sloto

erek erek 3d bergambar abjad 721Jutaan kata 683396Orang-orang telah membaca serialisasi

《sloto》

ANRI paparkan keunikan Pemilu 1955, ada DPR terpilih berusia 81 tahun******

Jakarta (ANTARA) - Arsiparis Muda Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mudanto Pamungkas memaparkan keunikan pesta demokrasi pertama, yakni Pemilihan umum (Pemilu) tahun 1955, dimana ada anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih berusia 81 tahun.

"Pada waktu itu terpilih Anggota Legislatif yang bernama Raden Soedjono Prawirosoedarso, saat terpilih berusia 81 tahun dan merupakan pemimpin dari Perguruan Ilmu Sejati dari Madiun, Jawa Timur," kata Mudanto di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kue kecil yang terus diperebutkan partai Islam

Ia menyampaikan hal menarik lain pada Pemilu pertama tahun 1955, yakni kontestan bukan hanya dari partai politik, tetapi juga dari organisasi massa dan perorangan.

"Selain itu, pada Pemilu 1955, anggota TNI dan Polri memiliki hak pilih juga seperti masyarakat umum," ucapnya.

Ia menjelaskan ANRI juga memiliki arsip-arsip yang berkaitan dengan kegiatan kampanye dan pendistribusian surat suara, yang pada saat itu dilakukan melalui jalur laut, darat, dan udara.

"Untuk jalur laut, dilaksanakan oleh Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), sedangkan udara menggunakan Garuda Indonesia dan pesawat Angkatan Udara Republik Indonesia," tuturnya.

Adapun hasil Pemilu tahun 1955, baik untuk pemilihan anggota DPR RI maupun konstituante dimenangkan oleh empat partai besar, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) sebesar 8,4 juta suara dan 57 kursi DPR, Masyumi 7,9 juta suara dan 57 kursi DPR, Nahdlatul Ulama (NU) 6,9 juta suara dan 45 kursi DPR, serta Partai Komunis Indonesia (PKI) 6,1 juta suara dan 39 kursi DPR.

Ia mengisahkan pada Pemilu tahun 1955, kaum perempuan juga terlibat secara aktif, baik itu sebagai panitia maupun calon legislatif.

Salah satu contohnya Ketua Panitia untuk pemilihan Kota Jakarta Raya dijabat oleh Ny. Pudjobuntoro, sosok perempuan yang pada masa Presiden Soekarno ditugaskan sebagai Duta Besar Indonesia untuk negara-negara Asia Tenggara.

Mudanto juga menyampaikan pesan-pesan penting yang dapat diambil dari Pemilu tahun 1955 sebagai tonggak pertama demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Menkominfo ingatkan lagi masyarakat ke TPS gunakan hak pilih

Baca juga: Jokowi tidak berkomunikasi dengan Gibran dan Kaesang sebelum mencoblos

"Ada satu pesan yang harus digarisbawahi bahwa di tengah segala keterbatasan yang ada saat itu, semua berkomitmen untuk melaksanakan Pemilu secara jujur dan adil tanpa intervensi dari pihak penguasa untuk pemenangan salah satu pihak," kata dia.

Arsip-arsip yang didokumentasikan ANRI tersebut berasal dari khazanah arsip Kementerian Penerangan Kabinet Presiden Republik Indonesia Sekretariat Negara, khususnya arsip Kabinet Presiden jilid 1 dan 2, arsip Nahdlatul Ulama, dan arsip berita ANTARA.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Prabowo minta pendukungnya tunggu hasil penghitungan dari KPU******

Saudara saudara sekalian, kita harus tetap tunggu hasil resmi KPU. Kita yakin demokrasi Indonesia berjalan dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Calon presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat pendukungnya tetap menunggu hasil penghitungan resmi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saudara saudara sekalian, kita harus tetap tunggu hasil resmi KPU. Kita yakin demokrasi Indonesia berjalan dengan baik," kata Prabowo saat menyampaikan pidatonya di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam.

Hal tersebut dikatakan Prabowo agar para pendukungnya tidak jumawa dan sombong dengan hasil penghitungan suara yang hanya berdasarkan hitung cepat beberapa pihak.

Dia pun mengakui banyak hasil hitung cepat yang menyatakan suara Prabowo-Gibran sudah mengungguli pasangan calon lain dengan perolehan lebih dari 50 persen.

Namun demikian, dia berharap hasil itu tidak membuat para pendukungnya sombong dan merendahkan pasangan calon lain.

"Kita tidak boleh jumawa, kita tidak boleh euforia, kita tetap harus rendah hati," ucap dia.

