kredinesia ilegal atau legal

Pedang dan Sihir

Menaker Wajibkan Buruh Migran jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan******

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mewajibkan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kewajiban itu diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Pekerja Migran Sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam pasal 4, calon pekerja migran Indonesia atau PMI yang bekerja ke luar negeri wajib terdaftar dalam kepersertaan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Sementara untuk jaminan hari tua (JHT) tidak diwajibkan.

Adapun PMI yang telah bekerja di negara tujuan dan belum terdaftar sebagai Peserta harus bergabung dengan program jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia.

Sementara itu, kepesertaan jaminan sosial bagi PMI yang ditempatkan untuk kepentingan perusahaan, mereka sendiri harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur cara penyelenggaraan JKK, JKM, dan JHT untuk pekerja yang menerima upah.

[Gambas:Video CNN]

Gadis kelas atas

Harga Cabai Makin 'Pedas' Jelang Ramadan, Tembus Rp90 Ribu per Kg******

Harga cabai-cabaian merangkak naik dua pekan menjelang Ramadan.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.compada Selasa (7/3), harga cabai rawit merah di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan, naik menjadi Rp90 ribu per kilogram (kg) dari Rp50 ribu per kg pada pekan lalu.

"Cabai keriting naik dari Rp30 ribu menjadi Rp50 ribu per kg," ujar Sri, salah satu pedagang di Pasar Santa. 

Di Pasar Santa, Jakarta Selatan, harga cabai rawit merah naik menjadi Rp75 ribu per kg dari Rp65 ribu per kg.

"Cabai keriting normal Rp35 ribu. Cabai merah besar Rp45 ribu, normal juga," kata Dasril, salah satu pedagang.

Sementara bawang putih stabil di Rp35 ribu per kg dan bawang merah naik dari Rp38 ribu per kg ke Rp40 ribu per kg.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), rata-rata harga cabai rawit merah di pasar tradisional di seluruh Indonesia naik dari Rp63.250 pada pekan lalu menjadi Rp67.600 per kilogram (kg).

Rata-rata kenaikan juga terjadi pada cabai merah keriting dari Rp46.350 menjadi Rp46.850 per kg dan cabai rawit hijau dari Rp48 ribu per kg menjadi Rp48.100 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Tersenyum bangga di dunia keabadian

Menperin Sebut Polemik Impor KRL Bekas Diselesaikan Luhut Hari Ini******

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengatakan polemik imporgerbongkeretarel listrik (KRL) akan diselesaikan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan pada JUmat (3/3) ini.

"Besok kami rapatkan, dengan semua. Nanti diundang oleh Menko Marves (Luhut). Iya besok sudah diagendakan, besok kita selesaikan," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (2/3).

"Besok kita rapatkan. Pasti ada solusi," sambung Agus.

Rencananya, KCI ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

KCI sudah meminta surat izin impor. Tapi izin itu terganjal di Kementerian Perindustrian. Sementara itu pengamat kebijakan publik Agus Pambagio khawatir kalau tak segera diselesaikan, permasalahan itu bisa berdampak pada 200 ribu penumpang KRL.

Kendati demikian Agus enggan berkomentar tegas soal alasan Kemenperin mengganjal izin impor yang diajukan oleh KCI tersebut. Ia hanya menegaskan Kemenperin bertugas mendorong industri dalam negeri.

Ia juga mengaku mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pengamat hingga industri dalam negeri, dalam polemik impor KRL ini.

"Pengamat kita dengar, semua kita dengar, ada yang kita dengar. Industri dalam negerinya kita dengar, semua kita dengar," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

Erick Sambangi Kejagung Rapikan Administrasi Kasus Jiwasraya******

Menteri Bandan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melengkapi administrasi penyelesaian kasus Jiwasrayadan Waskita Karya, Senin (6/3).

Erick datang ke Kejagung didampingi Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

"Kami merapikan administrasi atau penyelesaian untuk hal-hal khususnya Jiwasraya dan Waskita," kata Erick di Kompleks Kejagung, Jakarta.

"Sebab perlindungan ke publik, kata Pak Jaksa Agung (ST Burhanuddi), jadi prioritas," sambung Erick.

Ia mengatakan Kementerian BUMN terus mendukung Kejagung. Erick pun mengungkapkan hari ini pihaknya turut melaporkan kasus baru kepada Kejagung. Namun, ia tidak mau berkomentar lebih jauh karena perlu pendalaman dahulu secara menyeluruh.

"Hari ini ada kesepakatan dengan Pak Kejaksaan Agung, tidak mau bicara kasus dulu," ucapnya.

Lihat Juga : Pemerintah Akan Berikan Bansos Pangan Jelang Ramadan dan Idulfitri

Kejagung sendiri telah menyetorkan hasil pemulihan aset barang rampasan negara terkait kasus korupsi dan pencucian uang Jiwasraya sebesar Rp3,1 triliun ke kas negara.

Proses penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Kepala PPA Kejagung Agung Sayaifudin Tagamal, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan di Menara Kartika, Kompleks Kejagung, Jakarta, Rabu (1/2) lalu.

Agung mengatakan jumlah tersebut merupakan total pemulihan aset barang rampasan di kasus Jiwasraya sejak September 2021.

"Baik yang berasal dari uang rampasan, penjualan lelang, penjualan langsung, penjualan efek, pencairan reksa dana, dan penetapan status penggunaan," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (3/2) lalu.

Penyerahan itu, kata Agung, menegaskan proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi terhadap pelaku kejahatan, tapi juga dalam rangka pemulihan aset.

Kendati demikian, Agung mengamini apabila pemulihan aset yang telah dilakukan masih rendah jika dibandingkan dengan kerugian negara yang diakibatkan dari skandal Jiwasraya, yakni Rp16,807 triliun.

Karenanya, ia mengatakan masih banyak barang rampasan Jiwasraya yang harus diselesaikan. Agung memastikan Kejagung berkomitmen untuk terus mengupayakan penyelesaian dalam rangka optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Dalam penyerahan aset kepada negara itu, Agung menyebut reksadana dan efek menjadi penyumbang terbesar dari total seluruh barang rampasan kasus Jiwasraya yang telah dipulihkan.

Masing-masing senilai Rp1,62 triliun untuk 90 produk reksa dana dan Rp1,37 triliun untuk penjualan 3 miliar lebih lembar saham, waran, obligasi, dan pencairan dana terkait efek.

Lebih lanjut, Agung merinci barang rampasan berupa tanah dan bangunan nilainya mencapai Rp79,815 miliar yang terdiri dari 170 bidang tanah dan bangunan yang telah terjual dan 1.188 yang belum laku terjual dengan nilai Rp1,411 miliar.

Barang rampasan lainnya meliputi setoran nilai uang Rp11,823 miliar, penjualan lelang aset PT Gunung Bara Utama terkait Heru berupa conveyor, bangunan mess, room power house, kendaraan alat dan alat berat Rp9,059 miliar, 22 unit mobil dan sebuah sepeda motor Rp8,108 miliar.

Berikutnya kapal pinisi senilai Rp5,55 miliar, penetapan status penggunaan empat unit mobil Rp3,917 miliar, perhiasan, arloji, dan gitar listrik Rp856,532 juta, dan penjualan langsung dua unit sepeda Rp26,02 juta.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Suster Mayat

BPJS Kesehatan Ajak Pemda dan Asosiasi Faskes Tingkatkan Mutu Layanan******

BPJS Kesehatan ditegaskan akan terus memberikan pelayanan optimal bagi peserta sebagai bentuk upaya transformasi mutu layanan di seluruh fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama maupun lanjutan.

Hal itu dinyatakan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam kegiatan Semiloka Nasional: Dari Misi Menuju Aksi yang digelar Rabu (08/03). BPJS Kesehatan akan terus memastikan pencapaian tujuan utama dari penyelenggaraan Program JKN, antara lain untuk membuka akses layanan kesehatan seluas-luasnya, memberikan perlindungan finansial, hingga meningkatkan mutu layanan bagi peserta JKN.

Untuk itu, telah dilakukan sejumlah inovasi, termasuk layanan berbasis digital, seperti aplikasi Mobile JKN, display informasi, telemedicine, hingga simplifikasi layanan.

Hal itu bisa diwujudkan berdasarkan rasio jumlah peserta dokter dan peserta, akses jarak fasilitas kesehatan dalam wilayah yang sama atau berdekatan, serta berdasarkan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota.

