ugbet88

ahli olahraga super

Buruh Tolak Usulan No Work No Pay: Tak Berdasar******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak usulan pengusahaagar pemerintah membuat aturan no work no paybagi buruh(tidak bekerja, tidak dibayar) saat kinerja industri terpuruk.

Menurutnya, sistem no work no pay tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan, opsi tersebut juga tidak ada dalam Omnibus Law.

"No work no pay itu tidak dikenal di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Begitu pula kalau pemerintah bersikukuh dengan Omnibus Law, tidak dikenal no work no pay," terang Said dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/11).

"Jadi, tidak ada dasar untuk mengabulkan permintaan pengusaha no work no pay," tegasnya.

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11) lalu.

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi, yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," katanya.

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan Permenaker.

"Nggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no pay ini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no pay itu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Teratai Hijau

Badai Terus Berlanjut, Sirclo PHK 8 Persen Karyawan******

Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan startup terus berlanjut. Kali ini, badai PHK menimpa pekerja Sirclo Grup.

Startup tersebut mengumumkan akan mengurangi sebanyak 8 persen dari total karyawannya per 22 November 2022.

Sirclo mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk efisiensi untuk keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan jangka panjang.

"Dalam situasi kondisi makro ekonomi yang menantang, Sirclo Group telah melalui serangkaian evaluasi internal dan akan melakukan perubahan yang signifikan, terutama dalam aspek fokus bisnis, untuk memastikan sustainabilityperusahaan," imbuhnya.

Brian memastikan keputusan yang diambil tidak mempengaruhi komitmen perusahaan dalam mengembangkan solusi terbaik bagi seluruh segmen penerima layanannya.

Untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang, kini seluruh aspek bisnis Sirclo Group berada dalam tahap optimalisasi. Salah satunya dengan menitikberatkan pengembangan lini bisnis e-commerce enableryang melayani klien berskala besar atau enterprise.

Sejumlah unit bisnis Sirclo Group yang menargetkan segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan berfokus pada aspek operasional yang bersifat esensial, dengan tujuan menunjang pertumbuhan seluruh segmen penerima layanan di dalam ekosistemnya. Adapun serangkaian tujuan ini berdampak pada penyesuaian skala organisasi perusahaan.

"Sejak awal berdiri, Sirclo Group memiliki misi mendukung pelaku bisnis maupun individu untuk berjualan dengan nilai layanan yang tinggi," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, karyawan yang terkena dampak PHK akan tetap diberikan hak sejalan dengan peraturan yang ada. Ini sebagai tanda terimakasih karena selama ini para pekerja yang terkena PHK sudah bergabung membangun Sirclo.

"Perkembangan ekosistem kami dari tahun ke tahun tidak lepas dari kontribusi setiap karyawan di dalamnya, sehingga menjadi prioritas bagi Sirclo untuk memastikan setiap karyawan yang terdampak akan menerima paket kompensasi sesuai dengan hak dan peraturan yang berlaku, serta pendampingan yang komprehensif untuk mendukung masa transisi mereka," tutup Brian.

Dua puluh tahun angin musim semi

Ruangguru PHK Ratusan Karyawan Mulai Hari Ini******

Ruangguru, startup pembelajaran digital atau edutech mengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) pada ratusan karyawan per Jumat (18/11) ini.

Keputusan ini diambil karena situasi pasar global yang memburuk secara drastis. "Terdapat ratusan pegawai Ruangguru yang terdampak dari pemutusan hubungan kerja ini," ungkap Tim Corporate Communications Ruangguru kepada CNNIndonesia.com.

Perusahaan mengatakan semua karyawan yang terdampak telah mendapatkan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak (jika masih ada sisa cuti), sesuai aturan perundang-undangan.

Tidak hanya itu, perusahaan juga menuturkan Ruangguru berkomitmen untuk membantu yang terdampak untuk mendapatkan pekerjaan baru sesegera mungkin.

