situs judi online bonus new member

Tuhan, tolong biarkan aku pergi!

Mampu Beli yang Premium, Orang Kaya Diminta Tak Beli Minyakita******

Ketersediaan Minyakita disebut hanya berlaku bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini pula yang membuat minyak gorengtersebut diprioritaskan tersedia di pasar tradisional.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar-Lembaga Syailendra meminta masyarakat menengah agar tetap membeli minyak goreng premium, tanpa ikut beralih ke Minyakita di pasaran.

"Masyarakat menengah ke atas yang sudah biasa beli [minyak goreng] premium, ya, sudah jangan pindah dulu [ke Minyakita]. Sebaiknya mereka enggak usah pindah. Kan, mampu beli [minyak premium]," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/2).

"Kalau [masyarakat] menengah ke atasnya banyak, walaupun [beli] 1-2 liter, kan, jadi banyak juga," ujarnya.

Minyakita mendadak langka di sejumlah daerah sejak akhir Januari lalu. Kalaupun ada, harga jual dari pedagang melonjak di atas harga eceran tinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun membeberkan sejumlah alasan kenapa Minyakita langka di pasaran. Salah satunya adalah program biodiesel B35 yang meningkatkan penggunaan CPO yang merupakan bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam BBM jenis solar dari 20 persen pada B20, menjadi 35 persen.

"B20 menyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta, jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Selain itu, ia mengatakan kelangkaan Minyakita juga dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium tetapi harganya murah. Selain itu, akses mudah untuk mendapatkan Minyakita pun membuatnya jadi semakin langka.

"Jadi semua ibu-ibu carinya Minyakita. Padahal jatahnya 300 ribu ton per bulan. Tentu di pasar jadi kurang," ujarnya.

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

Kemendag Minta Orang Kaya Tak Beli Minyakita Agar Stok Tak Langka******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta masyarakat mampu tak membeli Minyakita. Pasalnya minyak goreng kemasan besutan pemerintah itu lebih diperuntukkan untuk masyarakat menengah.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar Lembaga Syailendra mengatakan Minyakita diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Karena itu, minyak goreng tersebut diutamakan tersedia di pasar tradisional.

"Masyarakat menengah ke atas yang sudah biasa beli (minyak goreng) premium, ya sudah jangan pindah dulu (ke Minyakita). Sebaiknya mereka nggak usah pindah kan mampu beli (minyak premium)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/2).

"Kalau (masyarakat) menengah ke atasnya banyak, walaupun (beli) 1-2 liter kan jadi banyak juga," ujarnya.

Minyakita mendadak langka di sejumlah daerah sejak akhir Januari lalu. Kalaupun ada, harga jual dari pedagang melonjak di atas harga eceran tinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas pun kemudian membeberkan sejumlah alasan kenapa Minyakita langka di pasaran. Salah satu, program biodiesel B35 yang meningkatkan penggunaan CPO yang merupakan bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam BBM jenis solar dari 20 persen pada B20, menjadi 35 persen.

"B20 menyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta, jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Selain itu, ia mengatakan kelangkaan Minyakita juga dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium tetapi harganya murah. Kemudian, Minyakita juga mudah ditemukan di mana saja.

"Jadi semua ibu-ibu carinya Minyakita. Padahal jatahnya 300 ribu ton per bulan. Tentu di pasar jadi kurang," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Era Sihir Super Abadi

Kementerian BUMN Minta Tambah Modal Negara Rp3 T Buat Jiwasraya******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Senilai Rp3 triliun untuk menyelesaikan permasalahan PT AsuransiJiwasraya(Persero).

Padahal, sebelumnya pemerintah juga telah menggelontorkan PNM sebesar Rp20 triliun. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan persoalan di Jiwasraya belum tuntas karena masih ada aset senilai Rp7,5 triliun yang masih perlu dipindahkan ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

IFG Life sendiri ditugaskan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Jiwasraya untuk kemudian dilakukan pengalihan aset dan liabilitas Jiwasraya yang bersifat clean and clear kepada IFG Life.

"Kami memutuskan karena OJK (Otoritas Jasa Keuangan) meminta dipercepat untuk menambah PMN Rp3 triliun di tahun ini," ungkapnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (13/2) lalu.

