situs slot top

1970-an, agak manis

Kedelai Jadi Biang Kerok Kenaikan Harga Tahu******

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan lonjakan harga kedelai membuat tahu dan tempe kian mahal selama periode Januari hingga Oktober 2022.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto memaparkan harga tempe per Oktober mencapai Rp12.667 per kilogram (kg). Harganya naik jika dibandingkan Januari 2022, Rp10.524 per kg.

Sementara, harga tahu mencapai Rp11.438 per kg pada Oktober 2022 atau menanjak dari Januari yang hanya Rp10.399 per kg.

"Ini yang menyebabkan dampak pada peningkatan harga tahu dan tempe," kata Setianto dalam konferensi pers, Selasa (1/11).

Sementara itu, harga beras mencapai Rp11.850 per kg pada Oktober 2022. Beras terus naik sejak Juli lalu, saat harga jualnya Rp11.525 per kg.

Adapun jika dibandingkan dengan Januari 2022 yang mencapai Rp11.596 per kg, harga beras pada Oktober masih lebih mahal.

Imbasnya, sambung Setianto, beras mengalami inflasi sebesar 1,13 persen pada Oktober lalu.

Di sisi lain, inflasi untuk cabai merah turun dari 148,66 persen menjadi 57,60 persen secara tahunan.

Lalu, telur ayam ras turun dari 31,28 persen menjadi 26,41 persen, cabai rawit dari 75,36 persen menjadi 48,5 persen, bawang merah dari 20,31 persen menjadi 20,24 persen, dan daging ayam ras dari 5,61 persen menjadi 1,84 persen.

Penurunan inflasi komoditas makanan bergejolak itu membuat Indonesia mengalami deflasi secara bulanan sebesar 0,11 persen pada Oktober 2022.

Lebih lanjut, inflasi Januari hingga Oktober 2022 secara tahun kelender sebesar 4,73 persen dan secara tahunan mencapai 5,71 persen.

[Gambas:Video CNN]

Satu qi sudah cukup untuk mengeringkan

Elon Musk ke B20 di Bali pada 13******

Pendiri Tesla Elon Muskbakal menghadiri forum internasional B20 dalam KTT G20pada 13-14 November 2022 yang diselenggarakan di Bali, Indonesia.

Kedatangan Elon Musk di forum tersebut diketahui dari unggahan instagram Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Anindya Bakrie.

Dari unggahannya, Anindya menyebutkan Elon Musk bakal menjadi salah satu pembicara dalam forum B20 ini.

Elon Musk bakal mengisi forum dalam sesi 'Menavigasi Disrupsi Masa Depan Inovasi Teknologi Global' bersama dengan Anindya sendiri.

Tak hanya Elon Musk, di sesi lain pembicara dalam forum B20 juga ada Tony Blair, pendiri sekaligus Ketua Eksekutif Tony Blair Institute for Global Change. Lalu, ada juga Ceo Unilever Alan Jope, dan Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia Mari Elka Pangestu.

Selanjutnya, ada juga Direktur Pelaksana Global McKinsey & Company Bob Sternfels, Ceo Manulife Roy Gori, dan Presiden, Freeport-McMoRan Kathleen L Quirk.

[Gambas:Video CNN]

Faun

Pemerintah Janji UMP Naik, Tapi Idealnya Berapa?******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan ada kenaikan pada upahminimum provinsi (UMP) 2023. Hanya saja, besarannya masih dirahasiakan.

"Ada beberapa (persen kenaikannya)," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (30/10).

Ida mengatakan Kemnaker tengah mempertimbangkan aspirasi para buruh yang menuntut agar upah buruh 2023 naik setelah tidak mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir.

"Saya sudah minta ke Bu Dirjen untuk mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan dari aspirasi tersebut," terang dia.

Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menuturkan besaran kenaikan UMP akan disesuaikan dengan data inflasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Masih menunggu data BPS," kata Indah seraya memastikan besaran UMP nantinya akan diumumkan pada 21 November ini.

