demo slot lucky

sistem logistik perkotaan

Muhadjir Effendy Ungkap Alasan PHK di Industri Tekstil dan Alas Kaki******

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan alasan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil, alas kaki, dan garmen karena melemahnya permintaan ekspor.

Ia menyebut 99 persen pangsa pasar industri tersebut adalah ekspor ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Menurut Muhadjir, saat ini di AS sedang terjadi over stock.

Sementara, ekspor ke Eropa menurun karena masyarakat di Benua Biru tengah menghadapi krisis, sehingga lebih berhemat dan memprioritaskan belanja makanan.

Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pihak industri, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama menahan potensi PHK ke depan.

Dalam koordinasi itu, kata Muhadjir, pihaknya setuju untuk dilakukan pemotongan jam kerja ataupun pembagian shift. Asalkan, sudah ada kesepakatan antara pihak pekerja dan pengusaha.

"Dan sekarang ini sedang kami minta ada peraturan menteri terutama dari menteri ketenagakerjaan untuk memastikan kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pekerja itu ada payung hukumnya. Karena kalau tidak ada payung hukum, itu kan jadi masalah," terang Muhadjir.

Selain itu, ia juga meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.

"Kemarin sudah kami atur. Mudah-mudahan bisa kami hambat lah, kami hambat kemungkinan terjadi PHK besar-besaran di tiga sektor itu terutama," tandas Muhadjir.

Sebelumnya, badai PHK terus bermunculan seiring prediksi terkait pelemahan ekonomi global di tahun depan. Beberapa waktu belakangan, sejumlah perusahaan mulai mengurangi karyawan, baik startup maupun pabrik berorientasi ekspor.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir Kembali Maniak Feng Shui

Buruh di Jatim Pilih Kawal UMK Ketimbang Protes Hasil UMP 2023******

Buruh Jawa Timur (Jatim) memilih fokus mengawal kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang bakal ditetapkan 7 Desember 2022 ketimbang memprotes hasil kenaikan UMP2023.

"Kalau soal UMP kami tidak terlalu mempermasalahkan," kata Wakil Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Nuruddin Hidayat, Selasa (29/11).

Nuruddin mengatakan UMP tidak terlalu berpengaruh pada upah yang diperoleh buruh. Hal itu lantaran pemerintah bakal menggunakan UMK dalam kebijakan pengupahan.

Karena itu, buruh di Jatim akan mengawal penetapan UMK, pekan depan. Mereka khawatir UMK 2023 bakal jauh dibawah dari yang diinginkan para pekerja.

"Formulasinya yang kami kritisi, karena bisa jadi Gubernur (Khofifah Indar Parawansa), ketika menetapkan UMK menggunakan formulasi yang sama ketika menetapkan UMP," ucapnya.

Diketahui, dalam Pasal 6 Permenaker 18 Tahun 2022 dijelaskan rumus formula penghitungan Upah Minimum sebagai berikut: UM(t+1) = UM(t) + (Penyesuaian Nilai UM x UM(t)).

UM(t+1) sendiri adalah Upah Minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t) berati Upah Minimum Tahun Berjalan. Selain itu, Penyesuaian Nilai UM merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan α (alpha).

"Semisal UMP angka alpha yang digunakan adalah 0,2, Ini mungkin pada saat penetapan UMK, Gubernur menetapkan alpha 0,2 bukan 0,3," ujar dia.

Sebelumnya, Pemprov Jatim akhirnya menetapkan kenaikan UMP 2023. Dalam suratnya, Pemprov menyebut kenaikan UMP menjadi Rp2.040.244.

Penetapan tersebut terlampir dalam Keputusan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan nomor surat 188/860/KPTS 013/2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

"Upah Minimum Provinsi Tahun Tahun 2023 sebesar Rp2.040.244,30. Dalam hal Upah Minimum Kabupaten/Kota telah ditetapkan, yang berlaku adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota," tulis surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Penyihir

Pengusaha Siap Patuhi Putusan MA Jika Kalah Gugatan UMP 2023******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku siap mematuhi putusan Mahkamah Agung(MA) soal perdebatan penetapan upah minimum2023.

"Kita akan taati keputusan MA," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J. Supit kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).

Sebelumnya, kelompok pengusaha yang dimotori Apindo menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ke MA.

Anton mengatakan pihaknya juga akan meminta kepastian hukum terlebih dahulu soal penetapan UMP 2023. Di daerah-daerah akan ditempuh melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).