Hal itu akan dilakukan dengan mengalokasikan tim rekruter Ruangguru khusus dan memberikan dukungan konsultasi karir, psikologis, dan akses kelas pengembangan karir jika dibutuhkan.

"Ruangguru tetap optimis dengan prospek, kesempatan, dan posisi unik yang dimiliki oleh Ruangguru untuk terus memberikan akses terhadap layanan pendidikan berkualitas bagi semua," imbuh perusahaan.

PHK ini tidak berdampak pada layanan perusahaan dan kepada seluruh pelanggan Ruangguru.

[Gambas:Video CNN]

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

Tarif Tol Atlantis Masih Gratis Sejak Beroperasi******

Tarif tol Semarang-Demak seksi 2 alias 'tol Atlantis' masih gratis hingga saat ini setelah diizinkan beroperasi fungsional sejak 18 November 2022.

Pembukaan ruas fungsional yang dilakukan hingga 2 Desember 2022 ini dilakukan dua arah melalui exit tol Kadilangu sampai dengan exit tol Sayung.

"Masih belum bertarif," kata Juru Bicara Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (22/11).

"Saya sudah coba tadi, jalannya sudah bagus dan siap dilewati. Sisa penyelesaian pekerjaan meliputi gerbang tol, guardrail dan pekerjaan timbunan saya minta agar segera selesai," katanya.

Basuki menyebut pembukaan fungsional ruas tol tersebut sangat penting untuk membantu mengurai kemacetan yang kerap terjadi di Jalan Pantai Utara (Pantura). Di saat bersamaan dilakukan penggantian dan/atau duplikasi Jembatan Callendar Hamilton (CH) Wonokerto.

"Konstruksi sudah bagus, bisa dimaksimalkan untuk kendaraan-kendaraan besar seperti bus dan truk. Supaya jangan terlalu macet jalan nasional Pantura sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Jalan tol Semarang-Demak terbagi dua seksi, yaitu seksi 1 (Semarang/Kaligawe-Sayung) sepanjang 10,69 km porsi pemerintah yang ditargetkan selesai konstruksinya pada 2024 mendatang.

Ruas ini tengah dalam proses penyelesaian lahan akibat adanya fenomena 'Atlantis' atau tanah musnah. Pemerintah sendiri telah memberi sinyal percepatan untuk kepastian penyelesaian tanah musnah milik warga di ruas tersebut.

Sementara, seksi 2 (Sayung-Demak) sepanjang 16,31 Km yang merupakan porsi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak.

Jalan Tol Semarang-Demak akan memiliki 2 buah simpang susun (SS), yakni SS Sayung, dan SS Demak. Konstruksi Jalan Tol Semarang-Demak juga menggunakan produk dalam negeri berupa beton precast yang diproduksi oleh PT WIKA Beton.

[Gambas:Video CNN]

Peri Mengejar Monster

Pengusaha Curiga Aturan UMP 2023 dari Menaker Demi Cak Imin di 2024******

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana menilai ada motif politik dibalik kebijakan Menaker Ida Fauziyah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah MinimumProvinsi (UMP) 2023.

Menurutnya, penetapan aturan yang diklaim menguntungkan buruh itu bertalian dengan upaya mendongkrak elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sendiri diketahui memang kader dari partai tersebut.

"Dugaan saya, ibu menteri lebih motif politik, beliau tampaknya sedang berusaha membantu elektabilitas Ketum PKB (Muhaimin Iskandar). Permenaker 18 ini bisa dijadikan isu pembelaan kepada buruh dan tenaga kerja yang konstituen penting PKB sejak dulu," ujar Danang kepada CNNIndonesia.com,Senin (21/11).

Ia menilai tidak mungkin seorang Ida Fauziyah yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan tidak paham soal hierarki peraturan perundangan. Selain itu, tidak mungkin pula, Ida tidak mengetahui permasalahan di industri terkait dampak besar dari potensi jatuhnya industri padat karya misalnya tekstil, garmen, dan persepatuan di Indonesia di ujung 2022 dan awal 2023.