Sementara itu, serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11) besok. Dalam unjuk rasa tersebut, serikat buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 13 persen. Besaran angka tersebut dianggap sesuai dengan kondisi ekonomi dan inflasi saat ini.

Apalagi, ini pertama kalinya pemerintah kembali menaikkan besaran UMP setelah tiga tahun berturut-turut tidak ada kenaikan.

Tuntutan UMP sebesar 13 persen sebetulnya bukan hal baru yang disampaikan oleh serikat buruh. Permintaan itu bahkan berulang kali disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal di berbagai kesempatan.

"Rencana aksi puluhan ribu di kantor Kemnaker pada 4 November terkait dua isu, yaitu menolak PHK dengan alasan resesi global, meminta kenaikan UMP/UMK 2023 sebesar 13 persen," imbuh Presiden KSPI Said Iqbal.

Jika melihat besarannya, apakah kenaikan 13 persen memang sudah cukup ideal di tengah kondisi ekonomi yang rentan dan inflasi yang terus melonjak?

Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pada dasarnya kenaikan UMP harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Dalam hal ini, ia menghitung besaran UMP mengacu pada angka inflasi ditambah dengan capaian pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita lihat nasional, ini kan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, nah inflasinya sampai akhir tahun 6 persen jadi totalnya 11 persen, tapi itu di level nasional ya. Nah di level daerah kan bisa beda-beda pertumbuhan ekonominya beda, inflasinya juga beda. Kalau saya sih usulkan tidak seragam setiap daerah," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Faisal, angka tersebut cukup masuk akal di tengah situasi ekonomi saat ini. Namun, ia tak menampik penolakan dari kalangan pengusaha jika besaran UMP yang dihitung dari jumlah inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

Sebab, saat ini kondisi ekonomi dunia masih tidak stabil. Apalagi, bayang-bayang resesi masih mengintai tahun depan.

"Pengusaha juga kesulitan karena biaya produksi kian meningkat karena inflasi. Karena itu, perlu insentif dari pemerintah untuk membantu pelaku usaha meringankan biaya produksinya yang naik," jelasnya.

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menambahkan wajar jika pekerja/buruh menuntut kenaikan 13 persen karena efek inflasi yang tinggi masih terjadi pada 2023.

Ia menjelaskan tuntutan pekerja juga mengingatkan kembali kalau sebelum UU Cipta Kerja, ada PP 78/2015 di mana kenaikan upah mempertimbangkan laju inflasi dan rata-rata pertumbuhan ekonomi.

"Sekarang data inflasi 5,7 persen year on year ditambah pertumbuhan ekonomi 5 persen. Itu artinya upah berkisar kenaikan 10,7 persen," terang Bhima.

Masalahnya, dengan UU Cipta Kerja, pengupahan ini makin tidak berpihak ke pekerja.

"Sudah jaring pengaman sosial dari pemerintah kecil, ditambah kenaikan upah dibawah inflasi. Jadi, idealnya masalah upah dikembalikan lagi ke formulasi PP 78/2015 minimum naik 10,5 persen tahun depan paling tidak bisa mengcover daya beli dari gerusan inflasi dan ketidakpastian daya beli," lanjutnya.

Jika upah buruh berada dibawah inflasi seperti 2022, maka daya beli kelas masyarakat rentan jatuh. Ujung-ujungnya hal tersebut akan merugikan pengusaha karena permintaan barang domestik bisa turun.

Selain itu, ia menilai kenaikan UMP tak akan memberatkan pelaku usaha. Sebab, mengacu pada pasal 24 ayat (1) PP 36/2021 menyebut bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Sementara, upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih harus berpedoman pada struktur dan skala upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan.

