promo gojek tokopedia

Kelahiran kembali game online: Lubang Dewa Susu Beracun

Dugaan Staf Erick soal Senjata Buatan BUMN Bisa Jatuh ke Junta Myanmar******

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga buka suara soal tiga perusahaan pelat merah yang dituding memasok senjata kejunta militer Myanmar. Tiga BUMN itu adalah PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia.

Arya mengatakan penjualan senjata DEFEND ID tidak dilakukan secara langsung. Ia menduga itu dilakukan melainkan melalui pembeli lain.

Lihat Juga : Jokowi Resmikan Tol Indralaya-Prabumulih Bernilai Rp12,5 T

"Buyer-nya kan enggak hanya satu. Sampai hari ini kita enggak tahu buyeryang mana," katanya.

Sebelumnya, Holding BUMN Industri Pertahanan RI (DEFEND ID) membantah tiga perusahaan pelat merah di bawah naungannya mengekspor senjata ke Myanmar pasca kudeta militer pecah pada Februari 2021.

DEFEND ID menegaskan melalui PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding dari PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia, mendukung penuh resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) nomor 75/287 yang melarang suplai senjata ke Myanmar sebagai upaya menghentikan krisis politik dan kekerasan di negara tetangga RI tersebut.

Lihat Juga : Kemlu Buka Suara soal Dugaan Jual-Beli Senjata RI ke Junta Myanmar

"DEFEND ID menegaskan bahwa PT Pindad tidak pernah melakukan ekspor ke Myanmar setelah imbauan DK PBB pada 1 Februari 2021. Kami pastikan bahwa PT Pindad tidak melakukan kegiatan ekspor produk alpalhankam ke Myanmar terutama setelah muncul imbauan DK PBB pada 1 Februari 2021 terkait kekerasan di Myanmar," bunyi pernyataan DEFEND ID yang diterima CNNIndonesia.com pada Rabu (4/10).

"Pun halnya dengan PT DI dan PT PAL yang dipastikan tak memiliki kerja sama penjualan produk ke Myanmar. Dapat kami sampaikan tidak ada kerja sama maupun penjualan produk alpahankam dari kedua perusahaan tersebut ke Myanmar," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Klarifikasi ini keluar menyusul laporan yang dilayangkan sejumlah aktivis HAM kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI soal dugaan transaksi jual beli senjata ilegal dari Indonesia ke Myanmar.

Mantan Jaksa Agung Indonesia yang juga pernah mengetuai misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal Myanmar, Marzuki Darusman, menuturkan "penjualan ilegal" senjata ini terdiri dari senapan serbu, pistol, amunisi, kendaraan tempur, dan peralatan militer lainnya. Ia pun telah mengajukan temuan dan pengaduannya ini ke Komnas HAM RI pada Senin (2/10).

[Gambas:Video CNN]

Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

Jokowi Groundreaking 10 Proyek IKN Senilai Rp12,5 T pada 1 November******

PresidenJoko Widodo akan meletakkan batu pertama (groundbreaking) 10 proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp12,5 triliun pada 1 November-3 November 2023.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan ini adalah groundbreakingtahap kedua yang bakal dipimpin langsung Presiden Jokowi. Sebelumnya, Jokowi memimpin peletakan batu pertama proyek konsorsium Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan pada September 2023 lalu.

"Kegiatan ini menunjukkan bahwa bukan hanya pertumbuhan pembangunan yang terjadi di IKN, namun juga bergulirnya pertumbuhan ekonomi dan sebagai bukti minat dan kepercayaan yang tinggi dari investor swasta dan pemerintah di IKN," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (26/10).

Khusus untuk sekolah, ia menyebut ada relokasi SD Negeri 020 Sepaku yang mengusung konsep baru. Nantinya, SD tersebut bakal menjadi percontohan untuk sekolah negeri lainnya di IKN.

"Bidang yang bervariasi ini menunjukkan bahwa di IKN sudah ada fasilitas-fasilitas dasar bagi masyarakat yang akan pindah tahun depan (2024)," klaim Bambang.

Bambang mengklaim sejauh ini nilai investasi proyek yang sudah di-groundbreaking mencapai Rp23 triliun. Nantinya, proyek-proyek IKN lainnya dijadwalkan groundbreakingpada Desember 2023.

Terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ikut menyoroti groundbreakingproyek Bandara Very Very Important Person (VVIP) IKN. Proyek yang akan diresmikan awal bulan depan ini setidaknya menelan dana Rp4 triliun.

Basuki berharap investor bisa lebih cepat melirik dan masuk dengan adanya groundbreakingtersebut. Pasalnya, bandara tersebut punya akses langsung ke IKN.

"Sudah siap. Tanggal 1 mungkin, 1 November (2023). Ya, lebih cepat investor masuk karena lebih dekat. Jadi, orang bisa masuk situ langsung di IKN kan," kata Basuki di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (23/10).

