erek2 46

Sutra Kaisar Prasejarah

Anak Pendiri Blue Bird Bersengketa soal Kepemilikan Saham******

Anak pendiri Blue BirdGroup Djokosentono- Mutiara Fatimah Djokosentono, Mintarsih A. Latief mensomasi saudaranya, Purnomo Prawiro. Somasi ia layangkan terkait dugaan pengalihan sahamtanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Kuasa hukum Mintarsih, Kamaruddin Simanjuntak mengatakan selain Purnomo Prawiro, surat somasi juga dilayangkan kepada notaris yang membuat pengalihan saham Ferdinand K. Makahanap.

Somasi juga dilayangkan ke Komisaris PT Ceve Lestiani Kresna Priawan Djokosoetono Notaris Dian Pertiwi dan Direktur PT Ceve Lestiani Sri Adriyani Lestari.

Kamaruddin mengungkap beralihnya kepemilikan saham Mintarsih terjadi saat pengunduran diri dari jabatan sebagai wakil direktur CV Lestiani pada 2001. Saat itu, ia memiliki saham 45 persen di PT Blue Bird. Kliennya dianggap telah mundur dari jabatan sebagai direktur dan sekaligus melepaskan kepemilikan aset di perusahaan tersebut.

"Padahal beliau tidak pernah meminta untuk keluar dari perseroan, namun hanya mengundurkan diri sebagai pengurus perseroan. Dan dari surat klarifikasi yang kita terima, notaris Makahanap mengatakan bahwa akta yang dibuat harusnya diralat dan menegaskan bahwa Mintarsih A. Latief sebagai persero komanditer yang memiliki aset di CV Lestiani sehingga tetap memiliki aset di PT Blue Bird Taxi meski bukan lagi sebagai pengurus perusahaan." tuturnya.

Lebih lanjut Kamaruddin mengatakan kalau sampai somasi ketiga tidak ada tanggapan dari Purnomo Prawiro cs dirinya akan melanjutkan ke proses hukum.

"Segera kita ajukan gugatan karena kita tidak mau bertele-tele, jika setelah somasi ketiga tidak ditanggapi. Kita tidak hanya gugat (Perdata) tetapi juga pidana." lanjut Kamaruddin.

Sementara Mintarsih mengungkap hilangnya aset di CV Lestiani dan di PT Blue Bird baru ia ketahui saat saham perusahaan transportasi darat terbesar itu IPO. Selama ini, ia tidak menyadari bahwa namanya sebagai pemilik CV Lestiani dan pemegang saham PT Blue Bird Taxi telah hilang.

"Karena manajemen Purnomo yang semena-mena dan tertutup, saya tidak tahu adanya akte ini. Dan sebagai direktur, saya dihalangi untuk mengetahui aset dan keuangan di PT Blue Bird Taxi. Tidak pernah ada RUPS dan tidak ada laporan keuangan tahunan sampai 2013," katanya.

"Itu tidak saya hiraukan karena saya kira bahwa perusahaan saya tetap berkembang sangat pesat. Saya baru tahu setelah iklan-iklan Blue Bird Go Public pada 2012. Di situlah saya mulai mencari tahu tentang fakta yang ada," lanjutnya.

Mintarsih mengatakan telah lakukan segala upaya mulai dari gugatan hingga mendatangi PT Blue Bird Tbk dan OJK. Namun upayanya tidak berhasil.

[Gambas:Video CNN]

"Saya ingin minta hak di PT Blue Bird Taxi yang telah berlanjut ke PT Blue Bird Tbk, " tuturnya.

Respons Blue Bird

Merespons somasi itu, PT Blue Bird Tbk  melalui Corporate Secretary Jusuf Salman  menegaskan perusahaannya tidak terkait di dalam isu yang dipermasalahkan Mintarsih tersebut.

Blue Bird meyakini telah memenuhi syarat dan mematuhi aturan perundang-undangan terkait kinerja di bidang pasar modal.

"Blue Bird menegaskan tidak terkait dalam isu tersebut. Perusahaan telah mematuhi sepenuhnya ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan di bidang pasar modal pada saat pendirian perusahaan maupun pada saat melakukan Initial public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI)," katanya.

