home slot

Seratus ribu cerita pendek

RUU Perkoperasian, Pinjol 'Ngaku' Koperasi Akan Dipidana 3 Tahun******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan pelaku praktik koperasiyang menyimpang bakal terancam sanksi pidana hingga 3 tahun. Hal itu akan diatur dalam UU Perkoperasian yang baru sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1992.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi mengungkapkan regulasi yang ada saat ini hanya memberi wewenang pihaknya untuk menjatuhkan sanksi administratif, seperti teguran dan pencabutan izin, yang tidak menimbulkan efek jera.

"Terkait dengan praktik-praktik koperasi yang menyimpang, pihak-pihak yang 'memakai' koperasi sebagai jubah bisnis padahal praktiknya rentenir, pinjol ilegal, dan sebagainya, bisa terjadi karena di dalam regulasi tidak ada sanksi pidana," ujar Zabadi dalam Diskusi Santai dengan Redaktur Media di Jakarta pada Rabu (7/12).

Aturan serupa juga sudah diterapkan pada sektor lain seperti perbankan dan asuransi

"Kami tentu tidak ingin mengedepankan sanksi pidana sebagai isu utama, tidak. Tapi, isu utamanya adalah jangan sampai orang yang tidak bertanggung jawab hanya menggunakan koperasi sebagai jubah padahal praktiknya bertentangan dengan prinsip koperasi," terangnya.

Dalam RUU perkoperasian, jelas Zabadi, sanksi denda bagi pelaku praktik koperasi menyimpang diusulkan berkisar Rp1 miliar hingga Rp3 miliar dan sanksi pidana berkisar 1 tahun hingga 3 tahun. Adapun hukuman terberat akan dijatuhkan pada pelaku yang menyalahgunakan nama koperasi.

Bentuk LPS Koperasi

Pada kesempatan yang sama, Zabadi juga mengungkap usul pembentukan lembaga penjaminan simpanan (LPS) bagi koperasi simpan pinjam (KSP) dalam RUU Perkoperasian.

Menurut Zabadi, keberadaan LPS koperasi akan mencerminkan komitmen esensial dari negara untuk melindungi simpanan anggota koperasi dan menempatkan KSP setara dengan lembaga keuangan lain.

Tahun ini saja, sambung Zabadi, sudah terungkap delapan koperasi simpan pinjam (KSP) bermasalah yang menimbulkan kerugian masyarakat karena gagal bayar hingga Rp26 triliun.

Delapan koperasi tersebut terdiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda dan KSP Timur Pratama Indonesia.

Dengan memiliki lembaga penjaminan, simpanan anggota bisa terlindungi. Adapun mekanisme penjaminannya saat ini masih digodok.

"Kami masih akan mematangkan kembali terkait LPS ini," ujarnya.

RUU perkoperasian sendiri merupakan kelanjutan dari putusan MK yang membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Menurut Zabadi, ruu ini bersifat mendesak dan dibutuhkan untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 yang sudah out of datedlantaran sudah berusia 30 tahun.

Ia menargetkan pembahasannya dengan DPR bisa dilakukan awal tahun depan. Pasalnya, meski tidak masuk Prolegnas 2023, ruu ini bersifat kumulatif terbuka alias dapat diajukan berdasarkan kebutuhan.

"Kami harapkan di awal 2023 kami sudah bisa masuk (pembahasan dengan DPR)," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Tianqi

Pemerintah Resmikan Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa di Batam******

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus(KEK) Nongsa di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Peresmian beroperasinya KEK Nongsa ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Ketua Dewan Nasional KEK Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Nomor 4 Tahun 2022.

Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Elen Setiadi mengatakan peresmian KEK Nongsa sudah berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dan dinilai sudah layak beroperasi.

Selain itu, yang lebih penting lagi, yaitu pengelola KEK sudah bisa mengundang investor untuk masuk dan mengembangkan kegiatan yang ada di dalamnya.

Nah, untuk mendukung kesiapan operasinya KEK Nongsa, lanjut Elen, Dewan Nasional KEK dan Kemenko Perekonomian menetapkan salah satu dari pejabat Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai Pelaksana Tugas Administrator di KEK.

"Kenapa ini agak berbeda dengan (KEK) yang lain? Yang lainnya tersendiri, tapi ini dilekatkan ke BP Batam. Karena banyak hal, termasuk perihal lahan yang dalam penguasaan BP Batam, sehingga ada sinkronisasi untuk operasional di lapangan," jelasnya.

Pengembangan KEK Nongsa ditujukan sebagai pusat digital. Salah satunya, yang sudah terealisasi adalah pusat data, di mana saat ini sudah ada tiga investor yang masuk dengan nilai investasi Rp2,6 triliun.

"Dan itu sudah mulai dikembangkan. Sudah ada tiga investor dan tiga pengembangan pusat data, dua dari internasional dan satu dari pemerintah pusat. Pemerintah meletakkan pusat data nasional di sini, jadi nasional punya tiga pusat data. Salah satunya di Nongsa," terang Elen.

