adirabet

Meng Hailan Ye Chengjun

KSPI Bantah Klaim Pengusaha soal PHK: Jangan Ngomong Sembarangan******

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membantah klaim pengusaha yang menyebut ratusan ribu buruh di-PHK.

Presiden KSPI Said Iqbal mengaku tak ada PHK besar-besaran di berbagai sektor, khususnya sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, bahkan otomotif.

"Kalau otomotif bohong itu, jangan ngomong sembarangan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), otomotif ada PHK? Nggak ada! Sudah jangan main main politricks ya, kelicikan dalam berpolitik, jadi nggak ada PHK," kata Said dalam konferensi pers daring, Kamis (29/12).

"Bisa saja PHK-nya 3 tahun lalu, baru diambil sekarang, bisa juga 2 tahun lalu, katanya jumlah 900 ribu orang, jangan picik dalam menyajikan data, data itu harus disajikan sempurna, tanpa nilai," ucap Said.

Ia mengaku penurunan di sektor tekstil memang terjadi. Namun, penurunan itu terjadi di pasar Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan sebagian Australia saja. Sementara, untuk pasar Asia, Afrika, dan Amerika Latin masih dinilai tumbuh dengan pembukaan sejumlah outlet baru.

"Memang ada pengurangan order di AS, Eropa, dan sebagian Australia, saya ngerti lah. Nggak usah main-main data gitu. Tapi penurunan order itu pun, tidak merugikan pengusaha, mereka itu untungnya per pieces," paparnya.

Said melakukan simulasi perhitungan keuntungan pengusaha tekstil dan alas kaki. Semisal, pengusaha biasa mendapat 1.000 pieces permintaan dan mendapat keuntungan US juta, maka keuntungan yang didapat per piece adalah US.000. Sehingga, meskipun permintaan pesanan yang didapat menurun menjadi 800 pieces, persentase keuntungan US.000 per buah.

"Ya berbagai lah, jangan serakah mau untung terus. Nggak ada PHK, nggak ada anggota kami di-PHK. Jangan bluffing, sebelumnya ngomong 45 ribu (buruh) tekstil (di-PHK), sepatu 17.500, eh sekarang tiba-tiba ngomong 990 ribu," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Elang Arad

200 Turis China Datangi Bali Meski Covid di Negeri Tirai Bambu Naik******

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali Anggiat Napitupulu mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerapkan pengetatan kedatangan bagi wisatawan asal Chinameskipun covid di Negeri Tirai Bambu tersebut tengah melonjak. 

Pihaknya menunggu kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait pengetatan kedatangan tersebut.

"Untuk wisatawan China yang masuk ke Indonesia khususnya ke Bali, kita belum ada treatmentkhusus. Jadi, kita masih perlakuan sama seperti wisatawan mancanegara negara lainnya. Hanya saja sampai sekarang memang penerbangan langsung dari China ke Bali belum ada," kata dia, saat dihubungi Kamis (29/12) malam.

Ia juga menyebutkan wisatawan China yang datang ke Bali mencapai 100 sampai 200 orang per bulan. Mereka biasanya datang ke Bali melewati Singapura lalu ke Bandara Soekarno Hatta. Kemudian mereka menggunakan penerbangan domestik menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Atau, kalau tidak melewati Jakarta katanya, wisatawan China itu biasanya langsung dari Singapura ke Bali.

"Wisatawan China ke Bali ada mungkin via Jakarta. Jadi memantaunya kedatangannya di Bandara Soekarno Hatta. Itu juga satu atau dua penerbangannya. Karena di negaranya masih ketat sekali," ujarnya.

Kasus covid di China terus melonjak beberapa waktu belakangan ini setelah pemerintah Negeri Tirai Bambu tersebut melonggarkan kebijakan nol covid mereka.

Akibat lonjakan itu, obat flu dan demam yang sebelumnya dilarang dibeli di China, ludes sehingga membuat stok jadi kosong. Tak hanya itu, antrean juga mengular di klinik kesehatan dan unit gawat darurat. Jenazah juga tak ketinggalan 'antre' untuk dikremasi.

