petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

usaklub

bandarcolok 681Jutaan kata 932046Orang-orang telah membaca serialisasi

《usaklub》

KPU tegaskan tak ada penggelembungan suara PSI******

KPU tegaskan tak ada penggelembungan suara PSI
Suasana panel B “Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional serta Penetapan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024” yang dipimpin Anggota KPU RI Idham Holik di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (1/3/2024). (ANTARA/Rio Feisal)
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menegaskan, tidak ada penggelembungan terhadap jumlah suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

”Tidak ada terjadi penggelembungan suara,” ujar Idham di Jakarta, Senin.

Baca juga: PSI DKI nilai Kaesang pengaruhi naiknya suara secara nasional

Dia menjelaskan, yang tidak akurat justru optical character recognition (OCR) atau teknologi yang mengekstrak teks dari gambar dalam membaca foto Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

"Di sini pentingnya peran serta aktif pengakses Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk menyampaikan telah terjadinya ketidakakuratan tersebut," katanya.

Baca juga: PSI: "Kaesang effect" dapat tingkatkan suara di daerah 

Idham pun menegaskan Sirekap yang merupakan alat bantu penghitungan suara sudah sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait data C.Hasil plano yang harus diakurasi.

Selain itu, dia menekankan hasil resmi perolehan suara peserta pemilu sudah berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang.

“Mulai dari Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota dan KPU provinsi dan pada akhirnya pada level KPU RI, rekapitulasi tingkat nasional,” kata Idham menjelaskan.

Baca juga: KPU RI soal kenaikan suara PSI di Sirekap: Foto C.Hasil rujukan utama

Adapun terkait mekanisme rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang berisi formulir C.Hasil plano dan dibaca satu per satu.

Hasil pembacaan yang dilakukan oleh salah satu anggota PPK kemudian di-input dengan menggunakan file template formulir D.Hasil yang masih kosong. Kemudian, formulir hasil itu dikirim lewat Sirekap.

”Apabila ada gangguan, maka dikirim melalui email atau link cloud,” ujarnya.

Baca juga: Berita terpopuler akhir pekan, PSI sebut jumlah suara meningkat karena dukungan dari daerah hingga harga beras Februari tertinggi dalam tiga tahun terakhir

Sebelumnya, pengguna akun media sosial X, @overgassedmk12, mencuit soal perbedaan suara PSI di Sirekap dan foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano pada Sabtu (2/3), pukul 16.11 WIB.

"Karena banyak yang nemu kejanggalan suara PSI, akhirnya aku nyoba nyari sendiri di sekitaran Daerah Istimewa Yogyakarta.

Baca juga: PSI: Penambahan suara saat rekapitulasi wajar

TPS 020 Wonosari, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Y Web KPU: 31 C Hasil: 5"

Cuitan tersebut hingga Minggu pukul 16.40 WIB telah disukai 11 ribu akun, dikutip 5 ribu akun, dan mencapai impresi sebanyak 892,3 ribu tayangan.

Adapun berdasarkan laman https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara pada pukul 16.40 WIB, PSI memperoleh 2.403.316 suara atau 3,13 persen di Pileg DPR RI.

Baca juga: Faktor Kaesang dongkrak perolehan suara PSI di Solo

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Baca juga: PSI sebut kader dan saksi efektif kawal penghitungan suara

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

KPU akui Sirekap sempat dihentikan sementara untuk sinkronisasi******

KPU akui Sirekap sempat dihentikan sementara untuk sinkronisasi
Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Abang menata kotak suara untuk rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara secara manual tingkat Kecamatan di GOR Tanah Abang, Jakarta, Senin (19/2/2024). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa)
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengaku sempat ada penghentian data pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 untuk sinkronisasi data.

Menurut Idham, sinkronisasi itu dilakukan untuk memenuhi hak informasi publik. Oleh karena itu, KPU terus berupaya memberikan informasi akurat terkait publikasi perolehan suara peserta Pemilu 2024 di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

"Sebab, hari kemarin dan hari ini kami sedang fokus melakukan sinkronisasi data, tampilan di website pemilu2024kpu.go.id," kata Idham di Jakarta, Senin.

Dia juga menepis informasi dari Partai Buruh yang menyebut penghitungan surat suara menggunakan Sirekap di tingkat kecamatan diberhentikan selama tiga hari.

Baca juga: DPD RI pastikan Sirekap berikan transparansi penghitungan suara

Idham menegaskan rekapitulasi tetap berjalan meskipun terhenti sementara. Hal itu dibuktikan dengan telah selesainya proses rekapitulasi oleh 33 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Hari kemarin itu ada 33 PPK yang telah menyelesaikan proses rekapitulasinya," jelas Idham.

