erek erek mimpi mancing

Desainer Impian

1000 mimpi 2d

Sepekan, rekonstruksi rumah korban bencana******

Jakarta (ANTARA) - Berikut rangkuman pelbagai berita peristiwa humaniora sepekan terakhir di Indonesia, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) buka pendaftaran rekonstruksi rumah terdampak bencana alam, hingga Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang menyempurnakan rukun saat Shalat Jumat di Selandia Baru.

 

1) BNPB buka pendaftaran rekonstruksi rumah terdampak bencana alam

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membuka pendaftaran pengajuan rekonstruksi - rehabilitasi kerusakan rumah milik korban dan fasilitas lainnya yang terdampak bencana alam. Para korban terdampak bencana alam bisa mengajukan upaya rekonstruksi kerusakan yang dialami tersebut secara daring melalui sistem aplikasi atau laman http://www.eproposal.rr.bnpb.go.id/.

 

2) Indonesia gelar side events di Paris perkuat ekosistem film

Indonesia menggelar serangkaian side events (acara sampingan) di Kantor Pusat UNESCO Paris, Prancis, untuk memperkenalkan dan memperluas pengaruh budaya Indonesia di dunia. Duta Besar Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar mengatakan melalui side eventini diharapkan dapat memperlihatkan secara singkat perjalanan ruang eksplorasi dan persimpangan dinamis antara kreativitas, keragaman, dan kebebasan ekspresi budaya dalam konteks Indonesia.

 

3) Presiden: Kasus perundungan jangan ditutupi demi nama baik sekolah

Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa kasus perundungan yang terjadi di sekolah jangan ditutup-tutupi demi nama baik sekolah, melainkan diselesaikan.
Sebagai kepala negara ia menegaskan kasus perundungan tidak boleh terjadi lagi dan dibiarkan berlarut, sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk belajar, bertanya, berkreasi, bermain, dan bersosialisasi.

 

4) Dua bayi di Banda Aceh lahir di tahun kabisat 29 Februari 2024

Dua bayi di Banda Aceh Lahir pada tahun kabisat yakni pada tanggal 29 Februari yang muncul hanya empat tahun sekali. Kedua bayi tersebut masing-masing lahir di Rumah Sakit Az-Zahra dan di Klinik Bersalin Bungong Seulanga, Kamis (29/2).

 

5) Wapres Ma’ruf sempurnakan rukun saat Shalat Jumat di Selandia Baru

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memutuskan untuk menyempurnakan ibadah shalat nya di Masjid Ponsonby, Auckland, Selandia Baru, Jumat (1/2) siang, setelah sang imam Shalat Jumat dianggap tidak memenuhi ketentuan rukun shalat.



 

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Pahlawan yang berbeda

situs game slot terbaik

Pj Gubernur Banten raih penghargaan program bangun jalan mantap******

Serang (ANTARA) - Pejabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meraih Ekbispar Award 2024 kategori Perencanaan Pembangunan Instansi/Lembaga Terbaik melalui program Bangun Jalan Mantap untuk Rakyat (Bajamantra), pada Jumat (1/3) malam. “Pengakuan ini bukanlah suatu tujuan. Ini adalah efek dari kita menyiapkan langkah kerja Pemerintah, mengimplementasikan dan melakukan pelayanan masyarakat," katanya di Serang, Banten, Sabtu. Al mengatakan Infrastruktur jalan jembatan serta berbagai sarana prasarana lainnya pendidikan dan kesehatan, itu kata kunci dalam rangka membangun pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan dalam tata ekonomi, kata Al Muktabar, memiliki nilai tambah. Semakin besar nilai tambah yang didapatkan berarti makin efektif. Semakin terencana dengan baik dari infrastruktur yang disiapkan. “Infrastruktur ini kita siapkan dalam rangka jangka panjang untuk menjawab dinamisasi dari proses pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, kita tata kelolakan dalam dua kelompok besar pembangunan fisik dan pembangunan mental harus sejalan antara fisik dan mental,” katanya. Dikatakan, menuju Indonesia Emas 2045 adalah sumber data yang disiapkan sekarang baik infrastruktur maupun sumber daya manusia. “Untuk Provinsi Banten, kita punya sumber daya yang komplit untuk menuju ke sana. Kita punya sumber daya manusia yang cukup," katanya. Menurutnya infrastruktur akan menjadi dasar dari berbagai tata kehidupan. Dengan infrastruktur yang kuat, sarana pendidikan yang baik, sarana kesehatan dan berbagai pendukung lainnya, mempunyai relevansi yang kuat dengan penanganan stunting. "Kemandiriannya dalam menyelesaikan masalah stunting peran individu bisa berjalan dengan baik. Ditopang oleh peran infrastruktur yang baik," katanya.*

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Sejarah perjuangan Lu Mingfei di ruang dewa utama

slot mania 89

Penumpang Bandara Sisingamangaraja XII meningkat jelang F1 Powerboat******

Pergerakan pesawat pada 25 Februari-1 Maret 2024 mencapai 52 penerbangan atau 8-9 penerbangan/hari.

Jakarta (ANTARA) - PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II mencatat jumlah penumpang pesawat di Bandara Raja Sisingamangaraja XII Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara mencapai sekitar 7.430 penumpang atau rata-rata 1.238 penumpang/hari, mengalami peningkatan jelang gelaran F1 Powerboat di Balige, Danau Toba.

Jumlah penumpang 7.430 orang itu tercatat pada periode 25 Februari-1 Maret 2024 atau menjelang bergulirnya gelaran F1 Powerboat di Balige, Danau Toba pada 2-3 Maret 2024.

Direktur Operasi AP II Agus Haryadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (2/3), mengatakan F1 Powerboat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Danau Toba.

