berkah303

jika pinjol ilegal tidak dibayar 837Jutaan kata 353775Orang-orang telah membaca serialisasi

《berkah303》

Gus Ipul: Isu kecurangan selalu muncul dalam setiap pemilihan pemimpin******

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf mengatakan isu kecurangan selalu muncul dalam setiap pemilihan pemimpin, tak terkecuali pemilihan presiden.

“Saya ikut pemilihan langsung sudah berulang kali. Pilgub tiga kali, pemilihan wali kota juga. Isu kecurangan selalu ada, selalu mewarnai proses itu,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya, di Jakarta, Minggu.

Yang jelas, lanjut mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu, aturan sudah cukup jelas mengatur bilamana terjadi kecurangan apa tindakannya, prosesnya, dan bagaimana membuktikannya.

Selain itu, lanjut dia, selama proses pemilihan juga ada pengawasan, baik yang dilakukan oleh Bawaslu maupun pengawas independen.

“Di TPS (tempat pemungutan suara) ada banyak saksi, baik saksi resmi maupun yang di luar itu,” ujarnya.

Ia mengaku masih percaya bahwa semua pihak yang terlibat di dalam proses pemilihan akan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan masing-masing.

Meski demikian, Gus Ipul mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal dan memastikan pemilu berjalan sesuai yang diharapkan.

“Mari kita kawal bersama agar pemilu benar-benar jujur, adil, transparan, dan terbuka,” ujarnya.

Setelah semua proses berjalan, kata Gus Ipul, tentu apa pun hasil pemilu, siapa pun yang menang, harus diterima.

Baca juga: Jaksa Agung ingatkan jajaran berperan aktif sukseskan Pemilu 2024
Baca juga: Gusdurian ajak masyarakat laporkan pelanggaran pemilu di Gardu.net

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

KPU: Wilayah 3T jadi fokus distribusi logistik Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Yulianto Sudrajat mengatakan pemenuhan logistik di wilayah terpencil, terdalam, dan terluar (3T) menjadi fokus utama pendistribusian logistik Pemilu 2024.

"Mengenai distribusi logistik, bahwa mulai tanggal 10, 11, sampai dengan 12 (Februari) hari ini, distribusi logistik bergerak secara simultan, secara signifikan, hampir 99 persen distribusi sudah bergerak," ujar Yulianto di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.

"Dari mulai KPU kabupaten/kota ke kecamatan, bahkan sebagian sudah sampai ke tingkat desa," tambah dia.

Yulianto menjelaskan bahwa KPU sejak awal telah memetakan jalur distribusi logistik untuk daerah 3T yang berjumlah 262 wilayah, mengingat kondisi topografi hingga geografis di Indonesia yang beragam.

"Karena situasi daerahnya yang terluar, tentu kami menginstruksikan jajaran KPU kabupaten/kota agar didahulukan distribusinya," kata Yulianto.

Baca juga: KIP Aceh Selatan distribusikan logistik pemilu ke wilayah 3T

Yulianto mengeklaim per tanggal 11 Februari 2024, distribusi logistik di beberapa daerah sudah bergerak sampai tingkat kecamatan, seperti Kepulauan Talaud, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Miangas.

Begitu juga untuk daerah di Papua, seperti di Distrik Moskona Utara dan Moskona Timur, distribusi logistik pemilu telah sampai.

Yulianto mengakui KPU kekurangan personel dalam mendistribusikan logistik ke wilayah 3T. Oleh karena itu, KPU dibantu aparat TNI, kepolisian, Kementerian Perhubungan, hingga pemerintah daerah dalam melakukan distribusi logistik.

"Maka sejak awal itu pun sudah kami mitigasi dan kami petakan agar KPU kabupaten/kota bersama KPU provinsi sejak awal menjalin kerja sama agar pas distribusinya pada saat ini berjalan dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Polri dan TNI kawal ketat distribusi logistik pemilu ke daerah 3T

Yulianto memastikan distribusi logistik untuk Pemilu 2024 ini bakal terpenuhi pada satu hari sebelum hari pencoblosan, yakni Selasa (13/2).

