pinjam uang 15 juta tanpa jaminan

Panduan Dewi Bintang

IHSG Diprediksi Menguat Terbatas Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diprediksi menguat terbatas pada perdagangan Rabu (24/1).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pola gerak IHSG saat ini memang masih menunjukkan betah berada dalam rentang konsolidasi wajar dengan potensi pelemahan terbatas.

Namun William menambahkan, kondisi perekonomian Indonesia yang masih berada dalam kondisi stabil dan terkendali dapat memberikan sentimen positif terhadap pola gerak IHSG hingga beberapa waktu mendatang.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support7.123 dan resistance7.272 hari ini.

William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni UNVR, SMGR, AALI, GGRM, JSMR, ASRI, dan AKRA.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG masih ditutup tipis di bawah resisten fraktal 7.281 dengan candle hammer bullish.

"Dan mempertahankan peluang melanjutkan penguatan wave bmenuju 7.300-7.350 ketika berhasil menembus ke atas resisten tersebut," ujar Ivan.

Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support7.111 dan resistance7.300 hari ini.

IHSG ditutup di level 7.256 pada Selasa (23/1). Indeks saham menguat 8,30 poin atau plus 0,11 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,05 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,59 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 156 saham menguat, 379 terkoreksi, dan 229 lainnya stagnan.

Era Abadi

Hotman Paris Ungkap Alasan Jokowi Murka soal Kenaikan Pajak Hiburan******

Pengacara kondangHotman Paris mengungkap alasan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah soal kenaikan pajakhiburan 40-75 persen.

Hotman mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Klaim ini disampaikan Hotman usai menggeruduk kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk meminta solusi terkait kenaikan tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Dia ditemani Inul Daratista dan para pebisnis di sektor jasa hiburan lainnya yang keberatan dengan kenaikan pajak hiburan itu.

"Akhirnya Jumat (19/1) lalu rapat kabinet dipimpin Presiden (Jokowi) dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali ke tarif pajak lama, bahkan mengurangi juga boleh," sambungnya.

Hotman mengutip Pasal 101 UU HKPD. Kendati, beleid tersebut tak merinci pemda berhak tak patuh dengan aturan pajak 40-75 persen, namun bisa memberikan insentif fiskal.

Menurutnya, Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran (SE). Aturan yang dimaksud Hotman adalah SE Nomor 900.1.131.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU HKPD.

"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali pada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang, jadi bukan perintah Jokowi ini ya," klaim Hotman.

"Cuma ada masalah gubernur yang meminta selain SE mendagri, minta lagi SE menteri keuangan. Tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga), katanya sudah dibicarakan di Istana, pemda, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak memerlukan SE dari menteri keuangan. Cukup surat edaran dari mendagri," tambah dia.

Berdasarkan audiensi dengan Airlangga dan SE mendagri, Hotman mengimbau kepada para pemerintah daerah tak mengerek tarif pajak hiburan.

"Presiden pun sangat marah atas tarif pajak yang sangat tinggi tersebut dan dengan SE mendagri tersebut intinya boleh kembali pada tarif pajak yang lama. Bahkan, mengurangi pun boleh. Tapi kami mengharapkan kembali ke yang lama sudah cukup," jelas Hotman.

Hotman menyebut skema ini bukan menunda implementasi UU HKPD. Akan tetapi, ia menegaskan para pengusaha hiburan tetap mengacu pada tarif pajak lama, di mana pemda bisa tak mengikuti UU HKPD berdasarkan SE mendagri.

[Gambas:Video CNN]

Di lain sisi, Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda atau membatalkan aturan pajak hiburan 40 persen.

"Karena saya berkali-kali usul perppu, tapi Jokowi tidak berani mengeluarkan perppu. Karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100 persen sama saja membunuh perusahaan," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana untuk mengklarifikasi klaim Hotman. Namun, yang bersangkutan belum memberi tanggapan hingga berita ini tayang.

Akulah Kaisar Dewa Sembilan Surga

Airlangga Sebut Pajak Hiburan Acu UU HKPD, Insentif Pemda Tak Wajib******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pajak hiburandiskotek Cs tetap mengacu UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yakni 40 persen-75 persen.

Ia paham banyak protes dari pengusaha jasa hiburan terkait kenaikan pajak tersebut. Bahkan, Airlangga baru saja menerima audiensi dari Hotman Paris, Inul Daratista, dan jajaran pengusaha hiburan lain hari ini.

Karena itu, Airlangga menyebut pemerintah daerah bisa memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya. Ini mengacu pada Pasal 101 UU HKPD. Namun, pemberian insentif ini tak wajib.

Airlangga mengatakan ada dua jalan bagi para pengusaha yang ingin mendapatkan insentif tersebut.Pertama, pemda menetapkan langsung melalui peraturan kepala daerah (perkada).

Kedua, pengusaha mengajukan keringanan pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa kepada pemerintah daerah.

Nantinya, insentif fiskal yang ditetapkan melalui perkada cukup diberitahukan kepada DPRD. Dengan keringanan yang diatur di pasal 101 UU HKPD, bupati atau wali kota bisa mematok tarif lebih rendah dari 75 persen, bahkan di bawah batas minimal 40 persen.

