petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!
Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Indira Chunda Thita Syahrul
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anak mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Indira Chunda Thita Syahrul, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat ayahnya.
"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Indira Chunda Thita Syahrul," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Meski demikian Ali mengatakan pihaknya belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai apakah yang bersangkutan telah hadir memenuhi panggilan penyidik.
Selain itu penyidik KPK hari ini juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap satu orang pihak swasta yakni Ali Andri.
Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa itu juga belum menyampaikan lebih lanjut soal keterangan apa saja yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.
Untuk diketahui, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.
Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019-2024.
Baca juga: KPK sita rumah mewah SYL di Jakarta Selatan
Baca juga: KPK periksa Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi
Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.
Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.
SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.
Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.
Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.
KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.
Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.
Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.
Baca juga: SYL dicecar enam pertanyaan terkait kasus pemerasan oleh Firli Bahuri
Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
PVMBG ingatkan potensi ancaman Gunung Marapi masih tinggi******Padang (ANTARA) - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengingatkan masyarakat bahwa potensi ancaman Gunung Marapi yang terletak di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat masih tergolong tinggi.
"Aktivitas Gunung Marapi dinilai masih tinggi dengan sejumlah potensi ancaman," kata Kepala PVMBG Hendra Gunawan melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Padang, Sabtu.
Hendra mengatakan apabila pasokan magma dari kedalaman terus berlangsung dan cenderung meningkat, maka erupsi dapat terjadi dengan energi yang lebih besar dengan potensi atau ancaman bahaya dari lontaran material vulkanik.
Tidak hanya itu, lapili atau pasir diperkirakan dapat menjangkau wilayah radius 4,5 kilometer dari pusat erupsi gunung api tersebut (Kawah Verbeek). Sedangkan untuk potensi sebaran abu vulkanik bisa menyebar lebih luas atau lebih jauh tergantung arah serta kecepatan angin.
Material erupsi yang jatuh dan terendapkan di bagian puncak serta lereng Gunung Marapi dapat menjadi lahar saat bercampur air hujan. Oleh karena itu, terdapat potensi bahaya banjir lahar dingin terutama pada lembah/aliran sungai-sungai yang berhulu di bagian puncak Gunung Marapi.
Baca juga: PVMBG sampaikan evaluasi aktivitas Gunung Marapi
Baca juga: Siaga darurat marapi diperpanjang selama satu bulan
Terakhir, hasil evaluasi PVMBG melaporkan terdapat potensi bahaya dari gas-gas vulkanik beracun seperti karbon dioksida atau zat asam arang (CO2), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), dan hidrogen sulfida (H2S) di area kawah/puncak Gunung Marapi.
Terkait hal itu, PVMBG mengeluarkan sejumlah rekomendasi di antaranya masyarakat yang bermukim di sekitar Gunung Marapi, pendaki, pengunjung atau wisatawan agar tidak memasuki atau berkegiatan di dalam wilayah radius 4,5 kilometer dari pusat erupsi (Kawah Verbeek).
Kedua, masyarakat yang bermukim di sekitar lembah, aliran dan bantaran sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Marapi agar selalu mewaspadai potensi atau ancaman bahaya lahar yang dapat terjadi terutama saat musim hujan.
Jika terjadi hujan abu masyarakat diimbau menggunakan masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari gangguan saluran pernapasan, serta perlengkapan lain untuk melindungi mata dan kulit. Selain itu, warga juga diimbau mengamankan sarana air bersih serta membersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang tebal agar tidak roboh.
Baca juga: SAR Padang usulkan pasang alat deteksi dini erupsi Gunung Marapi
BPS: Kenaikan harga beras akibat faktor cuaca dan akses infrastruktur******
karena kurangnya pasokan di beberapa wilayah terutama akibat dari faktor cuaca dan rusaknya beberapa akses jalan
Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan kenaikan harga komoditas pangan termasuk beras terjadi akibat faktor cuaca dan rusaknya beberapa akses infrastruktur.
