mudah 4d slot

Panggil para pahlawan

Airlangga: Pembangunan Giant Sea Wall Butuh Rp600******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebut pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea walldi utara Pulau Jawa membutuhkan anggaran Rp700 triliun.

Airlangga mengatakan kebijakan itu sudah berjalan dan masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Dia menyebut pemerintah akan menggandeng swasta untuk membangun tanggul itu.

"Estimasi biaya mungkin bisa Rp600 sampai Rp700 tergantung berapa besar karena itu studinya kita sedang siapkan. Kita bicara triliun," kata Airlangga di Bandung, Jumat (19/1).

Dia menyebut banyak investor yang tertarik dengan proyek ini. Namun, ia belum mau membeberkan siapa investor-investor yang dimaksud.

"Dananya investor banyak yang mau masuk," ujarnya.

Airlangga mengatakan kebijakan ini penting untuk melindungi masyarakat. Dia berkata masyarakat di utara Pulau Jawa terancam banjir rob seiring perubahan iklim.

"Kita akan melihat di pesisir utara dampak ke masyarakat dan dampak kepada kawasan ekonomi yang ada di sana karena kawasan ekonomi kita sebagian besar di utara dan ini bisa terancam oleh rob," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan giant sea wall diperlukan untuk mencegah rob di Jakarta dan daerah-daerah di utara Pulau Jawa.

Lihat Juga : PUPR Ungkap Proyek Giant Sea Wall Prabowo-Airlangga Dibahas Sejak 2016

Proyek itu kembali menjadi sorotan setelah calon presiden Prabowo Subianto membahasnya dalam seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Dia menyindir komitmen politisi membangun tanggul raksasa di utara Jawa. Prabowo mengatakan proyek ini penting untuk melindungi masyarakat, tetapi tak diminati politisi karena butuh waktu 40 tahun.

"Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," ucap Prabowo di seminar itu.

Mengkolonisasi Pesawat Alien

Amazon Lagi******

Amazon.com (AMZN.O) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawan di divisi Buy with Prime. Meski tidak ada rincian terkait jumlah pekerja yang terdampak namun jumlahnya diperkirakan di bawah 5 persen dari total pekerja.

Berdasarkan Reuters, Jumat (19/1), divisi Buy with Prime padahal baru diluncurkan pada 2022 lalu di mana divisi tersebut memberikan layanan untuk pengecer dan layanan melalui jaringan logistiknya.

Meski melakukan PHK, perusahaan memastikan divisi tersebut tetap menjadi prioritas utama. Kendati, tidak disebutkan berapa jumlah karyawan di divisi tersebut sebelum atau sesudah PHK.

Di sisi lain, sumber Reuters di Amazon yang tak mau disebutkan namanya mengatakan setidaknya ada 30 orang yang terkena PHK tersebut.

Sebelumnya, Amazon juga telah memberhentikan ratusan karyawan di divisi lainnya seperti operasi streaming dan studionya, Twitch dan divisi buku audio, Audible.

Awal pekan ini, Google milik Alphabet (GOOGL.O) juga mengumumkan bahwa telah memberhentikan ratusan karyawan di tim penjualan iklannya.

[Gambas:Video CNN]

Panggil Gadis Manka

Pengusaha Pantang Mundur Gugat Pemerintah Buntut Utang Minyak Goreng******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan tetap meneruskan gugatan terhadap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang hingga kini belum melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan para peritel tak akan mundur untuk memperjuangkan haknya.

"Aprindo memastikan akan meneruskan gugatan, memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Sudah pasti, tidak akan mundur, tidak akan menyerah, tidak akan takut, tidak akan khawatir sama siapa pun," ujar Roy dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

"Karena ini berbicara mengenai kewajiban yang harus kita penuhi sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Perdagangan. Kewajiban sudah kita penuhi, tetapi hak belum kita dapatkan," lanjut Roy.

"Kami sudah dizalimi, kami melakukan dengan tulus ikhlas tetapi tidak dimengerti, tidak diselesaikan. Bukan masalah tidak bisa, tidak mampu, tapi (pemerintah) sudah tidak ada niat untuk menyelesaikan," sambungnya.

Adapun, pihaknya tengah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Ia mengaku proses pengajuan cenderung lambat karena pihaknya perlu memastikan agarlegal standing-nya terpenuhi.

Roy menjelaskan perjanjian dengan pemerintah kala itu tak langsung ke ritel, tapi ke produsen, sehingga peritel dan produsen yang terdampak masalah rafaksi bersama-sama menggugat pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kepastian untuk menggugat pemerintah secara bersama-sama baru diterima Aprindo pada November 2023 silam. Maka itu, lanjut Roy, pihak-pihak yang terdampak persoalan ini sudah lengkap dan siap berlanjut ke meja hijau.

"Gugatan hukum prosesnya berjalan terus, sampai kita menemukan kelengkapan pihak, yaitu adanya distributor dan produsen yang memiliki perjanjian dengan pemerintah, sehingga BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang berjanji untuk membayarkan kepada produsen, dan setelah dibayarkan ke produsen baru membayarkan ke ritel. Sehingga sekarang tidak kurang pihak, tapi cukup pihak untuk maju," jelas dia.

Lebih lanjut, Roy mengatakan pihaknya juga sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal masalah ini. Namun, kata dia, sampai saat ini pihaknya belum kunjung mendapatkan respons, padahal surat sudah dikirim hingga empat kali.

