erek erek 2d 3d 4d bergambar lengkap

Putri Berubah

Anggaran Kereta Cepat Rp110 T Bisa Biayai Hampir 1 Juta Rumah Subsidi******

Indonesia dan China menyepakati besaran cost overrunalias pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) senilai US,2 miliar atau setara dengan Rp18 triliun. Artinya, total anggaran kini bengkak menjadi US,27 miliar atau Rp110,5 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS). 

"Kita sepakat dengan angka cost overrunUS,2 billion (miliar). Ini yang sedang kita rapikan. Jadi memang ada beberapa item yang mereka (China) ingin lakukan kajian terkait pajak, clearing frequency, dan sebagainya, tapi sudah sepakat angkanya," ujar Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2).

Dengan besaran tersebut, anggaran proyek KCJB rupanya setara dengan membangun hampir 1 juta unit rumah subsidi. 

"Untuk 2023 ada sekitar 230 ribu rumah yang kami siapkan untuk diberikan subsidi," kata Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur dalam Indonesia Property Outlook 2023 di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Kamis (19/1).

Rincian subsidi tersebut terbagi ke dalam 220 ribu unit dalam bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp25,18 triliun dan 10 ribu unit melalui tabungan perumahan rakyat (Tapera) senilai Rp850 miliar.

Di lain sisi, pemerintah juga menganggarkan Rp890 miliar untuk 220 ribu unit rumah dalam bentuk subsidi bantuan uang muka (SBUM) dan Rp3,64 triliun untuk 754.004 unit rumah dalam skema bantuan subsidi selisih bunga (SBB).

Namun, skema SBUM dan SBM tidak menambah target 230 ribu unit rumah subsidi tahun ini. Dengan begitu, Fitrah mengatakan realisasi jumlah rumah yang mendapat subsidi di 2023 bisa lebih tinggi dari target.

"Untuk 2023 cukup besar walau biasanya targetnya akan bertambah dengan baliknya uang-uang yang sudah dipergunakan di tahun sebelum-sebelumnya," tuturnya.

Membandingkan anggaran kereta cepat dengan rumah subsidi adalah dua hal yang berbeda. Namun, dengan asumsi Rp30,38 triliun bisa membiayai 230 ribu rumah subsidi, maka anggaran bisa dipergunakan untuk hampir 1 juta rumah, tepatnya 832 ribu unit.

Apalagi, pembangunan rumah subsidi terus digenjot pemerintah untuk mengatasi kekurangan perumahan alias backlogdan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah layak huni.

"Kami ingin menargetkan nol backlogrumah dan itu tidak bisa dilakukan Kementerian PUPR sendiri, itu harus dilakukan oleh semua stakeholder perumahan," pungkas Fitrah.

Sementara itu, pembengkakan anggaran kereta cepat bisa menyedot duit negara alias anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Janji awal proyek KCJB tidak akan memakai APBN pun dilanggar dengan kucuran dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah ingin pembengkakan biaya pada proyek kereta cepat ditanggung bersama-sama oleh Indonesia dan China sesuai dengan porsi kepemilikan saham. Dengan begitu, diselesaikan melalui skemabusiness to business(B2B) seperti anggaran pembangunan.

"Padacost overrunyang kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang punya porsi (kepemilikan saham) 60 persen dan China 40 persen, maka kenaikancost overrunjuga harus ditanggung 60:40," katanya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI pada Agustus 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Pakar hebat dari dunia lain

Ribuan Hotel Dijual di Situs Online Usai Tertekan Covid******

Ribuan hotel dijual di situs jual beli online. Harganya mulai dari puluhan juta hingga triliunan rupiah.

Mengutip situs Lamudi, Selasa (14/2) malam, setidaknya 3.332 properti kategori hotel yang dijual. Lokasi hotel-hotel itu tersebar di berbagai daerah.

Di Prambanan, Yogyakarta, misalnya, properti berupa kostel dibanderol Rp90 juta per unit. Termahal, salah satu hotel dijual seharga Rp9 triliun.

