku. Sementara Bodewin M. Wattimena tidak dapat diusulkan kembali sebagai calon Pj. Wali Kota karena sudah dua kali menjabat.

"Pak Bodewin sudah dua kali menjabat Pj. Wali Kota Ambon. Jadi sesuai aturan, beliau tidak bisa lagi diusulkan," terangnya.

Pewarta: Winda Herman
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024