qq998

Jalan menuju keabadian itu sulit

Kemenhub Prediksi Puncak Arus Mudik Nataru Tahun Ini Terjadi 2 Kali******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksi puncak arus mudik libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) terjadi dua kali.

Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, puncak arus mudik I akan terjadi pada 22-23 Desember 2023. Sementara, prediksi puncak arus balik I terjadi pada 26-27 Desember 2023.

Sedangkan, prediksi puncak arus mudik II terjadi pada 29-30 Desember 2023. Adapun prediksi puncak arus balik II terjadi pada 1-2 Januari 2024.

Budi mengatakan skenario pengaturan lalu lintas harus dipersiapkan lebih baik. Menurutnya, hal ini diperlukan agar masyarakat yang pulang kampung atau berwisata tetap aman dan mendapatkan pelayanan yang memadai.

Ia pun menyebut persiapan pelaksanaan angkutan Nataru tahun ini menjadi salah satu agenda yang dibahas pada Rakornis Perhubungan Darat Tahun 2023.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno menyampaikan Rakornis Bidang Perhubungan Darat pada tahun ini bertema 'Kolaborasi Kebijakan Untuk Transportasi Darat Yang Inklusif dan Berkelanjutan'.

Ia menuturkan bahwa ke depannya teknologi transportasi publik juga berkembang dengan pesat. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan bagi Kemenhub.

"Kami juga dituntut memiliki kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia yang terbaik. Karenanya, kami berharap Rakornis ini menjadi sarana memperbaharui informasi dan untuk meningkatkan kemampuan kita semua," ujarnya.

Master Pedang Samsara

6.500 Buruh 7 Perusahaan Tekstil Terkena Badai PHK******

Konfederasi Serikat PekerjaNusantara (KSPN) mengklaim 6.500 buruhdi 7 perusahaan tekstil dan produk tekstil(TPT) terkena badai pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Data kami sejak Januari 2023 sampai dengan Oktober 2023 ada 7 perusahaan TPT melakukan perumahan dan PHK pekerja dengan total jumlah 6.500-an. Tersebar di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ini masih terus update dan bisa bertambah," kata Presiden KSPN Ristadi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/11).

Ristadi tak bisa merinci daftar perusahaan yang memecat para pekerjanya itu. Ia menyebut 7 perusahaan tekstil tersebut keberatan diungkap ke publik karena akan merembet ke urusan perbankan dan calon pembeli.

"Masalah utama yang sudah kami ketahui adalah banyaknya barang TPT impor legal dan ilegal menguasai pasar domestik. Sehingga produk-produk tekstil orientasi lokal menumpuk di gudang, tidak laku karena kalah bersaing harga. Banyak perusahaan TPT cash flow-nya berdarah-darah dan tidak kuat," tuturnya.

Ristadi berharap pemerintah bisa serius mengimplementasikan sederet kebijakan pro-pengusaha lokal. KSPN mendesak negara benar-benar memberantas barang impor ilegal tersebut.

Menurutnya, sederet kebijakan pembatasan barang impor yang belakangan diterbitkan pemerintah belum akan efektif. Ia meramal aturan membendung banjir barang luar itu baru akan terasa efeknya paling cepat 6 bulan ke depan.

Itu pun dengan syarat; penegakan hukumnya serius.

Teranyar, S&P Global mencatat Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia turun ke posisi 51,5 pada Oktober 2023. Ini melambat 0,8 poin ketimbang bulan sebelumnya yang menyentuh 52,3.

Bahkan, laju PMI manufaktur Indonesia pada Oktober 2023 menjadi yang terendah sejak Mei 2023 atau lima bulan terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Lin Han Lin Yao

Menaker Dipanggil DPR untuk Evaluasi Program Perluasan Lapangan Kerja******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyahbeserta jajaran dipanggil Komisi IX DPRRI, Selasa (14/11) ini. Pemanggilan atau rapat kerja itu bertujuan untuk membahas tiga poin diskusi.

Pertama, progres capaian kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam pemenuhan link and match, perluasan kesempatan kerja di dalam negeri, perluasan pasar kerja di luar negeri, pengembangan talenta muda, dan pengembangan digital ketenagakerjaan.

Kedua, monitoring dan evaluasi program sistem penempatan kerja satu kanal (SPSK) untuk penempatan ke Timur-Tengah dan kawasan lainnya.

Dalam rapat tersebut, Ida mengungkapkan tantangan ketenagakerjaan di Indonesia. Ia mengungkapkan pasar tenaga kerja saat ini menampung banyak lulusan SMA, SMK, atau MA yang tak terserap perguruan tinggi.

