rtp probet88

Ular yang melahap dunia

Amran Ungkap PR Besar dari Jokowi Usai Dilantik Jadi Mentan Lagi******

Menteri Pertanian Amran Sulaimanmengungkapkan pekerjaan rumah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai dilantik, Rabu (25/10) pagi ini.

Amran mengungkapkan Jokowi meminta dirinya untuk meningkatkan produksi pertanian.

"Tingkatkan produksi," ujarnya di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan).

Ia lantas menyinggung Indonesia pernah swasembada beras, jagung, dan bawang merah selama empat tahun hingga 2017 lalu.

Swasembada itu terjadi di masa kepemimpinan Amran atau periode pertama Jokowi.

Oleh karena itu, Amran pun ke depannya akan fokus pada pangan. Ia menyebut saat ini Indonesia mengimpor 3,5 juta ton.

Amran yakin bisa menekan impor itu di sisa kepemimpinannya dalam satu tahun ke depan.

"Kami tekan dulu ke titik nol. Insya Allah swasembada lagi. Bisa pasti. Manusia yang berhasil yang optimis," ucapnya.

Presiden Jokowi kembali menunjuk Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.

Penunjukan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Jokowi. Pasalnya, Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Bangkitnya Ninja Kabut

Erick Tak Butuh Tambahan Wamen Lagi Usai Ditinggal Rosan ke Prabowo******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan tak butuh tambahan wakil menteri lagi usai posisi itu kosong karena ditinggal Rosan Roeslani karena 'ikut' Prabowo-Gibran.

Posisi tersebut, kata Erick, cukup diisi oleh Kartika Wirjoatmodjo yang saat ini menjabat sebagai Wamen BUMN I.

Terkait keputusan tersebut, menurut dia, pihaknya juga sudah melapor kepada Presiden Jokowi.

Rosan Roeslani ikut bergabung menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. Atas keputusannya tersebut, Rosan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil menteri BUMN dan wakil komisaris utama Pertamina.

Erick menghormati keputusan Rosan tersebut.

"Saya hormati keputusan pak Rosan, dan saya sudah diskusi internal di kementerian," kata Erick di Jakarta, Sabtu.

[Gambas:Video CNN]

Puncak seni bela diri

Cuma Hari Ini, Beli Ayam Broiler di Transmart Mulai Rp20 Ribuan******

Mau belanja hemat kebutuhan pokok di penghujung bulan Oktober ini? Langsung aja ke Transmart ya karena lagi ada Transmart Full Day Sale yang bagi-bagi diskon.

Cuma hari ini, beli ayam broiler di Transmart Full Day Sale harganya murah banget, mulai Rp20.720 aja per ekor.

Lihat Juga : Belanja Sekarang di Transmart Bayarnya Nanti Pakai Allo Paylater

• Harga saleayam broiler Rp20.720 per ekor. Harga berlaku di Transmart Palu.
• Harga saleayam broiler Rp23.920 per ekor. Harga berlaku di Transmart Medan.
• Harga saleayam broiler Rp25.600 per ekor. Harga berlaku di Transmart Mataram dan Pekanbaru.
• Harga saleayam broiler Rp27.920 per ekor. Harga berlaku di Transmart Jawa Timur, Padang, Palembang, dan Pangkalpinang.
• Harga saleayam broiler Rp28.800 per ekor. Harga berlaku di Transmart Jambi dan Jawa Tengah.
• Harga saleayam broiler Rp29.200 per ekor. Harga berlaku di Transmart Jabodetabek dan Karawang.
• Harga saleayam broiler Rp29.900 per ekor. Harga berlaku di Transmart Bandung.
• Harga saleayam broiler Rp31.129 per ekor. Harga berlaku di Transmart Lampung dan Manado.
• Harga saleayam broiler Rp34.320 per ekor. Harga berlaku di Transmart Balikpapan dan Pontianak.
• Harga saleayam broiler Rp35.600 per ekor. Harga berlaku di Transmart Denpasar.

Pastikan bayarnya menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah biar dapat tebus murah harga ayam yang didiskon.

Pelanggan juga bisa belanja sekarang bayar belakangan dengan transaksi pakai Allo Paylater. Download aplikasi Allo Bank dulu, kemudian upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Paylater.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembuatan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah di cabang pembukaan instan yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Yuk, langsung serbu diskonnya dan jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Panduan Budidaya Perkotaan

Serbu Diskonnya, Masih Ada Waktu Belanja di Transmart Full Day Sale******

Transmart Full Day Sale balik lagi nih bagi-bagi diskon buat pelanggan setianya hari ini, Minggu (29/10).

Buat kamu yang baru tahu promo ini, jangan khawatir ya. Soalnya belum terlambat kok buat berburu diskon di Transmart sekarang juga!