"Salah satu pendorong kenaikan harga ini antara lain karena kurangnya pasokan di beberapa wilayah terutama akibat dari faktor cuaca dan rusaknya beberapa akses jalan dan hambatan distribusi komoditas pangan," ujar Plt Kepala BPS Amalia A. Widyasanti saat menyampaikan Berita Resmi Statistik di Jakarta, Kamis.
Amalia menjelaskan secara umum kenaikan harga beras terjadi di 28 provinsi, sedangkan harga beras di 10 provinsi lainnya menunjukkan penurunan. Kemudian, seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali Nusra disebut mengalami kenaikan harga beras.
Lebih lanjut, Amalia menyampaikan tingginya harga beras dipengaruhi oleh suplai yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan permintaan yang tinggi.
Salah satu isu yang menyebabkan tingginya harga beras adalah beberapa negara penghasil beras menahan ekspornya sehingga menyebabkan pasar global relatif naik. Sedangkan faktor pendukung dari dalam negeri lantaran produksi beras terhalang oleh El Nino.
Baca juga: BPS: Beras alami inflasi 0,64 persen pada Januari 2024
Baca juga: BPS: Emas dan harga rumah penyumbang utama inflasi Januari 2024
"Kalau di dalam negeri, panen beras yang relatif lebih rendah karena faktor cuaca dan dampak fenomena El Nino berkepanjangan," kata Amalia.
Diketahui, untuk menjaga tingkat inflasi volatile (bergejolak), pemerintah melakukan Program Bantuan Pangan Beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Program ini merupakan salah satu pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) 125 Tahun 2-22 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.
Bantuan Pangan Beras ini sudah dilakukan sejak awal 2023 dan dilanjutkan kembali hingga 2024. Bantuan Pangan Beras 2024 disalurkan mulai Januari hingga Maret kepada 22 juta KPM berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Bantuan tersebut juga diperpanjang pada Mei hingga Juni 2024 dengan catatan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih memungkinkan.
Baca juga: BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,04 persen pada Januari 2024
Baca juga: BPS Jambi tambah Kerinci jadi daerah penghitungan inflasi
PBB desak junta Myanmar hentikan kekerasan di tiga tahun kudeta******Ankara (ANTARA) - Sejumlah negara dan Perserikatan Bangsa-bangsa mendesak rezim militer Myanmar untuk mengakhiri "kampanye kekerasan", saat peringatan tiga tahun kudeta di negara Asia Tenggara itu pada Kamis.
Untuk memperkuat kekuasaannya, rezim tersebut memperpanjang keadaan darurat selama enam bulan berikutnya.
Dalam pernyataan bersama, Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Selandia Baru, Norwegia, Inggris, Korea Selatan dan Swiss mengutuk kekerasan terhadap warga sipil di Myanmar.
"Di bawah rezim militer, kekerasan terhadap warga sipil meningkat, dengan ribuan dipenjarakan, disiksa dan dibunuh. Serangan udara, pengeboman, dan pembakaran digunakan untuk menghancurkan infrastruktur sipil, termasuk rumah-rumah, sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan dan tempat ibadah." sebut pernyataan itu.
"Diskriminasi sistematis terhadap masyarakat sipil kelompok agama dan etnis, termasuk Rohingya, tersebar luas," lanjut pernyataan itu.
Mereka mendesak diakhiri kekerasan dan pembebasan tahanan politik yang ditahan "secara tidak adil" dan membolehkan akses kemanusiaan penuhi selain menciptakan ruang dialog inklusif dengan seluruh pemangku kepentingan.
"Tiga tahun berjalan sejak kudeta militer, kami tetap bersama rakyat Myanmar dan keinginan mereka untuk demokrasi yang inklusif dan sejati di Myanmar,” kata pernyataan tersebut.
Pada 1 Februari 2021, junta militer Myanmar menggulingkan sekutu mereka sebelumnya pemerintahan Aung San Suu Kyi setelah partai Liga Nasional untuk Demokrasi memenangi pemilu pada November 2020.