Sebelumnya, dalam situs kawalpemilu.org saat dikutip pukul 16.46, tercatat pasangan Prabowo-Gibran mengantongi 53,31 persen suara.

Di urutan ke dua ada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara 29.25 persen.

Baca juga: Prabowo tak peduli tuduhan kecurangan yang ditujukan ke paslon 02

Baca juga: Akademisi: Pendukung tidak puas hasil Pemilu selesaikan secara hukum

Baca juga: Nusron pastikan Prabowo-Gibran harus bayar utang kepada masyarakat 

Di posisi terakhir ada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan perolehan suara 17,44 persen.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Kemudian, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Pemilu 2024 juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan secara serentak untuk memilih calon anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden pada tanggal 14 Februari 2024.

Sementara itu, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, Pemilu 2024 diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Koalisi masyarakat sipil dukung Kemlu sampaikan nasihat hukum di ICJ******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia mendukung upaya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan pernyataan lisan untuk nasihat hukum (advisory opinion)di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait pendudukan Israel di Palestina.

Pernyataan dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi antara koalisi masyarakat sipil dengan Kemlu, yang diwakili Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional L. Amrih Jinangkung dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Abdul Kadir Jailani, di Jakarta, Senin (12/2).

“Koalisi juga menyerahkan surat terbuka kepada Kementerian Luar Negeri, yang pada dasarnya mengapresiasi langkah-langkah Kemlu RI, terutama Menlu Retno Marsudi, yang terus mendukung hak asasi manusia dan menolak tindakan genosida yang diduga dilakukan Israel terhadap warga Palestina,” demikian menurut koalisi, sebagaimana pernyataan tertulis yang diterima pada Selasa.

Di antara organisasi masyarakat sipil yang ikut serta dalam koalisi tersebut adalah Kontras, YLBHI, Dompet Dhuafa, Amnesty International Indonesia, FORUM-ASIA, Asia Justice and Rights (AJAR), YAPPIKA, dan SINDIKASI.

Koalisi tersebut menyoroti serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 27 ribu warga sipil Palestina, mencederai 66 ribu orang, dan memaksa lebih dari 1,7 juta orang lainnya mengungsi dari tempat tinggalnya.

Di tengah gempuran Israel ke Jalur Gaza yang terus berlanjut, koalisi tersebut memandang solidaritas dan kerja sama untuk membela hak rakyat Palestina harus terus dijaga, salah satunya dengan cara mendukung Kemlu RI menyampaikan pernyataan lisan untukadvisory opinion di ICJ.
Baca juga: Dewan Keamanan PBB mengkaji putusan ICJ terhadap Israel

Koalisi masyarakat sipil juga mengajukan sejumlah rekomendasi untuk menguatkan pernyataan Indonesia, yaitu supaya ada penegasan atas adanya keberpihakan negara-negara adikuasa terhadap tindakan Israel dan penekanan terhadap pentingnya menerapkan tanggung jawab untuk melindungi (responsibility to protect).

Pentingnya langkah-langkah diplomasi untuk menekan Israel supaya tunduk pada hukum internasional dan membuka akses bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza harus ditekankan dalam pernyataan lisan Indonesia, menurut koalisi itu.

Selain itu, koalisi juga meminta Kemlu untuk terus bersuara di forum internasional terkait pentingnya jaminan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti wanita, anak-anak, dan disabilitas, di daerah konflik serta memperingatkan efek domino yang dapat muncul dari pengungsi internal.

“Kami berharap supaya rekomendasi yang telah kami sampaikan, termasuk dukungan terhadap gugatan Afrika Selatan (di ICJ) dan penekanan pada isu-isu kemanusiaan, dapat menjadi kontribusi positif dalam menyelesaikan konflik di Palestina,” demikian menurut koalisi tersebut.

Sebagaimana diketahui, Majelis Umum PBB pada 17 Januari 2023 telah memintaadvisory opiniondari ICJ mengenai konsekuensi hukum dari kebijakan dan tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur.

Sebagai langkah partisipasi, Indonesia sudah menyampaikan masukan tertulis (written statement)kepada ICJ pada Juli 2023, dan Menlu Retno Marsuki akan menyampaikan pernyataan lisan (oral statement)pada akhir Februari di ICJ, Den Haag, Belanda.

Baca juga: Menlu Afrika Selatan dapat ancaman setelah gugat kasus genosida Israel

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pinjol ke dana、trik pola gacor olympus hari ini、unsurtoto

Terkait：ceriaqq、xl slot 88、kang slot 138、situs slot 2022 resmi、spin slot gacor、kredivo 3 bulan、ezzesport、erek mimpi、bacot138、buku mimpi 3 angka bergambar lengkap

---

---

bab terbaru：mpojoker（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05