ahli super

cara pasang iklan di youtube agar dapat uang

Bawaslu Akhirnya Surati Presiden Jokowi, Diingatkan Soal Pelanggaran Pemilu******

JAKARTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bisa membina para menterinya sehingga tidak melanggar larangan yang diatur dalam Undang-undang No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku, pihaknya beri imbauan secara tertulis kepada Jokowi terkait potensi pelanggaran pemilu terutama oleh para pembantunya.

Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro

“[Imbauan tertulis] untuk tidak melanggar ketentuan larangan dalam UU 7 Tahun 2017, sudah [dikirim],” ungkap Bagja kepada wartawan, dikutip Selasa (30/1/2024).

Dia mengakui seorang menteri boleh berkampanye namun ada batasannya seperti harus cuti terlebih dahulu atau tidak gunakan fasilitas negara.

Bagja mengatakan, surat tersebut sudah dikirim sejak pekan lalu. Namun, sambungnya, belum dapat dipastikan apakah surat tersebut dikirim pasca-pernyataan kontroversial Jokowi terkait seorang presiden dan menteri yang boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu pada pekan lalu.

“Nanti aku cek suratnya, tapi minggu kemarin sudah jalan. Bahkan sebelum minggu kemarin jangan-jangan,” tutup Bagja.

Sebagai informasi, belakangan pemerintah Jokowi mendapat sorotan sebab banyak menteri yang ikut berkampanye untuk salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Jokowi sendiri mewajarkan keterlibatan menteri dalam kampanye, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi Dapat ‘Surat Cinta’ dari Bawaslu, Diingatkan Soal Pelanggaran Pemilu”

Patriark Wandao

pinjol uangme legal atau ilegal

Waduh! Gedung ESDM Retak Imbas Proyek BSI Tower, Ini Kata Kontraktor******

“Kami saat ini tengah mengevaluasi bersama Ahli Geoteknik dan didampingi oleh PUPR dalam mengantisipasi settlementini agar terkendali ke depannya. Tentunya kami juga akan berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian ESDM untuk meminimalkan dampak dan mengembalikan kondisi bangunan Gedung Heritage” ujarnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (1/2/2024). via Bisnis.com.

Manajemen PTPP itu merinci, peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan BSI Tower dilaksanakan pada pada 9 November 2023.

PTPP ditunjuk sebagai kontraktor pemenang tender Gedung BSI dengan skema BOT(Build, Operate & Transfer) selama 30 Tahun.

Sebelum Gedung ESDM mengalami keretakan, PTPP mengaku pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada lingkungan sekitar gedung termasuk dengan Kementerian ESDM.

Selain itu, tambah PTPP, sebagai langkah antisipatif dan mitigasi atas risiko pergerakan tanah, perseroan juga telah melakukan penempatan inclinometer dan melakukan monitoring settlement secara berkala menggunakan sistem dinding penahan tanah secant pilesesuai dengan karakteristik tanah di lokasi dan mempertahankan dinding penahan tanah existing.

“Dari data monitoring yang ada, memperlihatkan terdapat penurunan dari waktu ke waktu yang menyebabkan keretakan pada bagian dilatasi dan hal ini telah dikoordinasikan dengan Kementerian ESDM sebelumnya sehingga merekomendasikan sementara waktu Gedung Heritage dikosongkan untuk evaluasi dan restorasi,” jelas Efendi.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono, mengumumkan kepada publik gedung ESDM retak pada Selasa (30/1/2024).

Agus Cahyono menjelaskan, saat ini Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memproyeksi kemungkinan kerusakan lanjutan imbas dari pembangunan BSI Tower.

“Tadi sudah kita rapat dengan PUPR dan juga dari Dinas Cagar Budaya. Teman-teman PUPR minta waktu untuk melakukan analisis, untuk menjadwalkan seperti apa sih nanti proses restorasinya,” jelasnya di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (30/1/2024).

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Gedung ESDM Retak Imbas Proyek BSI Tower, Kontraktor Beri Penjelasan”

Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

erek 09 2d

UDB dan KPU Solo Adakan Talkshow tentang Pemilu 2024******

SOLO-Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UDB  Solo bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo mengadakan talkshowuntuk sosialisasi Pemilu 2024 bagi pemilih pemula.

Talkshow digelar dalam rangka membangun generasi muda khususnya mahasiswa supaya memahami perkembangan serta demokrasi bernegara. Kegiatan Talkshow Pemilu Raya 2024 itu mengusung tema Peran Generasi Muda dalam Menentukan Demokrasi Bernegara Melalui Pemilu Raya Tahun 2024digelar di Ballroom Universitas Duta Bangsa (UDB) Kampus Pusat Nusukan Jalan Ki Mangunsarkoro No. 20, Nusukan, Banjarsari, Solo.

Promosi Agen Mitra UMi BRILink Ini Selamatkan Masyarakat dari Jerat Rentenir

Kegiatan ini dihadiri Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UDB Solo  Assoc. Prof. Dr. Rina Arum Prastyanti, S.H., M.H.  Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Sabtu (27/1/2024) menghadirkan Ketua KPU Kota Solo Bambang Christanto, Anggota KPU Kota Solo Aldian Andrew Wirawan, Dosen Program Studi Hukum UDB Solo Rezi, S.H., M.H., dan Professional Lawyer Unggul Satrio Nugroho, S.H. sebagai pembicara.

Peserta talkshow yang diadakan UDB dan KPU Solo ini mendapatkan materi terkait tahapan Pemilu 2024, asas Pemilu di Indonesia, daerah pemilihan dan alokasi kursi Pemilu tahun 2024, nomor urut partai politik peserta Pemilu tahun 2024, nomor urut pasangan calon peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dan persyaratan minimal calon pemilih pada Pemilu tahun 2024.

Talkshow ini menitikberatkan pada kegiatan sosialisasi Pemilu 2024 bagi pemilih pemula. Rangkaian kegiatan dimulai dengan sambutan dan pembukaan oleh  Assoc. Prof. Dr. Rina Arum Prastyanti, S.H., M.H., sesi pemaparan materi oleh pembicara dan diakhiri dengan sesi diskusi.

Kegiatan ini diikuti 60 mahasiswa UDB Solo. Antusiasme peserta sangat terlihat pada kegiatan ini. Peserta terlihat aktif dan bersemangat dalam mengikuti setiap sesi dengan baik dan aktif dalam sesi diskusi.

Diharapkan setelah mengikuti taklshow ini peserta mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat, serta dapat berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Pemilu adalah wujud demokrasi, mari berpartisipasi.

Gadis kelas atas

sigmabet77

Gelar Workshop Nasional, PMKRI Konsisten Dukung Mewujudkan Indonesia Emas 2045******

JOGJA –Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menggelar workshop nasional dengan tema Roadmap PMKRI Menuju Indonesia Emas 2045 pada 28 Januari – 2 Februari 2024.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, seremonial pembukaan kegiatan tersebut dilaksanakan di Auditorium Kampus Atma Jaya Yogyakarta, pada Senin (29/1/2024).

Promosi Terus Bertumbuh, Pemberdayaan dan Pendampingan BRI Sentuh 19.533 Klaster Usaha

Kegiatan yang akan digelar selama sepekan tersebut salah satu agendanya mengupas bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dalam menyambut tahun 2045.

Dalam sambutannya, Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI, Tri Natalia Urada menyampaikan pada akhir-akhir ini masyarakat Indonesia sangat berkonsentrasi dalam perhelatan Pemilu, tetapi perhatian PMKRI secara nasional terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia Maju tidak berkurang yakni dalam pengembangan SDM berkualitas.

“Karena itu, perumusan visi strategis PMKRI selama kurang lebih 21 tahun ke depan dengan indikator pencapaian roadmap PMKRI menuju Indonesia Emas 2045 melalui momentum Workshop Nasional ini, adalah bukti konsistensi PMKRI untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 melalui pengembangan SDM yang unggul, berdaya ubah dan berdampak,” ujarnya.

Dia mengatakan, dunia yang bergerak serba cepat saat ini akibat gelombang teknologi dan digitalisasi, telah memacu PMKRI untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan.

“Kita dipaksa untuk membangun normalitas baru agar organisasi PMKRI ini tetap relevan. Karena itu, reformasi struktural dan kelembagaan PMKRI dalam rangka memperkuat organisasi ini agar lebih inklusif dan berkelanjutan, menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dan didiskusikan dalam moment Workshop ini”, katanya.