Meski meningkat, pemerintah China tak mau lagi melaporkan perkembangan harian angka kasus infeksi Covid-19 di sana. Tak hanya itu, sejumlah warga China yang sempat terkekang selama kebijakan nol covid malah balas dendam dengan berpelesiran termasuk ke luar negeri.

Demi mengantisipasi penularan covid dari warga China, sejumlah negara seperti Jepang hingga Amerika Serikat (AS) memperketat aturan mereka bagi para wisatawan China.

Mereka mewajibkan wisatawan China melakukan tes covid-19 dan hasilnya negatif sebelum masuk ke negara-negara tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Istri Cantik CEO dari Surga

Pengusaha Bantah Perppu Cipta Kerja Hapus Aturan Libur 2 Hari Sepekan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) membantah hilangnya aturan dua hariliburdalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Ketua Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Apindo Anton J. Supit mengatakan ketentuan libur dua hari dalam sepekan tetap ada di Perppu. Pengusaha pun masih akan menggunakan aturan yang lama.

"Tidak menghilangkan, artinya itu tetap seperti biasa. Artinya, kita memilih lima atau enam hari," ujar Anton saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (2/1).

"Kalau lima hari (kerja), ya 7 jam sehari kali 5, hari keenamnya kerja 5 jam. Kalau memilih 5 hari, ya dua hari libur itu otomatis. Artinya kalau kita memilih 5 hari dan kita minta masuk di hari keenam, ya perhitungannya lembur," ungkapnya.

Anton kembali menegaskan tak akan ada perubahan terkait peraturan dua hari libur itu.

"Menurut saya itu lupa ditegaskan, tapi kan kalau baca secara baik-baik artinya begitu, kalau memilih 5 hari, ya 2 hari libur," tegasnya.

Di Perppu, Presiden Jokowi menghapus aturan libur pekerja dua hari dalam seminggu.

Penghapusan itu tertuang dalam Perppu Cipta Kerja yang baru saja diterbitkan 30 Desember 2021 lalu. Aturan terkait hak libur pekerja diatur dalam pasal 79 yang berbunyi, "waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi;"

Pertama, istirahat antara jam kerja yang jumlahnya paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Kedua, istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam seminggu.

Aturan ini bertolak belakang dengan kebijakan libur pekerja yang tertuang dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan.

Pasalnya, dalam aturan itu, pekerja masih diberikan waktu istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Penukaran Poin Super

Penyebab Pesawat Jetstar Putar Balik dan Gagal Mendarat di Bali******

Pesawat Jetstar JQ35 dari Melbourne, Australia, gagal mendarat di Denpasar, Bali, Selasa (27/12). Miskomunikasi menjadi dalang pesawat ini gagal mendarat dan berujung putar balik.

Setelah gagal mendarat, pesawat Boeing 787 itu sempat berputar-putar di udara sebelum akhirnya memutuskan putar balik menuju Melbourne.

Manajer Perencanaan Evaluasi dan Operasi AirNav Bandara I Gusti Ngurah Rai Partoyo menjelaskan tidak ada penolakan mendarat untuk pesawat Jetstar JQ35.

"Tidak ada (penolakan). Jetstar itu, dia masih di wilayah udaranya Australia dari (Melbourne) dia berangkat ke Bali, cuma alasan operasional katanya, jadi dia kembali ke bandara asal," kata Partoyo saat dihubungi, Kamis (29/12).

Partoyo mengatakan pihak maskapai Jetstar tidak merinci alasan operasional apa yang dimaksud. Ia menduga masalah terjadi di pesawat atau ada cuaca ekstrem di Australia.

Meski begitu, ia menegaskan tidak ada penolakan mendarat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai. Pesawat Jetstar tersebut kembali ke bandara asal murni karena alasan operasional maskapai.

Mengutip News.com,Jetstar JQ35 dijadwalkan berangkat dari Bandara Melbourne ke Denpasar dan tiba pukul 01.25 waktu Indonesia. Namun, pesawat delay 5 jam sebelum akhirnya berangkat sekitar pukul 23.00 waktu setempat.

