qqpastislot

Pedang yang sombong mengguncang dunia

Kilas Balik Proyek Kereta Cepat yang Biayanya Bengkak Jadi Rp110 T******

Biaya pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) membengkak dari rencana awal.

Semula proyek ini ditargetkan hanya memakan dana US,13 miliar sekitar Rp76,95 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu) oleh Pemerintah China pada 2015 silam.

Anggaran itu jauh lebih murah dari penawaran Jepang yang memasang angka investasi di US,2 miliar atau setara Rp94,2 triliun.

Kepemilikan itu diwakili oleh konsorsium yang beranggotakan sejumlah BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VII.

Namun, dalam perjalanannya biaya awal proyek disepakati US,07 miliar yang artinya sebesar Rp91,5 triliun. Tak henti di situ, biaya proyek terus membengkak.

Pada awal 2021, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya melaporkan di harapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa kebutuhan investasi proyek tersebut membengkak dari US,07 miliar menjadi US miliar atau setara Rp120 triliun.

Meski membengkak, tapi ia menyebut estimasi ini sedikit turun dari perkiraan awal mencapai US,6 miliar atau Rp129 triliun. Menurutnya, biaya bengkak karena Indonesia belum menyetor modal awal senilai Rp4,3 triliun.

Selang setahun, berdasarkan perhitungan dan review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB pada 9 Maret 2022, pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,55 triliun.

Hanya berjarak enam bulan, pada September 2022 biaya proyek ini diperkirakan kian membengkak dari US,071 miliar menjadi US,5 miliar atau sekitar Rp112,5 triliun.

Pembengkakan biaya sebesar US,4 miliar atau Rp21,4 triliun itu disebabkan eskalasi harga. Cost overruntersebut dipenuhi melalui skema 25 persen ekuitas dan 75 persen pinjaman.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China Dwiyana menjelaskan pembengkakan biaya paling besar berasal dari eskalasi harga atau adjustment for change in costsebesar US1 juta atau mencapai 27,8 persen dari porsi pembengkakan biaya.

Namun, saat itu belum ada keputusan yang diambil terkait cost overrunini.

Kemudian pada akhir 2022, Komisi VI DPR akhirnya menyetujui penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun untuk KAI. Suntikan dana itu digunakan untuk proyek KCJB.

"Komisi VI DPR menyetujui tambahan penyertaan modal negara 2022 kepada PT KAI sebesar Rp3,2 triliun yang berasal dari cadangan investasi APBN 2022 dalam rangka pemenuhan permodalan porsi Indonesia atas cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima dalam rapat dengan Kementerian BUMN, Rabu (23/11).

Teranyar, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Indonesia dan China sudah menyepakati nominal pembengkakan biaya KCJB sebesar US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

"Kita sepakat dengan angka cost overrun US,2 billion (miliar). Ini yang sedang kita rapikan. Jadi memang ada beberapa item yang mereka (China) ingin lakukan kajian terkait pajak, clearing frequencydan sebagainya, tapi sudah sepakat angkanya," ujar Tiko, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (13/2) kemarin.

Tiko menambahkan pembahasan cost overrunakan dibahas ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan komite. Sehingga, diharapkan dalam satu hingga dua minggu ke depan, angka tersebut sudah final.

Artinya, dengan estimasi awal sebesar US,07 miliar ditambah dengan kesepakatan cost overrunUS,2 miliar, kini biaya KCJB mencapai US,27 miliar atau Rp110,5 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Perbaikan abadi

Pedagang Kritik Beli Minyakita Dibatasi 2 Liter: Pemerintah Belum Siap******

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mengkritisi isi aturan Kementerian Perdagangan (Kemendag) soal pembatasan penjualanMinyakita dari pengecer kepada konsumenmaksimal 2 liter per orang per hari.

Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 3 tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat, yang diteken Mendag Zulkifli Hasan pada 6 Februari 2023 lalu. Edaran ini juga memuat batasan penjualan minyak goreng curah maksimal 10 kg per orang per hari.

"Dari sini sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa pemerintah belum siap menggelontorkan Minyakita di pasar tradisional," kata Sekjen IKAPPI Reynaldi Sarijowan dalam keterangan resmi, Kamis (16/2).

"Karena dalam Permendag sebelumnya minyak goreng curah atau Minyakita statusnya sama, harganya sam,a sehingga kami khawatir produsen lebih banyak menggelontorkan minyak goreng curah dibandingkan Minyakita," kata Reynaldi.

IKAPPI menilai sistem bundlingyang ada beberapa bulan terakhir ini membuktikan Minyakita tidak diharapkan oleh produsen karena dianggap akan menggerus produk unggulan mereka, yaitu minyak premium.

Lihat Juga : Jokowi Akhirnya Bersuara soal Biaya Kereta Cepat Bengkak Rp18 T

Minyakita mendadak langka di sejumlah daerah sejak akhir Januari lalu. Kalaupun ada, harga jual dari pedagang melonjak di atas harga eceran tinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas pun kemudian membeberkan sejumlah alasan kenapa Minyakita langka di pasaran.

