demo slot cq9

Yi Ming Li Yueyue

LED TV 65 Inci Turun Harga di Transmart, Diskonnya Rp4 Jutaan******

Kabar gembira buat pelanggan setia Transmart yang sedang mencari televisi (TV) berukuran besar berbagai merek ternama. Soalnya Transmart Full Day Sale balik lagi kasih diskon gede buat sejumlah produk elektronik terpilih.

Salah satunya LED TV 65" UHD Smart merek LG, Polytron, Panasonic, Sony, Sharp, Samsung harga normal mulai Rp11.209.000, harga diskon mulai Rp7.199.200. Diskonnya sampai Rp4.009.800.

Lihat Juga : Serbu, Masih Ada Waktu buat Nikmati Diskon Transmart Hari Ini

Kalau penasaran sama produk LED TV yang diskon di Transmart Full Day Sale, intip detail produknya di bawah ini.

Setelah itu upgradeakunnya ke Allo Prime supaya bisa mengklaim diskon di Transmart Full Day Sale.

Bisa juga mengajukan pembukaan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah secara instan di setiap booth yang ada di gerai Transmart.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya, Transmart Full Day Sale berlangsung selama dua hari saja pada Sabtu (17/2) dan Minggu (18/2).

Pesta diskon ini cuma berlangsung satu hari, dari jam toko buka hingga tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Yuk, ke gerai Transmart terdekat sekarang juga dan bawa pulang produk elektronik impianmu!

memaksa langit

Menteri Basuki Akhirnya Bersuara soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljonojuga buka-bukaan soal isu mau mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Basuki membantah isu itu. Ia mengatakan akan tetap loyal ke Jokowi sampai akhir masa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju berakhir.

"Alah itu sudah lewat, besok sudah nyoblos. Saya kan kerja terus," kata Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/2).

Basuki juga membantah ada arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait mundur dari kabinet. Dia mengaku belum bertemu dengan Mega sejak akhir Januari.

"Belum ketemu saya," ujarnya.

Isu Basuki mundur sebelumnya berhembus setelah ekonom senior Indef Faisal Basri mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.

Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi alasan.

Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

Atas masalah itu, Faisal menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Sri Mulyani dan Basuki Basuki Hadimuljono.

Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Karena itulah, ia mengajak masyarakat untuk membujuk Sri Mulyani mundur.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan seni bela diri yang hebat

Airlangga Lapor Jokowi Indonesia Disetujui Jadi Kandidat Anggota OECD******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakanIndonesiadisetujui menjadi kandidat anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kabar tersebut telah disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya lapor ke Bapak Presiden bahwa tadi malam keanggotaan Indonesia di OECD sudah diterima. Jadi ini merupakan momentum bersejarah karena Indonesia adalah negara ASEAN pertama yang diterima untuk aksesi OECD, dan yang kedua adalah negara Asia ketiga sesudah Jepang dan Korea," katanya di Istana Kepresidenan, Rabu (21/2).

Airlangga mengatakan Jokowi telah meminta agar rencana kerja Indonesia sebagai anggota OECD segera disiapkan. Negara lain, sambungnya, juga mendukung RI bergabung dengan OECD.

Melansir situs resmi Kemenko Perekonomian, Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia pada Rabu (20/2). Keputusan tersebut mengikuti penilaian oleh anggota OECD berdasarkan evidence-based framework for the consideration of prospective members.

Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann mengatakan keputusan untuk membuka diskusi aksesi tersebut akan memberikan manfaat bagi Indonesia OECD. Melalui diskusi aksesi, OECD diharapkan dapat memberikan dukungan bagi Indonesia dalam melanjutkan upaya reformasi untuk mencapai visi menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita minimal US.300 pada 2045.

Cormann juga berharap bahwa keterlibatan Indonesia dalam proses aksesi tersebut juga akan membantu memperkuat relevansi dan dampak global OECD.

"Keputusan Anggota OECD hari ini adalah sesuatu yang bersejarah. Pengajuan dari Indonesia adalah yang pertama di Asia Tenggara, salah satu kawasan dengan pertumbuhan paling dinamis di dunia. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah pemain global yang signifikan, memberikan kepemimpinan yang penting di kawasan ini dan sekitarnya," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Jangkar yang lucu

Pemkot Yogya Respons Soal Naiknya Harga Beras Terkait Bansos******

Dinas Perdagangan KotaYogyakarta menuding program bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah menjadi salah satu pemicu kenaikan harga berasdi wilayahnya.

Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawas, dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Sri Riswanti menyebut besarnya kebutuhan untuk program bansos turut mempengaruhi stok beras di daerahnya.

"Itu (bansos) tidak bisa dipungkiri karena memang ada kebutuhan yang tiba-tiba dan dalam jumlah banyak secara bersamaan. Pasti secara ketersediaan pasar itu berpengaruh," kata Sri di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (20/2).

"Harga ini mungkin kalau saya melihat di beberapa kabupaten kiri-kanan seperti Bantul dan Sleman, bisa dikatakan walaupun kita tidak sentra produksi tapi harga itu masih bisa selaras dengan kabupaten yang mereka (sentra) produksi di Rp15 ribu untuk premium," terang Sri.

Namun, Sri menekankan bansos bukan satu-satunya penyebab kenaikan harga beras. Faktor lain seperti mundurnya masa panen dampak fenomena El Nino belakangan juga punya andil melambungkan harga beras.

Menurutnya, di tahun-tahun sebelumnya saat cuaca normal para petani pada Februari atau Maret sudah bisa panen raya.

"Kalau melihat secara global dan yang bisa kita pertanggungjawabkan memang kalau di angka pasokan berkurang karena panen yang mundur," beber Sri.

"Jadi (tahun ini) Maret awal minggu kedua itu baru ada yang panen sedikit, daerah-daerah tertentu yang menanamnya awal, baru nanti puncak panen raya itu di awal April," sambungnya.

Sejauh ini, Pemkot Yogyakarta belum mampu memastikan sampai kapan mahalnya harga beras ini akan berlangsung.

Di lain sisi, Pemkot Yogyakarta bersama Bulog setempat menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke sejumlah pasar demi menyeimbangkan harga beras yang masih tinggi di pasaran.

"SPHP kan sudah diintervensi dengan subsidi, sehingga per 5 kilo itu dipatok dengan harga Rp54.500. Ini kan cukup murah dengan kualitas medium, yang sebenarnya kualitasnya juga bagus menurut kami," kata Sri.

Sri menuturkan pasokan Bulog memang menjadi penopang neraca ketersediaan beras di Yogyakarta, ditambah pasokan dari kabupaten tetangga seperti Sleman, Bantul, Klaten dan Boyolali. Stok yang ada diperkirakan masih cukup hingga bulan depan.

"Biasanya kan kita rata-rata itu surplus sampai satu setengah bulan, sampai dengan 7-8 minggu itu biasanya kita aman, tapi untuk kondisi sekarang memang stok itu menurun. Kita aman sampai 1 bulan ke depan, itu masih stok aman karena nanti kita terus disusul panen raya ya di bulan Maret April insyaallah nanti pasokan semakin banyak," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul artikel ini pada Rabu (21/2)  terkait dengan pembaruan informasi dari pihak terkait.

Master Kartu Permainan

Elektronik di Transmart Full Day Sale Banting Harga, Cek Produknya******

Transmart kembali menggelar Full Day Sale dengan diskon beragam untuk berbagai kategori produk elektronik. Mulai dari tv, kulkas, hingga AC semuanya banting harga.

Periode Transmart Full Day Sale ini bakal digelar dua hari, sejak Sabtu (17/2) hingga Minggu (18/2) dan diskonnya berlaku sejak toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Auto Diskon 20% Belanja Pakai Allo Bank atau Bank Mega di Transmart

Harga diskon untuk produk elektronik ini bisa diklaim menggunakan pembayaran lewat Allo Prime, kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Bagi yang belum punya Allo Prime bisa segera download Allo Bank melalui hp di App Store atau Google Play Store, kemudian upgrade akun terdaftarnya ke Allo Prime.

Sementara untuk kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah bisa mengajukan pembukaan secara instan di setiap gerai, sehingga pelanggan bisa langsung menggunakan limit kartunya untuk belanja.

Jadi tunggu apalagi, yuk segera ke gerai Transmart terdekat di kota Anda sekarang sebelum diskonnya berakhir.

Qiangu Juechen

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan