rtp vbcash88

Penginapan Youyaoqi

21 Komoditas Jadi Prioritas Hilirisasi, Target Investasi Rp8.234 T******

Pemerintah menetapkan delapan sektor yang menjadi prioritas dalam peta jalan hilirisasiinvestasi strategis Indonesia 2023-2035. Target investasinya mencapai US5,3 miliar atau sekitar Rp8.234 triliun (asumsi kurs Rp15.100 per dolar AS).

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan delapan sektor prioritas itu terbagi menjadi 21 komoditas, di antaranya mineral batu bara, minyak gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, kehutanan.

"Total investasinya yang kalau kita bisa capai itu sebesar US5,3 miliar. Ini angka yang tidak sedikit, tapi ini salah satu syarat untuk negara kita bisa lepas dari negara berkembang menjadi negara maju," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/1).

Bahlil menambahkan hilirisasi di Indonesia tidak hanya akan berfokus pada nikel. Namun, nikel disebut menjadi contoh nyata hasil hilirisasi, di mana ekspor nikel naik dari US,3 miliar pada 2017-2018 menjadi US,9 miliar pada 2020-2021.

"Kami tidak ingin berakhir di nikel karena sumber daya alam kita banyak. Maka kita breakdown (21 komoditas) dengan peluang-peluang investasi yang ada," ujar Bahlil.

Di sisi lain, Bahlil mengatakan banyak negara maju tidak ingin negara berkembang seperti Indonesia melakukan hilirisasi dengan pelarangan ekspor bahan baku. Namun ia mengatakan Indonesia harus optimis dan tidak ragu karena investasi asing sudah banyak masuk ke Indonesia.

"Bahwa ada yang setuju enggak setuju, itu urusan mereka. Kita ini, pemerintah, bukan memuaskan semua orang global. Bahwa ada yang setuju enggak setuju, biasa saja," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa laki-laki yang galak tidak memahami cinta

Luhut, Mimpi BBM Sawit di 2045 dan Ancaman 'Mematikan' Bagi Petani******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan punya ambisi; Indonesia bisa setop impor bahan bakar fosil dan beralih ke BBM sawit di 2045.

Ia yakin ambisi itu bisa tercapai. Dan bahkan keyakinannya menyatakan minyak sawit RI bakal digunakan untuk pangan dan BBM.

"Kami sedang riset soal minyak kelapa sawit, karena kami percaya pada 2045 bisa produksi sekitar 100 juta ton minyak sawit. 30 persennya akan diarahkan untuk pangan dan sisa 70 persennya kami bisa lakukan riset dan bikin etanol. Jadi tidak perlu mengimpor minyak fosil pada saat itu," kata Luhut, Selasa (17/1) waktu setempat.

'Menteri serba bisa' itu menyebut pengembangan bahan bakar alternatif menjadi satu dari lima pilar ekonomi hijau yang tengah digenjot Indonesia.

Kemudian, empat pilar lainnya adalah dekarbonisasi sektor kelistrikan, transportasi rendah karbon yang salah satunya berupa adopsi kendaraan listrik, industri hijau, serta carbon sinksyang meliputi carbon capturedan carbon offset market.

Menanggapi ambisi Luhut, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mempertanyakan dasar perhitungan tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikan Luhut baru sebatas keinginan di masa depan.

"Saya tidak tahu asumsi yang dipakai Pak Luhut. Dengan kondisi sekarang di mana produksi mencapai 46 juta ton sampai 48 juta ton, meningkatkan produksi 100 juta ton berisiko menaikkan deforestasi," ujar Fabby kepada CNNIndonesia.com, Kamis (19/1).

Fabby mengutip sebuah kajian dari Institut Lingkungan Stockholm (Stockholm Environment Institute/SEI) yang menemukan bahwa setiap kenaikan 1.000 ton crude palm oil(CPO) bisa menaikkan risiko deforestasi atau kerusakan hutan sebesar 3,24 hektare.

Selain itu, ia skeptis soal permintaan CPO di masa mendatang. Fabby mempertanyakan apakah memang ada permintaan 100 juta ton minyak sawit di 2045 atau bahkan 2050, terlebih untuk penggunaan bahan bakar jika melihat perkembangan teknologi kendaraan sekarang.

Fabby menekankan tidak paham dengan asumsi perhitungan Luhut, meski menilai sang Menko Marinves tampaknya mengantongi data-data yang membuat pede target itu bisa tercapai. Namun, ia mengingatkan sederet faktor yang harus dipertimbangkan pemerintah.

Ia menyinggung soal bagaimana ketersediaan lahan untuk menggenjot produksi minyak sawit sebesar itu, dampak pada deforestasi, hingga permintaan CPO untuk bahan pangan, oleochemical, dan bahan bakar, serta faktor-faktor lain.

