cara bisa menghasilkan uang

Ambisi Rhodes

Klarifikasi Mahfud Md Soal Ibu Berdosa Melahirkan Anak Tak Berakhlak******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, mengklarifikasi pelintiran pernyataannya di media sosial tentang ibu melahirkan anak yang akhlaknya buruk.

Mahfud pun menjelaskan bahwa yang berdosa adalah kita, dalam hal ini pemerintah, jika membiarkan ibu-ibu tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga tidak dapat mendidik anak dengan baik. Jadi, dia menegaskan pernyataan tersebut bukan menyudutkan kaum ibu.

Promosi Hari Gizi Nasional, BRI Peduli Salurkan Bantuan Cegah Stunting Itu Penting

“Itu konteksnya ada yang tanya dalam pertemuan. Pak gimana kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Saya bilang ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (29/1/2024), sebagaimana dilansir Antara.

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam pertemuan tokoh adat dan agama Melayu di Pekanbaru, Riau. Pernyataan yang menjadi polemik warganet ini disampaikan Mahfud Md saat menjawab pertanyaan seorang hadirin dalam acara Tabrak Prof di Bandar Lampung, Kamis (25/1/2024).

Oleh sebab itu, menurut Mahfud, ibu-ibu perlu diberikan lapangan pekerjaan yang layak dengan upah yang memadai supaya bisa menumbuhkembangkan generasi yang terdidik.

“Oleh sebab itu, saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak, jangan sampai kerja pagi pulang sore. Upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara, sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan tidak dididik,” kata Mahfud sambil meminta wartawan untuk melihat video asli kegiatan di Bandar Lampung tersebut.

Mahfud kembali menegaskan maksud pernyataan tersebut agar ibu-ibu diberi kesejahteraan dalam pekerjaan. Dengan begitu, anak akan terdidik dengan baik jika kesejahteraan di rumah tercipta.

“Kami katakan, besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenagakerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak,” paparnya.

Sebelumnya, warganet yang salah tangkap dan mispersepsi ini ramai menyerang Mahfud. Mahfud dianggap mengeluarkan pernyataan, dosa besar bagi seorang Ibu melahirkan anaknya yang tak berakhlak.

Padahal, jika diteliti dengan seksama, pernyataan Mahfud saat menjawab pertanyaan hadirin dalam acara Tabrak Prof di Lampung, Kamis (25/1/2024), tak seperti yang dituding netizen.

“Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak, itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak,” kata Mahfud saat itu.

Era Sihir Super Abadi

Mahasiswa KKN UDB Gelar Expo di Karanganyar, Ragam Potensi Daerah Dipamerkan******

SOLO —Sebanyak 440 mahasiswa Universitas Duta Bangsa (UDB) Surakarta mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) selama 45 hari di Kabupaten Karanganyar.

Selama pelaksanaannya, para mahasiswa melakukan berbagai inovasi guna mendukung peningkatan perekonomian di desa-desa lokasi pelaksanaan KKN tersebut.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Hasil dari inovasi dan potensi masyarakat pun dipamerkan dalam ajangexpopotensi daerah yang dilaksanakan di masa-masa akhir KKN.

Setelah diterima langsung oleh Bupati Karanganyar, Juliyatmono, pada 5 Desember 2022 lalu, para mahasiswa UDB Surakarta yang mengikuti program KKN Tematik Periode 2 itu langsung terjun ke lokasi KKN tersebar di empat kecamatan.

Lokasi tersebut di antaranya di Kecamatan Matesih, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Jatiyoso, dan Kecamatan Jatipuro.

Kegiatan KKN Tematik Periode 2 UDB Surakarta tersebut mengusung tema Pemberdayaan Ekonomi dan Pariwisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

Kegiatan KKN dilaksanakan selama 45 hari di 38 desa yang tersebar di empat kecamatan tersebut.

Dalam kurun waktu yang ditentukan itu, mahasiswa didorong untuk dapat menjadi agents of changeyang dapat memberikan kontribusi nyata di desa-desa tempat KKN Tematik berlangsung.

Mahasiswa diharapkan dapat berbaur dengan masyarakat desa untuk bahu-membahu, bersama melakukan perubahan di berbagai sektor. Khususnya di sektor ekonomi dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Puncak dari kegiatan KKN Tematik adalah dengan menggelar Expo Potensi Daerah.Sesuai namanya, expotersebut menampilkan produk yang menjadi kekhasan atau potensi daerah setempat.