Sebelumnya, Ketua Tim Khusus Pemenang Partai Buruh Said Salahudin mengatakan rekapitulasi suara tingkat kecamatan dihentikan.

Pemberhentian sementara rekapitulasi itu sejak Minggu (18/2) hingga Selasa (20/2), menyusul Sirekap yang sedang galat. Said sendiri mengaku sudah mendapat informasi tersebut dari berbagai pengurus daerah Partai Buruh sejak Minggu.

"Pengurus daerah menyampaikan bahwa proses rekap di kecamatan disetop oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan instruksi KPU RI, dengan alasan sistem Sirekap error. Terus terang ini membuat kami bingung. Kenapa munculnya permasalahan pada Sirekap menyebabkan proses rekapitulasi harus ditunda," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca juga: Perludem nilai Sirekap tidak perlu ditutup

Padahal, lanjut Said, Sirekap dan proses rekapitulasi suara merupakan dua tahap berbeda dan tidak boleh saling memengaruhi satu sama lain.

Dia menjelaskan Sirekap sendiri merupakan instrumen untuk memenuhi asas keterbukaan informasi publik atas hasil pemilu sebagai bagian dari data publik yang berhak diketahui oleh masyarakat.

"Data Sirekap bukan data resmi hasil pemilu. Hal ini jelas disebutkan dalam peraturan KPU," ujarnya.

Said menilai apabila muncul masalah pada Sirekap, hal itu semata-mata masalah teknis yang sama sekali tidak akan memengaruhi keabsahan hasil pemilu.

Baca juga: KPU sebut data Sirekap tertunda karena sedang lakukan sinkronisasi

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

NasDem: Pertemuan Jokowi dan Paloh sudah lazim******

NasDem: Pertemuan Jokowi dan Paloh sudah lazim
Arsip foto - Presiden Joko Widodo (kiri) berdialog dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kanan) saat jamuan makan pagi di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11/2016). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/ama/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyatakan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sudah biasa dan lazim terjadi.

"Pak Surya Paloh diundang oleh presiden Jokowi untuk makan malam. Pertemuannya biasa, sudah biasa, lazim dilakukan oleh Pak Surya dan Pak Jokowi," kata Willy di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Surya Paloh merupakan sosok politikus yang terbuka dalam berkomunikasi dengan siapa saja.

Bahkan, pertemuan itu berbicara banyak hal tentang kebangsaan hingga situasi dinamika di Indonesia saat ini, disertai sajian berupa bakso dan mi goreng.

Baca juga: Jokowi sebut pertemuan dengan Surya Paloh untuk jadi "jembatan"

Pertemuan tertutup itu, lanjut Willy, berlangsung sekitar sejam dan harus dimaknai sebagai komunikasi yang dijalin Surya Paloh dengan semua pihak.

"Pak Surya seringkali menyampaikan, jangan karena pemilu, lalu kemudian negara dan bangsa kita porak poranda atau terpecah belah," tegasnya.

Willy menjelaskan pertemuan itu harus dilihat dalam perspektif komunikasi sebagai kunci dalam sebuah proses silaturahim antara kedua belah pihak, serta bagaimana saling memberikan pandangan satu sama lain.

"Dialog adalah sebuah medium, untuk kemudian saling memberikan pandangan dan tentu diskusi yang satu jam itu benar-benar melahirkan banyak hal," katanya.

Baca juga: Mahfud enggan mengomentari pertemuan Jokowi dan Surya Paloh

Sebelumnya, Jokowi memanggil Surya Paloh ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2) petang.

"(Surya Paloh) Dipanggil Pak Presiden (Jokowi)," kata politikus Partai NasDem Ahmad Sahroni dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Minggu

Menurut Sahroni, pertemuan itu merupakan silaturahim yang biasa dilakukan

"Silaturahim biasa saja," ujar Sahroni.

Pertemuan tersebut merupakan yang pertama kali dilakukan Jokowi dengan Surya Paloh usai Pemilu 2024.