"Menurut saya, yang perlu dilakukan adalah tidak saja menetapkan target, tapi mempertimbangkan faktor-faktor yang membatasi pencapaian target itu dan dampak sosial, lingkungan, ekonomi dari pencapaian target tersebut," tegasnya.

Bicara soal dampak lingkungan hingga ekonomi, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat wacana ini sarat akan peluang deforestasi.

Yusuf menilai beberapa kalangan mengatakan pembukaan lahan sawit merupakan salah satu bentuk dari deforestasi. Kendati, ia menganggap tuduhan tersebut bisa diperdebatkan.

"Namun, saya pikir pemerintah dan juga pelaku usaha masih bisa menggunakan lahan sawit yang sudah ada tanpa harus membuka lahan baru sehingga ini bisa sedikit meminimalisir tuduhan deforestasi yang selama ini memang ditujukan ke sektor kelapa sawit," saran Yusuf.

Sementara itu, Yusuf menilai dari sisi ekonomi rencana kebijakan pemerintah ini harus dijalankan berbarengan dengan kolaborasi antara pengusaha dan petani sawit. Terlebih, sektor perkebunan menjadi salah satu yang didorong produk hilirisasinya dalam beberapa tahun mendatang.

Dengan asumsi terjadi kolaborasi antara pengusaha besar dan petani sawit, Yusuf menilai pembuatan BBM sawit bakal menguntungkan kedua belah pihak. Tidak hanya digunakan untuk pembuatan etanol sebagai campuran solar, tetapi juga pemrosesan produk turunan lainnya.

Namun, ia menyinggung soal harga CPO yang cenderung fluktuatif. Ketika ada gejolak harga komoditas, harga CPO bakal meningkat. Yusuf mewanti-wanti adanya aksi cari cuan dari para pengusaha.

"Ketika (harga CPO) meningkat, berdasarkan pengalaman, para pelaku usaha tentu akan mempunyai kecenderungan untuk mengekspor produksi mereka dibandingkan dengan menjual di dalam negeri karena harganya lebih menguntungkan," ungkap Yusuf.

Selain itu, Yusuf menilai kebijakan CPO kerap kali berubah dan berada pada rentang waktu yang pendek. Ia menilai akan banyak faktor yang bisa mengubah suatu kebijakan untuk rentang waktu yang lebih panjang, termasuk perubahan kepemimpinan pemerintahan.

Petani sawit pun terbelah dengan bola liar yang disampaikan Luhut. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengatakan target 100 juta ton minyak sawit adalah target realistis. Tapi, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai rencana Luhut tidak masuk akal.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung menilai rencana ini bisa menyetarakan petani sawit dengan korporasi. Dengan catatan, produktivitas tinggi harus didukung harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang melejit tajam serta diserap efisien untuk sektor pangan dan energi.

"Katakan saja luas (perkebunan) sawit Indonesia di 2045 tetap sama dengan tahun ini 16,38 juta hektare dan luas tanaman menghasilkan (TM) 70 persen, maka 100 juta ton itu mudah tercapai," ujar Gulat.

Namun, Gulat mensyaratkan rata-rata produksi TBS per bulan adalah 3 ton dan rendemen TBS sebesar 24 persen hingga 26 persen. Catatan tersebut masih perlu didukung capaian target program peremajaan sawit rakyat (PSR) minimal 70-80 persen dalam lima tahun ke depan.

Gulat juga menegaskan soal pentingnya strategi intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas 2-3 kali lipat tanpa harus menambah luas lahan. Menurutnya, roh intensifikasi terlaksana melalui program PSR yang digalakkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Jika kita bersepakat dengan strategi intensifikasi dan menerapkan good agricultural practices (GAP), maka interaksi industri hulu-hilir sawit dari 3 dimensi, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan akan semakin terjaga," katanya.

Di lain sisi, Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto mengatakan target produksi 100 juta ton minyak sawit per tahun bisa terwujud dengan asumsi produktivitas CPO 6 ton per hektare. Sedangkan saat ini luas kebun sawit RI 16,8 juta hektare dengan rata-rata produktivitas CPO 2,5 ton per hektare.

Jika produktivitas tetap tidak berubah pada 2045, maka harus ada penambahan sekitar 20 juta hektare lahan sawit untuk memenuhi target yang disampaikan Luhut Binsar Panjaitan.

"Akan ada lahan baru, tapi Luhut bilang mau menaikkan produktivitas sampai 8-10 ton per hektare, entah caranya gimana ini yah. Hampir mayoritas perusahaan tidak akan bisa penuhi ini, apalagi kalau lahan replanting dan kelas tanah yang berbeda-beda. Tidak masuk akal," kritik Darto.