"Dan ini sudah diserahterimakan lahannya oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan akan mulai dibangun awal Januari 2023. Sehingga, kami harapkan pusat data nasional akhir 2023 nanti sudah mulai selesai dan dapat beroperasi," lanjutnya.

Kemenko Perekonomian menargetkan pengelola Nongsa dapat menciptakan lapangan kerja dari beroperasinya KEK baru ini. Lapangan yang sudah tersedia saat ini sebanyak 1.600 tenaga kerja yang sudah terserap dalam investasi ini.

[Gambas:Video CNN]

Lin Han Lin Yao

Pemprov DKI Ungkap Sederet Manfaat Tergabung Bersama Jakpreneur******

Program unggulan Pemprov DKI Jakarta, Jakpreneur memastikan masyarakat yang terdaftar menjadi UMKM Jakpreneur akan mendapatkan sejumlah manfaat selama keanggotaannya.

Beberapa manfaat tersebut di antaranya para pelaku UMKM dapat menerima pelatihan, pendampingan, dibantu perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan dan fasilitas permodalan.

"Fasilitas sarana dan prasarana juga disediakan ketika mengikuti program Jakpreneur. Misalnya, perizinan usaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP), kemudahan akses ke permodalan dari perbankan atau lembaga lainnya," sebagaimana dikutip dari laman resmi Jakpreneur , Jakarta Smart City.

Upaya ini diharapkan dapat mencapai perubahan pola pikir kewirausahaan, membantu mencari penyelesaian permasalahan usaha dan membentuk pelaku usaha yang unggul.

Terkait dengan bantuan pemasaran produk, Jakpreneur juga menyediakan akses pemasaran untuk memperluas pangsa pasar peserta Jakpreneur.

Pemasaran produk peserta oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Jakpreneur dilakukan melalui Bazaar di tingkat Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional maupun Internasional.

Selain itu, UMKM Jakarta juga diberikan akses pemasaran Pengadaan Barang/Jasa milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem e-order. Selain itu, Jakpreneur juga berkolaborasi dengan Shopee, Tokopedia, Gojek, Grab untuk membantu pemasaran produk UMKM Jakpreneur melalui market place.

UMKM Jakarta juga diberikan pelatihan terkait pembukuan keuangan yang berkolaborasi dengan organisasi lain seperti, pemanfaatan QRIS Bank Indonesia, pemanfaatan aplikasi pembukuan online seperti SIAPIK, Buku Kas dan lain sebagainya.

Dari pelaporan keuangan baik, peserta Jakpreneur dapat difasilitasi untuk mengakses permodalan ke Perbankan maupun Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. salah satu kolaborator permodalan Jakpreneur yaitu Bank DKI dengan program KUR, Monas Pemula, dan Monas 25.

Tuhan dan Kegelapan

Erick Putuskan Hubungan Bina Karya dari BUMN, Jadi Milik Otorita IKN******

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan PT Bina Karya(Persero), perusahaan konsultan teknik konstruksi, lepas dari statusnya sebagai BUMNkemudian beralih menjadi milik OtoritaIbu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Sudah. Sudah selesai (proses pengalihan). Jadi kan begini, rencana IKN itu salah satunya kan bagaimana mempunyai badan usaha yang bisa mengelola aset-aset secara transparan," tutur Erick di Istana Presiden Jakarta, dilansir Antara, Selasa (6/12).

"Kalau membentuk (perusahaan) baru itu kan di BUMN, masih banyak perusahaan yang memang sudah tidak masuk menjadi 'blue-printnya' BUMN. Nah, salah satunya itu diambil, saya rela. Kan makin bagus, orang mau nutup ratusan (BUMN) kok," lanjut Erick.

Itu berarti, aset Bina Karya pun akan menjadi milik Otorita IKN sepenuhnya. "Pemegang saham bukan di saya, kan asetnya kita sudah lepas semua. Kita hanya memberikan PT-nya dan itu dijadikan tentu cangkang buat kegiatan di IKN," terang Erick.

Sebelumnya, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono menyebut memerlukan badan usaha agar hubungan dengan pengusaha dan calon investor menjadi lebih lincah. Sementara Otorita IKN nantinya akan mengatur dari sisi pemerintahannya.

Untuk memuluskan hal itu, tujuan dan fokus Bina Karya nantinya akan dirumuskan ulang. Salah satu upayanya, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara.

Proses merumuskan ulang tujuan dan fokus Bina Karya, lanjut Bambang, akan dimatangkan dalam waktu 2-3 pekan ke depan, sehingga badan usaha tersebut akan sesuai dengan kebutuhan Otorita IKN.

Adapun, untuk mendekati calon investor, penjajakan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi pada 18 Oktober 2022 lalu.

Dari jajak pasar itu, diharapkan mampu menjaga kepercayaan dan keyakinan pasar, terutama para calon investor yang sudah memberikan Letter of Interest untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

[Gambas:Video CNN]

Pelukis Buku One Piece

Erick Thohir soal Utang Garuda: Turun Signifikan 50 Persen******

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut utangPT Garuda Indonesia(Persero) susut hingga hampir 50 persen setelah upaya restrukturisasi berjalan.