Baca juga: Pakar: Pertemuan Jokowi dan Paloh untuk jaga hubungan baik

Pewarta: Fauzi
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:member baru pasti menang

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
klik gambar dapat uang
rtp live admin jarwo
slot gacor event petir
akulaku terdaftar ojk
slot gacor305
erek erek 1000 mimpi
maxwin 2 juta
mimpi togel
cara pasang togel jitu
Daftar isi semua bab
Bab 1 lunar778
Bab 2 depo25 25
Bab 3 giok4d
Bab 4 pinjol tanpa selfie wajah
Bab 5 situs slot gacor indonesia
Bab 6 slot gampang menang
Bab 7 aktif slot
Bab 8 judi slot terbaru
Bab 9 togel vegas hari ini
Bab 10 cuan99
Bab 11 pola main mahjong ways 2
Bab 12 deposit 25 bonus 25 bebas ip
Bab 13 florida evening togel
Bab 14 rtpadminagus
Bab 15 gebyar4d login
Bab 16 pinjol pakai e wallet
Bab 17 kredivo kredit hp
Bab 18 sini slot link alternatif
Bab 19 situs judi slot terbaik dan terpercaya no 1
Bab 20 situs judi gacor
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2981bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Penyihir Serbaguna

usaha188 slot
Kemenag gelar sidang isbat awal Ramadhan pada 10 Maret 2024
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin. ANTARA/Asep Firmansyah/am.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan awal Ramadhan 1445 Hijriah/2024 Masehi pada Minggu, 10 Maret 2024 di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama, Jakarta. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin mengatakan kegiatan ini akan digelar secara hybrid, yakni daring dan luring. "Sidang isbat ini merupakan salah satu layanan keagamaan bagi masyarakat untuk mendapat kepastian mengenai pelaksanaan ibadah," ujar Kamaruddin di Jakarta, Senin.

Baca juga: Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadhan 1445 Hijriah pada 11 Maret 2024 Sidang isbat akan melibatkan Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Sidang ini juga akan melibatkan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan undangan lainnya.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Adib menambahkan bahwa pihaknya juga mengundang pimpinan MUI dan Komisi VIII DPR RI untuk hadir dalam sidang isbat.
 Adib menjelaskan sidang isbat akan dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, pemaparan posisi hilal awal Ramadhan 1445 Hijriah berdasarkan hasil hisab (perhitungan astronomi). Pemaparan dilakukan Tim Hisab dan Rukyat Kemenag mulai pukul 17.00 WIB.

Baca juga: Ketum PP Muhammadiyah: Pengumuman awal Ramadhan jangan jadi polemik "Sesi ini terbuka untuk umum dan akan disiarkan secara langsung di Channel Youtube Bimas Islam," ujar Adib. Kedua, sidang isbat penetapan awal Ramadhan 1445 Hijriah yang digelar secara tertutup setelah Shalat Magrib. Selain data hisab (informasi), sidang isbat juga akan merujuk pada hasil rukyatul hilal (konfirmasi) yang dilakukan Tim Kemenag pada 134 lokasi di seluruh Indonesia. "Tahap ketiga, konferensi pers hasil sidang isbat yang juga disiarkan melalui media sosial Kemenag," kata dia.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan awal atau 1 Ramadhan 1445 Hijriah/2024 Masehi jatuh pada Senin, 11 Maret 2024, berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid.

Baca juga: Menag minta jajaran libatkan masyarakat dalam program keagamaan  "Di wilayah Indonesia tanggal 1 Ramadhan 1445 H jatuh pada hari Senin Pahing, 11 Maret 2024," demikian bunyi surat Majelis Tarhih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

istri yang penyayang

bo slot gacor terbaru
PT Semen Padang bantah ada ledakan besar pada "raw mill" Indarung V
Tabung gas nitrogen yang diduga over-pressure dan memercikkan api di pabrik PT Semen Padang pada Selasa siang (20/2/20240. ANTARA/HO-PT Semen Padang/pri.
Yang terjadi adalah ada percikan api sesaat ketika pengisian gas nitrogen ke salah satu tabung akumulator. Diduga ada over-pressure pada tabung, sehingga menimbulkan percikan api
Padang (ANTARA) - PT Semen Padang membantah ada ledakan besar yang terjadi pada raw millatau peralatan untuk menggiling dan mengeringkan bahan mentah semen pada Selasa siang.

"Yang terjadi adalah ada percikan api sesaat ketika pengisian gas nitrogen ke salah satu tabung akumulator. Diduga ada over-pressurepada tabung, sehingga menimbulkan percikan api," kata Kepala Unit Humas dan Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa.

Menurutnya, akibat percikan api tersebut ada satu orang pekerja yang luka memar ringan dan empat orang mengalami luka bakar yang telah mendapatkan penanganan medis.

"Tidak ada korban meninggal akibat kejadian tersebut," ujarnya.

Anita menyebut saat ini pihaknya fokus untuk melakukan investigasi penyebab kejadian dan juga penanganan korban.

Baca juga: Ledakan di Indarung V ditangani PT Semen Padang

"PT Semen Padang menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab sosial. Kejadian akan kami jadikan pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang," katanya.