Salah satu penyebabnya adalah program biodiesel B35. Pasalnya program itu meningkatkan penggunaan CPO, bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen.

"B20 menyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Selain itu, ia mengatakan kelangkaan Minyakita juga dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium tetapi harganya murah. Kemudian Minyakita juga mudah ditemukan di mana saja.

Padahal jatah DMO minyak goreng hanya 300 ribu ton per bulan.

"Jadi semua ibu-ibu carinya Minyakita. Padahal jatahnya 300 ribu ton per bulan. Tentu di pasar jadi kurang," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Poseidon

Pedagang Kritik Beli Minyakita Dibatasi 2 Liter: Pemerintah Belum Siap******

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mengkritisi isi aturan Kementerian Perdagangan (Kemendag) soal pembatasan penjualanMinyakita dari pengecer kepada konsumenmaksimal 2 liter per orang per hari.

Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 3 tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat, yang diteken Mendag Zulkifli Hasan pada 6 Februari 2023 lalu. Edaran ini juga memuat batasan penjualan minyak goreng curah maksimal 10 kg per orang per hari.

"Dari sini sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa pemerintah belum siap menggelontorkan Minyakita di pasar tradisional," kata Sekjen IKAPPI Reynaldi Sarijowan dalam keterangan resmi, Kamis (16/2).

"Karena dalam Permendag sebelumnya minyak goreng curah atau Minyakita statusnya sama, harganya sam,a sehingga kami khawatir produsen lebih banyak menggelontorkan minyak goreng curah dibandingkan Minyakita," kata Reynaldi.

IKAPPI menilai sistem bundlingyang ada beberapa bulan terakhir ini membuktikan Minyakita tidak diharapkan oleh produsen karena dianggap akan menggerus produk unggulan mereka, yaitu minyak premium.

Lihat Juga : Jokowi Akhirnya Bersuara soal Biaya Kereta Cepat Bengkak Rp18 T

Minyakita mendadak langka di sejumlah daerah sejak akhir Januari lalu. Kalaupun ada, harga jual dari pedagang melonjak di atas harga eceran tinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas pun kemudian membeberkan sejumlah alasan kenapa Minyakita langka di pasaran.

Salah satu penyebabnya adalah program biodiesel B35. Pasalnya program itu meningkatkan penggunaan CPO, bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen.

"B20 menyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Selain itu, ia mengatakan kelangkaan Minyakita juga dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium tetapi harganya murah. Kemudian Minyakita juga mudah ditemukan di mana saja.

Padahal jatah DMO minyak goreng hanya 300 ribu ton per bulan.

"Jadi semua ibu-ibu carinya Minyakita. Padahal jatahnya 300 ribu ton per bulan. Tentu di pasar jadi kurang," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan akan meledak

Pengusaha Sebut Pemerintah Tunggak Utang Minyak Goreng Murah Rp344 M******

Pengusaha ritel protes sekaligus bingung karena Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit(BPDPKS) belum juga membayar uang subsidi selisih harga atau rafaksi minyak gorengsenilai Rp344,35 miliar.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan uang rafaksi itu terkait penjualan minyak goreng kemasan seharga Rp14 ribu per liter di toko ritel pada Januari 2022 lalu. Ia mengatakan jumlah ritel Aprindo yang terlibat dalam penjualan itu mencapai 42 ribu.

Uang itu berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

Padahal, kata dia, pengusaha ritel harus membeli minyak goreng kemasan dari distributor lebih dari Rp14 ribu per liter. Saat itu, produsen menjual minyak goreng kemasan dari Rp16 ribu-Rp20 ribu per liter.

Ia menjelaskan soal rafaksi ini juga tercantum dalam Permendag Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS. Adapun Permendag itu diterbitkan pada 18 Januari 2022.

Roy pun mengatakan pihaknya sempat mempertanyakan terkait rafaksi yang belum dibayarkan kepada Menteri perdagangan Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu. Namun , Zulkifli saat itu mengatakan bahwa uang subsidi selisih harga untuk peritel itu sudah tidak berlaku.

Maklum, Pasal 3 Permendag Nomor 3 tahun 2022 berbunyi penyediaan minyak goreng satu harga hanya enam bulan.

"Jadi sangat disayangkan ketika ada pernyataan sudah tidak berlaku. Jadi nah karena sudah habis masa berlaku sehingga dikatakan tidak ada landasan regulasi untuk membayarkannya. Ini kami kaget sekaget-kagetnya dan bingung sebingung-bingungnya," ungkap Roy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (14/2).

Pemerintah  pada 2022 lalu memang mewajibkan seluruh ritel modern yang menjadi anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng sebesar Rp14 ribu per liter. Hal itu dilakukan demi mengatasi lonjakan harga minyak goreng saat itu.

Pada 18 Januari 2022, eks menteri perdagangan M Lutfi menyebut pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp7,6 triliun untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar ritel selama enam bulan bagi masyarakat.

