macam macam situs slot online 226Jutaan kata 307504Orang-orang telah membaca serialisasi
《cari angka ekor jitu》
Majalah TIME PHK 15 Persen Karyawan******
Majalah TIME memberhentikan (PHK) sekitar 15 persen karyawan pada Selasa (23/1). Hal ini diungkapkan langsung oleh serikat pekerja.
Berdasarkan laporan CNN, juru bicara TIME mengungkapkan PHK berdampak terhadap 30 karyawan dari berbagai departemen, termasuk divisi editorial, teknologi, penjualan dan studionya.
Serikat pekerja menyebutkan yang paling banyak dirumahkan adalah karyawan TIME for Kids, kanal yang mempublikasikan berita untuk anak-anak usia sekolah.
Dalam memo kepada karyawan, Kepala Eksekutif TIME, Jessica Sibley mengatakan keputusan tersebut bukan hal yang mudah bagi perusahaan. Namun, harus dilakukan demi keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan.
"Kami telah berupaya mengelola pengeluaran di area lain dalam bisnis kami secara agresif untuk meminimalkan dampak keputusan ini terhadap karyawan kami," tulis Sibley.
"Meskipun keputusan ini tidak mudah diambil, ini adalah langkah penting yang harus kami ambil untuk memajukan bisnis kami dan meningkatkan posisi keuangan kami sebagai sebuah organisasi," imbuhnya dalam memo tersebut.
PHK di TIME terjadi pada hari yang sama ketika lebih dari 400 staf Condé Nast melakukan demo mogok kerja 24 jam untuk memprotes PHK di penerbit prestise tersebut, dan The Los Angeles Times memangkas karyawa divisi redaksi sebesar 20 persen.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)SAP Buka Suara Terkait Kasus Suap ke Pejabat Indonesia dan Afsel******
Perusahaan IT asal Jerman, SAPbuka suara terkait denda yang dikenakan Amerika Serikat (AS) karena melakukan suap terhadap sejumlah pejabat di Indonesia dan Afrika Selatan (Afsel).
Berdasarkan website resminya, Kamis (18/1), SAP mengatakan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) untuk menyelesaikan masalah yang menimpanya.
"SAP sepenuhnya bekerja sama dengan pihak berwenang, dan penyelesaian terhadap isu-isu ini menutup semua masalah kepatuhan (compliance) yang diselidiki di Amerika Serikat dan Afrika Selatan," tulis keterangan SAP.
"Perusahaan telah berpisah dari semua pihak yang bertanggung jawab atas isu ini lebih dari lima tahun yang lalu. Perilaku masa lalu dari mantan pegawai dan mantan mitra tertentu tidak mencerminkan nilai-nilai SAP atau komitmen kami terhadap perilaku etis," jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Kehakiman AS menjatuhkan denda sebesar US0 juta atau setara Rp3,4 triliun kepada SAP karena terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afsel.
Denda itu diminta berdasarkan hasil investigasi Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC). SAP disebut melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA).
Berdasarkan laporan tersebut, untuk Indonesia, penyuapan itu disebut terjadi pada periode 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia.
Beberapa pejabat Indonesia yang terlibat tersebar di berbagai kementerian, seperti Kementerian KKP, Kemensos, Kominfo, dan sejumlah BUMN di dalam negeri.
Terkait masalah ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan telah mengantongi dokumen suap SAP kepada pejabat di Indonesia. Untuk itu, KPK akan berkoordinasi dengan FBI untuk mengusut kasus tersebut.
System Analyse Programmentwicklung (SAP) merupakan salah satu perusahaan piranti lunak ternama di dunia yang didirikan pada 1 April 1972 oleh lima mantan karyawan IBM yaitu Dietmar Hopp, Hasso Platter, Claus Wellenreuther, Klaus Tschira, dan Hans-Werner Hector.
Perusahaan yang berkantor pusat di Walldorf, Jerman ini menyediakan piranti lunak untuk kepentingan enterprise resource planning (ERP) atau sistem informasi terintegrasi untuk kepentingan perencanaan maupun aktivitas bisnis. Selain itu, perusahaan juga menawarkan layanan komputasi awan (cloud services).
Per 2023, perusahaan mempekerjakan sekitar 106 ribu karyawan. Dengan mitra lebih dari 24 ribu entitas di seluruh dunia, SAP meraup 29,52 miliar euro atau sekitar Rp501,84 triliun (asumsi kurs Rp17 ribu per euro) pada 2022.
