fintag pinjaman online 845Jutaan kata 961412Orang-orang telah membaca serialisasi
《buku mimpi 4d abjad az》
Denyut PMI Manufaktur China Melemah ke Level 48 per November******Jakarta, CNN Indonesia--
Biro Statistik Nasional (NBS) Chinamencatat indeks manajer pembelian (PMI) manufakturturun ke posisi 48 pada November 2022 imbas kebijakan zero covid-19 dan melemahnya permintaan global.
Dilansir dari CNA, Rabu (30/11), PMI manufaktur November lebih rendah jika dibandingkan dengan Oktober 2022, yakni 49,2.
Indeks PMI pada November ini juga menjadi yang terendah sejak tujuh bulan terakhir. Sementara itu, para ekonom memperkirakan PMI China akan berada di level 49.
Perekonomian Negeri Tirai Bambu sedang berada di bawah tekanan. Hal ini tercermin dari kemerosotan properti dan melemahnya permintaan global untuk barang-barang China sepanjang Oktober 2022.
Otoritas China pada bulan ini meluncurkan serangkaian kebijakan untuk menopang perekonomian yang sulit. Seperti penyesuaian pengetatan covid-19 hingga pelonggaran pembatasan pembiayaan untuk menyelamatkan sektor properti.
Selain itu, regulator sekuritas awal pekan ini mencabut larangan refinancing ekuitas untuk perusahaan yang terdaftar. Hal ini dilakukan sebagai dukungan terbaru untuk sektor real estate yang kekurangan uang.
Pasar menyambut langkah tersebut. Hal ini terbukti dengan saham dan obligasi perusahaan properti China yang naik.
Di sisi lain, saat ini China tengah diguncang oleh demonstrasi yang memprotes aturan lockdown.
CNN melaporkan bahwa demonstrasi pecah di hampir seluruh kota besar China, seperti Shanghai dan Beijing, pada Minggu (27/11).
Di kota-kota itu, ratusan orang turun ke jalan, menyalakan lilin sebagai tanda berduka atas kematian akibat kebakaran di Xinjiang akibat lockdown yang terlampau ketat.
[Gambas:Video CNN]
Kadin Jatim Minta Pemerintah Percepat Penerbitan PMK Cukai Tembakau******Surabaya, CNN Indonesia--
KADIN Jawa Timur meminta Kementerian Keuangan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang kebijakan Cukai Hasil Tembakau(CHT) yang berlaku tahun depan.
Ketua Umum KADIN Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengatakan belum adanya aturan jelas yang mengatur detail tarif CHT ini menimbulkan keresahan bagi para pelaku usaha.
"Cukai rokok mengalami kenaikan tinggi dalam beberapa tahun terakhir semakin memberatkan para pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT). Ditambah lagi, saat ini aturan baku mengenai tarif tidak kunjung diterbitkan. Hal ini tentu mengganggu kelangsungan usaha," kata Adik, Jumat (9/12).
Menurutnya, ketidakjelasan ini menjadi masalah bagi pengusaha yang juga terbebani dengan kenaikan cukai yang tinggi. Pasalnya hal ini akan berimbas pada rantai pasok produk tembakau.
"Terlebih pada perusahaan-perusahaan yang tidak lagi memiliki stok pita cukai, mereka harus menghentikan operasinya sampai waktu yang tidak diketahui. Ini menciptakan ketidakpastian usaha." ucapnya.
Pada kesempatan itu, ia mengungkapkan pandangannya terhadap penetapan kenaikan cukai dua tahun yang ditetapkan Pemerintah.
Lihat Juga :RUU P2SK Atur Bank Emas di Bawah Pengawasan OJK |
"Kami menghargai langkah Pemerintah yang pada tahun ini menetapkan angka kenaikan cukai untuk dua tahun, dengan harapan bahwa ini akan memberikan proyeksi usaha yang lebih baik," ujarnya.
Namun, Pemerintah perlu melihatnya dengan lebih luas, dalam beberapa tahun terakhir, IHT sudah mengalami tekanan berat, dan hal ini diperburuk dengan adanya pihak-pihak tidak resmi yang turut masuk di dalam industri tembakau dengan melakukan peredaran rokok illegal dengan jumlah yang kian meningkat.
"Mereka ini tidak membayar cukai dan bisa bergerak bebas" kata dia.
Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (GAPERO) Sulami Bahar berharap pemerintah dapat lebih mendukung pelaku usaha resmi di IHT dengan menerapkan peraturan yang jelas dan transparan.
Lihat Juga :Profil Ghan Djoe Hiang, Muka Baru di Daftar 50 Orang Terkaya RI 2022 |
"Perusahaan rokok sudah banyak ditempa dengan berbagai tekanan, seperti tarif cukai dan rokok illegal. Angka kenaikan 10 persen selama dua tahun ke depan dirasa tinggi bagi kami, apalagi di waktu yang sama kami harus bersaing dengan keberadaan rokok illegal yang beredar marak di pasar," kata Sulami.
"Kami khawatir kalau industri ditekan terus-menerus seperti ini mereka akan menutup pabriknya atau yang terburuk mereka beramai-ramai akan beralih ke rokok ilegal yang pada kenyataannya selama ini diberi karpet merah oleh pemerintah" tambahnya.
Sulami berharap pemerintah dapat memberikan jaminan proteksi yang lebih pasti untuk kelangsungan usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha resmi IHT.
"Dan saat ini banyak pelaku industri yang terpaksa memberhentikan operasi karena tidak memiliki kejelasan tersebut," ucapnya.
Lihat Juga :Resort Mewah Milik Donald Trump di Bali Kini Terbengkalai |
Owner PT Surya Hutama Anugerah Sandee Surya yang juga menjabat sebagai Divisi Kepemerintahan Asosiasi Pengusaha Vapor Indonesia (APVI) mengaku kecewa dengan penundaan keputusan PMK.
"Ini merepotkan karena kami telah menyusun planning dan sekarang belum boleh melakukan pengajian P3C, ya memang menjadi sulit. Karena dengan lambatnya keputusan tersebut, maka berdampak pada konsep menjadi terhenti dan akhirnya harus dimundurkan," ujar Sandee.
Sandee menambahkan kenaikan cukai untuk industri vape pada 2023 telah diputuskan sebesar 15 persen. Padahal tahun lalu sudah ada kenaikan sebesar 17,5 persen. Dengan kenaikan ini, ia menyebut industri vape mengalami kondisi yang berat.
"Kami rasa dengan adanya kenaikan itu sudah berat, sekarang malah ada penundaan lagi, jadi segera diputuskan saja," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******Jakarta, CNN Indonesia--
Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).
Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.
Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.
Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.
Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.
Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.
Lihat Juga :Kementerian KKP Buka Suara Soal Lelang Kepulauan Widi |
Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.
Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.
"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:slot gacor wd 20k、bo slot paling gacor、airbet88 demo
Terkait:tafsir mimpi 89、slot88 gacor、qqmybet、istana77、situs yang dapat menghasilkan uang、indopools、ratuplay、trik main thor、arahqq、kta permata online
bab terbaru:benua bet(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
《buku mimpi 4d abjad az》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,game slot terbaik di duniaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《buku mimpi 4d abjad az》bab terbaru。