Bisa juga produk baru hasil inovasi yang dikembangkan dari bahan baku yang ditemukan di lokasi tersebut. Sebut saja bakpia manteb dan rambak kulit sapi dari Desa Dawung yang akan dipamerkan pada expodi Kecamatan Matesih, Kamis (12/1/2023).

Di kecamatan tersebut juga dipamerkan keripik tempe piramid (KTP) dan Karangbangun Soap atau sabun cuci piring cair yang diproduksi di Desa Karangbangun.

Kemudian untukexpodi Kecamatan Karangpandan berlangsung 14 Januari 2023 dengan memamerkan produk dari Desa Doplang seperti asbak dari plastik, nugget lele, celengan edukasi, ongol-ongol.

Ada pula produk dari Desa Dayu seperti bolu jahe, nuggettahu, hand sanitizerlidah buaya, onde-onde dan telur asin.

Selain itu, dipamerkan juga produk minuman dari tanaman kelor, brownies kelor, onde-onde durian dari Desa Harjosari. Dari Desa Gondangmanis ada bola ubi, bolen pisang, keripik jamur kuping dan sebagainya.

Pameran di Jatipuro

Sementara, expodi Kecamatan Jatipuro yang berlangsung 14 Januari 2023, juga dimeriahkan produk-produk potensial dari desa-desa di kecamatan tersebut.

Sedangkan untukexpodi Kecamatan Jatiyoso telah berlangsung pada 31 Desember 2022 lalu. Produk yang dipamerkan di antaranya keripik pisang, keripik talas, jamu, manisan, es mojito, sangkar burung, getuk frozen, masker lempuyang dan sebagainya.

Ada juga produk unggulan dari mahasiswa KKN UDB di desa Wonorejo, Jatiyoso yaitu lilin jelantah (Lintah) dan masker kopi. Produk itu merupakan inovasi baru dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ditemukan di lokasi KKN.

“Jadi, selain mengabdi ke masyarakat secara nyata, mereka juga akan mengadakan bazar dengan menggandeng masyarakat setempat di masing-masing kecamatan. Mereka akan menggali produk-produk potensial di daerah itu,” kata Humas UDB Surakarta, Winarti, Senin (16/1/2023).

Dia juga menyampaikan, KKN UDB Surakarta turut membantu melestarikan dan meningkatkan daya kunjung wisata di lokasi KKN dengan cara promosi digital melalui media sosial Instagram, Tiktok dan, Youtube. Tidak hanya mempromosikan, mahasiswa KKN UDB juga membuat buku pedoman.

Tujuannya agar pengelola nantinya dapat secara berkelanjutan mempromosikan dan mengenalkan potensi wisata ke masyarakat umum melalui platform digital tersebut.

Misalnya saja untuk pengembangan wisata Sapta Tirta. Sapta Tirta merupakan salah satu objek wisata pemandian bersejarah peninggalan masa Kerajaan Mangkunegaran Solo. Lokasinya di Desa Pablengan, Kecamatan Matesih, sekitar 20 km dari Kota Karanganyar.

Selain itu, mahasiswa KKN UDB juga membuat lampu hias dengan me-recycle sampah yang ada di sekitar tempat wisata, hal ini bertujuan untuk menambah daya tarik wisata dengan mempercantik fasilitas tempat wisata serta ikut serta menjaga kebersihan.

Legenda Pembunuh Setan

Guru Besar Ilmu Hukum UNS Bertambah, Sentot Sudarwanto Jadi Gubes ke******

SOLO–Albertus Sentot Sudarwanto dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum (FH) UNS di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, Selasa (7/3/2023). Sentot menjadi guru besar ke-10 di Fakultas Hukum, sedangkan tingkat universitas dia merupakan guru besar  ke-255.

Sentot dalam pidato ilmiahnya menyoroti persoalan imbal jasa lingkungan atau IJL. Pidato ilmiah tersebut berjudul Model Imbal Jasa Lingkungan Berbasis Kontraktual Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Perdata.

Promosi Dukung Desa BRILiaN, Wamen BUMN Yakin Pemberdayaan Desa Jadi Engine of Growth

Menurut dia, saat ini lingkungan hidup sedang mengalami krisis perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Sentot mengatakan perubahan iklim memicu bencana seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. 

Sementara itu, dia menjelaskan undang-undang  yang mengatur, tidak cukup untuk mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan lingkungan.