Ida memaparkan saat ini sebanyak 1,8 juta lulusan SMA terpaksa masuk pasar tenaga kerja. Namun, lulusan SMA itu menghadapi tantangan besar lantaran pasar tenaga kerja membutuhkan pegawai yang menguasai skill digital.

Sementara, para lulusan SMA ini belum memiliki kemampuan tersebut.

Lihat Juga : Menghitung Kenaikan UMP dengan Rumus Baru Jokowi, Naik Berapa di 2024?

"Keterampilan digital yang dimiliki tenaga kerja Indonesia masih bersifat teoritis dan umum, sehingga terjadi kesenjangan sisi supply dan demand," kata Ida.

Ia lantas mengatakan di masa mendatang pola permintaan tenaga kerja akan lebih banyak pekerjaan yang bersentuhan dengan pemanfaatan teknologi digital.

Selain itu, sisi soft skill seperti kemampuan analitis, orientasi penyelesaian masalah, kreativitas, dan komunikasi juga akan sangat dibutuhkan.

Ida pun merinci sejumlah keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja saat ini. Berikut daftarnya:

- Creative thinking kebutuhannya 73,2 persen

- Analytical thinking kebutuhannya 71,6 persen

- Technological literacy kebutuhannya 67,7 persen

- Curiosity and lifelong learning kebutuhannya 66,8 persen

- Resilience, flexibility and agility kebutuhannya 65,8 persen

- Systems thinking kebutuhannya 59,9 persen

- AI and big data kebutuhannya 59,5 persen

- Motivation and self awareness kebutuhannya 58,9 persen

- Talent management kebutuhannya 56,4 persen.

[Gambas:Video CNN]

ahli super

Cerita UMKM Untung Berkat Business Development Services KPP Mampang******

Acara Business Development Services (BDS) yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mampang Prapatan menjadi kesempatan bagi para pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempromosikan produk-produknya.

Acara yang berlangsung pada 16-17 November itu menjadi peluang bagi para pengusaha UMKM untuk meraup cuan sebanyak mungkin.

Novi, salah satu pelaku UMKM, mengatakan sangat terbantu dengan acara BDS karena produknya laku dibeli oleh para pengunjung. Ia menjual berbagai kudapan yang terbuat dari abon dan singkong.

Meski belum menghitung omzet yang diperoleh selama dua hari mengikuti eventini, ia mengaku merasa terbantu.

"Kalau (omzet) meningkat berapa kita belum bisa pastikan. Ya penjualannya alhamdulillahlah aku bilang," katanya.

Senada, Yeni, pedagang asinan buah dan sayur juga mengaku terbantu dengan acara BDS ini. Ia mendapatkan omzet Rp1 juta dari hasil penjualan kemarin (16/11).

"Lumayan ya, tapi saya enggak bawa banyak (jualan). Omzet sih kemarin sekitar Rp1 jutaan," katanya.

Kendati demikian, ia mengatakan penjualannya lebih banyak saat acara BDS sebelumnya beberapa bulan lalu. Padahal, jumlah pengunjung kali ini lebih banyak.

"Lebih ramai yang kemarin, Juli kalau enggak salah. Padahal pengunjungnya lebih banyak ini. Tapi penjualan lebih banyak kemarin. Tapi tetap lumayan," katanya.

Kepala KPP Pratama Mampang Prapatan Awang Firdaos mengatakan acara ini bertujuan untuk membina Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu menembus pasar global.

"Ini sebagai upaya jangan sampai Direktorat Jenderal Pajak hanya bertemu UMKM ketika kita hanya menerima pajak. Tapi kita ingin membina dan membangun hubungan dari hulu ke hilir. Hari ini adalah acara hulu bagaimana membina mereka," katanya.

Awang menjelaskan dalam acara BDS itu, para UMKM dibekali startegi jitu dari berbagai narasumber untuk mengembangkan usaha mereka. Salah satu narasumbernya dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memberikan materi mengenai permodalan. Pasalnya selama ini banyak UMKM yang mengaku kesusahan mendapatkan permodalan dari bank.

"Kami meminta BSI memberikan kisi-kisi atau skema-skema yang kira-kira paling mudah untuk mendapatkan modal bagi pelaku UMKM," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Perburuan protagonis tanpa batas

Kemendagri Ungkap Alasan Pemda Malas Berinovasi******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut para kepala daerahmalas berinovasi meningkatkan pendapatan daerah karena takut dipenjara.

Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriwan mengatakan sejatinya inovasi diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Ia menyebut inovasi dari pungutan daerah termaktub dalam Bab XXI beleid tersebut.

"Bab ini dibuka karena kemarin ada beberapa kepala daerah yang menjadi masalah akhirnya malas berinovasi. Kenapa? Karena waktu itu beberapa kepala daerah berinovasi, tidak optimal, sudah menggunakan anggaran daerah akhirnya beliau jadi tersangka," katanya dalam diskusi di kanal YouTube MUC Consulting, Selasa (7/11).

Ia lantas mengutip pasal 389 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Hendriwan menegaskan kepala daerah tidak bisa dipidana ketika melakukan inovasi demi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, dengan catatan inovasi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang ada di peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah (perkada).

"Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana," Hendriwan membacakan Pasal 389 beleid tersebut.

"Jadi, tidak usah ragu bapak ibu sekalian untuk berinovasi bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib pajak (WP) untuk meningkatkan PAD kita. Itu sudah diatur. Teman-teman pemungut pajak di daerah yakinlah bahwa inovasi itu sangat baik sekali dan tepat karena menyesuaikan kondisi daerah masing-masing," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hendriwan mengatakan ide inovasi boleh datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala daerah, dinas terkait, bahkan masyarakat. Ia juga menyebut kepala daerah bisa mengadopsi inovasi yang berjalan dan sukses di daerah lain.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Sandy Firdaus yang hadir dalam diskusi itu sempat menyarankan pemda melirik pajak belanja makanan online. Ia menyebut upaya ini bisa ditempuh asal ada sinkronisasi data pemerintah pusat dan pemda.

"Misal kita ngomongbelanja makanan saja itu sudah banyak menggunakan online, melalui platform-platform tertentu. Sekarang ada jaminan atau kepastian restoran itu tidak dipungut pajak? Kalaupun misalnya dipungut, teman-teman pemda punya tidak informasi itu? Itu kan yang harus kita gali bersama. Kita di DJPK akan concernke sana," tuturnya.

"Jadi, lebih kepada bagaimana pertukaran data sebenarnya. Kita tahu bahwa ada transaksi terjadi, transaksi tertentu ini terkena pajak misalkan. Sudah dipungut atau disetor belum? Itu yang mungkin perlu kita gali, itu masih banyak potensi yang kita gali bersama-sama bapak/ibu," sambung Sandy.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati juga menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Namun, ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap tegak lurus dengan pemerintah pusat sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Mohon mungkin dalam penyusunan peraturan daerah kita jangan terlalu menyimpang dari UU HKPD supaya nanti kalaupun ada hal-hal pelaksanaan itu fleksibilitas kita dalam pemungutan diatur dalam peraturan kepala daerah," jelas Lusiana.

"Saya mencoba memahami apa yang terkandung dalam UU HKPD seperti yang tadi disampaikan Pak Sandy bahwa itu untuk mendorong optimalisasi pajak atau pendapatan asli daerah. Maka kita coba bagaimana mengoptimalkan regulasi yang ada dengan melakukan terobosan dan inovasi," tutupnya.

Memotong Langit dan Menangis Jalan Darah

Kementan Sebut Harga Cabai Naik Gegara Produksi Tak Merata******

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan kenaikan harga cabaibukan disebabkan oleh kurangnya produksi, tetapi produksi yang tidak merata.

Plt Sekretaris Jenderal Kementan Prihasto mengatakan produksi cabai secara tahunan sebenarnya cukup. Namun, produksinya tidak merata di setiap waktu dan daerah.

"Cuma memang fluktuasi antar waktu sama antar daerah. Ada (daerah) yang surplus, ada yang defisit. Tapi pada dasarnya produksi cabai nasional cukup," katanya di Gedung DPR, Senin (13/1).

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan daerah surplus di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Selain itu, Bapanas juga menyiapkan ruang pendingin (cold storage) di sentra-sentra produksi sehingga bisa menyimpan cabai lebih lama saat panen melimpah.

Dengan cold storage, masa simpan cabai ditargetkan bisa sampai tiga bulan.

"Sehingga saat masa panen raya atau panen melimpah, harga relatif masih wajar. Sehingga ke depan harga tetap bisa dikendalikan," katanya.

Bapanas juga berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar menggalakkan gerakan menanam cabai. Gerakan menanam cabai diharapkan bisa dilakukan setiap keluarga.

[Gambas:Video CNN]