Lihat Juga : Belanja Akhir Pekan Ini di Transmart Yuk, Ada Diskon 50% + 20%

Diskon untuk sejumlah produk terpilih tersebut juga enggak tanggung-tanggung yakni sampai 50 persen!

Ada juga diskon tambahan sebesar 20 persen untuk pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagi yang belum punya, kamu bisa mengunduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store, prosesnya dijamin cepat! Kamu juga bisa langsung menggunakannya untuk bertransaksi di Transmart.

Mumpung masih ada waktu, langsung aja serbu diskonnya ke gerai Transmart terdekat sebelum promo Full Day Sale ini berakhir.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik! Selamat berbelanja!

Teknologi sejati tak tertandingi

Saham Mahaka Grup Turun Usai Erick Tak Jadi Cawapres Prabowo******

Saham emiten yang terafiliasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohiranjlok hingga puluhan persen pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (23/10).

Adapun emiten yang dimaksud adalah PT Mahaka Media Tbk (ABBA) dan PT Mahaka Radio Integra Tbk (MARI). Merosotnya saham kedua perusahaan itu terjadi usai Erick dipastikan gagal menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Mengutip RTI Infokom saham ABBA turun 9 poin atau 10 persen dari level 90 menjadi 81. Saham ABBA diperdagangkan di rentang 81-83 per lembarnya dengan total volume 49,06 juta dengan turnover Rp318,8 miliar.

Saat ini, pemegang saham mayoritas ABBA dimiliki oleh PT Beyond Media sebesar 40,47 persen, PT Solic Kreasi Baru 13,77 persen, dan masyarakat 34,09 persen.

Sementara itu, saham MARI anjlok 44 poin atau 34,38 persen dari posisi 128 menjadi 84. Saham MARI diperdagangkan di rentang 84-108 per lembarnya.

Sedangkan, volume transaksi MARI mencapai 185,4 juta saham dengan turnover Rp441,2 miliar.

Pemegang saham mayoritas MARI digenggam oleh PT Beyond Media sebesar 40,35 persen, PT Mahaka Media 16,37 persen, dan masyarakat 43,28 persen.

Pada Selasa (24/10) pagi ini, saham ABBA dibuka pada posisi 76. Saham tersebut melemah 5 poin atau minus 6,17 persen.

Sedangkan, saham MARI berada di posisi 81. Saham itu melemah 4 poin atau minus 4,76 persen.

Direktur Ekuator Swarna Investama Hans Kwee mengatakan penurunan saham ABBA dan MARI belakangan ini erat kaitannya dengan gagalnya pencalonan Erick sebagai cawapres.

Sebab, kata dia, sebelumnya kedua saham menguat karena spekulasi Erick jadi cawapres.

"Jadi Ketika gak jadi (cawapres), saham tersebut terkoreksi. Jadi ini hal yang wajar," ucap Hans kepada CNNIndonesia.com.

Setali tiga uang, Pengamat Pasar Modal PT Dinamika Gelora Satya Oktavianus Audi mengatakan penurunan saham ABBA dan MARI tak lepas dari isu Erick.

Ia menilai isu Mahaka Group dengan Erick sangat kental beberapa hari terakhir.

Namun secara obyektif, menurutnya pelemahan dipengaruhi juga karena laporan keuangan MARI kuartal III 2023 yang rugi.

Tercatat kerugian tahun berjalan MARI mencapai Rp77 miliar atau lebih rendah 4,06 persen (yoy).

"Kami melihat hal ini terdampak karena pengembangan aplikasi Noice yang menekan keuangan dari MahakaX," ucap Oktavianus.

Nama Erick Thohir belakangan santer terdengar akan menjadi cawapres pendamping Prabowo untuk Pilpres 2024.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Fikri Yasin sempat mengatakan nama Erick menguat di antara tiga kandidat lainnya.

Adapun tiga kandidat yang dimaksud adalah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Keputusan cawapres belum final, tapi menguat ke arah Pak Erick Thohir ya," kata Fikri saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (18/10).

Tak hanya itu, Erick juga sempat mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sebagai pemenuhan syarat menjadi cawapres.

Surat tersebut ditetapkan di Jakarta Selatan pada 16 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso.

Namun, Erick batal menjadi Cawapres. Koalisi Indonesia Maju (KIM) resmi mengusung Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo.

Nama Gibran diumumkan usai pertemuan para ketua umum partai KIM pengusung Prabowo di Kertanegara, Minggu (22/10) malam.

"Kami telah berembuk secara final secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai presiden KIM, untuk 2024-2029, dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari KIM," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

Masakan dari dunia lain

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.