koko4d

Satu kehidupan

togel result

Dua peristiwa kebakaran terjadi di Jakarta Timur******

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta mencatat selama 2023 telah terjadi sebanyak 2.286 peristiwa kebakaran di wilayah DKI Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Dua peristiwa kebakaran terjadi pada wilayah di DKI Jakarta pada Sabtu (3/2) malam dan Minggu dini hari, berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.

Berdasarkan informasi yang diunggah BPBD DKI Jakarta melalui akun X/Twitter @BPBDJakarta yang dipantau di Jakarta Minggu pagi menyebutkan, kebakaran terjadi di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dan Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Pertama, kebakaran rumah tinggal di Jalan Pramuka Bakti 1 Nomor 05 RT-12/RW-09, Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman terjadi pada Sabtu (3/2) pukul 23.45 WIB, dengan penanganan 10 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dibantu oleh BPBD, PLN, PMI, AGD, Dishub, Satpol PP, Tagana, Polsek, dan Koramil.

Kedua, kebakaran ruko di Komplek PIK Penggilang Nomor 6 RT- 6/RW-10 Keluarahan Penggilingan, Kecamatan Cakung terjadi pada Minggu pukul 01.50 WIB dengan penanganan 15 unit mobil damkar dibantu oleh BPBD, PLN, PMI, AGD, Dishub, Satpol PP, Tagana, Polsek, dan Koramil.

Sebelumnya, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta mencatat selama 2023 telah terjadi sebanyak 2.286 peristiwa kebakaran di wilayah DKI Jakarta.

Jakarta  Timur menjadi wilayah dengan frekuensi kebakaran tertinggi, yaitu sebanyak 594 kejadian, diikuti Jakarta Selatan 573 kejadian, Jakarta Barat 484 kejadian, Jakarta Utara 379 kejadian, dan Jakarta Pusat 256 kejadian.

Adapun rincian objek yang terbakar, yaitu bangunan perumahan sebanyak 637 kejadian, instalasi luar gedung 480 kejadian, sampah 267 kejadian, tumbuhan 215 kejadian, kendaraan 118 kejadian, lapak 40 kejadian, bangunan industri 32 kejadian, dan lainnya 156 kejadian.

Terdapat beberapa faktor dugaan penyebab terjadinya kebakaran di 2023, yakni listrik 1.216 kejadian, membakar sampah 337 kejadian, gas 205 kejadian, rokok 130 kejadian, lilin satu kejadian, dan lainnya 397 kejadian.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Quanqingshanhe

abjad 2d

BPBD pastikan banjir di Jakarta Selatan sudah surut******

Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memastikan bahwa banjir yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan (Jaksel) akibat guyuran hujan di daerah tersebut, telah surut.

"Untuk saat ini semua sudah kering," kata Komandan Peleton Tim Reaksi Cepat (BPBD) Jakarta Selatan Muhammad Nur saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan banjir sempat terjadi di beberapa titik Jakarta Selatan, seperti di Jalan Ciledug Raya, Kelurahan, Cipulir, Jalan Teuku Nyak Arief Kelurahan Grogol, Kecamatan Kebayoran Lama, Jalan Sultan Hasanudin Terminal Blok M, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru.

Kemudian lanjut Nur, banjir juga terjadi di Pancoran Barat II, Kelurahan/Kecamatan Pancoran dan di Tegal Parang Selatan, Kelurahan Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Baca juga: Tersisa dua RT di DKI Jakarta yang banjir akibat hujan deras

Menurut dia, banjir di beberapa jalan itu dari 30 sampai 80 sentimeter (cm), namun dalam kurun waktu tiga jam air itu surut sekitar jam 17.55 WIB.

"Untuk yang paling tinggi mencapai 80 sentimeter. Sekarang sudah surut semua," katanya.

BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi banjir di setiap wilayah dan mengoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan air dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat.

Banjir ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat. Lalu, BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi banjir.

Baca juga: Hujan deras, banjir terjadi di lima RT DKI Jakarta

Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112 yakni layanan gratis dan beroperasi selama 24 jam.