[Gambas:Video CNN]
Label:akun demo mahjong way、trik jam gacor slot、mpopelangi
Terkait:bucin777、gacor93、mgo777、link slot indonesia、bigwin138、slot online daftar、goride voucher、slot gacor malam ini 2022、daftar joker123、kaisa888
bab terbaru:raja555 slot(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Guru BesarIPB University Dwi Andreas Santosa menyatakan food estate atau lumbung pangan yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dieksekusi Menteri Pertahanan Prabowo gagal total.
Menurutnya, tak ada satupun pembangunan food estate yang sudah direncanakan berhasil. Termasuk food estatedi Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diklaim Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi yang sekaligus calon wakil presiden pendamping Prabowo, dalam debat cawapres Minggu (21/1) lalu berhasil.
"Iya gagal semua," katanya dalam acara CORE Economic Outlook 2024, Selasa (23/1).
Pasalnya, lahan bukan tanah berpasir tapi tanah pasir atau pasir sebetulnya.
"Jadi gimana mau ada yang tumbuh," ujarnya
Ia mengungkapkan jika ditemukan ada tanaman jagung tumbuh di wilayah tersebut, itu bisa terjadi karena dipaksakan. Hal ini tercermin dari temuan banyak pihak bahwa jagung di tanam di dalam polybag.
"Tapi supaya seakan-akan berhasil ditanam jagung pake polibag, ya saya juga bisa tanam padi di jalan tol," jelasnya.
Lebih lanjut, Andreas menjelaskan untuk menentukan program food estateberhasil atau tidak itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya, lahan yang dipilih harus bisa ditanam secara berkelanjutan hingga hasil panennya memberikan keuntungan bagi petani.
"Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibilitydari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan," ungkapnya.
Lihat Juga :ANALISISKenapa Tambang Ilegal Sulit Diberantas di RI, Benarkah Kata Mahfud MD? |
Ia mengatakan syarat itu tidak ditemukan di food estate Jokowi. Pihaknya pernah melakukan pengujian di Blok A2 lahan food estatedi Kalteng.
Dari hasil pengujian, ia tak menampik di sana memang ada petaninya dan hasil panennya.
Namun, hasil panennya hanya 0,8 ton per hektare dari 93 hektare. Padahal seharusnya paling sedikit mencapai 4 ton per hektare agar petani untung.
"Ini 1 ton pun enggak sampai. Jadi itu yang terjadi. Jadi ketika berhasil atau tidak harus bicara di sana (data), bukan ini bisa menanam jagung kemudian panen, bisa ya bisa tapi kan bukan seperti itu. Kita tanpa tanah juga bisa hidroponik," pungkasnya.
Isu Food Estate Jokowi kembali mengemuka belakangan ini setelah Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD kompak mengkritik proyek itu.
Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut program food estateadalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.
Menanggapi kritikan dari Cak Imin dan Mahfud, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengakui bahwa program food estatememang ada yang gagal. Namun, ia menyebut ada juga yang berhasil dan sudah sukses panen.
Senada dengan Gibran, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga kemudian membantah kritikan tersebut. Menurut Amran, food estatesedang dikerjakan di beberapa dengan baik dan sesuai target, bahkan ada yang sudah panen.
[Gambas:Video CNN]
"Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif," katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1).
Amran mencontohkan food estatedi Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare (ha) yang telah panen komoditas hortikultura. Kemudian food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah panen jagung seluas 500 ha.
"Food estatetersebut sudah berhasil panen. Food estate Gunung Mas juga sudah panen jagung seluas 10 hektare dan singkong seluas 3 hektare. Kita pantau terus lahan tersebut," katanya.
(ldy/agt)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan 223 unit rumah untuk rakyat miskin, termasuk para tukang sapu jalanan, di Prabumulih, Sumatera Selatan.
Pembangunan itu diselesaikan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) secara bertahap sejak 2020.
Dikutip dari unggahan akun Instagram resmi Kementerian PUPR, rumah tersebut diberikan gratis untuk tukang sapu jalanan, lengkap dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) berupa jalan lingkungan cor beton, masjid, sumur bor, dan akses jalan.
Pembangunan rumah itu dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih.