Cita-cita menuju Indonesia Emas 2045, menurutnya adalah sebuah mimpi besar, harapan dan perjalanan panjang dan tak mudah.

“Kalau kita lihat dalam konteks global, Indonesia Emas 2045 adalah bagian dari cita-cita milenium dunia. Kemudian Indonesia meratifikasinya dan melihat sebagai sebuah potensi dan peluang yang harus terlibat di dalamnya. Keterlibatan Indonesia diupayakan agar terimplementasi dalam setiap pola kebijakan penyelenggaraan negara,” ujarnya.

Di level regional, lanjutnya, negara-negara yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menjadikan momentum ini sebagai salah satu upaya untuk memperkuat ekonomi kawasan.

Pada konteks nasional, Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, meraih posisi menjadi negara 5 besar kekuatan ekonomi dunia.

“Kita punya kesempatan dengan berbagai kekuatan, keuntungan demografi anak muda yang meningkat luar biasa, berbagai peluang dan ketersediaan sumber daya yang ada, diharapkan Indonesia menjadi titik sentral pertumbuhan ekonomi nasional, ASEAN dan global,”jelasnya.

Dalam proses itu, lanjutnya, PMKRI sebagai organisasi kepemudaan dan organisasi kemahasiswaan melihat beberapa instrumen penting dalam proses penyelenggaran pemerintahan dan dalam tata kelola pembangunan yang sedang dan akan dilakukan.

Tri menjabarkan secara khusus, PMKRI melihat dua hal, yaitu aspek kelestarian lingkungan hidup atau ekologi yang berkelanjutan dan pengembangan ekonomi kreatif.

Pada beberapa kesempatan, Presiden Jokowi selalu menekankan pada beberapa poin, seperti pengelolaan APBN yang terukur, pengembangan SDM, dan reformasi birokrasi. Tetapi, menurit Tri, ada dua hal penting yang terlupakan dan kerap luput dari perhatian yaitu, keberlanjutan lingkungan dan pengembangan ekonomi kreatif.

“Kalau kita bicara lingkungan hidup, sebagai seorang Kristen, ada satu ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus yaitu ensiklik Laudato Si bahwa bumi dan alam ini adalah Ibu yang harus kita jaga dan kita rawat. Dalam setiap kesempatan hal ini yang selalu saya sampaikan bahwa kita punya tanggungjawab bersama untuk menjaga bumi ini,” jelasnya.

Di acara pembukaan, turut hadir Menteri Agama yang diwakili oleh Dirjen Bimas Katolik RI, Suparman; Kapolda DIY, anggota penyatu PMKRI dan seluruh delegasi cabang PMKRI se-Indonesia.

bintang parkour

cara pinjam di indodana

Muhammadiyah Desak Bawaslu & DPR Awasi Kedekatan Jokowi******

SOLO —Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya demi memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, mendesak Bawaslu dan DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo secara penuh tanpa pandang bulu agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan netral tanpa campur tangan kekuasaan.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

“Kami meminta dan menuntut Bawaslu dan DPR meningkatkan pengawsan terutama terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Dia mengakui bahwa Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan presiden dan wakilnya tidak dilarang untuk melaksanakan kampanye Pemilu.

Namun, pasal tersebut tidak bisa dipandang sebagai sebuah norma yang terpisah dan tercerabut dari akar prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu yang di dalamnya terdapat aktivitas kampanye.

Selain itu, menurutnya pelaksanaan kampanye harus dipandang bukan hanya sekedar ajang memperkenalkan peserta kontestasi politik, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu.

“Bagaimana mungkin pendidikan politik masyarakat akan tercapai jika Presiden dan Wakil Presiden yang aktif menjabat kemudian mempromosikan salah satu kontestan, jadi dengan demikian, pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Presiden dibenarkan secara hukum untuk melakukan kampanye dan berpihak merupakan statemen yang berlindung dari teks norma yang dilepaskan dari esensi kampanye dan Pemilu itu sendiri,” tuturnya.

Dia menjelaskan daripada berkampanye untuk Prabowo-Gibran, sebaiknya Presiden Jokowi memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik dan berintegritas.

Menurutnya, pejabat publik disumpah untuk menjabat sepenuh waktu sehingga seharusnya memang tidak ada aktivitas lain selain aktivitas yang melekat pada jabatan.