"Karena sifatnya upah minimum sebenarnya hanya melindungi pekerja yang baru masuk ya, jadi bukan berarti semua pekerja upahnya naik setara kenaikan UMP," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sentuhan emas naga

KSPI soal Ancaman Resesi: Jangan Dipikir Buruh Bodoh, Ditakuti Terus******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengecam para menteri ekonomi yang menyebut ada ancaman resesiglobal tahun depan.

Ia menyebut tindakan para menteri itu sebagai upaya provokasi untuk menakut-nakuti masyarakat.

Menurut Said, resesi global memang akan terjadi. Tapi tidak ada untuk Indonesia. Pasalnya pertumbuhan ekonomi RI masih cukup baik.

Said menuturkan justru tugas para menteri adalah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat.

Ia menilai menteri bertugas untuk meyakinkan rakyat tetap terjamin makan, harga bahan bakar minyak (BBM) tetap murah, tetap ada perumahan, jaminan kesehatan, serta jaminan sosial.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Buruh ini menyebut para menteri seharusnya tidak memprovokasi rakyat bersiap-siap untuk menghadapi resesi. Ia menilai rakyat tak butuh peringatan tersebut.

Said tidak secara gamblang menyebut menteri yang dimaksud. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah memprediksi ekonomi dunia jatuh ke jurang resesi pada tahun depan.

[Gambas:Video CNN]

Orang yang akrab disapa Ani itu memperkirakan itu berdasarkan kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan bank sentral di sejumlah negara seperti AS dan Inggris demi meredam lonjakan inflasi.

Ani memastikan kebijakan tersebut bakal menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Sehingga, ancaman resesi kian sulit dihindari.

"Kenaikan suku bunga cukup ekstrem bersama-sama, maka dunia pasti resesi pada 2023," kata Ani dalam konferensi pers, Senin (26/9) lalu.

Tersenyum bangga di dunia keabadian

Antisipasi Resesi, Pengusaha Minta Pemerintah Dorong Sawit******

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) berharap pemerintah mendorong komoditas kelapa sawit agar memiliki ketahanan terhadap resesi.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono  saat memberikan sambutan dalam acara Pembukaan 18th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2023 Price Outlook di Bali International Convention Center (BICC) di Nusa Dua, Bali, Kamis (3/11.

"(Saya berharap) pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan resesi ini yang semestinya mendorong komoditas ini punya ketahanan terhadap resesi," ucap Joko.

Namun, persoalan baru, seperti isu geopolitik yakni perang antara Rusia dan Ukraina serta potensi resesi ekonomi dan pangan di 2023 mendatang, masih akan membayangi dinamika negara-negara penghasil minyak kelapa sawit.

Kendati demikian, menurutnya, berbagai persoalan itu justru bisa menjadi peluang bagi Industri kelapa sawit, karena dalam situasi bullishharga CPO juga global sangat menguntungkan.

"Ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memainkan peran penting dalam mengarahkan industri, karena selalu berdampak pada bagaimana industri akan berjalan," kata Joko.

RI Tegaskan Sawit Ramah Lingkungan

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Kerajaan Belgia dan Uni Eropa, Andri Hadi mengaku terus menggaungkan sawit sebagai komoditas ramah lingkungan di kawasan Uni Eropa (UE). Menurutnya, minyak sawit adalah komoditas sawit juga telah memenuhi standar-standar global terkait aspek keberlanjutan.

"Pada Juli 2022 lalu, Indonesia bersama sejumlah negara produsen yang komoditasnya terkena dampak telah menandatangani surat bersama yang dikirimkan kepada para pemimpin Uni Eropa," kata Andri.

Indonesia, sambungnya, akan mendorong produk komoditas Indonesia seperti sawit punya peran penting dalam pencapaian SDGs termasuk mendukung petani kecil.

Tantangan industri sawit ke depan tidak mudah. Selain aturan WTO yang ketat terkait sawit, berbagai regulasi seperti peraturan terkait deforestasi dan kelestarian lingkungan tetap kita ikuti dan hormati.