“Pelaksanaan dan pengawasannya cenderung normatif, sementara eksploitasi sumber daya terus dilakukan,” ujar dia dalam pidato ilmiah, Selasa.

Dia menawarkan solusi berupa Imbal Jasa Lingkungan atau IJL untuk mengatasi persoalan lingkungan, termasuk potensi bencana yang dihasilkan. “Imbal Jasa Lingkungan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan bencana hidrologi yang berkeadilan dan partisipatif,” ujar dia.

Dia menegaskan melalui Pasal 42 UU PPLH, salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup adalah instrumen ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif.

Lalu dia menunjukan PP 46 Tahun 2017 yang mendefinisikan Imbal Jasa Lingkungan (IJL) sebagai pengalihan sejumlah uang, atau yang dapat dinilai dengan uang, antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.

Dalam hal ini pemanfaat lingkungan hidup bisa dari kalangan masyarakat. Sedangkan penyedia jasa lingkungan hidup bisa dari pihak pemerintah daerah.

Sejauh ini, Sentot mengatakan sudah ada beberapa daerah yang sudah menerapkan IJL seperti pengelolaan sumber daya air di Lombok Barat; daerah aliran sungai (DAS) Krueng Muntala, Jantho, Aceh; dan Sub-DAS Cikapundung, Jawa Barat.

“Namun pelaksanaan IJL menghadapi berbagai problematika hukum. Pertama, kekosongan hukum soal pengaturan mengenai mekanisme dan penghitungan IJL. Kedua, Inkonsistensi kebijakan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, belum adanya perjanjian kerjasama IJL, ini berujung pada rendahnya partisipasi pemanfaat jasa,” kata dia.

Dia menawarkan strategi hukum yang perlu dilakukan Pemerintah Pusat untuk segera membentuk Peraturan Menteri LHK. Peraturan itu menurutnya untuk mengatur mengenai sistem dan mekanisme pelaksanaan IJL. 

Selain itu pemerintah daerah dirasa perlu mengeluarkan peraturan daerah atau Perda yang mendukung penerapan IJL sebagai instrumen ekonomi.

“Transaksi IJL dan tanggung jawab perdata pengelolaan lingkungan hidup, perlu dikemas dalam bentuk perjanjian kerjasama, yang mengakomodir teori keadilan ekologi berbasis kontrak,” ujar dia. 

Terakhir, menurut dia, Forum Koordinasi Pengelolaan DAS bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota perlu membentuk Lembaga Pengelola Jasa Lingkungan. “Tujuannya sebagai tim Ad Hocyang memiliki tugas mengelola dana Jasa Lingkungan,” kata dia.

Lahan pertanian yang indah

MWA Tetap Akan Lantik Rektor, Dekan FK UNS Solo Sebut Tidak Sesuai Jalur Hukum******

SOLO—Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret atau FK UNS Solo, Reviono, menyatakan tetap dijalankannya pelantikan rektor oleh Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo saat ini tidak sesuai dengan jalur hukum.

“Penolakan ini sebenarnya masuk ke pembangkangan terhadap pemerintah, karena Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2023 jelas instruksi dari pemerintah. Tetapi, MWA merasa tidak melakukan pelanggaran dan tetap melanjutkan pelantikan rektor yang jelas-jelas di peraturan dianggap tidak legal,” kata Reviono dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Rabu (5/4/2023).

Promosi BRI Targetkan Penyaluran KUR Rp165 Triliun Rampung pada September 2024

Sesuai ketentuan, semestinya saat ini MWA menerima peraturan tersebut. Proses keberatan dapat dilakukan melalui gugatan resmi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Menurut Reviono, peraturan menteri (Permen) tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut audit Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek terhadap regulasi terkait pemilihan rektor UNS. Investigasi yang menghadirkan semua calon rektor, panitia, dan WMA dilakukan selama 17 hari pada Januari 2023.

Dia mengungkapkan salah satu pelanggaran yang ditemukan dari hasil audit Itjen Kemendikbudristek adalah saat ketua MWA mendelegasikan pemilihan rektor UNS kepada wakil ketuanya.

“Padahal, ketentuan ini semestinya hanya dapat digunakan dengan alasan khusus yang menyebabkan ketua MWA tidak dapat melaksanakan tugas harian pada waktu tertentu,” lanjut dia.

Pendelegasian tersebut sangat berbahaya dan berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang. “Jadi termasuk dalam peraturan pemilihan rektor sangat penting tata cara pemilihan. Itu sangat penting, tapi yang tanda tangan wakil ketua MWA. Sudah salah disitu,” terang Reviono. 