Jusuf juga menegaskan sejak didirikannya Blue Bird pada 2001 silam, nama Mintarsih tidak pernah berada pada posisi yang diklaim tersebut.

"Menanggapi pemberitaan tersebut PT Blue Bird Tbk menyatakan bahwa Mintarsih A. Latief dan CV Lestiani tidak pernah menjadi bagian dari pemegang saham dan tidak pernah berada pada jajaran direksi PT Blue Bird Tbk sejak didirikan pada tahun 2001," kata Jusuf, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (16/7/2023).

Peri dan Iblis Dahonglou

Incar Rp270 M, Perusahaan Terkait Tommy Soeharto Akan IPO******

PTHumpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI) selaku anak usaha PT Humpuss Intermoda Transportasi (HITS), perusahaan yang terafiliasi dengan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soehartosiap melantai di bursa.

Perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan infrastruktur energi serta ekosistem kepelabuhan dan kemaritiman itu berencana melepas 15 persen saham melalui initial public offering (IPO). Ada 2,7 miliar lembar saham yang ditawarkan seharga Rp100 per lembar.

Mereka menargetkan dana segar Rp270 miliar dari aksi korporasi itu.  Direktur Utama HUMI Tirta Hidayat mengatakango publicadalah langkah strategis perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis dan kinerja keuangan perusahaan.

"Kami optimis bahwa IPO akan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan, baik pemegang saham, karyawan, pelanggan, mitra bisnis, maupun masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, Tirta mengatakan HUMI bakal menerbitkan waran seri I sebanyak 1,3 miliar lembar. Ia menyebut waran ini diberikan sebagai insentif kepada para pemegang saham.

Ia menambahkan nantinya 10 persen dana hasil IPO akan dipakai perusahaan untuk kebutuhan modal kerja dalam rangka memenuhi operasional rutin. Sedangkan 90 persen sisanya bakal digunakan untuk memperkuat equitydalam rangka pengembangan usaha entitas anak perseroan. Rinciannya;

a. Sekitar 36 persen dialokasikan kepada PT PCS Internasional dalam bentuk penyertaan modal. Dana kemudian akan digunakan oleh PT PCS Internasional untuk tambahan modal dalam membeli unit kapal (belanja modal) dan modal kerja dalam kegiatan usaha PT PCS Internasional.

b. Sekitar 14 persen dialokasikan kepada PT OTS Internasional dalam bentuk penyertaan modal. Dana kemudian akan digunakan oleh PT OTS Internasional untuk modal kerja dalam kegiatan usaha PT OTS Internasional.

c. Sekitar 26 persen dialokasikan kepada PT Humpuss Transportasi Curah dalam bentuk penyertaan modal. Dana kemudian akan digunakan oleh PT Humpuss Transportasi Curah untuk tambahan modal dalam membeli unit kapal (belanja modal) dan modal kerja dalam kegiatan usaha PT Humpuss Transportasi Curah.

d. Sekitar 14 persen dialokasikan kepada PT MCS Internasional dalam bentuk penyertaan modal. Dana kemudian akan digunakan oleh PT MCS Internasional untuk modal kerja dalam kegiatan usaha PT MCS Internasional.

e. Sekitar 10 persen dialokasikan kepada PT ETSI Hutama Maritim dalam bentuk penyertaan modal. Dana kemudian akan digunakan oleh PT ETSI Hutama Maritim untuk modal kerja dalam kegiatan usaha PT ETSI Hutama Maritim.

[Gambas:Video CNN]

Tidak ada tulang terminal

Satgas UUCK Bantu Nelayan Perempuan di Sumut Urus Legalitas Usaha******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (Satgas UUCK) membantu ratusan nelayan perempuan di Sumatera Utara mengurus legalitas usaha mereka. Para nelayan perempuan ini mengikuti lokakarya atau workshopbertajuk 'Kemudahan Perizinan Berusaha' yang digelar di Lantamal I Belawan, Medan, Selasa (18/7).