Kemudian, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu pada Maret 2022. Setelah itu, harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium mengikuti mekanisme pasar.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Gadis Emas

Tambahan Biaya Kereta Cepat Jakarta******

Indonesia dan Chinasepakat menambah cost overrun (pembengkakan biaya) proyek pembangunanKereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebesar US,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Dengan demikian, maka anggaran pembangunan KCJB yang awalnya direncanakan sekitar Rp113 triliun, naik menjadi Rp131 triliun.

Namun, sayangnya mekanisme pembagian atau porsi pembayaran biaya untuk memenuhi pembengkakan anggaran tersebut belum ditentukan.

Menurutnya, untuk pembahasan skema pembayaran cost overrun akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan komite.

Tiko berharap dalam satu hingga dua pekan ke depan angka pembagian tanggungan Indonesia atau China sudah final.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah ingin pembengkakan biaya pada proyek KCJB ditanggung bersama-sama oleh Indonesia dan China sesuai dengan porsi kepemilikan saham. Artinya, diselesaikan dengan skema business to business (B2B) seperti anggaran pembangunan.

"Pada cost overrun yang kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang punya porsi (kepemilikan saham) 60 persen dan China 40 persen, maka kenaikan cost overrun juga harus ditanggung 60:40," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, (25/8) tahun lalu.

Kendati, apapun skemanya, Indonesia masih tetap amsyong. Sebab, sejak awal rencana pembangunan KCJB sudah tidak sesuai dengan janji pemerintah.

Awalnya, pembangunan yang dipastikan tidak akan menggunakan sepeserpun APBN harus dilanggar dengan kucuran dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp4 triliun untuk proyek tersebut.

Sayangnya, pengorbanan APBN untuk pembangunan KCJB tak cukup sampai di situ. Indonesia harus kembali menanggung beban pembengkakan biaya, karena China tak akan mau menanggung beban proyek itu sendiri.

"Kita tahu bahwa ada potensi pembangunan kereta cepat ini akan menjadi contingency risk yang berpotensi ditanggung pemerintah melalui APBN," ujar Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepadaCNNIndonesia.com.

Menurutnya, jumlah beban yang ditanggung APBN masih bisa diminimalisir.

Dalam hal ini, pemerintah harus betul-betul bisa menetapkan dan menyepakati pembagian tanggungan pembengkakan biaya agar tidak membebani keuangan negara terlalu besar.

"Tentu dalam penentuan pembiayaan ini perlu hati-hati untuk ditetapkan. Selain itu juga perlu dilihat apakah ada potensi penambahan biaya lagi yang bisa muncul di kemudian hari," jelasnya.

Rendy menilai meski saat ini nominal pembengkakan sudah disepakati, namun hal tersebut tidak menjamin tidak ada tambahan biaya lagi ke depannya.

Apalagi, jika pemerintah tak segera membayar pembengkakan biaya bisa menimbulkan kebutuhan biaya lanjutan, seperti denda dari kontraktor.

"Bisa jadi nanti ada pinalti yang muncul baik itu karena keterlambatan pembayaran kontraktor ataupun melesetnya pencairan dari pinjaman yang berpotensi dilakukan pemerintah di kemudian hari untuk menutupi kelebihan biaya pembangunan kereta cepat ini," imbuhnya.

Karenanya, ia berharap pemerintah mempertimbangkan tanggungan yang akan muncul setelah pembengkakan biaya ini. Artinya, kebijakan dan skema apapun yang ditempuh APBN bakal tetap terbebani hanya saja besarannya bisa diperkecil.

Sebab, pemerintah sudah kepalang basah dan tak mungkin membatalkan proyek tersebut. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat berharap proyek KCJB bisa selesai dan beroperasi pada pertengahan tahun ini.

"Intinya fokus saat ini, menurut saya adalah bagaimana skema pembiayaan yang adil untuk biaya yang bengkak ini. Karena betul, sudah terlanjur jalan proyek dan mau tidak mau harus selesai proyeknya," jelasnya.

Pemerintah harus tegas dengan China

Zaman kuno

Elon Musk Donasi Saham Tesla Rp28 T Sepanjang 2022******

CEO Tesla Elon Muskmendonasikan 11,5 juta lembar saham miliknya di Teslake badan amal yang dirahasiakan pada tahun lalu. Ini senilai US,9 miliar atau Rp28,8 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

Donasi ini setara 1,6 persen kepemilikan saham Musk di Tesla.

Jumlah sumbangan tersebut menjadikan Musk sebagai pendonor terbesar kedua di 2022, berdasarkan peringkat Chronicle of Philanthropy. Di posisi 1 ada Bill Gates dengan nilai donasi US,1 miliar.

Nilai donasi Musk di 2022 lebih rendah dari sumbangannya di 2021. Dua tahun lalu, ia mendermakan 5 juta lembar saham Tesla, senilai US,7 miliar.

Lagi-lagi sumbangan kala itu ditujukan untuk pengelola amal yang dirahasiakan.

[Gambas:Video CNN]