Ia mengatakan dana ini rencananyapulldari cadangan investasi karena di APBN sudah ada cadangan investasi sekitar Rp5 triliun.

Meski begitu, Toko menuturkan rencana detil terkait penambahan PNM itu akan disampaikan lebih lanjut oleh Kementerian BUMN pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR berikutnya.

Tiko menyebut sisa kebutuhan dana akan dicari dari berbagai sumber. Ia mengklaim sisa dana sekitar Rp5 triliun akan ditutup dari pendanaan holding IFG dan pengalihan aset investasi berupa reksa dana yang sempat disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Harapan kami dengan effortini, tahun ini benar-benar tuntas karena kami masih melihat masih ada nasabah yang belum dipindahkan ke IFG Life. Tahun ini kami harapkan bisa selesai, sebelum nanti mulai tahun politik," kata Tiko.

Terkait penyehatan Jiwasraya, OJK sudah memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana penyehatan keuangan (RPK) Jiwasraya melalui surat S-449/NB.2/2020 pada 22 Oktober 2020.

Berdasarkan hasil pemantauan OJK, beberapa kegiatan pokok dalam RPK telah dilaksanakan. Restrukturisasi polis telah dilaksanakan serta dilanjutkan dengan pengalihan polis yang setuju restrukturisasi dari Jiwasraya ke IFG life.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pengalihan portofolio polis saat ini sedang berlangsung secara bertahap. OJK juga telah meminta perusahaan untuk mengalihkan seluruh polis dengan segera.

"Terhadap polis yang belum dialihkan, OJK meminta Jiwasraya untuk menyesuaikan RPK sehingga mencerminkan keadaan terkini. Dalam mendukung proses penyelesaian pengalihan portofolio polis, masih diperlukan adanya tambahan modal dari pemegang saham sehingga semua polis yang telah setuju restrukturisasi dapat dialihkan seluruhnya ke IFG Life," jelasnya beberapa waktu lalu.

OJK menegaskan Jiwasraya harus menyampaikan RPK yang dapat menyelesaikan pengalihan portofolio bagi seluruh pemegang polis yang menyetujui restrukturisasi, termasuk tambahan modal dari pemegang saham yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengalihan dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

Dalang tingkat dewa

Garuda Menang Gugatan Atas 2 Lessor Pesawat di Pengadilan Prancis******

PT Garuda Indonesia Tbk melalui anak usahanya di Prancis, Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) memenangkan gugatan judicial releaseatas langkah hukum yang ditempuh dua kreditornya; lessor pesawatGreylag 1410 dan Greylag 1446.

Mulanya, dua kreditor itu mengajukan provisional attachmentatau sita sementara rekening GIHF pada 2022 lalu. Namun, pengadilan Prancis (Paris civil court) membebaskan penuh sita sementara yang diajukan.

Pengadilan malah memutus dua kreditor itu harus membayar 230 ribu Euro atau setara Rp3,6 miliar (asumsi kurs Rp16 ribu) untuk biaya yang ditimbulkan terkait langkah hukum itu.

"Kami perlu menegaskan bahwa restrukturisasi yang berhasil dirampungkan Garuda Indonesia telah melalui proses diskusi panjang bersama seluruh kreditur sesuai koridor hukum yang berlaku. Untuk itu, kiranya hal ini dapat disikapi secara bijak oleh pihak-pihak terkait, yaitu dengan menghormati ketetapan hukum yang ada," kata Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2).

Ia menambahkan sebelum gugatan ini, dua kreditor itu juga mengajukan rangkaian upaya hukum di berbagai negara termasuk Indonesia dan Australia. Namun, upaya hukum itu ditolak oleh otoritas hukum masing-masing negara tersebut.

Menurut Irfan, upaya hukum yang dilayangkan kedua lessor ini menjadi penghambat langkah akselerasi kinerja perusahaan. Ia menilai putusan ini menjadi refleksi untuk terus memperkuat landasan hukum restrukturisasi kewajiban usaha. Terutama melalui berbagai tindak lanjut atas upaya hukum yang berjalan.

"Komitmen tersebut turut kami pertegas melalui upaya hukum lanjutan terhadap kedua lessor tersebut terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir 2022 lalu," tutur Irfan.