 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Kegilaan Perkotaan

sopi88

Mahfud ceritakan pertemuan dengan Presiden Jokowi tak ada ketegangan******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md menceritakan pertemuan dirinya dengan Presiden RI Joko Widodo saat menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan menteri di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.

"Saya dengan Pak Jokowi tadi bergurau aja, sangat cair dan penuh persaudaraan gitu. Ndak ada ketegangan apa pun itu," kata Mahfud saat ditemui awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Mahfud mengatakan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi yang berlangsung selama 10 menit itu banyak diisi dengan gurauan.

Saat menyerahkan surat pengunduran diri, Mahfud menilai pembicaraan substansi surat itu selesai dalam waktu yang singkat, dan lebih banyak bergurau dengan Presiden.

Calon wakil presiden nomor urut tiga itu juga mengungkapkan bahwa pembicaraan dilakukan dengan penuh kekeluargaan, bahkan keduanya bicara dari hati ke hati.

Mahfud mengaku bahwa ia dengan Presiden Jokowi saling bercerita ketika dirinya diangkat sebagai Menko Polhukam pada Oktober 2019.

Presiden Jokowi pun menyebut Mahfud Md sebagai Menko Polhukam yang menjabat paling lama di kabinetnya selama dua periode ini.

Menurut Presiden, kata Mahfud, Menko Polhukam sebelum-sebelumnya yakni Tedjo Edhy Purdijatno menjabat tidak sampai satu tahun.

Menko Polhukam selanjutnya Luhut Binsar Panjaitan hanya menjabat setahun empat bulan, lalu Wiranto menjabat sekitar tiga tahun enam bulan, sedangkan dirinya menjabat selama sekitar empat tahun enam bulan.

Namun karena situasi politik yang berkembang di tengah Pemilihan Presiden 2024, ia merasa harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

"Saya hampir empat tahun setengah. Hanya karena perkembangan politik, saya memang harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada hal yang lain," kata Mahfud.
Baca juga: Presiden sebut Mahfud Menko Polhukam terlama menjabat di kabinetnya
Baca juga: Mahfud temui Presiden di Istana untuk serahkan surat pengunduran diri
Baca juga: Usman Hamid: Keputusan Mahfud mundur sangat patut dihormati
​​​​​​​Baca juga: PDIP: Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi jadi keputusan bijak

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

pulau beluga

cicilan 3 bulan kredivo

Erick Thohir pastikan mundurnya Ahok tidak pengaruhi kerja Pertamina******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, memastikan mundurnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari kursi Komisaris Utama PT Pertamina tidak akan menghambat kerja perusahaan minyak negara tersebut.

"Saya percaya kinerja Pertamina itu baik karena direksi komisaris dan karyawan bersatu untuk menjadikan Pertamina lebih baik lagi, ini bukan kerja individu bukan karena kerja tim di tempat saya," kata Erick saat ditemui di kedua Prabowo di Jalan Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu.

Baca juga: Ahok: Saya akan fokus kampanye di Jakarta

Menurut dia, mundurnya Ahok yang disinyalir karena pilihan politik merupakan bagian dari kebebasan demokrasi.

Ia pun tidak mempersoalkan hal tersebut lantaran semua orang berhak memiliki pilihan untuk tetap mengabdi ataupun mundur dari jabatan di BUMN.

Tidak hanya Ahok, dia pun mencontohkan beberapa tokoh yang akhirnya memilih mundur dari kursi petinggi di perusahaan BUMN lantaran pilihan politik. "Ada juga komisaris BSI, Arief Rosyid, mundur ya pilihan. bukan salah dan benar tapi ini era demokrasi yang harus kita hargai," kata dia.

Baca juga: Erick Thohir hormati keputusan Ahok mundur dari Pertamina

Erick sendiri tidak mengikuti jejak anak buahnya untuk mundur dari jabatan Menteri BUMN. Dia lebih memilih menunaikan tugasnya hingga akhir. "Kalau saya loyal kepada pak Jokowi saya kerja keras sampai saya selesai" kata dia.