"PHK tidak secara langsung berhubungan dengan UMP. Sebab tanpa kenaikan UMP, khusus industri sepatu, garmen, dan padat karya orientasi ekspor lainnya sudah ada masalah dengan turunnya order 30-50 persen karena permintaan AS dan Eropa menurun drastis," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto buka suara apakah opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal dipilih pengusaha jika kalah gugatan di MA.

Anne menegaskan PHK sepanjang 2022 ini dilakukan berbagai sektor karena turunnya daya beli akibat krisis 2023 yang sudah terasa di tahun ini. Menurutnya, industri manufaktur sudah melakukan produksi di kuartal ketiga dan keempat 2022 untuk pemenuhan penjualan di 2023.

"Untuk UMK dan UMP 2023, Permenaker 18/2022 sedang uji materi di MA. Masing-masing daerah akan diajukan ke pemda setempat apabila (kenaikan upah) tidak sama dengan PP 36/2021 yang menjadi dasar proyeksi kenaikan upah 2023," jelasnya.

Menurutnya, kehadiran Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai dasar kenaikan upah minimum 2023 melebihi yang ada di PP Nomor 36 Tahun 2021. Hal itu dipandang Anne sebagai tantangan ganda untuk pengusaha.

"Tentu saja double challenge dari dalam dan luar negeri ini perlu diwaspadai dengan mengencangkan ikat pinggang untuk tetap bertahan dan berjalan di 2023. Setiap subsektor dan tiap sektor berbeda. Pemerintah perlu hadir, suportif di industri padat karya supaya ekonomi berkelanjutan di 2023," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) telah menyatakan sikap mendukung langkah Apindo untuk uji materi Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 di MA.

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, UMP sebetulnya tidak bisa diberikan sama kepada semua pengusaha yang memiliki sektor industri yang berbeda. Misalnya, di Kadin ada pelaku usaha yang besar, menengah, dan mikro yang kekuatannya tidak sama meski berada di satu wilayah.

Meski demikian, Rasyid menekankan bahwa Kadin akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, Kadin tak bisa ikut-ikutan seperti asosiasi pengusaha dalam hal pengupahan.

[Gambas:Video CNN]

Senjata Ilahi dari Hukuman Ilahi

Buruh di Jatim Pilih Kawal UMK Ketimbang Protes Hasil UMP 2023******

Buruh Jawa Timur (Jatim) memilih fokus mengawal kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang bakal ditetapkan 7 Desember 2022 ketimbang memprotes hasil kenaikan UMP2023.

"Kalau soal UMP kami tidak terlalu mempermasalahkan," kata Wakil Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Nuruddin Hidayat, Selasa (29/11).

Nuruddin mengatakan UMP tidak terlalu berpengaruh pada upah yang diperoleh buruh. Hal itu lantaran pemerintah bakal menggunakan UMK dalam kebijakan pengupahan.

Karena itu, buruh di Jatim akan mengawal penetapan UMK, pekan depan. Mereka khawatir UMK 2023 bakal jauh dibawah dari yang diinginkan para pekerja.

"Formulasinya yang kami kritisi, karena bisa jadi Gubernur (Khofifah Indar Parawansa), ketika menetapkan UMK menggunakan formulasi yang sama ketika menetapkan UMP," ucapnya.

Diketahui, dalam Pasal 6 Permenaker 18 Tahun 2022 dijelaskan rumus formula penghitungan Upah Minimum sebagai berikut: UM(t+1) = UM(t) + (Penyesuaian Nilai UM x UM(t)).

UM(t+1) sendiri adalah Upah Minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t) berati Upah Minimum Tahun Berjalan. Selain itu, Penyesuaian Nilai UM merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan α (alpha).

"Semisal UMP angka alpha yang digunakan adalah 0,2, Ini mungkin pada saat penetapan UMK, Gubernur menetapkan alpha 0,2 bukan 0,3," ujar dia.

Sebelumnya, Pemprov Jatim akhirnya menetapkan kenaikan UMP 2023. Dalam suratnya, Pemprov menyebut kenaikan UMP menjadi Rp2.040.244.

Penetapan tersebut terlampir dalam Keputusan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan nomor surat 188/860/KPTS 013/2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

"Upah Minimum Provinsi Tahun Tahun 2023 sebesar Rp2.040.244,30. Dalam hal Upah Minimum Kabupaten/Kota telah ditetapkan, yang berlaku adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota," tulis surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Hantu yang Kacau

Buruh di Jatim Pilih Kawal UMK Ketimbang Protes Hasil UMP 2023******

Buruh Jawa Timur (Jatim) memilih fokus mengawal kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang bakal ditetapkan 7 Desember 2022 ketimbang memprotes hasil kenaikan UMP2023.

