daftar akun vip

One Piece: Pedang Cerah

Menebak Nasib Bisnis E******

Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di e-commercemasih berlanjut imbas ekonomi lesu. Tak hanya PHK, e-commerceJD.ID bahkan harus gulung tikar di awal tahun ini.

JD.ID merupakan perusahaan patungan e-commerce China JD.com dan Provident Capital. Marketplace ini resmi menutup layanan belanja online mereka per 31 Maret 2023, dan melayani pesanan terakhir pada 15 Februari 2023.

Sebelum mengumumkan akan menutup layanannya, JD.ID menutup cabang logistiknya JDL Express Indonesia per 22 Januari 2023. Perusahaan juga melakukan PHK secara bertahap.

Selain JD.ID, PT Shopee Indonesia juga memangkas jumlah karyawannya pada September tahun lalu.

Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira menjelaskan PHK merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh perusahaannya sebagai efisiensi, setelah sebelumnya melakukan penyesuaian melalui beberapa perubahan kebijakan bisnis.

Senada, PHK juga dilakukan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo terhadap 12 persen dari total karyawannya atau sebanyak 1.300 orang.

PHK dilakukan agar perusahaan lebih agile atau lincah dan bisa menjaga tingkat pertumbuhan, sehingga terus memberikan dampak positif bagi jutaan konsumen, mitra pengemudi, dan pedagang.

Menanggapi gempuran PHK yang terus terjadi di perusahaan e-commerce, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan pendanaan yang seret menjadi alasan kuat mengapa para e-commerce goyah.

Andri menegaskan investor sudah semakin selektif dan kini beralih ke instrumen investasi yang lebih aman ketimbang harus menyuntikkan dana ke e-commerce. Dengan alasan itu, Andri melihat promo e-commerce saat ini sangat terbatas.

"Di saat pertumbuhan e-commerce meredup, sedangkan return obligasi negara, seperti US Treasury meningkat padahal tingkat resikonya jauh lebih rendah, maka sekarang e-commerce kesulitan mendapatkan dana segar dari investor. Mau mendapatkan pendanaan dari bank pun juga mahal karena suku bunga ikut meningkat," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/2).

Selain masalah pendanaan, minimnya promo dan persaingan antar e-commerce juga menjadi penyebab runtuhnya satu per satu bisnis belanja online tersebut.

Andri menilai meningkatnya mobilitas masyarakat setelah pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia pada akhir Desember 2022.

Menurutnya, banyak konsumen yang akhirnya kembali berbelanja di toko konvensional ketimbang check out di e-commerce. Apalagi, semenjak suntikan dana terhadap e-commerce seret, para marketplace tersebut kini minim promo.

Ia menilai daya beli masyarakat juga belum pulih sepenuhnya karena inflasi tidak dibarengi kenaikan pendapatan rumah tangga.

Kondisi ini pada akhirnya membuat masyarakat lebih memilih pilihan yang lebih ekonomis dengan belanja di toko konvensional, meninggalkan e-commerce. Terlebih, Andri menilai sekarang e-commerce semakin dituntut untuk mengurangi kerugian.

"Sehingga sekarang banyak e-commerce menambah biaya admin dan potongan penjualan kepada penjual. Biaya ini biasanya oleh penjual akan dibebankan ke pembeli yang membuat harga-harga di e-commerce semakin tidak ekonomis bagi pembeli," jelasnya.

Terkait persaingan e-commerce yang semakin ketat. Ia menilai hadirnya social commerce seperti TikTok Shop yang viral belakangan ini dengan istilah "keranjang kuning", juga menjadi pesaing marketplace.

Ia menjelaskan pasar e-commerce Indonesia banyak beririsan dengan platform media sosial. Namun, platform media sosial seperti Facebook hingga TikTok terus berinovasi menghadirkan layanan belanja online milik mereka masing-masing.

Oleh karena itu, Andri menyarankan e-commerce mengambil langkah tepat dalam menjaga pasar. Tujuannya agar para pengguna tetap menggunakan platform belanja online mereka.