Saat ini operasional pabrik Indarung V PT Semen Padang tetap berjalan normal.

Sebelumnya diinformasikan adanya ledakan di pabrik Indarung V milik PT Semen Padang.

Informasi terkait ledakan tersebut menyebar di media sosial dan memancing spekulasi adanya ledakan besar di pabrik Semen Padang. Namun PT Semen Padang membantah informasi tersebut.

Baca juga: Rumah sakit terima empat korban dugaan ledakan gas di PT Semen Padang

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Xingwutongshen

link game slot gacor
KPK periksa putra Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/pri.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa putra Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK), M. Thoriq Kasuba, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga memeriksa Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif sebagai saksi dalam perkara yang sama.

"M. Thoriq Kasuba dan Muhaimin Syarif masih menjalani pemeriksaan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Penyidik KPK hari ini juga turut memeriksa dua saksi lainnya terkait perkara tersebut yakni pegawai negeri sipil Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Maluku Utara Arafat Talaba dan mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Elang Kusnandar Prijadikusuma.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.

Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir
Baca juga: KPK masih periksa sejumlah ASN terkait OTT gubernur Malut nonaktif
Baca juga: KPK geledah kediaman Gubernur Malut di Ternate
Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Binatang Misterius

cara dapat uang dari internet
Mabes Polri sebut penyebab ledakan di Jatim masih diusut oleh tim
Tangkapan layar- Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty
Terkait kasus (ledakan) tersebut sudah disampaikan Kapolda dan segera membentuk tim
Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut penyebab ledakan di Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob  Polda Jawa Timur (Jatim) masih diusut oleh tim yang dibentuk oleh Kapolda.

"Terkait kasus (ledakan) tersebut sudah disampaikan Kapolda dan segera membentuk tim. Tentunya tim masih bekerja dan secara perkembangan lebih lanjut akan disampaikan oleh Polda Jatim," kata Trunoyudo di Jakarta, Senin.

Jenderal polisi bintang satu itu mengatakan, peristiwa terjadi di Kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim sekitar pukul 10.19 WIB.

Trunyodo memastikan dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. "Sejauh ini yang disampaikan Bapak Kapolda tidak ada korban jiwa," ucapnya.

Baca juga: Terjadi ledakan di Kantor Subdensi Pom Detasemen I Polda Jatim

Baca juga: Terdengar ledakan susulan di Subden Detasemen Gegana Polda Jatim

Terkait apakah Mabes Polri akan menurunkan tim untuk mengasistensi Polda Jatim dalam mengusut penyebab ledakan, yang diduga terjadi karena kelalaian. Menurut Trunoyudo, tim masih bekerja, dan Polda Jatim dinilai memiliki cukup sumber daya untuk melakukan mengusut kasus tersebut.

"Ya tentu tim masih bekerja, terkait asistensi tentunya hasil dari tim kami yakini di sana ada forensik di Polda Jatim, dan juga ada Brimob. Kami masih menunggu dari tim tersebut, jadi menjadi hal yang ditunggu-tunggu bersama-sama dari Mabes Polri juga," ujar Trunoyudo.

Sebelumnya diberitakan, terjadi ledakan di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob  Polda Kepolisian Daerah Jawa Timur, di Jalan Gresik Surabaya, Senin, pada pukul 10.19 WIB.

Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Imam Sugianto mengatakan ledakan diduga berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan atau didisposal.

"Jadi kebetulan Jibom Gegana Polda Jatim ini kita belum memiliki gudang yang standar, jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya dan Gegana pagi tadi meledak," kata Kapolda.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

atta4d
Kemenag: Calon haji tetap harus divaksin COVID-19
Ilustrasi - Jamaah calon haji (JCH) kloter 31 penerbangan kedua asal Kalimantan Barat berjalan menuju bus saat acara pelepasan di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (20/6/2023). ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/nym.
Para calon haji tidak hanya melunasi biaya haji, mengurus paspor dan visa, tetapi juga harus tetap divaksin sebagai antisipasi dan melindungi calon haji itu sendiri
Kapuas Hulu (ANTARA) - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), menyatakan calon haji harus tetap menjalani vaksin COVID-19 yang merupakan salah satu syarat untuk bisa berangkat ke Arab Saudi.

"Para calon haji tidak hanya melunasi biaya haji, mengurus paspor dan visa, tetapi juga harus tetap divaksin sebagai antisipasi dan melindungi calon haji itu sendiri," kata Kepala Seksi Haji dan Umrah Kantor Kemenag Kapuas Hulu Ali Fahruddin, di Putussibau, Selasa.