"Garuda, utang menurun signifikan, hampir 50 persen. Kita lihat secara equitypun tadinya minus 53 (persen) sekarang minus 1,5 (persen). Jadi, sudah menurun jauh dari cengkeraman utang," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (5/12).

Erick juga menuturkan maskapai pelat merah itu pada Juni 2022 berhasil mencetak laba bersih sebesar US,8 juta atau setara Rp58 miliar (kurs Rp15.300 per dolar AS).

"Saya rasa akses transportasi kita yang negara kepulauan memang membutuhkan jumlah pesawat yang cukup," jelasnya.

Erick mengungkapkan jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang juga negara kepulauan, Indonesia masih sangat membutuhkan banyak armada udara.

Nah, jika AS memiliki total sekitar 7.500 unit pesawat dengan kondisi ekonomi yang mereka, maka idealnya jumlah total pesawat yang beroperasi di Indonesia, yaitu sekitar 750 unit.

"Hari ini kurang lebih masih 550 unit. Artinya, ada potensi yang memang bagaimana domestik ini harus diprioritaskan," jelasnya.

Erick berharap PMN akan turut mendorong penambahan armada pesawat Garuda, sehingga bisa mendukung layanan transportasi yang semakin meningkat.

"PMN kami lakukan sehingga di tahun depan kita harapkan jumlah pesawatnya terus meningkat, bisa menyeimbangi untuk melayani transportasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh," kata Erick.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan meski Peraturan Pemerintah (PP) soal PMN telah rampung, namun dana PMN diperkirakan cair di minggu ketiga Desember 2022.

"Kemarin kita memang mendanai perbaikan pesawat dengan PPA (PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero)) dan per bulan ini 80 pesawat sudah beroperasi, Garuda plus Citilink, akhir tahun 100 (armada)," imbuh dia.

"Terlambat sedikit, 120 unit nanti beroperasi di kuartal I 2023. Full capacity120 unit. Sehingga nanti diharapkan pada kuartal I nanti benar-benar seluruh armada bisa beroperasi penuh setelah cairnya PMN di Desember," lanjutnya.

Tiko mengungkapkan kemungkinan 2024 nanti baru akan ada penambahan armada Citilink untuk menjangkau wilayah yang lebih terpencil dan sulit. Ia menyebut Garuda akan diposisikan sebagai maskapai super premium.

[Gambas:Video CNN]

Sistem masuk yang tak terkalahkan

Mentan: Masalah Bukan Soal Impor, Tapi Harga Beras******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpomengaku tak mempermasalahkan soal impor beras. Namun, pemerintah sedang berupaya untuk menjaga harganya tetap terjangkau.

"Yang masalah kan bukan impor atau tidak, tapi kenapa harga ini kita sikapi secara bersama. Saya, mendag (menteri perdagangan), dan semua agar menyikapi, mungkin saja kan ini masalah perdagangan yang harus kita selesaikan," ujar Syahrul di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (6/12).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan sudah mengeluarkan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Perum Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah menipis jelang akhir tahun.

Sementara itu, Kementerian Pertanian mencatat data stok beras di penggilingan mencapai 610.632 ton yang tersebar di 24 provinsi. Harganya berkisar Rp9.359 hingga Rp11.700 per kilogram.

"Kan kesepakatan negara, data negara itu ada di BPS dan 'standing crop' kita, data dari satelit juga aman, kemudian laporan dari gubernur dan bupati juga aman. Kalau ada dinamika harga seperti itu, penyikapannya harus bersama," ungkap Syahrul.

Presiden Jokowi, sambung Syahrul juga sudah memerintahkan agar ada faktualisasi data dan bukan hanya melihat data di atas kertas.

"Kenapa harganya mahal? Negara harus ada (untuk) 'membackup' harga, ketersediaan cukup, harga juga terjangkau," tambah Syahrul.

Badan Pangan Nasional (BPS) sendiri sudah menyiapkan beras dari luar negeri sebanyak 200 ribu ton untuk menjadi cadangan.

"Kita siapkan 200 kilo ton di luar negeri, nanti begitu diperlukan waktunya, kita masukkan," kata Kepala BPN Arief Prasetyo Adi.

Arief mengatakan CBP saat ini adalah 514 ribu ton sehingga dengan stok dari luar, jumlah tersebut akan bertambah.

"Pak Presiden perintahnya kita tidak boleh kekurangan, jadi disiapkan saja, kita siapkan cadangan pangan pemerintah Bulog dan kita taruh 200 ribu ton dulu kalau diperlukan akan masuk," ujarnya.

Berdasarkan data BPS, harga beras mengalami inflasi selama lima bulan terakhir. Pada November 2022, rata-rata harga beras mencapai Rp11.877 per kg.

Padahal, sebelumnya, Bulog dan BPN sepakat harga beras yang dapat diserap maksimal Rp10.200 per kg.

[Gambas:Video CNN]