Dia menyebut seharusnya seluruh pihak yang terkait mengawal pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2023. “Kalau ada yang melawan, ya kita harus menjelaskan ke mereka dan mengajak untuk patuh terhadap peraturan pemerintah,” ujar dia. 

Sebelumnya, inti dari Permendikbud Nomor 24 Tahun 2023 memuat dua hal. Pertama, MWA UNS dibekukan sementara berdasarkan pertimbangan adanya beberapa peraturan MWA yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta temuan audit dan rekomendasi Itjen Kemendikbudristek.  

Kedua, menyatakan tidak sah sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektor UNS Periode 2023-2028 karena cacat hukum. Pemilihan rektor akan diulang segera setelah peraturan-peraturan yang disharmoni tersebut tuntas diperbaiki.

Pada kesempatan terpisah, Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, Chatarina Muliana Girsang menjelaskan Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2023 merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan undang-undang terkait.

Menurut dia, pembentukan produk perundang-undangan terdapat beberapa bentuk sesuai undang-undang yang mengaturnya. 

“Dengan begitu, dalam Permen yang mencabut peraturan di bawahnya, memang tidak sama dengan produk peraturan menteri yang melaksanakan delegasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Inilah yang menjawab pertanyaan mengapa pembekuan sementara MWA UNS yang sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektornya berbentuk peraturan menteri, bukan berupa keputusan menteri,” jelas Chatarina.

Jingfangnian

Direktur SDM PT Sucofindo Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum UNS, Predikat Cumlaude******

SOLO —Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Sucofindo, Yohanes Nanang Marjianto berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Program Studi (Prodi) S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo dengan predikat cumlaude atau dengan pujian.

Berdasarkan rilis yang diterima Nanang berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan dewan penguji yang diketuai oleh Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. dengan judul Rekonstruksi Hukum Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara Pangan untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan.

Promosi Lebih Praktis, Begini Cara Kirim Uang ke Luar Negeri melalui BRImo

Ujian terbuka promosi doktor digelar di Aula FH UNS, Kamis (26/1/2023).

Di hadapan Tim Penguji dan Promotor, Nanang menyampaikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah alat kelengkapan negara yang dibentuk untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945.

Menurutnya, kondisi BUMN pada umumnya tidak ideal sebagai badan usaha, kebanyakan BUMN tidak mampu memberikan kontribusi positif terhadap keuangan negara.

Di sisi yang lain, BUMN diharapkan lebih banyak berperan dalam program-program Pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Jumlah BUMN di Indonesia pada akhir tahun 2018 mencapai 143 perusahaan.

Namun dari 143 BUMN, hanya ada 20 BUMN yang mampu berkontribusi menghasilkan 90% dari total pendapatan seluruh BUMN. Sampai dengan bulan Juni 2022, terdapat 91 BUMN di Indonesia (79 Persero dan 12 Perum) yang tersebar di 12 sektor Industri dengan total nilai Kekayaan Negara Dipisahkan yang diinvestasikan kepada BUMN sebesar Rp2.469 triliun sampai dengan tahun 2021.

Diperlukan restrukturisasi BUMN agar peran BUMN menjadi lebih optimal. Salah satu strategi restrukturisasi adalah pembentukan holding company BUMN, yang merupakan suatu inisiatif value creation. Potensi holding BUMN sangat besar.

Berdasarkan laporan kinerja BUMN tahun 2020 untuk total aset BUMN mencapai Rp8.400 triliun sehingga jumlah itu lebih besar dari aset milik pemerintah dan total pendapatan BUMN Rp2.400 triliun, yang berarti hampir sama dengan pendapatan pemerintah.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019, Kementerian Keuangan mencatat bahwa pendapatan bagian laba BUMN Perbankan sebesar Rp18,595 triliun dan BUMN Non Perbankan Rp32,038 triliun.

Kementerian BUMN telah berkontribusi memberikan dividen senilai Rp388 triliun sedangkan PNM yang digelontorkan pemerintah senilai Rp148 triliun.

Kontribusi dividen BUMN 2011-2020 tersebut lebih besar daripada PNM yang diberikan, yaitu lebih besar 2,5 kali.

Selama 10 tahun terakhir, kontribusi pajak dari perusahaan BUMN senilai Rp1.864 triliun dan PNBP sebesar Rp1.030 triliun. Jika dijumlahkan, total kontribusi penerimaan negara dari BUMN baik dari dividen, PNBP, dan pajak adalah senilai Rp3.282 triliun.

Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, pemerintah melalui BUMN sesuai dengan bidang tugasnya dapat berperan serta melalui pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi pangan, penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan rawan pangan dan gizi, penyampaian informasi pangan dan gizi, keterjangkauan pangan, penganekaragaman pangan, keamanan pangan, dan/atau peningkatan kemandirian pangan rumah tangga. BUMN juga memastikan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

“Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan penjelasan tentang urgensi rekonstruksi hukum dalam pembentukan holding BUMN pangan dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Lalu juga untuk menganalisis rekonstruksi hukum dalam pembentukan holding BUMN pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan,” terang Nanang.

Sementara itu, Ketua Penguji dan Promotor, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, mengucapkan selamat kepada promovendus karena telah melaksanakan ujian terbuka dengan lancar.

“Saudara lulus dengan predikat cumlaude, dengan IPK 3,80, lama studi tiga tahun enam bulan. Doktor Nanang ini merupakan lulusan doktor ke-901 UNS dan ke-193 FH UNS,” ujar Prof. Jamal.

Mewakili seluruh tim penguji dan promotor, Prof. Jamal mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang hadir.

“Terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo serta bupati dan wakil bupati yang hadir dalam sidang terbuka ini. Ini menunjukkan bahwa Doktor Nanang dikenal oleh banyak kalangan,” ujar Prof. Jamal.

Perhatikan saya

Weni Hastuti Kembali Dilantik Menjadi Rektor ITS PKU Muhammadiyah******

SOLO—Weni Hastuti kembali dilantik menjadi rektor Institut Teknologi Sains (ITS) PKU Muhammadiyah masa jabatan 2023-2027 di Auditorium kampus setempat, Rabu (3/1/2024). Weni dilantik oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Solo, Anwar Sholeh.

Selain itu, rektor terpilih, Weni Hastuti melantik Wakil Rektor I, Ida Untari; Wakil Rektor II, Munaaya Fitriyya; dan Wakil Rektor III, Suyanto. Di antara tiga nama tersebut hanya Ida Untari yang merupakan nama baru.

Promosi Catat! Ini Daftar Desa BRILian Terbaik yang Siap Bersaing di Nugraha Karya 2023

Sebagai rektor terpilih, Weni sudah mempersiapkan grand design untuk melanjutkan pengembangan ITS PKU Muhammadiyah. Dia mengatakan kampus yang berdiri sejak 1993 itu bakal dikembangkan dengan konsep holdingbisnis.

Guna mendukung pengembangan konsep holding bisnis, pihaknya ingin menambah unit usaha di ITS PKU Muhammadiyah.  

“Jadi itu mimpi kami dan kita siapkan secara bertahap kita akan ada agenda untuk pengembangan baik itu akademik maupun nonakademik, Insyaallah,” kata dia ketika ditemui wartawan selepas pelantikan, Rabu (3/1/2023).

Dia mengatakan guna mengembangkan kampus tersebut, pihaknya juga berencana untuk menambah program studi baru. Dengan begitu, tutur dia, sumber daya manusia atau SDM yang ada perlu dikembangkan.

“Grand designkami memang untuk penguatan SDM itu yang pertama karena itu aset kita yang harus selalu kita kembangkan, tantangan ke depan luar biasa,” kata dia.

Pengembangan dan perbaikan sarana prasaran juga menjadi pioritas Weni untuk menunjang pembelajaran. Dia menyebut bakal menambah kampus II ITS PKU Muhammadiyah Solo. Guna mewujudkan itu pihaknya ingin memiliki lokasi yang strategis. 

“Itu sudah mimpi lama Insya Allah segera terwujud. Kemungkinan juga ada perubahan kelembagaan dari Institut menjadi Universitas,”  kata dia.

Kemudian, menurut dia, hal yang penting yakni lulusan yang berkualitas. Dia mengatakan sejauh ini sudah pihaknya sudah mempersiapkan lulusan agar berbeda dengan kampus-kampus lain.

“Ini sudah terbukti beberapa program studi mayoritas hampir semuanya masa tunggunya [untuk mendapatkan pekerjaan] tidak ada satu bulan. Jadi bahkan sebelum mereka lulus pun sudah inden oleh beberapa institusi atau instansi,” kata dia.

Dia mengatakan tidak hanya kualitas yang perlu ditingkatkan, namun juga menambah kuantitas lulusan untuk menjawab kebutuhan industri.