Sekjen PBB Antonio Guterres juga menyuarakan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi di negara Asia Tenggara itu dan mendesak untuk mengembalikan pemerintahan sipil.
Guterres mengutuk segala bentuk kekerasan dan menyerukan perlindungan bagi warga sipil dan penghentian permusuhan.
“Solusi inklusif terhadap krisis ini memerlukan kondisi yang memungkinkan rakyat Myanmar untuk menggunakan hak asasi mereka secara bebas dan damai. Kampanye kekerasan militer yang menargetkan warga sipil dan penindasan politik harus diakhiri, dan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban,” kata Guterres.
Sementara itu. Gerakan Pembangkangan Sipil, sebuah kelompok yang muncul setelah kudeta, mengunggah foto di X pada Kamis, yang menunjukkan jalan-jalan kosong dan toko-toko tutup di beberapa bagian negara.
“Rakyat Myanmar setia pada revolusi. Kami tidak pernah menyerah. Masyarakat internasional, mohon dukung aktivis sipil,” kata gerakan tersebut di X.
Sanksi
Australia pada Kamis menerapkan sanksi tambahan yang ditargetkan terhadap lima entitas yang terlibat langsung dengan rezim militer Myanmar.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan sanksi ini "diterapkan untuk membatasi" akses rezim atas pendanaan dan material yang memungkinkan mereka untuk terus melakukan kekejaman terhadap rakyatnya sendiri.”
Namun, laporan terbaru oleh kelompok Keadilan untuk Myanmar, menuduh perusahaan Australia, yang terus beroperasi di sektor tambang Myanmar, "menyediakan junta dukungan dan legitimasi, dan membantu memastikan sektor pertambangan terbuka untuk bisnis."
Selain Australia, Departemen Keuangan AS pada Rabu juga memberikan sanksi kepada dua entitas yang "terkait erat" dengan rezim militer di Myanmar, serta empat kroninya.
Setidaknya 4.474 warga sipil terbunuh dan hampir 20.000 orang ditahan karena alasan politik sejak kudeta 1 Februari 2021, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok pemantau lokal. PBB mengatakan lebih dari 2 juta orang juga telah mengungsi akibat kekerasan tersebut.
Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima junta, mengatakan pihaknya tidak dapat mencabut keadaan darurat karena pihaknya berurusan dengan kelompok etnis bersenjata di seluruh negeri.
Perpanjangan keadaan darurat juga menunda pemilu yang dijanjikan setelah kudeta.
Pihak militer masih terguncang akibat serangan terkoordinasi yang dilancarkan pada Oktober tahun lalu oleh tiga kelompok pemberontak etnis minoritas di wilayah utara negara tersebut.
Kelompok-kelompok tersebut menyerang pasukan junta, yang memerintah negara mayoritas beragama Buddha itu, dan merebut banyak kota dan pos-pos junta.
Sumber: Anadolu Baca juga: Status darurat Myanmar diperpanjang enam bulan Baca juga: Troika ASEAN dan ikhtiar Laos teruskan upaya damaikan Myanmar Baca juga: ASEAN dukung koridor kemanusiaan Thailand untuk pengungsi Myanmar
BPS: Kenaikan harga beras akibat faktor cuaca dan akses infrastruktur******
karena kurangnya pasokan di beberapa wilayah terutama akibat dari faktor cuaca dan rusaknya beberapa akses jalan
Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan kenaikan harga komoditas pangan termasuk beras terjadi akibat faktor cuaca dan rusaknya beberapa akses infrastruktur.
"Salah satu pendorong kenaikan harga ini antara lain karena kurangnya pasokan di beberapa wilayah terutama akibat dari faktor cuaca dan rusaknya beberapa akses jalan dan hambatan distribusi komoditas pangan," ujar Plt Kepala BPS Amalia A. Widyasanti saat menyampaikan Berita Resmi Statistik di Jakarta, Kamis.
Amalia menjelaskan secara umum kenaikan harga beras terjadi di 28 provinsi, sedangkan harga beras di 10 provinsi lainnya menunjukkan penurunan. Kemudian, seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali Nusra disebut mengalami kenaikan harga beras.