"Bisa saja pola apapun dilakukan. Tapi bisnis hotel semenjak covid jadi bisnis paling rentan karena bangkit tidak semudah dibayangkan. Return of investmentdari bisnis hotel lebih kepada tanah dan bangunan, tapi dari sisi profitsangat kecil," kata Maulana seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (14/2).

Menurut Maulana, apabila hotel dijual dengan harga murah, itu artinya pengelola berusaha melepas tanggungan dari biaya operasional hotel.

"Berapa pun mereka akan menjual itu. Kalau harga itu kalau dia tidak terlalu butuh menjual, dia bisa tinggi, atau demandmakin banyak makin tinggi kan. Semakin sulit menjual maka harga semakin jadi murah," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Jueji

Deret Masalah Meikarta dari Awal Hingga DPR Akan Panggil John Riady******

Proyek Apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat menjadi sorotan karena unit yang tak kunjung diserahkan ke konsumen. Hal itu membuat konsumen mengadukan nasibnya keDPR.

Setelah beberapa kali mangkir, pihak Lippo Group akhirnya memenuhi panggilan DPR. Lippo Group diwakili Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar.

Namun, DPR yang tidak 'puas' dengan jawaban Ketut dan Indra berencana memanggil CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady. John akan dipanggil untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah.

1. Pemprov Jabar Sempat Minta Hentikan

Meikarta awalnya digadang-gadang akan memiliki 100 gedung pencakar langit yang memiliki 35-46 lantai. Lippo Group memperkenalkan proyek di lahan 500 hektare itu sebagai proyek dan portofolio terbesar selama kiprahnya di industri ini.

Namun, proyek ini mengalami masalah dengan pemerintah provinsi (pemprov) Jawa Barat (Jabar) pada 2017. Wakil Gubernur Jabar saat itu, Deddy Mizwar, sempat meminta Lippo Grup menghentikan sementara proyek.

Alasannya, belum ada rekomendasi dari Pemprov yang hanya memberikan rekomendasi izin 84,6 hektare untuk lahan proyek Meikarta.

2. Digugat Dua Vendor

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang dari mega proyek Meikarta sekaligus anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk, digugat pailit oleh dua vendornya yakni PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi.

Pendaftaran gugatan pailit tersebut dilakukan pada 24 Mei 2018 ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 68/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst.

Gugatan itu menetapkan MSU dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) dengan segala akibat hukumnya.

Direktur Komunikasi Lippo Group Danang Kemayan Jati mengakui kedua perusahaan tersebut adalah vendor dari Meikarta, meski menolak yang dituduhkan kepada pihaknya.

"MSU menolak gugatan dan tagihan dari dua vendor yaitu perusahaan EO (event organizer) PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," ujarnya.

Pengadilan kemudian menolak permohonan PKPU yang diajukan vendor Meikarta itu. Alasannya tidak kontrak apapun di antara para pihak yang menimbulkan hubungan hukum (utang piutang) antar kedua pihak.

[Gambas:Video CNN]

3. Suap Perizinan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi terkait suap perizinan Proyek Meikarta pada 2018.

Pihak-pihak yang ditangkap KPK antara lain, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

4. Lippo Mengaku 'Ditipu' Agen Properti

PT Lippo Cikarang Tbk selaku induk pengembang proyek Meikarta menyebut apartemen yang dipesan baru 18 ribu unit. Padahal, selama ini mereka menggemborkan bahwa unit yang terjual tembus 100 ribu unit.

Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya mengatakan hal itu terjadi lantaran Proyek Meikarta awalnya dipegang oleh konsorsium. Saat itu, konsorsium merekrut agen-agen properti yang ternyata melipatgandakan jumlah pemesanan demi mendapatkan komisi.

"Waktu proyek ini pertama kali di-launch, itu banyak sekali agen-agen properti yang direkrut oleh konsorsium ini. Angka mereka tentu menggelembung besar dan itu adalah tujuannya untuk mendapatkan komisi," ujarnya Ketut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2).

Namun, konsorsium itu disebut meninggalkan proyek Meikarta pada 2018. Pihak MSU dan Lippo kemudian melakukan audit terhadap pemesanan.