Lebih lanjut, Danang juga mengatakan permenaker baru ini cukup kontroversial karena tiga hal. Pertama, berpotensi menimbulkan ketidakpastian regulasi dan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi.

Menurutnya, dunia luar akan melihat Indonesia tidak stabil dalam hal kepastian regulasi investasi. Kedua, mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya pada 2023. Ketiga, mengakibatkan pertarungan hadap hadapan antara buruh dan pengusaha.

"Sebaiknya, Ibu menteri dan jajaran bisa memanfaatkan tripartit nasional dan mengajak para pengusaha dan buruh untuk membahas situasi ke depan," tandas Danang.

CNNIndonesiasudah berupaya menghubungi Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamninan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk minta tanggapan soal penerbitan aturan UMP 2023 dan tuduhan pengusaha tersebut. Tapi hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan responsnya.

Sebelumnya, Ida menerbitkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Kedua,rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

Buku keinginan

Pemerintah Jalin Kerja Sama dengan China di Sektor Ekonomi Digital******

Pemerintah Indonesia dan China sepakat membangun kerja sama di sektor ekonomi digital. Hal itu dilakukan melalui Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Wentao, saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Rabu (16/11).

Melalui keterangan resmi, MoU tersebut mengatur adanya kerangka kerja dan forum dalam pembahasan kerja sama ekonomi digital antara Pemerintah Indonesia dengan China. Lingkup kerja sama dalam MoU itu mencakup kerja sama yang terbuka. Termasuk dalam eksplorasi peluang bisnis digital antara kedua negara.

"Percepatan transformasi digital di semua sektor, kerja sama pembangunan infrastruktur digital, kota pintar, e-commerce, inovasi teknologi digital, serta pengembangan format dan model bisnis baru seperti telemedicine," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Kamis (17/11).

"Kedua pihak juga akan bertukar pengetahuan soal fasilitasi investasi, serta meneliti untuk mengidentifikasi prioritas kerja sama investasi dalam ekonomi digital pada format dan model bisnis baru," lanjut Susiwijono.

Pascakerja sama ini, kedua negara pun akan mengembangkan kolaborasi dalam mempromosikan eksplorasi bersama antara perusahaan kedua negara pada integrasi teknologi interaktif cerdas, sirkulasi komersial, transportasi, bisnis, keuangan digital, dan kesehatan digital.

Di antaranya untuk mengembangkan format dan model bisnis baru seperti pariwisata virtual, telemedicine, telecommuting, pendidikan daring, dengan tujuan untuk memberikan dorongan baru ke dalam kerja sama bilateral dalam ekonomi digital.

"Indonesia dan RRT sepakat pula mendorong pemerintah, universitas, lembaga penelitian, dan perusahaan untuk melaksanakan program pelatihan bersama, pertemuan dan seminar di bidang ekonomi digital," kata Susiwijono.

Susiwijono mengatakan, MoU Kerja Sama Ekonomi Digital tersebut merupakan salah satu deliverables kongkret dari kerja sama sesama anggota G20. Cakupan kerja sama tidak hanya meliputi sektor pemerintah, tetapi juga pihak swasta kedua negara yang diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi digital domestik masing-masing.

"Adanya MoU tersebut diharapkan dapat mendorong Indonesia dan RRT tumbuh bersama menjadi raksasa ekonomi digital dunia di masa depan," tambahnya.

Indonesia sendiri dinilai memiliki potensi sangat besar pada sektor ekonomi digital sebagai salah satu keunggulan dalam menunjang transformasi ekonomi. Pada 2021, terdapat 21 juta konsumen ekonomi digital di negeri ini, dengan pertumbuhan yang terus meningkat signifikan, terutama di wilayah pedesaan.

Tercatat 72 persen konsumen ekonomi digital baru ada di wilayah perdesaan. Indonesia juga memiliki tingkat pemanfaatan ekonomi digital yang tinggi, dengan 98 persen pedagang telah menggunakan pembayaran digital dan 59 persen memanfaatkan pembiayaan digital.