Dalam program ini, Kementerian PUPR dan Pemkot Prabumulih juga bekerja sama dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Beberapa BUMN dan perusahaan yang terlibat di antara lain PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT Bank Syariah Indonesia (BSI), PT Bank Tabungan Negara (BTN) Persero, dan PT Mowilex Indonesia.
Dalam program ini, sebanyak 100 unit rumah inti tumbuh tahan gempa (RITTA) dibangun di atas lahan seluas 2 hektare (ha) dengan teknologi rumah instan sederhana sehat (RISHA).
Setiap unit rumah dibangun dengan tipe 18 pada tanah seluas 7x10 meter, sehingga dapat dikembangkan menjadi tipe 36 meter persegi.
RITTA akan diberikan secara gratis kepada penerima bantuan, sedangkan tanahnya dihibahkan ke penerima bantuan oleh Pemkot Prabumulih.
Program ini juga menjadi pilot project kolaborasi pemerintah dan pihak swasta. Program ini direncanakan bakal dilaksanakan di provinsi lain di Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengungkap dugaan kenapa sejumlah menteri yang mulai jengah dengan sepak terjang Jokowi dalam mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak jadi atau belum mundur sampai dengan saat ini.
Ia menduga itu semua terjadi karena ada pihak dari Jokowi yang 'menyandera' mereka dengan kasus hukum.
Menurut Faisal, para menteri itu belum juga mundur karena ada tim Jokowi yang mendekati para menteri itu. Tim kemudian mengancam mereka kalau mau mundur kasus hukum akan diungkap atau dilanjutkan aparat.
"Sejumlah menteri yang ada naga-naga (bau-baunya) mundur, didatangi oleh tim, 'nih, sudah selesai nih kasus hukumnya'. Inilah politik jahat Jokowi, menyandera," ucap Faisal.
Faisal sebelumnya mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.
Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi alasan.
Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.
Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.
Atas masalah itu, Faisal menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Sri Mulyani dan Basuki Basuki Hadimuljono.
Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Karena itulah, ia mengajak masyarakat untuk membujuk Sri Mulyani mundur.
"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal.
Faisal pun mengatakan keadaan sekarang seolah menjadi momentum yang tepat untuk para menteri mundur.
[Gambas:Video CNN]
"Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto)," sambungnya.
Namun, Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu itu. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.
"Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih," kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).
Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah isu 15 orang menteri siap mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo jelang Pemilu 2024. Dia memastikan kondisi kabinet pemerintahan baik-baik saja. Menurut Moeldoko, hal itu tampak dari suasana rapat-rapat di Istana.
Lihat Juga :Perusahaan Anak Tommy Soeharto Guyur Rp1,2 T Bangun Lapangan Golf |
"Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happy saja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh," kata Moeldoko melalui keterangan video, Jumat (19/1).
Moeldoko menyampaikan bahwa tidak tampak pengaruh pilpres dalam kabinet Jokowi. Semua menteri bekerja dengan senang hati dan kompak.
Dia justru mempertanyakan klaim ekonom Faisal Basri soal 15 menteri siap mundur dari kabinet. Moeldoko menduga pernyataan itu sengaja digulirkan untuk mengganggu pemerintah.
"Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya," ujar Moeldoko.
(mrh/agt)Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah isu dirinya mau mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Basuki menegaskan akan tetap loyal ke Jokowi sampai akhir masa pemerintahan kabinetnya berakhir.
"Alah itu sudah lewat, besok sudah nyoblos. Saya kan kerja terus. Perintahnya kan begitu," ujar Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/2).
Basuki juga membantah ada arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait mundur dari kabinet. Ia mengaku belum bertemu dengan Mega sejak akhir Januari.
Isu Basuki mundur sebelumnya berhembus setelah ekonom senior Faisal Basri mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.
Hal itu tak lepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi masalah.
Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurutnya, di bawah pemerintahan Jokowi, utang Indonesia sudah tembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.
Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.
[Gambas:Video CNN]
Atas masalah itu, Faisal menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Sri Mulyani dan Basuki Basuki Hadimuljono.
Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Karena itulah, ia mengajak masyarakat untuk membujuk Sri Mulyani mundur.
"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal.
Lihat Juga :Menteri Basuki Akhirnya Bersuara soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi |
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan sebanyak 500 ribu ton beras impor sudah masuk ke Indonesia per Februari 2024. Jumlah tersebut merupakan sisa impor dari alokasi tahun lalu.