Lancer dari Arad

Data Inflasi Akan Angkat IHSG******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) berpotensi menguat pada perdagangan Rabu (1/11). Penopang utama indeks berasal dari data inflasi November 2023.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan data perekonomian berupa data inflasi akan dirilis mengawali perdagangan pada bulan kesebelas pada 2023. Ia memperkirakan tingkat inflasi bulan ini masih akan stabil.

"Sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pola gerak IHSG di tengah fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar. Hari ini IHSG berpotensi menguat," ungkap dia.

Sementara itu, Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memaparkan IHSG menguat disertai oleh meningkatnya volume transaksi.

"Selama tidak kembali terkoreksi ke bawah 6,666, maka posisi IHSG saat ini sudah menyelesaikan wave (ii) dan berpeluang menguat untuk membentuk awal dari wave (ii) ke rentang area 6,780-6,908," katanya.

IHSG ditutup di level 6.750 pada Selasa (31/10) sore. Indeks saham menguat 14,47 poin atau 0,21 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,42 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,58 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 245 saham menguat, 291 terkoreksi, dan 210 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan Korea: Berjalan di Bumi

Syed Mokhtar Albukhary, Berharta Rp23 T Tapi Teguh Pegang Ajaran Ibu******

Putus sekolahkarena kondisi ekonomiyang sulit bukanlah akhir dari segalanya. Banyak orang yang putus sekolahdi masa kecilnya, tapi justru kemudian jadi orang kaya raya.

Salah satu lakon hidup itu dialami Tan Sri Syed Mokhtar Shah bin Syed Nor Albukhary atau yang tenar dengan sebutan Syed Mokhtar Albukhary. Pernah putus sekolah saat, kini justru ia menjelma menjadi salah satu orang terkaya di Malaysia.

Berdasarkan catatan Forbes, ia memiliki kekayaan US,5 miliar. Kalau dirupiahkan dengan kurs Rp15.589 per dolar AS, total kekayaan tersebut tembus Rp23,39 triliun.

Lalu siapa sebenarnya Syed Mokhtar Albukhary dan bagaimana dia bisa menjelma dari seorang yang pernah putus sekolah kemudian menjadi  sekaya itu?

Mengutip berbagai sumber, Syed Mokhtar Albukhary merupakan salah satu taipan asal Malaysia. Ia lahir pada 12 Desember 1951 dari keluarga Syed Nor dan Sharifah Nor.

Masa kecil Syed Mochtar boleh dikatakan keras. Maklum, ia terlahir bukan dari golongan keluarga berada.

Karena kondisi itu, saat masih bersekolah, ia harus ikut mengurus peternakan ayahnya. Dan saat itulah, ia pernah mengalami kesulitan hidup.

Hal itu terjadi saat penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku. Penyakit itu membuat usaha peternakan ayahnya hancur.

Imbas yang paling dirasakan oleh Syed Mokhtar imbas dari 'bencana' itu; ia harus putus sekolah selama beberapa bulan.

Pasalnya, orang tuanya kehabisan uang sehingga tidak bisa membayar biaya sekolahnya.

Namun, 'bencana' hidup itu justru menempa Syed Mokhtar. Ia mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman bisnis berharga dari kejatuhan usaha sang ayah.

Tak mau terpuruk dengan kegagalan usaha sang ayah, ia bangkit dengan mulai bisnis jualan daging di usia 19 tahun.

Ia berkeliling Alor Setar untuk membeli daging tak terjual. Daging itu dikemasnya dengan es.

Kemudian Syed Mokhtar muda  menjualnya kembali ke pengusaha Bumiputera dan restoran di sekitar Alor Setar. Ia sukses.

Kesuksesan itu tak lantas membuat Syed Mokhtar berpuas diri dalam membangun membangun bisnis. Ia mulai melirik bisnis lain; sektor transportasi.

Ia meminta bantuan Majlis Amanat Rakyat (MARA), salah satu departemen yang berada di bawah naungan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia pada  1970-an untuk memulai bisnis transportasi dengan membeli truk untuk mengangkut beras.

Ia menamai perusahaan transportasi tersebut 'Syarikat kenderaan Sentosa'. Bisnisnya angkutan truknya berkembang. Tapi ia belum puas dengan itu semua.

Melihat ada celah di sektor perberasan, Syed Mokhtar muda melebarkan sayap usahanya bisnis itu. Ia mendirikan perusahaan bernama Syarikat Shah dan mengurus izin perdagangan beras dari Lembaga Padi Negara atau BERNAS.

Kelincahan serta wataknya yang rendah hati meskipun sangat tertutup, membuat usaha perberasannya moncer. Dalam waktu singkat bahkan, ia perusahaannya sukses mendapatkan kontrak pasokan beras ke beberapa lembaga pemerintah Malaysia.

Salah satunya, The Federal Land Development Authority (FELDA), lembaga milik pemerintah Malaysia yang didirikan untuk menangani pemukiman dan masyarakat miskin pedesaan.