Sebelumnya, Hotman Paris dan Inul Daratista Cs yang menyambangi kantor Airlangga mengatakan sudah mendapatkan solusi. Mereka mengatakan bakal mengacu tarif pajak lama, terlebih ada penegasan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali kepada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi Undang-undang (Pasal 101 UU HKPD)," klaim Hotman selepas bertemu Airlangga.

"Cuma ada masalah, gubernur yang meminta selain SE mendagri, minta lagi SE menteri keuangan. Tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga), katanya sudah dibicarakan di Istana bahwa pemda, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak memerlukan SE dari menteri keuangan. Cukup surat edaran dari mendagri," sambung Hotman.

Sedangkan Inul Daratista mengatakan dirinya dan para pengusaha sektor hiburan lain sedang dalam proses mempersiapkan judicial review UU HKPD ke Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut pihaknya sudah menyampaikan poin-poin yang akan diuji di MK kepada Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani untuk ditelisik lebih dalam.

[Gambas:Video CNN]

Hidup di dunia tanpa akhir

Airlangga Jamin Kucuran Dana untuk LPDP Tak Disetop; Hanya Diperluas******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak akan disetop.

"(Program maupun sumber) LPDP tidak disetop. Hanya LPDP akan diperluas," kata Airlangga di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, dikutip detikcom,Selasa (23/1).

Airlangga mengatakan opsi penggunaan dana LPDP nantinya akan diperluas. Misalnya untuk program Prakerja dan tourism fund atau dana abadi pariwisata yang rencananya dikelola LPDP.

Wacana disetopnya kucuran dana ke LPDP diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat ditemui di Istana Kepresidenan, Selasa (16/1). Menurutnya, tujuan penyetopan itu agar dana bisa dialihkan ke program pendidikan yang lebih urgent dan prioritas.

"Mungkin kita setop dulu. Jadi, anggaran pendidikan 20 persen nanti sepenuhnya bisa digunakan untuk membenahi pendidikan, termasuk riset dan alokasi pengembangan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan," ujarnya.

Muhadjir menyebut LPDP sudah memiliki dana abadi Rp136 triliun. Menurutnya, imbal hasil dari perputaran dana itu cukup untuk membiayai LPDP.

[Gambas:Video CNN]

Conan Sistem Detektif Saya

Majalah TIME PHK 15 Persen Karyawan******

Majalah TIME memberhentikan (PHK) sekitar 15 persen karyawan pada Selasa (23/1). Hal ini diungkapkan langsung oleh serikat pekerja.

Berdasarkan laporan CNN, juru bicara TIME mengungkapkan PHK berdampak terhadap 30 karyawan dari berbagai departemen, termasuk divisi editorial, teknologi, penjualan dan studionya.

Serikat pekerja menyebutkan yang paling banyak dirumahkan adalah karyawan TIME for Kids, kanal yang mempublikasikan berita untuk anak-anak usia sekolah.

Dalam memo kepada karyawan, Kepala Eksekutif TIME, Jessica Sibley mengatakan keputusan tersebut bukan hal yang mudah bagi perusahaan. Namun, harus dilakukan demi keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

"Kami telah berupaya mengelola pengeluaran di area lain dalam bisnis kami secara agresif untuk meminimalkan dampak keputusan ini terhadap karyawan kami," tulis Sibley.

"Meskipun keputusan ini tidak mudah diambil, ini adalah langkah penting yang harus kami ambil untuk memajukan bisnis kami dan meningkatkan posisi keuangan kami sebagai sebuah organisasi," imbuhnya dalam memo tersebut.

PHK di TIME terjadi pada hari yang sama ketika lebih dari 400 staf Condé Nast melakukan demo mogok kerja 24 jam untuk memprotes PHK di penerbit prestise tersebut, dan The Los Angeles Times memangkas karyawa divisi redaksi sebesar 20 persen.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pastoral Petani

Bahlil Buka Suara soal Maruarar Sirait Ikut Jadi Investor IKN******

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan belum mengetahui pasti peran eks politisi PDIP Maruarar Sirait di ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Ia mengatakan Maruarar memang sempat berkunjung bersamanya ke IKN bersama dengan Konsorsium Nusantara yang dipimpin Bos Agung Sedayu Grup Sugianto alias Aguan.

"Pak Maruar saya coba cek ya, memang waktu itu ikut sama saya temanin kelompok konsorsium," katanya di Kementerian Investasi, Rabu (24/1).

"Saya enggak baca pemilik sahamnya (konsorsium), karena saya kan bicara tentang izin dan investasi. Pemilik sahamnya kan enggak bagus juga kalau aku bongkar di sini," katanya.

Sebelumnya, Maruarar mengatakan ia menanamkan modal di ibu kota baru melalui Konsorsium Nusantara.

"Kita tetap investasi di sana (IKN), saya kan ikut konsorsium-nya kita bareng dengan Pak Aguan dan teman-teman yang lain. Kita kan investasi di situ sama-sama (sebagai pengusaha)," ujar Ara, sapaan akrabnya, seperti dikutip Detik, Selasa (16/1).

Saat ini, konsorsium tersebut tengah membangun hotel bintang lima Nusantara. Proyek tersebut telah disambangi Jokowi pada Desember lalu.

"Ya orang saya sudah investasi, sudah setor uang. Kalau investor kan setor modal, ya kan, gimana kita jadi investor kalau nggak setor modal? kalau nggak salah 20 Desember (2023 kemarin) Pak Jokowi sudah mengunjungi (proyek hotel Nusantara di IKN)," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]