Dalam lokakarya tersebut, para nelayan perempuan mendapat penjelasan tentang cara membuat Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, dan Sertifikat Produk Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Mereka juga langsung praktik membuat NIB di lokasi.

Wakil Ketua III Satgas UUCK, Raden Pardede, mengatakan bahwa kehadiran Satgas UUCK ini bertujuan untuk membantu para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mengurus legalitas usaha mereka.

Raden Pardede juga menegaskan bahwa UUCK memberikan berbagai kemudahan bagi para pelaku UMK, termasuk kemudahan dalam mendapatkan akses permodalan, pendampingan, dan pelatihan.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu silam yang menjabarkan tiga aspirasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045.

Pertama, mengharap tercapainya pertumbuhan PDB di atas 6 persen per tahun, dan pendapatan per kapita mencapai US.000-US.300. Dua, terjadi peningkatan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.

Ketiga, dukungan untuk sektor UMKM dan koperasi, karena lebih dari 55 persen tenaga kerja berada di sektor tersebut (informal).

Namun, Raden menambahkan, ada empat tantangan untuk mencapai aspirasi tersebut, yakni memastikan lapangan kerja untuk masyarakat, terjadi obesitas regulasi yang tumpang tindih, daya saing rendah, serta kondisi global yang cenderung proteksionis.

"Karena itu UUCK melakukan penyederhanaan, kemudahan, mempercepat urusan perizinan, debirokratisasi, serta merampingkan hubungan pusat dan daerah. Kita tidak bisa lagi business as usual. Kita harus transformasi teknologi, yang saat ini melalui digitalisasi," tuturnya.

Sebagai contoh, legalitas usaha yang sebelumnya membutuhkan SIUP dan SKU, kini cukup menggunakan NIB. Pengurusan izinnya pun mudah, dapat diurus secara daring melalui aplikasi OSS Indonesia.

Demikian pula untuk para nelayan di Sumatera Utara, jika sebelumnya mengurus perizinan terdapat 16 jenis, kini hanya tiga jenis. Jika sebelumnya membutuhkan waktu sedikitnya 14 hari kerja, kini rampung dalam hitungan menit.

Dalam UUCK, pemerintah juga akan melakukan pendampingan untuk standarisasi UMK. Proses pengurusan perizinan berusaha pun tanpa biaya atau gratis.

"Lalu ada perlindungan UMK misalnya melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, dan bantuan. Selain itu, ada pemberdayaan UMK. Demikian pula, Sertifikasi Halal tidak dikenakan biaya, karena akan dibiayai APBN, APBD atau peraturan yang tidak mengikat," imbuh Raden.

Pemahaman menyeluruh tentang berbagai perubahan dan kemudahan melalui UUCK patut diketahui seluruh masyarakat, bahkan para pejabat di daerah. Karena itulah, pemerintah melalui Satgas UUCK bergerak cepat memasifkan sosialisasi di berbagai daerah, salah satunya di Medan.

Direktur Sistem Perizinan Berusaha Kementerian Investasi/BKPM, Agus Prayitno, mengatakan bahwa kehadiran Satgas UUCK bersama kementerian/lembaga terkait, seluruh pihak seperti pejabat di daerah serta masyarakat diharapkan dapat memiliki satu pemahaman.

"Jadi, sosialisasi ini bukan saja untuk masyarakat, tetapi juga untuk pejabat di daerah," ucap Agus.

Lebih lanjut Agus menjabarkan manfaat dan cara membuat NIB. Sedangkan SPP-PIRT dijelaskan oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM, Sarmauli Purba.

Adapun Sertifikasi Halal oleh Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah. Selain mendapat penjelasan tentang cara pembuatan perizinan tersebut, para peserta juga langsung praktik di lokasi.

Setiap tim perwakilan kementerian/lembaga terkait langsung membantu seluruh peserta yang mayoritas kaum perempuan nelayan. Dalam workshoptelah lahir sebanyak 25 orang yang baru pertama kali membuat NIB.

Di sisi lain, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan, berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Satgas UUCK kepada para nelayan di Sumatera Utara.