Ali mengatakan sampai saat ini sebanyak 142 calon haji di Kapuas Hulu sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), namun ada beberapa persyaratan lainnya lagi yang harus dipenuhi, salah satunya nanti vaksin, yang juga diberlakukan sama bagi petugas haji.

Menurutnya, yang paling penting juga yaitu kesiapan kesehatan calon haji, sehingga perlu bagi calon peserta haji benar-benar memperhatikan dan menjaga kesehatan.

Baca juga: Gubernur Jambi terkejut banyak calhaj belum divaksinasi COVID-19

"Meskipun sudah divaksin, nantinya menjaga kesehatan dan fisik tetap utama," ucapnya.

Terkait manasik haji, Ali menjelaskan rencananya akan dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri 2024.

Dia berpesan agar para calon haji mengikuti arahan serta mempersiapkan diri agar semua tahapan, mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan haji di Tanah Suci dapat berjalan lancar.

Sementara itu Ketua Tim Rujukan dan Pelayanan Khusus Dinas Kesehatan (Dinkes) Kapuas Hulu Indra Adiguna menjelaskan vaksin COVID-19 menjadi syarat keberangkatan haji yang telah ditetapkan Arab Saudi, yang mana setiap calon jamaah haji diwajibkan telah vaksin COVID-19 minimal vaksin booster.

"Calon haji harus menerima vaksin setidaknya 10 hari sebelum keberangkatan dan wajib vaksin sebagai syarat yang diperlukan sebelum izin haji dapat dikeluarkan," jelas Indra.

Baca juga: Kemenhub melayani vaksinasi haji dan terapi oksigen hiperbarik

Pewarta: Teofilusianto Timotius
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Teman buku terkuat

top slot 138
Apple akan didenda Rp8,4 Triliun berdasarkan UU Antimonopoli Eropa
Ilustrasi - Logo kebijakan Apple. ANTARA/apple.com
Jakarta (ANTARA) - Apple dilaporkan harus membayar sekitar 500 juta Euro (539 juta dolar AS) atau sekitar Rp8,4 Triliun di Uni Eropa karena dianggap menghambat persaingan melalui Apple Music di ponsel iPhone.

Laporan Financial Times yang dikutip The Verge pada Minggu (18/2) menyebutkan bahwa denda tersebut terjadi setelah regulator di Brussels, Belgia menyelidiki keluhan Spotify bahwa Apple mencegah aplikasi memberi tahu pengguna tentang alternatif yang lebih murah dibandingkan layanan musik Apple.

Masalah ini disebabkan oleh upaya Apple untuk menjaga aplikasi dan pengguna tetap terkurung dalam sistem pembayaran App Store-nya.

Baca juga: Mantan karyawan Apple terbukti bersalah denda hingga Rp2,2 miliar

Sebelumnya, Spotify mengeluh pada tahun 2019 bahwa kebijakan Apple telah meredam persaingan Apple Music dengan aplikasi lainnya misalnya Spotify, sehingga penyelidikan UE dimulai pada tahun berikutnya.

UE mengurangi keberatannya dengan menentang penolakan Apple untuk mengizinkan pengembang menautkan pendaftaran berlangganan mereka sendiri ke dalam aplikasi mereka.

Hal ini juga merupakan kebijakan yang diubah Apple pada tahun 2022 menyusul tekanan peraturan di Jepang.

Denda sekitar 5 juta dolar AS mungkin terdengar besar, namun denda yang jauh lebih besar, yaitu hampir 40 miliar dolar AS, atau 10 persen dari omzet global tahunan Apple akan dikenakan ketika UE memperbarui keberatannya tahun lalu.

Baca juga: Apple dilaporkan membayar denda sebesar Rp213 miliar kepada Rusia

Apple didakwa lebih dari 1 miliar dolar AS pada tahun 2020, tetapi otoritas Prancis menurunkannya menjadi sekitar 366 juta dolar AS setelah perusahaan tersebut mengajukan banding.

Perwakilan Apple, Emma Wilson mengatakan kepada The Verge melalui email bahwa perusahaan tersebut tidak mengomentari spekulasi.

Secara terpisah, Juru bicara Apple Hannah Smith mengatakan bahwa perusahaan berharap Komisi Uni Eropa akan berhenti mengejar kasus tersebut. Menurut Smith, kasus ini tidak ada gunanya.

Sementara itu, Juru bicara Komisi Eropa Lea Zuber menolak berkomentar.

Sedangkan Spotify tidak merespons pada saat berita ini dimuat.

Baca juga: Rusia denda Apple sebesar Rp184 miliar karena langgar UU antimonopoli

Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024