“Maka secara filosofis posisi Presiden adalah pejabat publik yang terikat sumpah jabatan dan harus berdiri di atas dan untuk semua kontestan. Dengan demikian, secara filosofis, aktivitas untuk kampanye sekalipun dilakukan saat cuti adalah tidak tepat,” katanya.

PP Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh berpihak dan meminta presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan cara selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara.

“Presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan Pemilu yang tensinya semakin meninggi,” ujarnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Muhammadiyah Desak DPR dan Bawaslu Awasi Gerak-gerik Jokowi ke Prabowo-Gibran”

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di WhatsApp Komunitas dengan klik Solopos News Updatedan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Bawaslu DPR Jokowi Muhammadiyah Pemilu 2024 Pilpres 2024 Prabowo Subianto Share

---

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024Muhammad Diky Praditia ,  Suharsih Senin, 29 Januari 2024 - 23:25 WIB share SOLOPOS.COM - Pengendara sepeda motor melintas di depan deretan bendera parpol peserta Pemilu 2024 di depan Kantor KPU Wonogiri, Rabu (13/9/2023). (Solopos/Muhammad Diky Praditia)

WONOGIRI— Sebagai calon anggota legislatif atau caleg pendatang baru, Azalea Putri Utami, 26, menyadari betul butuh perjuangan keras agar bisa meraih kursi di DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. Caleg dari dari PDIP itu pun sudah menyiapkan strategi.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Ia menyampaikan sejak awal kampanye yang dia lakukan bukan mengajak warga untuk memilihnya, melainkan memilih parpol yang mengusungnya. Hal itu merupakan strategi dari parpol yang menerapkan prinsip gotong royong atau kolektif.

Masing-masing caleg dari PDIP di Wonogiri sudah memiliki wilayah ‘tempur’ dan sudah ada kesepakatan antaracaleg. Dia dan caleg lain dari partai yang sama harus turun ke bawah bersama masyarakat di wilayah masing-masing.

Dengan strategi itu, menurutnya, biaya kampanye yang dikeluarkan tidak terlalu banyak meski tidak juga berarti nihil biaya. Menurut dia, biaya kampanye yang dikeluarkan bukan untuk politik uang.

Bahkan parpolnya melarang melakukan hal itu dan mereka justru mengampanyekan antipolitik uang. “Biaya yang kami keluarkan paling untuk sumbangan ketika ada kegiatan warga untuk kebutuhan publik,” ungkap caleg pendatang baru DPRD Wonogiri itu.

Lea, sapaan akrabnya, tahu betul untuk bisa duduk di kursi DPRD Wonogiri butuh banyak suara mengingat dia berangkat dari parpol yang sudah memiliki enam calon petahana di daerah pemilihan atau dapilnya. Walau demikian, perempuan itu cukup optimistis bisa mendapatkan kursi di lembaga legislatif Wonogiri.

Caleg pendatang baru dari PDIP Wonogiri, Azalea Putri Utami, 26, siap bertarung memperebutkan kursi DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. (Istimewa)

Optimisme yang sama disampaikan Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Wonogiri, Lasmini, meski juga sedikit pesimistis mengingat Partai Buruh masih tergolong partai baru. Lasmini mengatakan partainya hanya mencalonkan satu caleg di masing-masing dapil di Wonogiri.

Dia sadar betul dengan jumlah caleg yang sedikit bukan perkara mudah bagi caleg Partai Buruh sebagai pendatang baru untuk mendapatkan kursi di DPRD Wonogiri. Karenanya dia tidak pesimistis meski juga tidak terlalu optimistis untuk bisa meraih kursi. Partai Buruh sebagai partai baru berusaha mengikuti kontestasi Pemilu 2024 secara optimal.

Caleg Partai Gerindra dari Dapil 3, Suryo Suminto, juga mengaku cukup yakin bisa mendapatkan satu kursi meski tidak ada petahana dari partainya. Jumlah caleg Partai Gerinda di dapil 3 ada 10 orang, sesuai kuota maksimal di dapil tersebut, sehingga peluang untuk meraih kursi cukup besar.

