slot game terbaik

Gelombang naga di zaman makmur

jamu slot 200

3 Pesawat Lion Air Dilarang Terbang Imbas Kasus Boeing 737 Max di AS******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi melarang tiga pesawat Boeing737-9 Max Lion Airmengudara imbas kasus terbaru jenis pesawat tersebut di Amerika Serikat.

Jumat lalu (5/1), Boeing 737-9 Max yang digunakan Alaska Airlines melakukan pendaratan darurat karena penutup pintu pesawat jebol tak lama setelah lepas landas dari Portland, Negara Bagian Oregon, Amerika Serikat (AS).

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub telah berkoordinasi dengan Federal Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat Regional Asia Pacific, Boeing serta Lion Air sebagai pengguna Boeing 737-9 Max.

Lion Air menyatakan Boeing telah memberikan konfirmasi melalui surat elektronik yang diterima pada 7 Januari 2024. Isinya, tiga unit pesawat Boeing 737-9 Max milik Lion Air tidak termasuk dalam kategori tersebut karena memiliki perbedaan tipe pintu Mid Exit dengan pesawat milik Alaska Airlines.

Menurut Lion, Boeing 737-9 Max miliknya tidak menggunakan tipe mid exit door plug, tetapi menggunakan mid cabin emergency exit door type II, yang berarti sistem pada pintu darurat bagian tengah tersebut berfungsi aktif dan dapat digunakan untuk proses evakuasi.

"Berdasarkan hal di atas, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Perhubungan Udara) telah melakukan review dan evaluasi terhadap pesawat Boeing 737-9 MAX milik Lion Air dengan registrasi PK-LRF, PK-LRG, PK-LRI dengan hasil tiga pesawat tersebut tidak memiliki mid exit door plug sebagaimana yang terpasang di pesawat Alaska Airlines karena Lion Air menggunakan mid cabin emergency exit door type II," kata Kristi.

Lihat Juga : Tim Anies Sebut WIKA dan Waskita Buat Negara Rugi: Rp150 T Melayang

Ditjen Perhubungan Udara telah menerbitkan Airworthiness Directives (AD) atau Petunjuk Pelaksanaan Kelaikan Udara 24-01-001-U tentang pemberlakuan FAA AD 2024-02-51 yang dikhususkan untuk pesawat B737-9 yang memiliki mid cabin door plug yang diterbitkan tanggal 7 Januari 2024.

"Ditjen Perhubungan Udara selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak FAA, Boeing dan Lion Air untuk terus memonitor situasi tersebut dan akan memberikan informasi lebih lanjut seiring dengan perkembangan situasi. Keamanan dan keselamatan operasi penerbangan tetap menjadi prioritas kami," imbuhnya.

Pesawat Alaska Airlines yang membawa 174 penumpang dan enam awak penerbangan melakukan pendaratan darurat di usai panel jendela pesawat pecah di udara, tak lama setelah lepas landas dari Portland, Negara Bagian Oregon, Amerika Serikat (AS).

Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS pun melakukan investigasi atas insiden yang terjadi di pesawat Boeing 737-9 Max maskapai Alaska Airlines tersebut.

Selain itu, Kantor Penerbangan Federal AS (FAA) pada Sabtu (6/1) memutuskan untuk melarang terbang (grounding) pesawat terkait dulu sementara waktu.

Mengutip Reuters, Administrator FAA Mike Whitaker mengatakan badan tersebut memerlukan pemeriksaan segera terhadap pesawat-pesawat terkait sebelum mereka dapat kembali terbang.

Imbasnya, perintah tersebut mempengaruhi setidaknya terhadap 171 pesawat sejenis di seluruh dunia. Petunjuk kelaikan udara darurat akan mewajibkan operator untuk memeriksa pesawat sebelum penerbangan selanjutnya yang tidak memenuhi siklus inspeksi.

Whitaker mengatakan inspeksi yang diperlukan akan memakan waktu sekitar empat hingga delapan jam per pesawat.