"Kami audit satu-satu ternyata kesimpulannya adalah pesanan yang benar-benar terjadi atau ada orang yang membeli yaitu 18 ribu," kata Ketut.

Dari 18 ribu unit tersebut, Ketut mengklaim telah menyerahkan 4.800 unit hingga 2022. Penyerahan unit ditargetkan rampung pada 2027.

Setelah Wu Zhou Daxian

RI Masih Impor Cangkul dari China hingga AS Meski Jokowi 'Ngamuk'******

Indonesia ternyata masih mengimpor cangkul dari Chinahingga Amerika Serikat (AS). Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berang dan protes soal impor cangkul itu pada 2019 lalu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan kepada CNNIndonesia.com, impor cangkul dilakukan dari beberapa negara, seperti China, Jepang, Malaysia, Australia, hingga Amerika Serikat.

Pada 2019, Indonesia mengimpor cangkul sebanyak 292.985 kg senilai US1.508 atau setara Rp1,69 miliar (asumsi kurs Rp15.198 per dolar AS) dari China dan Jepang.

Tahun berikutnya, Indonesia kembali mengimpor cangkul dari China dan Malaysia sebanyak 37.128 kg dengan nilai yang menurun jadi US.297 atau setara Rp308 juta.

Sementara itu, Indonesia tercatat berhenti mengimpor cangkul pada 2021. Kendati, RI kembali mengimpor cangkul pada tahun lalu dari Australia dan AS meski jumlahnya kecil sebanyak 38 kg saja atau senilai US4 alias setara Rp3,8 juta.

Namun, BPS mengatakan data tersebut adalah total dari impor cangkul dan garu.

"Tidak ada impor cangkul dan garu (HS 82013010) sejak Agustus 2022 hingga Januari 2023. Selama 2022, impor cangkul dan garu hanya ada pada Juni (US3) dan Juli (US1)," ungkap Direktur Statistik Distribusi BPS Efliza saat dikonfirmasi.

Presiden Jokowi sempat dibuat keheranan dengan data impor cangkul RI. Ia bahkan mencibir keuntungan yang diperoleh negara pengekspor cangkul dari aktivitas impor yang dilakukan RI.

"Puluhan ribu-ratusan ribu cangkul yang dibutuhkan masih impor. Apakah negara kita yang sebesar ini industrinya yang sudah berkembang, benar cangkul harus impor Enak banget itu negara yang barangnya kita impor," tutur Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di JCC, 6 November lalu.

Saat itu, Jokowi mengatakan RI masih mencatat defisit transaksi berjalan. Berdasarkan data Bank Indonesia, defisit transaksi berjalan (CAD) per kuartal II 2019 mencapai US,4 miliar atau 3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). CAD itu membengkak 21 persen dibandingkan kuartal I 2019 yang sebesar US,97 miliar.

Ironisnya lagi, impor juga menghilangkan ruang untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Padahal, Jokowi menegaskan seharusnya pengadaan barang dan jasa di dalam negeri dapat dimanfaatkan untuk membangun industri-industri kecil yang berkaitan, termasuk cangkul.

"Saya minta LKPP untuk memprioritaskan produk dengan komponen lokal yang sangat tinggi. Persulit barang impor itu. Setop lah (impor). Ini duit APBN, APBD. Prioritaskan benar bahwa harga murah bukan patokan utama. Murah tapi impor, saya lebih senang beli barang lokal, meski harganya sedikit lebih mahal," tegas Jokowi kala itu.

[Gambas:Video CNN]

Tak terkalahkan

Airlangga Klaim Pemerintah Sukses Simpan Devisa Ekspor US M di 2022******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang ditahan selama tiga bulan bisa menghasilkan cadangan devisa hingga US miliar dalam setahun.

"Jadi devisa hasil ekspor diwajibkan ditahan tiga bulan di Indonesia, yang ditahan sekitar 30 persen. Dari situ, angka hitungan kami menunjukkan kita bisa menyimpan dalam satu tahun sekitar US sampai US miliar," kata Airlangga dalam webinar Economic Outlook 2023 di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (14/2).

Saat ini pemerintah sedang menggodok aturan terkait kewajiban 30 persen DHE suatu perusahaan ditahan di Indonesia selama tiga bulan.

"Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang memproses insentif sehingga fasilitas penyimpanan valuta asing yang diberikan oleh Indonesia sama dengan Singapura," katanya.

Dengan kebijakan ini, ia berharap perbankan dapat memiliki devisa yang cukup untuk menopang pembayaran utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo pada tahun ini.

"Pemerintah juga perlu mengantisipasi cadangan devisa karena inflasi Amerika Serikat pada tahun ini belum terkendali sehingga ada potensi mereka kembali menaikkan kembali tingkat suku bunga acuan," katanya.

Pada Januari 2023, Bank Indonesia mencatat cadangan devisa mencapai 139,4 miliar dolar AS atau meningkat dibandingkan posisi November 2022 yang sebesar 137,2 miliar dolar AS.

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

[Gambas:Video CNN]

bintang parkour

DPR Sebut Pembeli Tak Boleh Refund Apartemen Meikarta Tapi Titip Jual******

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmadmengungkapkan wakil rakyat yang mengunjungi Proyek Meikarta pada Selasa (14/2) kemarin sudah mendapatkan penjelasan dari manajemen  PT Lippo Cikarang Tbk dan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang proyek itu soal keluhan pembeli.

Termasuk keluhan soal keinginan pembeli apartemen Meikarta untuk meminta dana mereka kembali alias refund karena apartemen yang dibeli tak kunjung diterima.

Ia mengatakan bahwa terkait masalah itu manajemen telah menyampaikan kepada DPR, para konsumen atau pembeli tak bisa meminta refund atas pembelian apartemen Meikarta yang bermasalah.

Menurutnya, yang bisa dilakukan oleh konsumen hanya sebatas titip jual.

"Jadi keseluruhannya bukan refund tapi dititip jual melalui manajemen. Jadi berapa yang disetor yang itu nanti yang dikembalikan. Cuma memang memerlukan proses karena tiap-tiap unit yang dijual peminatnya," kata Dasco di Proyek Apartemen Meikarta, Selasa (14/2).

"Tadi kami sudah dipaparkan supplydan demanddi Meikarta dan manajemen mengambil kebijakan untuk para konsumen yang ingin dananya kembali itu, 130 untuk dalam proses titip jual melalui manajemen," tambahnya.

Atas masalah itu, ia menyebutkan memberi waktu kepada manajemen untuk segera menyelesaikannya dalam waktu paling lama 4 minggu atau sebulan. Supaya batas waktu tak dilanggar, Dasco berjanji DPR akan ikut memantau proses serah terima dan titip jual kepada konsumen itu.

"Paling lama empat minggu atau satu bulan. 130 (apartemen) itu sudah selesai sehingga kami anggap apa yang dikeluhkan konsumen mudah-mudahan bisa selesai dan menjaga hal tersebut tak terjadi lagi," tuturnya.

Sementara, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengaku akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk memastikan penyelesaian itu berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tidak merugikan konsumen. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat merasakan dampak dari keberadaan BPKN.

"Tentu ada tahapan dalam satu bulan masa reses ini kita akan awasi rencana pembagian unit juga rencana titip jual apakah terealisasi atau tidak. Kami akan awasi dan kami akan memerintahkan Badan Perlindungan Konsumen untuk mengawasi ini," katanya.

Proyek apartemen Meikarta yang dikembangkan oleh Grup Lippo belakangan ini memicu polemik. Pasalnya, sejumlah pembeli yang sudah membayar unit, sampai dengan saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya.

[Gambas:Video CNN]

Karena tak kunjung mendapat haknya, sejumlah pembeli Meikarta sebenarnya sudah meminta kepada manajemen MSU untuk mengembalikan uang mereka. Bahkan, pembeli pernah menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan Meikarta di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu.

Para konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh pihak PT MSU.

Gugatan itu ditujukan pada 18 orang konsumen atas pencemaran nama baik. Berdasarkan situs SIPP PN Jakbar, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Desember 2022.

Namun baru-baru ini, PT MSU mencabut gugatan itu.