"Seperti memberikan insentif bagi penyebar link produk di sosial media atau bahkan memperkuat positioning mereka pada segmen-segmen yang menjadi target sehingga pengguna sosial media tetap mengandalkan e-commerce tersebut untuk membeli barang," tandasnya.

Di lain sisi, Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menyoroti secara khusus soal badai PHK di industri startup, termasuk e-commerce. Ia memproyeksi PHK di industri digital masih berpeluang besar berlanjut di tahun ini.

Bagi perusahaan mapan, Yusuf menilai kemunduran usaha mereka banyak disebabkan aksi over ekspansi di masa pandemi. Memang permintaan terhadap produk dan jasa digital melonjak drastis pada saat itu, sehingga banyak perusahaan digital merekrut tenaga kerja secara besar-besaran.

Sayang, seiring dengan penghapusan berbagai pembatasan sosial selepas pandemi membuat permintaan terhadap produk dan jasa digital menurun. Pada akhirnya PHK e-commerce tidak bisa dihindari.

Sementara itu, Yusuf merinci tiga faktor PHK di startup digital yang banyak mengandalkan pembiayaan non-bank. Pertama, model bisnis yang tidak solid. Kedua, persaingan yang semakin keras. Ketiga, dukungan pendanaan yang melemah seiring pengetatan moneter dunia dan berakhirnya era suku bunga rendah.

Ia juga menyinggung soal fenomena 'bakar uang' di dunia startup. Menurutnya, strategi tersebut jika tidak kunjung menghasilkan revenue dan profit memadai hanya akan berujung terhentinya kucuran dana dari investor.

"Akibatnya startup banyak yang mulai berhenti melakukan strategi 'bakar uang' untuk akuisisi konsumen, melakukan efisiensi seperti PHK karyawan, bahkan tidak sedikit yang mengalami kebangkrutan," jelasnya.

Yusuf menegaskan bahwa persaingan memperebutkan pasar semakin keras dan akuisisi konsumen tidak lagi bisa hanya mengandalkan promo dan diskon. Sementara penyedia dana tidak lagi memiliki keleluasaan seiring kenaikan suku bunga dan likuiditas yang semakin ketat.

Bisnis e-commerce di Indonesia masih menarik

Berubah menjadi Loli

Kementerian PAN******

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan menggelar rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023.

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan rekrutmen ini juga terbuka untuk umum, dan tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan.

Ia menjelaskan rekrutmen CASN meliputi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurutnya, selain mempersiapkan rekrutmen CASN 2023, ia juga masih menyelesaikan proses rekrutmen CASN tahun lalu.

Lebih jauh, Anas memaparkan pemerintah fokus dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan. Kemudian juga akan terbuka di bidang hukum seperti hakim, jaksa, dosen, dan tenaga teknis lainnya. Meskipun, ia juga akan memberi prioritas pada talenta digital.

"Pemerintah juga memberi prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digitalisasi yang kini sedang dijalankan dalam kerangka arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," paparnya.

Proses rekrutmen ini masih dalam tahap pendataan kebutuhan tiap instansi. Langkah ini nantinya menentukan formasi yang dibutuhkan serta kuota yang tersedia.

Usai usulan kebutuhan dari masing-masing instansi, tahap selanjutnya adalah penetapan kebutuhan. Formasi ditetapkan dengan mempertimbangkan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Sekarang semuanya sedang berproses pada tahap persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah," imbuhnya.

Menurutnya, rekrutmen CASN 2023 akan mempertimbangkan variabel tertentu seperti indikator jumlah PNS yang pensiun, pemenuhan SDM untuk program strategis nasional, termasuk letak geografis, dan kemampuan anggaran.

Anas meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing.

Ia pun memaparkan rekrutmen tahun ini memiliki empat arah kebijakan. Pertama, fokus pelayanan dasar. Kedua, kebijakan memberi kesempatan pada talenta digital. Ketiga, merekrut CASN secara selektif. Keempat, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital.

Namun, saat ini pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital.

"Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Sembilan Alam tidak memiliki Dantian

Daftar Diskon 8 Produk JD.ID Jelang Tutup di RI, Elektronik 99 Persen******

JD.ID menebar diskonbesar-besaran untuk delapan kategori produk sebelum mereka tutup permanen. Ada diskon 99 persen barang elektronik tertentu hingga 92 persen untuk kebutuhan rumah tangga.

Layanan belanjaonline(e-commerce) mengumumkan akan berhenti beroperasi di Indonesia per 31 Maret 2023. 

"Dengan sangat menyesal kami mengumumkan JD.ID akan berhenti menerima pesanan mulai 15 Februari 2023 dan seluruh servis akan dihentikan efektif mulai 31 Maret 2023," tulis pengumuman JD.ID, dikutip Rabu (1/2).

Setelah pengumuman tutup muncul, JD.ID memberikan informasi obral gede-gedeanuntuk beberapa produk yang dijual di platform jual-beli daring tersebut. Promosi diskon tersebut dibagikan melalui akun Instagram dan situs resmi JD.ID.

Berikut daftar 8 produk diskon yang ditawarkan sebelum tutup permanen pada 31 Maret 2023:

- Diskon 99 persen produk elektronik tertentu
- Diskon sampai dengan 98 produk fashion, seperti aksesoris, tas, hingga outfit
- Promo sampai dengan 80 persen untuk jam tangan dan aksesoris
- Diskon peralatan gaming hingga 90 persen
- Diskon hingga 89 persen kebutuhan olahraga ditambah ekstra kupon Rp150 ribu
- Diskon sampai dengan Rp500 ribu untuk pembelian gadget via Akulaku Paylater
- Diskon sampai dengan 92 persen untuk kebutuhan rumah tangga
- Clearance Sale harga di bawah Rp50 ribu untuk kebutuhan rumah tangga tertentu

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Shen Yuan menyatukan dunia

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Keturunan Master Bumi

Pengusaha Ingin Dapat Keamanan Berbisnis di Tahun Politik******

Direktur Finance & IT PT. Mattel Indonesia Nyoman Widiastuti yang mewakili pengusaha di wilayah Cikarang, Jawa Barat, mengatakan para pengusaha berharap mendapat keamanan untuk berbisnis ketika memasuki tahun politik.

Hal tersebut ia sampaikan di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama sejumlah anak buahnya di Kementerian Keuangan yang mengunjungi pabrik PT Samsung Electronic Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (27/1).

Adapun keamanan berbisnis yang Nyoman maksud adalah kepastian agar situasi politik saat pemilu tidak berimbas pada perekonomian nasional.

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani tak menampik bahwa menjelang pemilu suhu politik bakal memanas. Meski demikian, ia mengklaim pemerintah sudah berpengalaman dalam beberapa kali pemilu dan terbukti bisa menjaga situasi tetap kondusif.

Dengan begitu, ia mengimbau para pengusaha, termasuk investor tidak perlu khawatir.

"Sehingga ini tidak menjadi alasan apakah untuk investor atau masyarakat semuanya khawatir," ujarnya.

Bendahara negara menambahkan pemerintah terus berkomitmen membuat pemilu tetap aman, damai, bebas, jujur, dan adil. Apalagi, Presiden Jokowi pun sudah menjadi hal tersebut.

"Bapak presiden mengatakan Indonesia akan terus dijaga dan tidak perlu dikhawatirkan," kata Sri Mulyani.

[Gambas:Video CNN]

Pakar pribadi si cantik sekolah

Salah Siapa Minyakita Langka dan Mahal di Pasaran?******

Minyak goreng besutan pemerintah yang diluncurkan tahun lalu, Minyakita, mendadak langka di sejumlah daerah. Kalaupun ada, harga jual dari pedagang melonjak hingga Rp20 ribu per liter.

Di pasar tradisional Pa'baeng-baeng Makassar, Sulawesi Selatan, misalnya harga Minyakita dijual mulai Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per liter.