Lebih lanjut, Amalia menyampaikan tingginya harga beras dipengaruhi oleh suplai yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan permintaan yang tinggi.
Salah satu isu yang menyebabkan tingginya harga beras adalah beberapa negara penghasil beras menahan ekspornya sehingga menyebabkan pasar global relatif naik. Sedangkan faktor pendukung dari dalam negeri lantaran produksi beras terhalang oleh El Nino.
Baca juga: BPS: Beras alami inflasi 0,64 persen pada Januari 2024
Baca juga: BPS: Emas dan harga rumah penyumbang utama inflasi Januari 2024
"Kalau di dalam negeri, panen beras yang relatif lebih rendah karena faktor cuaca dan dampak fenomena El Nino berkepanjangan," kata Amalia.
Diketahui, untuk menjaga tingkat inflasi volatile (bergejolak), pemerintah melakukan Program Bantuan Pangan Beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Program ini merupakan salah satu pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) 125 Tahun 2-22 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.
Bantuan Pangan Beras ini sudah dilakukan sejak awal 2023 dan dilanjutkan kembali hingga 2024. Bantuan Pangan Beras 2024 disalurkan mulai Januari hingga Maret kepada 22 juta KPM berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Bantuan tersebut juga diperpanjang pada Mei hingga Juni 2024 dengan catatan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih memungkinkan.
Baca juga: BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,04 persen pada Januari 2024
Baca juga: BPS Jambi tambah Kerinci jadi daerah penghitungan inflasi
Harga emas naik karena investor bersiap respons pertemuan FOMC******
Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April tercatat naik 16,50 dolar AS atau 0,80 persen ditutup pada 2,067,40 dolar AS per ounce.
Jakarta (ANTARA) - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange naik pada Rabu (Kamis pagi WIB) karena investor bersiap untuk merespons pengumuman pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC).
Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April tercatat naik 16,50 dolar AS atau 0,80 persen ditutup pada 2,067,40 dolar AS per ounce.
Tak lama setelah harga emas di lantai perdagangan ditutup, pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve (The Fed) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga federal funds tetap seperti yang diharapkan.
Baca juga: Harga emas naik seiring pelemahan dolar AS
Dalam mempertimbangkan penyesuaian apapun terhadap suku bunga federalfunds, The Fed akan dengan hati-hati menilai data yang masuk, prospek yang terus berkembang, dan keseimbangan risiko. Lebih lanjut, The Fed tidak mengharapkan akan tepat untuk menurunkan suku bunga sampai mereka memiliki keyakinan yang lebih besar bahwa inflasi bergerak secara berkelanjutan menuju 2 persen.
Pada Rabu (31/1), data ekonomi yang dirilis mendukung kenaikan harga emas. Laporan ketenagakerjaan nasional bulanan dari Automated Data Processing Inc menunjukkan bahwa ekonomi AS menambahkan 107 ribu pekerjaan sektor swasta pada bulan Januari, turun dari bulan sebelumnya.
Baca juga: Harga emas Antam hari ini Rp1,144 juta per gram
Selain itu, laporan dari Chicago Business Barometer yang juga dikenal sebagai Chicago PMI, turun 1,2 poin indeks menjadi 46 pada Januari. Ekonom memperkirakan akan mencapai angka 48.
Di sisi lain, logam mulia perak untuk pengiriman Maret turun 5,60 sen atau 0,24 persen ditutup pada 23,169 dolar per ounce. Harga platinum untuk pengiriman April naik 0,90 dolar dolar AS atau 0,10 persen ditutup menjadi 932,60 dolar per ounce.
Kemenkeu rilis detil kenaikan gaji dan pensiun ASN per Maret 2024******
Kami berharap penyesuaian gaji dan pensiun pokok ini bukan hanya berdampak positif meningkatkan kesejahteraan serta kinerja ASN dan penerima pensiun
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan merilis detil kenaikan gaji dan pensiun pokok aparatur sipil negara (ASN) yang berlaku mulai Maret 2024.