Untuk diketahui mundurnya beberapa nama besar dari jabatan di pemerintahan tidak hanya dialami di internal BUMN melainkan jajaran kabinet.

Yang terakhir, calon wakil presiden, Mahfud MD, mengundurkan diri dari kusir menteri koordinator bidang politik, hukum dan HAM.

Baca juga: Pertamina benarkan Ahok ajukan surat pengunduran diri

KPU telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Kaisar Hongmeng

cara agar bisa menghasilkan uang sendiri

Pesawat Smart Air tergelincir saat mendarat di Bandara Aminggaru******

Jayapura (ANTARA) - Kepala Kepolisian Resor Puncak Komisaris Polisi I Nyoman Punia mengungkapkan pesawat Smart Air mengalami kecelakaan saat mendarat di Bandara Aminggaru, Distrik Erogama, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Senin pagi.

"Memang benar pesawat jenis Caravan dengan nomor penerbangan PK-SJN dari Timika dan membawa 12 penumpang tergelincir keluar bandara karena rem blong," kata Kapolres dihubungi ANTARA dari Jayapura.

Ia menjelaskan kecelakaan terjadi saat pesawat hendak menuju apron atau tempat parkir, namun tiba-tiba rem blong sehingga secara spontan pilot membelokkan pesawat ke kiri dan keluar dari jalur landasan serta menabrak pagar bandara.

"Beruntung tidak ada korban dalam insiden tersebut," tambahnya.

Pesawat yang dikemudikan pilot Ilman dan kopilot Ilham itu membawa 12 penumpang, yakni dr. Yofri, Erina Murib, Denius, Iptu I Putu Dhyana, AKP Yulius Harikatang, Obet Kafiota, Irince, Melince, Weta, Kior, Melinus Tabuni dan Julinus.

Kepala Unit Pengelola Bandara Udara Aminggaru Oktovianus Sawaki secara terpisah membenarkan insiden kecelakaan yang dialami pesawat Smart Air, namun tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

"Kecelakaan itu tidak berdampak pada operasional di Bandara Aminggaru, " kata Kepalanya.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Cermin iblis serba bisa

rtp 77dragon

KPK periksa Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Usai diperiksa KPK, Arief menyebutkan sekitar 10 pertanyaan soal kaitan antara Bapanas dan Kementerian Pertanian.

"Enggak ada setoran uang karena 'kan institusi terpisah, anggarannya juga terpisah. Kegiatannya juga berbeda, tugasnya juga beda," kata Arief di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Arief menegaskan bahwa tidak ada setoran uang dari Bapanas ke SYL.

Ia menerangkan bahwa Bapanas dahulunya adalah bagian dari Kementerian Pertanian. Namun, saat ini Bapanas telah menjadi sebuah lembaga yang terpisah dari Kementan.

"Dahulu memang pernah jadi eselon I-nya Kementan, tetapi pada saat saya bergabung memang sudah institusi terpisah. Saya jelaskan bahwa saya dilantik oleh Presiden pada tanggal 21 Februari 2022 dan bertanggung jawab kepada Pak Presiden," ujarnya.

Arief menjelaskan kerja sama Bapanas dan Kementan hanya pada saat melakukan penghitungan data komoditas.

"Kecuali pada saat kami memberikan neraca komoditas, kami menghitung sama-sama. Akan tetapi, tidak ada hubungan antara Bapanas dan Kementan dalam struktur, ya, karena sudah terpisah," tuturnya.

Ia juga menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada pemanggilan pertama oleh KPK adalah karena surat pemanggilan terhadap dirinya dialamatkan ke Biro Hukum Kementerian Pertanian, bukan langsung ke Bapanas sehingga akhirnya dilakukan penjadwalan ulang oleh penyidik KPK.

Baca juga: KPK panggil Kepala Badan Pangan Nasional terkait kasus SYL
Baca juga: KPK sita rumah mewah SYL di Jakarta Selatan

Sebelumnya, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024