Darto menilai akan banyak tantangan memenuhi ambisi tersebut. Ia menyoroti standar keberlanjutan perkebunan sawit RI yang masih sangat minim serta tidak kompatibel dengan permintaan pasar global. Bahkan, banyak konflik sosial dengan masyarakat adat hingga konflik perusahaan dengan petani.

Ia menuntut pemerintah menyiapkan roadmap serius jika ingin mewujudkan rencana tersebut. Darto skeptis dengan target 100 juta ton yang dipatok Luhut dan mempertanyakan bagaimana kondisi pasar di masa mendatang.

"Kalau tidak ada pasar, 100 juta ton itu sama halnya membunuh petani sawit karena over produksi. CPO melimpah, tapi tanpa pembeli atau terserap akhirnya buah sawit petani tidak ada lagi yang beli. Akhirnya petani tergerus kemiskinan permanen," jelasnya.

Ancaman Merusak Visi Indonesia Emas 2045

Klan Badai

DPR Singgung Kekuatan Oligarki dalam Kasus Meikarta******

Anggota Komisi VIDPRAndre Rosiade menyinggung soal dugaan kekuatan oligarki dalam kasus ApartemenMeikarta di mana konsumen tak kunjung menerima unit sejak 2019.

"Kita melihat ada kekuatan oligarki yang sewenang-wenang. Harusnya bapak (konsumen) sudah menerima (unit) tahun 2019 sekarang sudah 2023, jadi sudah delay4 tahun," ujar Andre dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Rabu (18/1).

Andre juga menyinggung PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek yang menjanjikan unit diserahkan pada 2027. Andre pun menuding kasus Meikarta ini sebagai penzaliman oleh oligarki.

Ke depan, Komisi VI DPR mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk melindungi konsumen Meikarta dan mengawal penyelesaian hak konsumen dengan stake holderterkait, khususnya untuk membatalkan putusan yudikatif atas PKPU.

Komisi VI DPR juga akan segera mengundang pihak Meikarta untuk membahas kasus tersebut.

"Komisi VI DPR RI mengusulkan rapat gabungan Komisi VI, Komisi VII dan Komisi IX bersama mitranya untuk menyelesaikan masalah korban penipuan Apartemen Meikarta untuk melawan kezaliman oligarki," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, Konsumen Apartemen Meikarta mengatakan tidak lagi menginginkan huniannya diserahkan. Mereka memilih pengembalian uang (refund) yang sudah mereka serahkan secara cash kepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek, maupun secara kredit kepada bank.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana.

Aep menjelaskan konsumen yang membeli apartemen Meikarta baik secara cash maupun kredit tak kunjung menerima unit yang awalnya dijanjikan pada 2018-2020 lalu. Sampai saat ini hunian tersebut masih mangkrak dan sebagian masih berbentuk tanah.

Sejak gagal terima unit, Aep mengatakan konsumen sudah berusaha meminta penjelasan kepada PT MSU, namun tidak ada penyelesaian yang jelas. Aep menyebut selama ini konsumen hanya dipertemukan dengan sales Meikarta, sedangkan manajemen perusahaan tidak pernah menemui konsumen.

"Kami terus secara persuasif mendatangi pihak Meikarta, tapi tetap dihadapkan dengan salesnya. Kebetulan manajemen nya tidak mau turun. Dengan kata-kata 'kami komitmen akan terus melanjutkan pembangunan'. Seperti itu terus, tetap tidak ada kepastian penyelesaian unitnya," ujar Aep.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Corporate Communication Lippo Karawaci Paulus, tetapi yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Lima Benua dan Bangsa

FTX Mengaku Kemalingan Rp6,26 T Akibat Peretasan******

Platformkripto yang kini bangkrut FTX menyatakan aset US5 juta atau Rp6,26 triliun (Kurs Rp15.095 per dolar AS) telah dicuri melalui sebuah peretasan.

Pengakuan itu mereka sampaikan dalam sebuah laporan ke kreditor FTX pada Selasa (17/1) kemarin. Mengutip Reuters, Rabu (18/1), dalam pengakuan itu, FTX menyatakan peretasan dilakukan di dua tempat.

Pertama, sebesar US3 juta dilakukan di bursa internasional FTX. Sementara itu kedua, US juta sisanya diretas di bursa AS. Peretasan terjadi sejak FTV melayangkan permohonan kebangkrutan. 

Aset kripto yang dipulihkan hingga saat ini termasuk US5 juta di Solana, US9 juta dalam token FTT milik FTX dan US8 juta dalam bitcoin. Nilai aset kripto itu berdasarkan harga 11 November 2022. 