Menurutnya, para nelayan perempuan memiliki peran penting dalam membantu perekonomian rumah tangga, antara lain dengan mengolah hasil tangkapan menjadi ikan asin, kerupuk ikan, dan lainnya.

"Nelayan dan perempuan pesisir, memang perlu mendapat kemudahan perizinan dan kepastian untuk berusaha. Saya bersyukur UUCK menjadikan semua urusan tersebut lebih mudah," kata dia.

Dengan bantuan dari Satgas UUCK, para nelayan perempuan di Sumatera Utara kini bisa lebih mudah dan cepat dalam mengurus legalitas usaha mereka. Hal ini akan membuka peluang bagi mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian rumah tangga mereka.

Naruto: Bangkitnya Ninja Kabut

PKB Desak Puan Cs Sahkan UU PPRT Secepat Menyejahterakan Kades******

Fraksi PKB mendesak Ketua DPR Puan Maharanibeserta jajaran pimpinan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah membandingkan kesejahteraan pekerja rumah tangga dengan kepala desa (Kades). Menurutnya, DPR begitu mudah menggodok revisi UU Desa, di mana isinya memperpanjang masa jabatan kades menjadi 9 tahun hingga kenaikan dana desa sampai 20 persen.

"Kita telah memberikan pengharapan itu kepada kepala desa, itu mudah di ruangan ini. Tapi tidak adil kalau rakyatnya kades tidak bisa kita lindungi di ruangan ini. Para PRT notabene masyarakat yang tumbuh dan berangkat dari kemiskinan yang ada di desa-desa," katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-30 di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

Ia menegaskan tidak ada hubungan kerja yang tidak diatur, apalagi soal perlindungan. Luluk menyoroti jeritan PRT di luar tembok rapat dan pagar tinggi Senayan yang terus mendapatkan eksploitasi hingga kekerasan.

"Apa yang membuat dan menghalangi kita untuk membawa RUU ini dibahas dan secepat mungkin disahkan di ruangan ini? Sampai hari ini kita belum menerima kabar baik itu dari pimpinan," tegasnya.

"Tidak mengurangi rasa hormat kami, Bu Puan, Pak Lodewijk, Pak Gobel, Gus Muhaimin, mohon kiranya di awal masa sidang Agustus nanti RUU PPRT jadikanlah ini hadiah terbaik bagi rakyat Indonesia yang sampai sekarang masih menunggu komitmen bangsa memberikan hak sepenuhnya kepada mereka," pinta Luluk kepada Puan dan segenap pimpinan DPR.

Jika RUU PPRT butuh waktu 19 tahun lamanya dibahas di Senayan, revisi UU Desa cukup memakan waktu 6 bulan sejak demonstrasi kades se-Indonesia pada Januari 2023 lalu. Setelah demo tersebut, DPR merampungkannya menjadi RUU Desa pada Selasa (11/7) lalu.

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju soal poin-poin revisi UU Desa tersebut. Hal itu disampaikan Budiman usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (17/1).

"Bicara banyak hal selama kurang lebih satu jam. Termasuk soal perubahan masa jabatan kepala desa dan anggaran untuk SDM desa. Karena selama ini dana desa fokus ke infrastruktur desa. Nah, itu Pak Jokowi setuju. Bisa lewat revisi UU Desa atau dituangkan dalam PP," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Di lain sisi, Jokowi bahkan sampai harus melobi dua menterinya, yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agar DPR gerak cepat (gercep) menggarap RUU PPRT. Jokowi menyebut RUU itu masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada menteri hukum dan ham dan menteri ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/6).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan RUU PPRT diharapkan bisa mengurangi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Anwar menyebut banyak pekerja sektor domestik Indonesia yang bekerja di luar negeri menjadi penyebab utama kasus TPPO.

"Kami melihat memiliki cukup keyakinan yang akan TPPO itu mungkin akan bisa kita sedikit kurangilah dari adanya hadirnya UU PPRT. Nah, ini yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan masalah-masalah apa namanya TPPO dengan hadirnya undang-undang PPRT atau RUU PPRT," kata Anwar di Jakarta, Selasa (4/4).