"Kondisi saat ini, pemerataan dokter di FKTP masih belum merata. Namun, harus diinformasikan bahwa upaya redistribusi peserta JKN ini dilakukan secara bertahap dan selektif berdasarkan skala prioritas hingga tercapainya rasio ideal antara dokter dengan pasien," kata Ghufron.

Saat ini, BPJS Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, asosiasi fasilitas kesehatan untuk melakukan pemetaan terhadap FKTP tujuan.

Ghufron kemudian menekankan, perlu dilakukan sosialisasi terhadap para peserta terkait pemindahan ke FKTP demi kemudahan pelayanan.

"Proses redistribusi peserta ini juga harus dipantau dan dievaluasi dengan melibatkan pemerintah daerah, dinas kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan, hingga organisasi profesi. Harapannya, seluruh fasilitas kesehatan berkomitmen dalam membangun sistem dan layanan kesehatan yang aksesibel, menyeluruh, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh peserta JKN," kata Ghufron.

Di kesempatan yang sama, Ghufron menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah yang terus mendukung Program JKN, termasuk dengan melakukan penyesuaian besaran standar tarif bagi peserta JKN di fasilitas kesehatan. Penyesuaian ini pun bertujuan meningkatkan mutu layanan fasilitas kesehatan.

"Adanya penyesuaian tarif pelayanan melalui Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 ini memberi dampak terhadap penguatan pelayanan di fasilitas kesehatan. Harapannya dengan hadirnya peraturan tersebut bisa mempermudah administrasi layanan kesehatan, mempercepat akses pelayanan hingga menghapus stigma diskriminasi pelayanan kepada peserta JKN," ucap Ghufron.

Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Mohamad Subuh yang hadir langsung di lokasi mengatakan, salah satu poin penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di sektor kesehatan adalah dengan mengutamakan prinsip promosi prevensi.

Menurutnya, seluruh pimpinan fasilitas kesehatan perlu meningkatkan pemahaman untuk melakukan transformasi layanan kesehatan, terlebih di FKTP, sehingga semakin baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Subuh mengatakan, isu kesehatan merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan, karena menyangkut hak seluruh masyarakat. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi seluruh pihak sangat dibutuhkan demi menghadirkan layanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat.

"Saat ini, kami juga sudah membuat program khusus untuk penguatan bagi kepala dinas kesehatan kabupaten/kota untuk bagaimana cara menghadapi tantangan yang akan muncul soal kesehatan, baik yang sudah masuk ke dalam program maupun di luar program. Harapannya, penguatan tersebut bisa mempermudah dalam mengidentifikasi permasalahan sehingga bisa dicarikan solusi terhadap tantangan tersebut," kata Subuh.

pengolahan mayat

Bos XL Axiata Budi Pramantika Mengundurkan Diri******

Budi Pramantika mengundurkan diri dari posisi sebagai Direktur & Chief Finance Officer (CFO) PT XL Axiata Tbk.

Corporate Secretary XL Axiata Ranty Astari Rachman mengatakan surat pengunduran diri Budi telah diterima oleh perusahaan pada 6 Maret 2023 lalu.

"Pada 6 Maret 2023, perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Budi Pramantika selaku direktur perseroan," kata Ranty seperti dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (9/3).

Meski demikian, dalam keterangannya, Ranty maupun pihak perusahaan tidak menyebutkan alasan pengunduran diri Budi.

Pengunduran diri Budi terjadi di tengah peningkatan penggunaan traffic layanan XL Axiata. Perusahaan itu mengklaim peningkatan penggunaan traffic layanan mencapai 22 persen pada 2022 dan jumlah total pelanggan 4G yang tembus 93 persen.

Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini mengatakan peningkatan itu merupakan dampak dari proses penataan ulang teknologi alias refarming layanan 3G.

"Proses penataan ulang teknologi (refarming) 3G yang terus dilaksanakan hingga saat ini tinggal menyisakan kurang dari 1.300 BTS. Hal ini terbukti dengan trafik yang tumbuh sebesar 22 persen YoY," ujar Dian lewat keterangannya, Senin (20/2) lalu.

Di samping itu, Dian juga melaporkan jumlah BTS 2G dan 4G di Indonesia. Hingga akhir 2022, XL Axiata memiliki 144.768 BTS dengan jumlah BTS 4G 91.632 unit.

"Jumlah BTS 4G ini meningkat 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan tingkat keterhubungan dengan jaringan fiber optik mencapai 54 persen (fiberized)," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]