Meski memberlakukan aturan ketat, menurut Hadi, UE membutuhkan minyak sawit dan dari negara produsen seperti Indonesia dan Malaysia dalam jumlah signifikan.

"Minyak sawit Indonesia memegang 30-40 persen dari impor UE untuk minyak nabati," kata Andri Hadi.

Andri menambahkan permintaan produk CPO terus menguat terutama pada awal perang Rusia-Ukraina terutama akibat gangguan rantai pasokan, dan pemulihan global pascapandemi Covid-19.

"Minyak sawit dapat memenuhi permintaan UE akan minyak nabati, sehingga membantu ketahanan energi di kawasan ini," kata Andri.

[Gambas:Video CNN]

Kutipan Pemberontak

Bappebti Targetkan Bursa Kripto Diluncurkan Akhir Tahun******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus mengejar peluncuran bursa kripto yang ditargetkan rilis akhir 2022.

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan pihaknya sedang mengupayakan realisasi bursa kripto dalam waktu dekat, paling tidak sebelum pengawasan beralih ke OJK.

"Saya tidak bisa jawab dengan pasti (kapan kepastian bursa kripto rilis). Jadi dengan adanya RUU PPSK ini saya juga harus melihat kondisi-kondisinya, tetapi arahan dari Pak Menteri kita akan segerakan bursa kripto ini," kata Didid kepada awak media, Rabu (2/11).

Didid menegaskan, absennya bursa kripto membuat Bappebti harus bekerja dua hingga tiga kali lebih keras. Oleh karena itu, kehadiran bursa kripto sangat diharapkan. Namun, pihaknya masih harus melihat situasi dan kondisi saat ini.

"Gak ada bursa, kami kerjanya jadi 2-3 kali lebih keras. Dengan adanya bursa itu sudah setengah kerjaan kami sudah akan (selesai). Artinya kami berkeingan keras tapi harus bisa melihat situasi kondisi ini harus diperhitungkan," katanya.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya juga mengamini rencana perilisan bursa kripto tersebut.

"Terkait bursa (kripto), kita harapannya dalam waktu dekat tahun ini bursa kripto sudah diterbitkan. Karena memang dalam sistem kita sebenarnya sudah ada dan kita terus memperbaiki dan mengecek ini," katanya.

Tirta menjelaskan, untuk mewujudkan bursa kripto perlu adanya perampungan revisi Peraturan Bappebti (Perba) 8/2021.

"Kesiapan sistem kemarin harusnya kita cek lagi karena ada beberapa perubahan, terutama dari revisi Perba 8/2021 harus menyesuaikan lagi," kata Tirta.

Revisi Perba 8/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka diharapkan selesai November ini. Jika sudah selesai, barulah bursa kripto diharapkan rilis akhir 2022.

Di lain sisi, kripto saat ini masuk dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan alias RUU PPSK.

Aturan tersebut digodok dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Selama ini, kripto diatur oleh Bappebti. Tapi, dalam RUU PPSK aset kripto masuk sebagai inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Konsekuensinya, pengawasan dan regulasi aset kripto OJK dan Bank Indonesia (BI).

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa Bappebti sudah punya peraturan ideal soal kripto. Jadi, harus dilibatkan dengan RUU PPSK tersebut.

"Maka, RUU PPSK idealnya disinkronkan dengan pengaturan di dalam Perba 8/2021 karena sama-sama bicara soal aturan aset kripto. Jangan ada dualisme antara Bappebti dengan otoritas lainnya, karena bisa menghambat pengembangan aset kripto," katanya dalam acara yang sama.

Selama penyusunan RUU berlangsung, arah pengaturan RUU PPSK terkait aset kripto dinilai menimbulkan kebingungan atas posisi aset kripto di bawah OJK dan BI sebagai mata uang, atau tetap sebagai komoditas.

Di lain sisi, BI tengah menyusun CBDC (Central Bank Digital Currency) atau rupiah digital dalam RUU PPSK.

[Gambas:Video CNN]