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan hidup yang anti rutinitas

Binance Dikabarkan PHK 1.000 Karyawan******

Bursa pertukarankripto terbesar di dunia, Binance, dikabarkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.000 karyawan.

Pemangkasan karyawan ini hanya beberapa hari setelah para eksekutifnya meninggalkan perusahaan.

Keluarnya para eksekutif salah satunya disebabkan gugatan yang dilayangkan oleh Securities and Exchange Commission (SEC) dan tuntutan hukum dari Departemen Kehakiman AS karena diduga melanggar aturan perdagangan kripto.

Kabar pemberhentian ini pertama kali diungkapkan oleh The Wall Street Journal, di mana disebutkan proses PHK telah dilakukan sejak beberapa pekan terakhir.

Namun, CEO Binance Changpeng Zhao membantah kabar PHK dilakukan terhadap 1.000 karyawan. Menurutnya, betul ada PHK, tapi tak sebanyak yang beredar di media.

"Saat kami terus berusaha untuk meningkatkan kepadatan talenta, ada pemutusan hubungan kerja yang tidak disengaja. Hal ini terjadi di setiap perusahaan. Jumlah yang dilaporkan oleh media jauh sekali," cuit Zhao. Ia pun menambahkan bahwa perusahaan tersebut 'masih merekrut'.

Dengan PHK sekitar 1.000 lebih karyawan ini, maka jumlah pekerja perusahaan kripto ini dikabarkan berkurang cukup besar, dari sebelumnya tercatat sekitar 8.000 karyawan.

Minggu lalu, beberapa eksekutif memang memilih keluar dari Binance, termasuk Chief Strategy Officer Patrick Hillmann.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan seni bela diri yang hebat

Luhut kepada AS: Yang Kami Larang Hanya Ekspor Bijih Nikel******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan kepada Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) bahwa hanya ekspor bijihnikelyang dilarang Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan turunannya.

"Kemarin saya bilang ke USTR, 'Hei, look! Yang kita ban(larang ekspor) itu hanya ore-nya, tapi turunannya precursor, katoda, semuanya silakan'. Mereka baru ngerti, bayangkan negara sebesar AS," tuturnya di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (18/7).

"Dulu kami cuma dapat US,1 miliar, sekarang kami dapat US miliar setelah enam tahun. Itu Indonesia. Jadi generasi Indonesia ke depan, industrialisasi dan digitalisasi enggak boleh berhenti," pesan Luhut.

Khusus untuk gas, Luhut menyebut Indonesia sedang mengerjakan hilirisasinya. Dengan begitu, pemerintah tak perlu mengekspor gas alam cair (liquefied natural gas/LNG), lalu kembali mengimpor ke Tanah Air dalam bentuk gas minyak cair (liquified petroleum gas/LPG).

Kedua, digitalisasi. Luhut menegaskan digitalisasi Indonesia sangat sukses, bahkan membuat KPK tidak perlu banyak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) berkat pencegahan yang optimal.

Ketiga, dekarbonisasi. Ia meminta pilar ini juga harus diawasi karena bisa terjadi permainan, terlebih Indonesia termasuk negara peringkat dekarbonisasi yang tinggi di dunia.

"Jadi banyak mainan kita ke depan yang harus didigitalisasi sehingga mengurangi korupsi, pencegahan kita ke depankan. Tentu contoh keteladanan pemimpin itu menjadi mengemuka ke depan ini. Sekarang mana yang enggak bisa di-trace," beber Luhut.

Keempat, masalah dana desa. Kelimaadalah konektivitas.Keenam, pendidikan.

"Enam pilar ini yang membuat Indonesia seperti sekarang dan harus terus dikerjakan karena ini never ending process. Saya jelaskan kepada USTR, 'Hei AS, look! Enam pilar ini yang membuat Indonesia hebat, beda," jelas Luhut.

"Kalau semua yang tadi saya cerita itu kita bikin downstreaming-nya, kita temukan, ini negara (Indonesia) pasti negara hebat sekali," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]