Pesawat sudah hampir tiba di pinggiran Australia sebelum kemudian kembali lagi ke Melbourne setelah sempat berputar-putar di angkasa.

Berdasarkan cuplikan FlightRadar24, pesawat Boeing 787 itu putar balik di langit sebelum menuju arah Victoria. Para penumpang pun menumpahkan kekesalannya di media sosial karena terpaksa mengudara selama 12 jam.

"Saya sangat lelah secara fisik dan mental. Saya hampir tidak bisa marah. Saya menyerah," kata seorang penumpang.

"Syukurlah pilot dan awak kabin sangat baik. Saya merasa kasihan pada mereka karena mereka juga tak tahu apa-apa," tambahnya.

Juru bicara Jetstar juga sudah buka suara setelah muncul spekulasi mengenai alasan pesawat ditolak masuk ke Bali. Dia mengatakan terjadi miskomunikasi internal yang membuat pesawat terpaksa putar balik.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pulau Gurun

Erick Gandeng KPK Telusuri 65 Persen Dana Pensiun BUMN Bermasalah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal memeriksa 65 persen dana pensiun BUMN yang berada dalam kondisi bermasalah. Menurutnya, saat ini hanya 35 persen dana pensiun berada dalam kondisi sehat.

Erick mengaku akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses 'bersih-bersih' ini.

"Minggu depan saya bersama Ketua KPK (Firli Bahuri) akan bertemu, dengan seluruh BUMN untuk berbicara. Hati-hati, karena kita akan investigasi audit. Karena data saya, 35 persen (dana pensiun) sehat 65 persen ada masalah," kata Erick di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (2/1).

"Jangan kita Asabri, Jiwasraya (dijagain), eh yang ini lupa. Mumpung ada waktu," ucapnya.

Meski demikian, Erick enggan memaparkan secara detail persoalan dana pensiun yang memprihatinkan ini. Menurutnya, proses due diligenceatau investigasi masih berlanjut hingga akhir Januari.

"Detailnya seperti apa saya nggak mau buka dulu, karena due diligence baru selesai akhir Januari, tapi indikasi awal sudah ada," katanya.

Erick mengaku akan melibatkan KPK untuk menimbulkan efek jera kepada para direksi atau BUMN yang diperiksa.

"Jangan sampai nanti cuma pindah buku doang, perusahaan BUMN-nya sehat, dipindahbukukan asetnya dijual. Jadi kita ingin perbaiki," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pengumuman terakhir China Entertainment

Rincian Besaran Pesangon Korban PHK di Perppu Cipta Kerja******

Besaranpesangonyang diterima karyawan yang diputus hubungan kerjanya atau di-PHK diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Para korban PHK bisa menerima pesangon bergantung masa kerjanya, dengan maksimal pesangon 9 kali upah. Ketentuan besaran pesangon yang diterima karyawan tersebut diatur dalam Pasal 156 Perppu Cipta Kerja.

"Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima," bunyi Pasal 156 ayat (1) Perppu itu.

Namun, bagi pekerja yang masa kerjanya delapan tahun atau lebih hanya mentok mengantongi pesangon 9 kali upah.

Secara rinci, besaran pesangon dimuat dalam Pasal 156 ayat (2), yakni sebagai berikut:

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;

f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Selain pesangon, Perppu juga mengatur soal pemberian uang penghargaan masa kerja bagi karyawan korban PHK.

Dalam ayat (3) Pasal 156 besaran uang masa kerja diberikan sebagai berikut:

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;

d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.

Lihat Juga : Program Kartu Prakerja Lanjut di 2023, Skema Pelatihan Diubah

Karyawan yang diputus hubungan kerjanya juga berhak menerima yang penggantian hak, sebagaimana diatur Pasal 156 ayat (4), yakni:

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja;

c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Cipta Kerja pada Jumat (30/12) lalu. Pemerintah berdalih penerbitan Perppu demi menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim perppu ini sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 38/PUU7/2009. Menurutnya, Perppu ini telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa.

[Gambas:Video CNN]