Begitu pula di beberapa pasar di Jakarta. Di Pasar Santa dan Pasar Warung Buncit, banyak pedagang yang tidak lagi menjual Minyakita. Beberapa penjual memang terpantau masih menjual Minyakita, namun harganya di atas Rp14 ribu per liter.

Zulhas pun kemudian membeberkan sejumlah alasan kenapa Minyakita langka di pasaran belakangan ini. Salah satu penyebabnya adalah program biodiesel B35. Pasalnya program itu meningkatkan penggunaan CPO, bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen.

"B20 menyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Tudingan Zulhas soal B35 yang membuat Minyakita langka dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga mengatakan program B35 tidak mengganggu pasokan minyak sawit untuk kebutuhan konsumsi, seperti minyak goreng.

"Kami tegaskan di sini bahwa program B35 ini tidak akan mengganggu pasokan untuk minyak kebutuhan konsumsi," katanya.

Bahkan Airlangga mengatakan suplai minyak sawit berlebih. Menurutnya, pemerintah sudah meningkatkan kebutuhan minyak sawit dalam negeri dari 300 ribu kiloliter (kl) menjadi 450 ribu kl.

Di lain sisi, tekanan pasar ekspor di Eropa juga akan mengurangi permintaan, yang kemudian dikompensasikan dengan kehadiran B35.

Program B35 bukan lah satu-satunya yang diklaim Zulhas sebagai penyebab Minyakita langka. Zulhas menyebut kelangkaan Minyakita dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium dengan harga yang murah.

Selain itu, Minyakita juga mudah ditemukan di mana saja. Padahal, menurutnya, jatah pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) hanya 300 ribu ton per bulan.

"Jadi semua ibu-ibu carinya Minyakita. Padahal jatahnya 300 ribu ton per bulan. Tentu di pasar jadi kurang," dalih Zulhas.

Alasan lainnya adalah realisasi DMO bulanan yang turun dari 100,94 persen pada November 2022 menjadi 86,31 persen sebulan setelahnya.

Penurunan DMO berlanjut pada Januari 2023 menjadi 71,81 persen atau merosot dari target pemenuhan bulanan sebesar 300 ribu ton.

"Dampak penurunan DMO mengakibatkan terjadinya penurunan pasokan minyak goreng di masyarakat, sehingga harga minyak goreng rakyat mengalami kenaikan," ujar Zulhas.

Lantas benarkah program biodiesel B35 jadi biang kerok Minyakita langka?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengaku kurang yakin persoalan Minyakita terletak pada program B35.

Menurutnya, suplai bahan baku program tersebut sudah diperhitungkan oleh Pertamina, terlebih program B35 sudah lebih dulu ada dibanding Minyakita.

"Yang menjadi persoalan justru Kemendag gagal memberikan jaminan bahan baku untuk program Minyakita, sehingga saat permintaan tinggi, suplainya justru menyusut dan mengerek harga jual di pasaran," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ronny menilai Kemendag gagal memberikan kepastian pasokan Minyakita kepada pasar maupun bahan bakunya sehingga harga melonjak di atas HET.

Ia pun tidak yakin kualitas Minyakita menjadi alasan masyarakat menyerbu minyak tersebut, seperti yang diklaim Zulhas. Jika harga minyak curah jauh lebih murah, Ronny yakin akan banyak juga masyarakat yang membeli minyak curah.

Menurutnya, masyarakat memilih Minyakita karena harganya yang memang cukup kompetitif untuk sebuah produk minyak kemasan. Hal itu sejalan dengan tujuan pemerintah meluncurkan minyak tersebut di mana Minyakita digunakan untuk menekan harga minyak goreng kemasan yang mahal di tahun lalu dengan strategi dual price, yakni Minyakita hadir dengan harga baru atau HET Rp14 ribu per liter.

"Jadi jangan disalahkan masyarakat yang ramai-ramai mengonsumsi Minyakita karena targetnya memang itu. Jadi yang salah adalah pemerintah karena gagal memberikan jaminan pasokan Minyakita dan pasokan bahan bakunya, sehingga harta naik di atas HET," ujar Ronny.

Masalah kompleks CPO belum kelar