"Kami menghargai bahwa kesibukan dan waktu yang belum tersedia, tapi sebagai keprihatinan dan kegalauan, kami menilai sekarang terjadi ketidakadilan," ujar dia.

"Adapun isi suratnya kepada Presiden Jokowi yang terhormat, untuk meminta audiensi dan minta arahan untuk penyelesaian rafaksi migor sebagai kepala pemerintah," sambung Roy.

Roy mengatakan bahwa surat terbuka itu menjadi bagian dan harapan pengusaha ritel agar pihaknya didengarkan, dan dicarikan jalan keluar atas masalah rafaksi.

Pasalnya, persis pada Jumat, 19 Januari 2022 permasalahan utang rafaksi minyak goreng sudah molor hingga dua tahun lamanya.

"Besok persis dua tahun rafaksi tidak dibayar. Kita mulainya 19 Januari 2022," ucapnya.

Polemik utang pemerintah terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi) pada hari ini, Jumat (19/1) sudah memasuki tahun kedua.

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

Kabar terakhir, Kemendag berencana untuk menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas masalah tersebut. Namun kedua kementerian tak kunjung menggelar pertemuan yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

Faun

Andhi Pramono akui pakai rekening petugas kebersihan untuk transaksi******

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kutipan Pemberontak

Menhub Catat 2,3 Juta Kendaraan Keluar dari Jakarta Saat Libur Nataru******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimencatat jumlah kendaraan golongan I yang meninggalkanJakartamencapai 2.321.919 Nataru 19 Desember 2023-4 Januari 2024.

Adapun kendaraan golongan I itu mencakup sedan, jip, pick up/truk kecil, dan bus. Budi mengatakan angka itu naik 10,9 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara, jumlah kendaraan golongan I yang masuk Jakarta mencapai 2.304.732. Angka ini naik 11,1 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Budi juga mengatakan angka kecelakaan semasa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 kemarin menurun. Menurutnya, hal itu tak lepas dari pengaturan lalu lintas dan penyediaan fasilitas mudik gratis.

Tercatat angka kecelakaan pada Nataru lalu mencapai 3.412 kejadian. Angka itu turun 12 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 3.865 kejadian.

Budi pun mengungkapkan total jumlah masyarakat yang ikut program mudik gratis Kemenhub mencapai 8.371 orang pada Nataru lalu.

Sementara, jumlah sepeda motor yang terangkut pada mudik gratis motor mencapai 294 unit.

Berkaca dari keberhasilan program mudik gratis tersebut, Budi pun mengimbau pihak lain seperti korporasi juga membuat program serupa pada masa mudik Lebaran mendatang.

"Ini jadi catatan bagi kami bahwa nanti kalau mudik Lebaran, kami mengimbau tidak hanya dari Kementerian yang melakukan itu, tapi juga pada operator dan para korporasi juga memberikan fasilitas mudik, minimal pada karyawannya," ucap Budi.

[Gambas:Video CNN]

Zhanye Panjang

Kemenkop Panggil 12 Bank 'Akali' KUR, Sanksi di Tangan Airlangga******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) memanggil 12 lembaga penyalur yang diduga 'mengakali' penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan ini adalah tindak lanjut dari survei mereka kepada 1.047 debitur di 23 provinsi. Kemenkop UKM menemukan masih ada lembaga penyalur yang meminta agunan untuk kredit maksimal Rp100 juta yang seharusnya bebas jaminan.

Yulius menyebut pelanggaran soal penarikan agunan itu ditemukan pada 9 dari 12 penyalur. Rinciannya, 3 Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), 5 Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan 1 lembaga keuangan lain.

"Sanksinya, dalam KUR ini kan masyarakat minjam suku bunganya 6 persen. Nah, suku bunga di pasar 18 persen, dikurangi 6 persen berarti 12 persen itu kita subsidi dari pemerintah. Sanksinya itu bagi bank yang melakukan (mengakali KUR) akan kita cabut subsidinya. Itu kita sampaikan ke Komite Kebijakan yang dipimpin Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto)," imbuh Yulius.

Yulius menjelaskan pihaknya sudah menindaklanjuti soal temuan dari hasil survei Kemenkop UKM. Ia menyebut timnya juga telah berdiskusi 12 lembaga penyalur tersebut.

Berdasarkan klarifikasi dari para lembaga penyalur, sejumlah kredit yang ditarik agunan ditetapkan sebelum 2023. Dengan kata lain, jaminan diambil sebelum aturan soal batas maksimal kredit tanpa agunan sebesar Rp100 juta.

"Perbankan laporkan ternyata ada beberapa yang (kredit) 2018 dan itu memang belum di-state (ditetapkan) sampai dengan Rp100 juta tidak gunakan agunan tambahan, karena masih ikuti aturan lama," jelasnya.

"Kebanyakan dari yang kita temukan itu tetap meminta agunan tambahan karena dinamika perubahan. Dulu KUR Mikro Rp25 juta, naik Rp50 juta, lalu Rp100 juta. Jadi, terdapat akad-akad lama dan jadi yang dari sisi aturan memang boleh di mana batas Rp100 juta itu 2023," tutup Yulius.

Pada Desember 2023 lalu, Kemenkop UKM mencatat dari 894 debitur KUR mikro dan super mikro, ada pelanggaran berupa pengenaan agunan 16,1 persen alias 144 orang. Padahal, KUR dengan maksimal Rp100 juta tidak boleh dikenakan jaminan, sesuai Permenko Nomor 1 Tahun 2023.

[Gambas:Video CNN]