“Penyesuaian gaji dan pensiun pokok diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN/TNI/Polri dan penerima pensiun serta untuk menjaga pelaksanaan transformasi reformasi birokrasi berjalan efektif, mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional dan berintegritas,” kata Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti di Jakarta, Kamis.
Secara umum, besaran perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/ TNI/Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen.
Penyesuaian gaji dan pensiun pokok tersebut merupakan penyesuaian yang dilaksanakan setelah melalui evaluasi berkala oleh pemerintah.
Untuk pembayaran gaji PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan PPPK, satuan kerja dapat mengajukan pembayaran gaji bulan Maret 2024 dengan gaji pokok baru dan kekurangan gaji bulan Januari dan Februari 2024 yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai tanggal 1 Februari 2024.
Baca juga: Menkeu: Anggaran kesehatan terealisasi Rp183,2 triliun pada 2023
Baca juga: Kemenkeu sebut kenaikan gaji ASN tidak akan picu inflasi
Selain itu, dalam rangka pembayaran pensiun pokok untuk para pensiunan, penerima tunjangan kehormatan, dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, Kementerian Keuangan (cq. Ditjen Perbendaharaan) telah menerbitkan surat kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk melaksanakan pembayaran dengan pensiun pokok baru dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2024.
Adapun pensiunan, penerima tunjangan kehormatan, dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, secara bertahap akan menerima pembayaran atas kekurangan pembayaran pensiun bulan Januari dan Februari 2024 mulai 1 Februari 2024, yang dibayarkan melalui PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).
“Kami berharap penyesuaian gaji dan pensiun pokok ini bukan hanya berdampak positif meningkatkan kesejahteraan serta kinerja ASN dan penerima pensiun, namun juga memberikan multiplier effect bagi roda perekonomian,” ujar Astera.
Baca juga: Wamenkeu minta jajaran internalisasi nilai-nilai Kemenkeu dan ASN
Baca juga: Menkeu harap generasi muda infrastruktur punya integritas teruji
BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,04 persen pada Januari 2024******
Terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,15 pada Desember 2023 menjadi 105,19 pada Januari 2024
Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia mengalami inflasi 0,04 persen pada Januari 2024 jika dibanding dengan IHK bulan sebelumnya (month-to-month/mtm).
"Terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,15 pada Desember 2023 menjadi 105,19 pada Januari 2024," kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Kamis.
Dengan perkembangan tersebut, inflasi tahunan mencapai 2,57 persen (year-on-year/yoy) dan inflasi tahun kalender 0,04 persen (year-to-date/ytd).
Baca juga: Rupiah berpotensi menguat jelang rilis inflasi domestik Baca juga: BI: Inflasi 2023 terjaga berkat sinergi erat antara pemerintah dan BI
BPK serahkan dua LHP penghitungan kerugian negara ke Jaksa Agung******Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghitungan Kerugian Negara (PKN) kepada Kejaksaan Agung (KA) di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.
Penyerahan LHP dilakukan oleh Wakil Ketua BPK Hendra Susanto kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Hasil pemeriksaan tersebut ialah LHP investigatif dalam rangka PKN atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2013–2019.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI ke para debitur yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp81,35 miliar,” ujar Wakil Ketua BPK.
Baca juga: BPK lakukan "entry meeting" dengan Kemenko Perekonomian dan Kemenkop
Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tahun 2017.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dana hibah di Kemenpora yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp20,49 miliar.
“Besar harapan kami dua LHP PKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus,” kata Hendra.
Sebagai informasi, peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), disebutkan bahwa BPK melaksanakan PKN untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah, dan dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang.
Baca juga: BPK memeriksa LK Kemenperin dan Kemenkeu berdasarkan pendekatan risiko
《cara mendapat uang 500 ribu dalam sehari》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,link alternatif slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara mendapat uang 500 ribu dalam sehari》bab terbaru。