"Sekitar seminggu menjelang F1 Powerboat, penerbangan semakin ramai di Bandara Raja Sisingamangaraja XII. Persiapan sudah dilakukan dengan baik, sehingga operasional penerbangan dan pelayanan di bandara dapat terjaga di tengah tingginya lalu lintas penerbangan," kata Agus.

Agus mengatakan pengalaman berwisata diberikan oleh Bandara Raja Sisingamangaraja XII sedari wisatawan mendarat.

"Sejak tiba di bandara, para wisatawan dapat menjumpai kesenian khas Batak seperti ornamen seni Gorga. Replika Rumah Bolon yang merupakan Rumah Adat Batak juga ditampilkan di bandara, pertunjukanlive musik khas batak di area holding penungguan bagasi serta juga Patung Raja Batak," ujarnya lagi.

Menurut dia, penyelenggaraan F1 Powerboat menjadi momentum tepat dalam memperkenalkan dan mempromosikan kebudayaan setempat.

"Sejalan dengan itu, AP II menjadikan Bandara Raja Sisingamangaraja XII sebagai etalase budaya. Kami berharap ini dapat turut mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Sumatera Utara," tuturnya.

Executive General Manager Bandara Raja Sisingamangaraja XII Ardon Marbun mengatakan pergerakan pesawat pada 25 Februari-1 Maret 2024 mencapai 52 penerbangan atau 8-9 penerbangan/hari.

"Lalu lintas penerbangan cukup ramai karena adanya eventF1 Powerboat. Dari 52 penerbangan, mayoritas dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 36 penerbangan," ujar Ardon pula.

Ia pun memastikan seluruh fasilitas operasi dan pelayanan bandara dapat optimal dalam melayani para penumpang pesawat di tengah ramainya penerbangan.

"Kami juga berterima kasih kepada seluruh stakeholderbandara yang sudah turut serta menyukseskan prosesi penyambutan seluruh delegasi dan tamu VIP yang melalui Bandara Sisingamangaraja XII serta seluruh penumpang pesawat yang turut mendukung pelayanan di bandara," ujarnya.

Adapun, total delegasi F1 Powerboat yang hadir sebanyak 165 orang berasal dari 23 negara.
Baca juga: AP II: Fasilitas Bandara Sisingamangaraja XII siap jelang F1 Powerboat
Baca juga: Bandara Raja Sisingamangaraja XII berbenah sambut F1Powerboat 2024

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jaringan Perdagangan Dimensi Super

pola slot olympus maxwin 2023

BMKG: Seluruh wilayah Sulut berpotensi cuaca ekstrem******

Manado (ANTARA) -
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berpotensi cuaca ekstrem beberapa hari ke depan.

"BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem hingga 5 Maret 2024," kata Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado Ben A Molle di Manado, Sabtu.

Baca juga: BMKG: Waspada potensi cuaca ekstrem di NTT pada 4-8 Maret

Dia meminta warga agar mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.

""Waspadai potensi banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang manakala beraktivitas di saat cuaca ekstrem," ujarnya.

Potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada tanggal 3 Maret berpeluang terjadi di wilayah Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara.

Baca juga: BMKG: Waspada potensi cuaca ekstrem di Banten pada 2-3 Maret

Kemudian Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Sementara pada tanggal 4-5 Maret diperkirakan cuaca ekstrem berpotensi di seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

Baca juga: BMKG: Sebagian besar wilayah RI berisiko diguyur hujan sedang-lebat

BMKG selalu memutakhirkan informasi peringatan dini cuaca ekstrem dan bisa diakses masyarakat maupun pemangku kepentingan.
 

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

ahli super

erek erek 2d 39

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Pedang Peri dan Berita Aneh

promo token listrik tokopedia

Bangka Tengah gencarkan program padat karya atasi kemiskinan ekstrem******

Koba, Babel, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggencarkan pelaksanaan program padat karya untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

"Program padat karya ini melibatkan masyarakat secara langsung, pelatihan keterampilan, bantuan kredit usaha rakyat, dan bantuan peningkatan usaha," kata Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman di Koba, Sabtu.

Bupati mengatakan hal itu menyikapi angka kemiskinan berdasarkan data BPS pada 2023 tercatat sebesar 5,29 persen atau meningkat jika dibandingkan data pada 2022 sebesar 4,86 persen.

"Kita juga mengutamakan bantuan untuk kelompok desil 1-4 dan terus memantau dan mengevaluasi bantuan yang disalurkan kepada warga untuk memastikan tepat sasaran," ujarnya.

Baca juga: Pemkab se-Babel terbitkan aturan kriteria kemiskinan ekstrem

Bupati menjelaskan desil merupakan kelompok persepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga dan desil memiliki empat tingkat yang berbeda.

Desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10 persen dan merupakan kelompok dengan tingkat paling rendah kesejahteraannya dihitung secara nasional.

Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11-20 persen dihitung secara nasional, desil 3 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 21-30 persen dihitung secara nasional, dan desil 4 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 31-40 persen dihitung secara nasional.

Baca juga: Banten prioritaskan penanganan kemiskinan ekstrem

Pemkab Bangka Tengah terus meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat di desil 1-4 melalui berbagai program, termasuk menyalurkan bantuan sembako.

"Kita berharap langkah ini dapat menurunkan angka kemiskinan," ujarnya.

Pemkab Bangka Tengah juga berupaya menekan harga beberapa kebutuhan pokok yang terus naik, terutama beras dan beberapa komoditas lainnya.

Baca juga: Pemkot Bengkulu fokus turunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem

"Menjelang Ramadhan memang harga bahan pokok cenderung naik dan ini perlu kita antisipasi untuk memperkuat ketahanan pangan dan menekan inflasi," ujarnya.

Pewarta: Ahmadi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024