Sebelumnya, Garuda menggugat dua krediturnya; Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company sebesar Rp10 triliun ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan terdaftar dengan nomor perkara 793/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst pada 30 Desember 2022 lalu.

Nilai gugatan Rp10 triliun diajukan karena Garuda memandang perbuatan kedua tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian immaterial atas hilangnya keuntungan dan reputasi mereka.

[Gambas:Video CNN]

tanda ukiran

Sampoerna Kucurkan Rp2,8 T Demi Produksi Tembakau Bebas Asap di RI******

PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) mengucurkan US6 juta atau setara Rp2,8 triliun (asumsi kurs Rp15.155 per dolar AS) untuk investasiproduk tembakaubebas asap di Indonesia.

Presiden Direktur Sampoerna Vassilis Gkatzelis mengatakan investasi tersebut berupa pabrik produk tembakau bebas asap IQOS, dengan merek HEETS.

"Investasi baru di Karawang, Jawa Barat senilai lebih dari US6 juta untuk memenuhi permintaan kawasan Asia Pasifik dan pasar domestik," katanya di The Langham, Jakarta Selatan, Senin (20/2).

Peresmian pabrik dan pelepasan ekspor perdana produk tersebut dilakukan pada Januari lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga turut memberikan sambutan.

"Saya ucapkan selamat kepada seluruh manajemen dan karyawan Sampoerna atas peresmian fasilitas produksi dan pelepasan ekspor perdana produk tembakau inovatif bebas asap," ucap Airlangga dalam peresmian pabrik tersebut, Kamis (12/1), dikutip dari keterangan resmi Sampoerna.

"Investasi yang dilakukan Sampoerna ini diharapkan dapat memberi dampak positif dalam mendorong inovasi, serta penciptaan nilai ekonomi pada banyak sektor antara lain sektor UMKM, ritel tradisional, kemitraan dengan petani, dan pengembangan R&D," sambungnya.

Selain itu, Vassilis mengatakan Philip Morris International (PMI) selaku induk Sampoerna sudah berinvestasi lebih dari US,5 miliar sejak 2008 dalam pengembangan, penelitian, produksi, pemasaran, dan inovasi produk tembakau inovatif bebas asap.

Vassilis mengatakan proses pengembangan ini melibatkan lebih dari 980 ilmuwan, insinyur, teknisi, dan staf pendukung, termasuk dari Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Keterlibatan dengan kekuasaan

Menteri Basuki Batasi Penggunaan TKA di Proyek Infrastruktur 5 Persen******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membatasi buruhatau tenaga kerja asing (TKA) dalam proyek infrastruktur maksimal 5 persen.

Pembatasan itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2023 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing Pada Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Pola Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang ditetapkan pada 16 Januari lalu.

"Penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dan pada 2023 dan 2024 sebesar paling tinggi 5 persen (lima persen) dari pagu Kementerian PUPR," tulis poin E nomor 1 aturan tersebut, dikutip pada Selasa (21/2).

Basuki menjelaskan maksud dan tujuan diterbitkannya surat tersebut, yakni sebagai panduan operasional bagi badan usaha yang akan menggunakan barang impor dan/atau TKA pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Selain itu, SE ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola KPBU.

Namun, penggunaan barang impor dan/atau TKA dalam proyek infrastruktur masih bisa diberikan dengan persetujuan Menteri PUPR melalui beberapa tahapan, yakni:

a. Pimpinan badan usaha mengajukan permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Tim Pengarah P3DN Kementerian PUPR ditembuskan kepada Direktur Jenderal unit organisasi terkait dengan melampirkan hasil pencarian informasi ketersediaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan justifikasi teknis dari kebutuhan spesifikasi;

b. Direktur Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan rapat pembahasan bersama pihak-pihak terkait, selanjutnya melaporkan hasil rapat kepada Menteri PUPR untuk mendapatkan arahan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA;

c. Menteri PUPR memberikan persetujuan terhadap penggunaan barang impor dan/atau TKA;

d. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan maka diperlukan penyesuaian spesifikasi teknis oleh badan usaha dengan memperhatikan ketersediaan PDN dan tenaga kerja dalam negeri;

e. Format surat permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

"Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," tutup isi SE tersebut.

[Gambas:Video CNN]