"Tentu targetnya H-1 besok itu distribusi seluruh logistik harus sudah sampai di TPS," imbuhnya.

KPU RI menetapkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, secara serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada tanggal 14 Februari 2024.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca juga: KPU Halut tunggu kondisi cuaca baik distribusi logistik ke wilayah 3T
Baca juga: Pemkab Wondama sewa helikopter distribusi logistik pemilu ke daerah 3T
Baca juga: KPU Sumut gandeng TNI-Polri distribusi logistik ke wilayah 3T

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Puskepi: Revisi Aturan PLTS Atap jaga tarif listrik terjangkau******

Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai persetujuan Presiden Joko Widodo terkait revisi aturan main penggunaan PLTS Atap merupakan keberpihakan negara dalam menjaga keterjangkauan tarif listrik.

"Persetujuan atas revisi Permen ESDM No 26/2021 tentang PLTS Atap tersebut, lanjutnya, sangat bagus karena telah mengembalikan kedaulatan energi, terutama soal tarif ketenagalistrikan di Tanah Air.

"Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Pengendalian tarif listrik oleh negara tersebut, tambahnya, karena pasal terkait dengan jual-beli (ekspor-impor) kelebihan daya PLTS Atap ke jaringan dan transmisi milik negara telah dihapus.

Dengan tidak adanya klausul jual-beli tersebut, menurut dia, maka negara lebih mudah menentukan tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat.

"Negara akan lebih mudah menentukan tarif karena daya yang dialirkan adalah daya hasil pembangkitan yang dikelola oleh negara tanpa campur tangan swasta," ujarnya.

Sofyano memastikan, negara tidak akan membiarkan tarif listrik menjadi mahal hanya karena campur tangan swasta atau dalam hal ini pengusaha PLTS Atap.

"Di sini negara hadir dan saya nilai berpihak kepada masyarakat kecil. Rata-rata yang mampu memasang PLTS Atap adalah orang dengan golongan ekonomi menengah ke atas," katanya.

Selain itu, katanya, keuangan negara akan terbebani jika aturan tersebut tidak direvisi. Keuangan negara akan tergerus saat harus membeli listrik dari PLTS atap.

Namun dengan adanya revisi yang sudah disetujui presiden, menurut dia, klausul jual beli listrik antara pemilik PLTS atap dengan negara dihapus.

Revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 tahun 2021 mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang Terhubung ke Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum tersebut, tetap memberikan izin bagi masyarakat konsumen Rumah Tangga dan industri untuk menggunakan listrik yang dihasilkan oleh PLTS Atap sesuai dengan syarat yang berlaku.

"Negara tetap membolehkan masyarakat membangun PLTS Atap, namun hanya untuk penggunaan secara pribadi. Tidak untuk diperjualbelikan," katanya.

Kemudahan lain, pengguna PLTS Atap juga masih bisa menikmati listrik dengan menggunakan jaringan listrik milik PLN.

Pada kesempatan itu, Sofyano juga menyatakan Pemerintah perlu cermat terhadap konsep power wheeling yang direncanakan untuk dimasukkan ke dalam rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

Menurut dia penerapan skema ini juga dapat menjadi beban baik bagi masyarakat maupun pemerintah jika dijalankan.

"Terutama untuk penetapan tarif listrik yang harus terjangkau bagi masyarakat. Negara akan susah mengendalikan tarif listrik jika ada power wheeling," katanya.

Baca juga: YLKI: Revisi aturan PLTS Atap merupakan "win-win solution"
Baca juga: IRESS: Revisi PLTS Atap tegaskan pemerintah ciptakan keadilan energi

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：unitogel、ngopi ibetslot、hadir gacor

Terkait：cara dapat uang dari shopee tanpa jualan、logo 88 slot、aplikasi kredit elektronik online、qqgaming、airbet88 gacor live、motor erek erek、pinjol mudah acc 2022、tokopedia cicil、lebih gacor、pusat 88 slot

---

---

bab terbaru：promo slot 100 di awal（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08