"FAA mewajibkan inspeksi segera terhadap pesawat Boeing 737-9 Max tertentu sebelum mereka dapat kembali terbang," kata Whitaker, "Keselamatan akan terus mendorong pengambilan keputusan kami saat kami membantu penyelidikan NTSB terhadap Alaska Airlines Nomor Penerbangan 1282," tambahnya mengacu pada Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS.

Sementara itu, perusahaan penerbangan Boeing menyatakan pihaknya mendukung tindakan inspeksi terhadap pesawat-pesawat jenis tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

penghancur proses

situs judi tergacor

Festival Film Internasional Beijing ke******

Beijing (ANTARA) - Festival Film Internasional Beijing ke-14 dijadwalkan akan berlangsung pada 18-26 April mendatang, dengan sutradara asal Serbia, Emir Kusturica, menjadi ketua dewan juri internasional untuk Tiantan Award.

Menurut pihak penyelenggara saat konferensi pers, Kamis (28/3), sebanyak 15 film akan bersaing untuk memperebutkan Tiantan Award tahun ini.

Ke-15 film tersebut diseleksi dari 1.509 film asal 118 negara dan kawasan yang telah mengajukan aplikasi, sebuah rekor baru untuk jumlah aplikasi terbanyak dalam ajang ini.

Brazil diundang untuk menjadi tamu kehormatan pada acara tahun ini, karena 2024 menandai peringatan 50 tahun terbentuknya hubungan diplomatik antara China dan Brazil.

Sejumlah sineas serta perwakilan perusahaan film dan televisi dari Brazil akan menghadiri festival tersebut, dengan serangkaian film Brazil akan diputar di Beijing.

Dalam festival tersebut, lebih dari 240 film domestik dan internasional dengan tema yang beragam akan ditayangkan di lebih dari 20 bioskop di Beijing serta dua wilayah tetangganya, Tianjin dan Provinsi Hebei.

Diluncurkan pada 2011, festival ini bertujuan untuk meningkatkan pertukaran antara para pemain industri global. Festival ini menarik perhatian internasional yang makin besar berkat pasar film China yang sedang berkembang pesat.
 

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Ruang siaran langsung Ruohua setiap jam

link judi slot terbaru

Astra Infra Janji Diskon Tarif Tol 10 Persen Saat Mudik Lebaran 2024******

Jakarta, CNN Indonesia--

AstraInfra Group berjanji untuk memberikan diskon tarif tolsebesar 10 persen pada ruas tol dikelola oleh perusahaan saat mudikLebaran 2024 nanti.

Ketua Task Force Lebaran Astra Infra Group Rinaldi mengatakan kebijakan diskon tarif tol tersebut saat ini masih dalam tingkat pembahasan internal.

Kendati, ia berjanji akan mengumumkan secara resmi dalam waktu dekat.

Ia lantas mengatakan diskon itu juga akan mencakup ruas tol milik Astra Infra Group dengan trafik terpadat. Ruas tol itu seperti, Tol Tangerang-Merak sepanjang 72,5 km, Cikopo-Palimanan 116,8 km, dan Jombang-Mojokerto 40,5 km.

"(Akan kami umumkan) secepatnya, nanti akan ada rilisnya," kaya Rinaldi.

Terpisah, Group Chief Operating Officer Astra Infra Billy Perkasa Kadar mengatakan pemberian diskon ini untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik dan balik pada momen mudik Lebaran, yang berpotensi mengalami kepadatan.

"Harapannya, inisiatif yang kami lakukan dapat efektif memberikan dampak bagi kelancaran mudik lebaran tahun ini" ujar Billy.

Astra Infra melalui PT ASTRA Tol Nusantara memiliki saham di delapan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yaitu ASTRA Infra Toll Road Tangerang-Merak, MTN (Kunciran-Serpong), MLJ (Ulujami-Kebon Jeruk), ASTRA Infra Toll Road Cikopo-Palimanan, TMJ (Semarang-Solo), ASTRA Infra Toll Road Jombang-Mojokerto, JSM (Surabaya-Mojokerto), serta JPM (Pandaan-Malang).

Selain memberikan diskon tarif tol, Astra Infra juga mengantisipasi kepadatan menuju Pelabuhan Merak dengan manajemen trafik, penyiapan lajur-lajur utama arus ke Gerbang Tol Merak, Cilegon Timur, dan dukungan delaying system.

"Selain itu, dilakukan juga dukungan pembatasan angkutan barang serta peningkatan kapasitas parkir di rest area KM 43 A," imbuh Billy.

Untuk mengantisipasi kepadatan di Tol Cikopo-Palimanan, Astra Infra bekerja sama dengan Korlantas Polri dan Polda setempat dalam melakukan rekayasa lalu lintas.

"Untuk mengurai kepadatan di gerbang tol, telah disiapkan juga mobile reader di ruas Jombang-Mojokerto," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

Istri Cantik CEO dari Surga

tafsir mimpi 04

Polda Metro Jaya beberkan alasan menghentikan kasus Aiman Witjaksono******

Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya ​​​​​membeberkan alasan  menghentikan penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian terkait netralitas Kepolisian dalam Pemilu 2024 oleh Aiman Witjaksono.

Penghentian penyidikan kasus tersebut menurut Kabid Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi, karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana perihal penyebaran berita bohong atau hoaks. "Otomatis sangkaan dan dakwaan akan gugur karena Pasal 14 dan 15 Nomor 1 Tahun 1946 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta pada Kamis. Ade Ary juga menegaskan penghentian kasus ini tidak bernuansa politis menyusul Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sudah rampung sehingga kasus dihentikan. "Penyelidikan, penyidikan itu dasarnya aturan. Hak dan kewajiban siapapun yang berproses hukum akan dipatuhi penyidik," katanya. Polda Metro Jaya secara resmi telah menghentikan penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian oleh Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Aiman Witjaksono.

Baca juga: IPW apresiasi Polda Metro Jaya karena hentikan kasus Aiman Witjaksono "Tadi malam (Rabu, 27 Maret 2024), kami sudah dikirimkan surat dari penyidik dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bahwa laporan yg berkaitan dengan saudara Aiman ini sudah dihentikan atau sudah dikeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) dengan alasan demi hukum," kata salah satu penasehat hukum Aiman Witjaksono, Finsensius Mendrofa saat ditemui di Jakarta, Kamis. Finsensius menambahkan pihaknya sangat bersyukur atas keputusan Polda Metro Jaya dan mengapresiasi atas penghentian kasus tersebut. "Kami bersyukur bahwa kasus Aiman dihentikan demi hukum, memang sejak awal kami meyakini betul bahwa kasus Aiman ini bukan merupakan tindak pidana," katanya. Ia juga berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu layak diapresiasi karena sama-sama memiliki satu pemikiran terhadap kasus Aiman bahwa demi hukum harus dihentikan prosesnya. MK RI mengabulkan sebagian gugatan uji materi yang diajukan Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty serta menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana perihal penyebaran berita bohong atau hoaks.

Baca juga: Polda Metro hentikan penyidikan kasus ujaran Aiman "Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara RI II Nomor 9) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan saat sidang pleno yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (21/3). MK berpendapat, unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” pada Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 mengandung sifat ambiguitas. Menurut MK, sulit menentukan ukuran atau parameter kebenaran suatu hal yang disampaikan oleh masyarakat. Ukuran atau parameter yang tidak jelas dalam mengeluarkan pendapat atau pemikiran, justru dapat membatasi hak setiap orang untuk berpikir. Selain itu, hal ini juga dinilai mahkamah dapat mengancam kebebasan masyarakat untuk berpendapat. "Karena itu, negara tidak boleh mengurangi kebebasan berpendapat dengan ketentuan atau syarat yang bersifat absolut bahwa yang disampaikan tersebut adalah sesuatu yang benar atau tidak bohong,” kata hakim konstitusi Arsul Sani membacakan pertimbangan.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Penjahat penjelajah waktu

pola gacor 4d

Perusahaan Bantu Hijaukan IKN Bakal Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berjanji memberikan fasilitas pengurangan pajakhingga 200 persen bagi perusahaan yang membantu menghijaukan IKN Nusantara.

Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air OIKN Pungky Widiaryanto mengatakan tutupan lahan atau hutan di IKN hanya 16 persen dari total luas 252 ribu hektare. Bahkan, laju deforestasinya mencapai 1.000 hektare per tahun.

Oleh karena itu, OIKN membuat kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare. Rinciannya, 40 ribu hektare untuk hutan sekunder, 2.000 hektare hutan mangrove, 55 ribu hektare hutan industri, serta 80 ribu hektare lainnya digunakan sebagai pertanian, tambang, dan kebun sawit.

"Sebagai contoh, salah satu perusahaan ingin melakukan rehabilitasi di 2.000 hektare, contoh saja menghabiskan Rp100 miliar. Itu bisa diklaim sebagai tax deductiondua kali lipatnya untuk perusahaan tersebut. Ini sebagai contoh untuk insentif-insentif dalam rangka perbaikan hutan di IKN Nusantara," sambung Pungky.

Selain pemberiantax deduction,Pungky merinci dua skema lain yang akan dilakukan pihaknya untuk merehabilitasi kawasan hutan di IKN.

Pertama,menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pungky menyebut penggunaan kas negara bisa dilakukan oleh OIKN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga pemerintah daerah setempat.

Kedua, kemitraan. Ia menegaskan OIKN bakal menyediakan lahan bagi para perusahaan yang memang berkewajiban menghijaukan kawasan hutan.

"Contohnya, kewajiban reklamasi atau rehabilitasi dalam rangka kewajiban perusahaan tersebut karena telah menggunakan kawasan hutan untuk pertambangan," ucap Pungky.

"Jadi, kalau di tambang ada kewajiban satu kali satu, melakukan rehabilitasi di luar area tambang mereka. Itu kita sediakan lahan di IKN Nusantara untuk dilakukan rehabilitasi sebagai kewajiban mereka (perusahaan tambang)," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Ular yang melahap dunia

neon4d slot

Ombudsman: Kementan Beri Rekomendasi Impor Bawang Putih Melebihi Kuota******

Jakarta, CNN Indonesia--

Ombudsman RI mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan rekomendasi izinimpor bawang putihmelebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.

Hal itu berdasarkan adanya dugaan maladminstrasi dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih yang dilakukan Kementan.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan penerbitan RIPH tidak sesuai dengan kuota impor tahunan yang diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pemerintah.

"Ya memang tidak harus sama, tapi kalau jumlahnya seperti ini pasti akan mengakibatkan permasalahan. Rebutan SPI (surat perizinan impor), pelaku usaha rugi. Ini kan pelayanannya jadi buruk" katanya dalam konferensi pers, Selasa (15/1).

RIPH merupakan keterangan tertulis yang menyatakan produk hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang diterbitkan Kementerian Pertanian. Rekomendasi ini menjadi salah satu syarat untuk mendapat surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

Ombudsman juga menemukan adanya praktik pungutan liar dalam penerbitan RPIH bawang putih. Salah satu importir melaporkan ke Ombudsman bahwa ia diminta membayar Rp200 - Rp250 per kilogram (kg) kepada oknum di lingkungan Kementan untuk mendapatkan RIPH.

"Kalau disangkal silakan, karena fokus Ombudsman bukan di situ. Ini ranahnya penegak hukum, tapi informasi ini masuk ke ombudsman," katanya.

Masalah lainnya yang juga ditemukan Ombudsman yakni banyak importir yang tidak melakukan wajib tanam bawang putih.

Padahal dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Pasal 32 mewajibkan importir menanam bawang putih di dalam negeri. Wajib tanam harus dilakukan sebesar 5 persen dari pengajuan impor.

Jika tidak melakukan wajib tanam, maka pengusaha tidak boleh melakukan importir.

"Bagaimana kalau tidak boleh impor, apakah tetap bisa impor? Bisa, caranya bikin perusahaan baru. Mestinya pemerintah waspada pada perusahaan baru karena besar kemungkinan patut diduga di belakangnya merupakan pelaku usaha yang enggan melakukan wajib tanam," kata Yeka.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)