Tahun ini, sambungnya, kuota impor awalnya diputuskan sebanyak 2 juta ton. Kemudian kuota tambahan 1,6 juta ton.
"Kalau ada penambahan 1,6 juta ton itu kita pikirnya nanti. Kita hanya memastikan bahwa teman-teman Bulog sudah siap daripada nanti belum ada kuotanya dan kemudian nanti rapat-rapat lagi kelamaan. Ini sudah disiapkan. Pak presiden dan kementerian semua maunya cepat," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang, Rabu (28/2).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan dari kuota impor 2 juta ton tahun ini, sebanyak 500 ribu ton ditargetkan masuk Maret mendatang sebelum panen raya. Beras itu berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan.
Febby mengatakan beras impor digunakan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,2 juta ton, penyaluran bantuan pangan, dan intervensi harga melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Namun, beras impor tidak akan langsung masuk seluruhnya melainkan juga melihat pasokan dalam negeri.
"Jadi enggak ujug-ujug3,6 juta ton dimasukkan semua. Kita juga tetap menyerap (produksi dalam negeri)," katanya.
Febby menjelaskan Bulog menyerap produksi dalam negeri dengan dua skema, yakni public service obligation(PSO) atau penugasan dan komersial. Dengan skema PSO, Bulog dalam melakukan penyerapan dibatasi oleh harga pembelian pemerintah (HPP).
Adapun HPP saat ini untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp5.500 per kg, GKP di tingkat penggilingan Rp5.100, gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp6.200 per kg, dan GKG di gudang Bulog Rp6.300 per kg.
"Kalau PSO kita enggak bisa menyerap dengan HPP Rp5.000, maka kita serap untuk komersial. Kalau untuk komersial bisa beli di Rp7.600," katanya.
"Intinya kita punya dua corebisnis, yang kalau PSO-nya enggak masuk HPP, ya komersial," katanya.
Ia mengatakan beras yang diserap dengan skema PSO digunakan untuk beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Sementara, beras komersial dikemas dengan berbagai merek dan dijual di ritel modern.
[Gambas:Video CNN]
Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengungkap dugaan kenapa sejumlah menteri yang mulai jengah dengan sepak terjang Jokowi dalam mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak jadi atau belum mundur sampai dengan saat ini.
Ia menduga itu semua terjadi karena ada pihak dari Jokowi yang 'menyandera' mereka dengan kasus hukum.
Menurut Faisal, para menteri itu belum juga mundur karena ada tim Jokowi yang mendekati para menteri itu. Tim kemudian mengancam mereka kalau mau mundur kasus hukum akan diungkap atau dilanjutkan aparat.
"Sejumlah menteri yang ada naga-naga (bau-baunya) mundur, didatangi oleh tim, 'nih, sudah selesai nih kasus hukumnya'. Inilah politik jahat Jokowi, menyandera," ucap Faisal.
Faisal sebelumnya mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.
Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi alasan.
Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.
Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.
Atas masalah itu, Faisal menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Sri Mulyani dan Basuki Basuki Hadimuljono.
Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Karena itulah, ia mengajak masyarakat untuk membujuk Sri Mulyani mundur.
"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal.
Faisal pun mengatakan keadaan sekarang seolah menjadi momentum yang tepat untuk para menteri mundur.
[Gambas:Video CNN]
"Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto)," sambungnya.
Namun, Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu itu. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.
"Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih," kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).
Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah isu 15 orang menteri siap mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo jelang Pemilu 2024. Dia memastikan kondisi kabinet pemerintahan baik-baik saja. Menurut Moeldoko, hal itu tampak dari suasana rapat-rapat di Istana.
Lihat Juga :Perusahaan Anak Tommy Soeharto Guyur Rp1,2 T Bangun Lapangan Golf |
"Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happy saja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh," kata Moeldoko melalui keterangan video, Jumat (19/1).
Moeldoko menyampaikan bahwa tidak tampak pengaruh pilpres dalam kabinet Jokowi. Semua menteri bekerja dengan senang hati dan kompak.
Dia justru mempertanyakan klaim ekonom Faisal Basri soal 15 menteri siap mundur dari kabinet. Moeldoko menduga pernyataan itu sengaja digulirkan untuk mengganggu pemerintah.
"Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya," ujar Moeldoko.
(mrh/agt)《cari angka ekor jitu》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,mantul138Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cari angka ekor jitu》bab terbaru。