"Kalau soal UMP kami tidak terlalu mempermasalahkan," kata Wakil Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Nuruddin Hidayat, Selasa (29/11).

Nuruddin mengatakan UMP tidak terlalu berpengaruh pada upah yang diperoleh buruh. Hal itu lantaran pemerintah bakal menggunakan UMK dalam kebijakan pengupahan.

Karena itu, buruh di Jatim akan mengawal penetapan UMK, pekan depan. Mereka khawatir UMK 2023 bakal jauh dibawah dari yang diinginkan para pekerja.

"Formulasinya yang kami kritisi, karena bisa jadi Gubernur (Khofifah Indar Parawansa), ketika menetapkan UMK menggunakan formulasi yang sama ketika menetapkan UMP," ucapnya.

Diketahui, dalam Pasal 6 Permenaker 18 Tahun 2022 dijelaskan rumus formula penghitungan Upah Minimum sebagai berikut: UM(t+1) = UM(t) + (Penyesuaian Nilai UM x UM(t)).

UM(t+1) sendiri adalah Upah Minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t) berati Upah Minimum Tahun Berjalan. Selain itu, Penyesuaian Nilai UM merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan α (alpha).

"Semisal UMP angka alpha yang digunakan adalah 0,2, Ini mungkin pada saat penetapan UMK, Gubernur menetapkan alpha 0,2 bukan 0,3," ujar dia.

Sebelumnya, Pemprov Jatim akhirnya menetapkan kenaikan UMP 2023. Dalam suratnya, Pemprov menyebut kenaikan UMP menjadi Rp2.040.244.

Penetapan tersebut terlampir dalam Keputusan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan nomor surat 188/860/KPTS 013/2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

"Upah Minimum Provinsi Tahun Tahun 2023 sebesar Rp2.040.244,30. Dalam hal Upah Minimum Kabupaten/Kota telah ditetapkan, yang berlaku adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota," tulis surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Tujuh kehidupan pagoda

Kadin Minta Pemerintah Tak Persulit Impor di Tengah Pemulihan Ekonomi******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berharap kebijakan pemerintah tidak mempersulit kegiatanimporpelaku usaha di tengah pemulihan ekonomi nasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan pemulihan ekonomi di dalam negeri saat ini salah satunya dipengaruhi oleh ekspor dan impor. Jika impor terganggu, maka kegiatan ekspor akan ikut terdampak.

"Makanya impor hati-hati, ini kita jaga. Kita harus memastikan bagaimana impor itu berjalan dengan jelas," ujarnya di Menara Kadin, Selasa (29/11).

"Bukan hanya kebijakan, karena kadang kebijakan ada pelaksanaan nya juga penting. Ini yang harus dijaga, karena keadaannya lagi begini," imbuhnya.

Arsjad melihat jika kegiatan impor bisa diatur dengan baik, maka Indonesia bisa menjadi raja di market sendiri. Tidak seperti sekarang, di mana masih banyak impor ilegal yang lolos di pasaran dan mengganggu industri dalam negeri.

"Impor perlu dijaga dan jangan sampe adanya ilegal. Kalau kita dibanjiri impor ini mengganggu market domestik. Saya concern terhadap ini. Kalau kita bisa melihat kembali impor ini, mungkin bisa saja penyebab konteks industri tak berjalan karena ada gangguan impor," jelasnya.

Ia berharap bila kegiatan impor bisa dijaga dengan baik dan gangguan dihilangkan, maka proses pemulihan ekonomi bisa terus berjalan semakin kuat. Bahkan, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menjadi kekhawatiran bisa dimitigasi.

"Jadi itu yang harus kita kuatkan yaitu domestik market. Saya tadi bilang 55 persen penopang pertumbuhan ekonomi itu domestik market, makanya impor harus hati-hati dan kita jaga, supaya UMKM kita jalan," pungkasnya.

Untuk tahun ini, Kadin memproyeksi pertumbuhan ekonomi masih bisa tercapai di atas 5 persen. Sedangkan pertumbuhan di 2023 akan ditentukan oleh kebijakan pemerintah dan kondisi global ke depannya.

[Gambas:Video CNN]