Tapi klaim mereka, peretasan itu kembali memberikan pukulan telak kepada FTX.

FTX sekarang ini sedang terbelit masalah. Pendiri FTX Sam Bankman-Fried dituduh mencuri dana nasabah triliunan rupiah demi membayar utang yang ditimbulkan oleh hedge fund yang berfokus spada crypto, Alameda Research.

Karena tuduhan itu, ia kini diadili oleh pengadilan.

Namun, tuduhan itu dibantah oleh Bankman-Fried. Ia mengaku tidak bersalah atas tuduhan penipuan yang dialamatkan kepadanya.

Bankman-Fried mengklaim FTX memiliki dana lebih dari cukup uang untuk membayar dana nasabahnya. Menurut klaimnya, ia hanya memiliki tanggungan utang antara US1 juta dan US7 juta.

Namun, hingga saat ini utang itu belum bisa dia bayar. Bankman-Fried mengaku belum memiliki akses ke catatan FTX sejak mengundurkan diri sebagai CEO pada November 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Jueji

Genjot Pasar Saudi, Zulhas Dorong Eksportir Bisa Penuhi Standar******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanmengatakan pihaknya tengah mempersiapkan pelaku usaha eksporuntuk memenuhi permintaan pasar Arab Saudi. Persiapan itu dilakukan dengan memperhatikan standar, kualitas, kuantitas, permodalan, keberlanjutan, dan keterampilan.

Zulhas, sapaan akrabnya, yakin produk ekspor RI yang berkualitas dapat terus meningkat di pasar Arab Saudi. Ini seiring dengan upaya Indonesia yang sedang mempersiapkan diri sebagai pusat perdagangan produk halal dunia pada 2024 mendatang.

"Saya berharap para pengusaha Indonesia dan pengusaha Arab Saudi dapat terus bekerja sama meningkatkan hubungan bisnis dan perdagangan antara Indonesia dan Arab Saudi. Kuncinya adalah komunikasi, komunikasi, dan komunikasi yang lebih intens," kata Zulhas melalui keterangan resmi, Senin (23/1).

"Sebagai menteri perdagangan, saya diberi tugas oleh Presiden RI Joko Widodo untuk meningkatkan ekspor nonmigas khususnya ke negara mitra dagang strategis seperti Arab Saudi," imbuh Zulhas.

Berdasarkan catatannya, pada periode Januari-Oktober 2022, kinerja ekspor nonmigas Indonesia-Arab Saudi naik 26,48 persen yang sebesar US,43 miliar. Nilai ini naik dibandingkan periode yang sama 2021 yang sebesar US,92 miliar.

Menurut Zulhas, Arab Saudi merupakan salah satu mitra strategis untuk Indonesia. Khusus untuk produk makanan olahan, Arab Saudi menempati posisi ke-8 sebagai negara tujuan ekspor produk makanan olahan Indonesia antara lain tuna kaleng, mi instan, saus sambal, kecap, serta biskuit dan wafer.

"Saya melihat bahwa perdagangan dari kedua negara dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Berbagai produk yang diperlukan oleh Arab Saudi, seperti alas kaki, pakaian, farmasi, jasa konstruksi, makanan olahan, kertas, plywood, dan produk konsumsi harian lainnya masih dapat ditingkatkan perdagangannya," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Berhenti, biarkan aku pelan-pelan

Amazon Resmi PHK 18 Ribu Karyawan Mulai Rabu Kemarin******

Raksasa e-commerce, Amazon, memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 18 ribu karyawan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Kosta Rika pada Rabu (18/1) kemarin. Saham Amazon tercatat turun 1 persen hari ini, Kamis (19/1).

Dilansir dari Reuters, PHK besar-besaran itu dipublikasikan melalui sebuah memo yang dikirimkan kepada seluruh karyawannya.

Sementara, menurut Undang-undang Ketenagakerjaan AS, perusahaan diwajibkan memberi tahu karyawan yang di-PHK 60 hari sebelum pemutusan kerja.

Ia menjelaskan sebagian besar yang terdampak PHK adalah karyawan dari divisi e-commercedan sumber daya manusia.

Langkah ini menjadikan Amazon sebagai perusahaan terbaru sektor teknologi AS yang memangkas tenaga kerja mereka. PHK massal ini dilakukan sejak tahun lalu untuk memangkas biaya operasional.

Selain itu, PHK dilakukan guna membalikkan ekses era pandemi dan mempersiapkan kondisi ekonomi global yang memburuk.

PHK Amazon ini juga melampaui pemangkasan yang dilakukan perusahaan induk Facebook, Meta. Meta sudah lebih dulu memecat 11 ribu karyawan.

[Gambas:Video CNN]