Sejak saat itu, bisnis Syed Mokhtar berkembang pesat. Ia mengatakan perkembangan itu tak terlepas dari kebijakan ekonomi biru (NEP) yang dijalankan pemerintah Malaysia pada periode 1971-1990 untuk mengurangi tingkat kemiskinan dalam negeri dan menghapus diskriminasi ras. 

Pasalnya karena program tersebut, ia mendapatkan banyak kontrak dari pemerintah untuk memasok makanan dan bahkan segala hal di sejumlah instansi, bahkan termasuk seragam militer. 

Syed Mokhtar melanjutkan petualangan bisnisnya ke sektor infrastruktur dan perkebunan. Ia berhasil mendapatkan 90 persen kendali proyek pelabuhan di Malaysia. 

Dengan kesuksesan itu, pada 2000, Syed Mokhtar berhasil mengakuisisi MMC Corp yang awalnya didirikan oleh Inggris dengan nama Malayan Tin Dredging yang pernah memiliki kapitalisasi pasar lebih dari 8 miliar ringgit (US,48 miliar) dan terlibat dalam konstruksi, pembangkit listrik, pengolahan air, pengelolaan pelabuhan, dan distribusi gas.

Aset berharga lainnya yang dimiliki oleh taipan tersebut adalah DRB-Hicom. Syed Mokhtar mengambil alih bisnis yang terkait dengan pemerintah dan penuh utang itu pada 2005.

DRB-Hicom sejatinya memiliki tiga segmen inti; otomotif, jasa dan properti. Sejak diakuisisi oleh Syed Mokhtar, perusahaan tersebut telah memperoleh keuntungan yang besar.

Hal itu terjadi akibat monopoli perakitan kendaraan bersenjata, manajemen kantor pos dan layanan terminal bandara Bandara Malaysia. Pada 2012, DRB-Hicom mengambil alih Proton, produsen mobil nasional Malaysia yang merugi.

Pegang teguh ajaran dan pesan ibu

Meski hidup bergelimang harta, Syed Mokhtar bukan orang yang suka foya-foya. Salah satu contohnya bisa dilihat dari mobil yang dikendarainya.

Meskipun sudah menjadi pemilik Proton Company, ia tetap mengendarai Proton Perdana modal lama yang ia beli sebelum menguasai perusahaan tersebut. 

Kesederhanaan lain adalah kebiasaannya mengunjungi ibunya. Meskipun ia kaya dan mampu menggunakan pesawat pribadi, ia lebih memilih berkendara dengan mobilnya sendiri. Ia juga tak bergabung dengan anggota klub eksekutif seperti umumnya dilakukan oleh pengusaha sukses.

Ia juga tak suka tidur di ruangan ber-AC. Ia lebih suka memanfaatkan uang yang didapatnya untuk beramal.

Salah satunya dengan mensponsori 50 orang miskin untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya.

Dia juga mengatur setengah dari pendapatannya sebesar RM1.500 untuk disumbangkan kepada 15 keluarga yang membutuhkan di desanya.

"Kekayaan harus beredar. Ketika Anda menghasilkan uang, Anda harus memberikannya. Ibuku mengajari kami bahwa tidak ada yang menjadi milikmu sampai kamu memberikannya dengan sepenuh hati dengan harapan itu akan membuat hidup seseorang lebih mudah," katanya seperti dikutip dari nardyseal.com.

Karena kedermawanan itu, Syed Mokhtar pernah diakui Forbes sebagai salah satu dermawan terkemuka di Asia. Pada 2008 lalu, ia juga pernah mendapatkan anugerah 'Tokoh Ma'al Hijrah 1429 H dari pemerintah Malaysia atas kontribusinya ke negara. 

70 Menit Menyeramkan Saat Bertemu Mahathir Mohamad

Angin adalah riak dedaunan

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Republik Tiongkok

Rekor dalam Sejarah, Harga Emas Antam Tembus Rp1,12 Juta per Gram******

Harga jual emas PT Aneka Tambang(Persero) Tbk atau Antamberada di posisi Rp1,112 juta per gram pada Jumat (20/10) siang. Harga emas ini lebih tinggi dari rekor tertinggi sepanjang sejarah pada 23 Maret 2023 di posisi Rp1,096 juta per gram.

Sementara itu harga pembelian kembali (buyback) berada di posisi Rp1 juta per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp606 ribu, 2 gram Rp2,16 juta, 3 gram Rp3,32 juta, 5 gram Rp5,33 juta, 10 gram Rp10,61 juta, 25 gram Rp26,41 juta, dan 50 gram Rp52,74 juta.

Harga jual emas tersebut belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX naik ,05 persen menjadi US.991 per troy ons.

Senada, harga emas di perdagangan spot juga naik 0,20 persen ke US.978 per troy ons pada pagi ini.

[Gambas:Video CNN]