40 Anggota DPRD Maju Lagi

Banyaknya calon petahana anggota DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024 ini memang dinilai bakal menyulitkan para calon pendatang baru meraih kursi. Parpol baru dan nonparlemen diprediksi masih sukar menggeser parpol yang sudah bertengger di lembaga legislatif itu.

Parpol yang akan menduduki kursi di DPRD Wonogiri pun diprediksi tidak akan banyak berubah. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri, 40 dari 50 anggota DPRD Wonogiri kembali maju sebagai caleg pada Pemilu 2024. Sedangkan total jumlah caleg dari 14 parpol yang mengajukan calon di DPRD Wonogiri ada 423 orang.

Pengamat politik Wonogiri, Bambang Tetuko, mengatakan untuk melihat peluang caleg termasuk caleg pendatang baru mendapatkan kursi DPRD Wonogiri, terlebih dahulu harus melihat parpol pengusungnya. Sebab pada Pemilu 2024 parpol benar-benar ditempatkan sebagai peserta Pemilu seperti pada Pemilu 2019.

Suara yang diperoleh parpol akan menentukan berapa banyak kursi yang didapatkan untuk diisi caleg yang diusung. Hal itu karena perhitungan suara pada Pemilu 2024 menggunakan metode Sainte Lague.

Dengan metode ini, perolehan suara parpol di setiap dapil akan dihitung terlebih dulu untuk menentukan apakah parpol itu mendapatkan kursi atau tidak. Setiap perolehan total suara parpol akan dibagi dengan bilangan pembagi ganjil 1, 3, 5, dan 7.

BambangTetuko (Istimewa)

Sebagai contoh, parpol A mendapatkan total suara sebanyak 10.000, parpol B meraih total suara sejumlah 9.000, dan partai C mendapatkan total suara 8.000. Kemudian semua perolehan suara parpol dibagi 1, maka parpol A mendapatkan satu kursi karena memiliki hasil pembagian terbanyak yaitu 10.000.

Selanjutnya, perolehan suara parpol B dan C tetap masih dibagi 1 karena belum mendapatkan kursi. Sedangkan perolehan suara parpol A dibagi tiga karena pada pembagian bilangan 1 sudah mendapatkan suara. Dengan begitu, parpol B mendapatkan satu kursi karena hasil pembagiannya paling besar, yaitu 9.000 suara.

Sementara parpol C yang mendapatkan hasil pembagian dari bilangan 1 sebanyak 8.000 dan parpol yang mendapatkan hasil pembagian bilangan 3 sebanyak 3.333, belum mendapatkan kursi lagi. Begitu juga seterusnya sampai memenuhi kuota kursi yang tersedia di dapil itu.

Setelah parpol memastikan jumlah kursi yang didapat, caleg yang berhak mengisi kursi itu adalah caleg dengan perolehan suara terbanyak dari parpol tersebut. Bambang menerangkan konsekuensi dari metode penghitungan suara itu, parpol harus bisa bekerja cerdas untuk meraih suara sebanyak-banyaknya.

Atur Strategi sesuai Metode Sainte Lague

Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan jatah kursi. Logikanya, semakin banyak calon yang diusung maka perolehan suara parpol semakin banyak. Peluang parpol untuk mendapatkan jatah kursi pun semakin tinggi.

Menurut dia, parpol akan lebih diuntungkan jika memiliki calon petahana atau incumbent. Apalagi jika jumlah calon petahana dari parpol itu banyak. Calon petahana seharusnya sudah memiliki kantong-kantong suara yang sudah mereka rawat selama minimal lima tahun terakhir.

Akan tetapi, lanjutnya, jika parpol tidak memiliki strategi yang baik, meski memiliki banyak calon petahana, tidak menjamin mereka bisa mempertahankan kadernya di DPRD Wonogiri. Sebagai contoh Partai Demokrat.

Pada Pemilu 2019, partai berlambang bintang mercy itu memiliki empat calon petahana. Tetapi pada Pemilu itu mereka justru tersingkir tidak mendapatkan kursi satu pun. Hal itu karena mereka tidak cukup baik dalam mengatur strategi mengamankan kursi untuk parpol.

Ilustrasi anggota DPRD Wonogiri mengikuti rapat di ruang paripurna Gedung DPRD Wonogiri. (Dok Solopos)

Bambang menyebutkan kondisi itu bisa terjadi karena belum semua parpol pada saat itu memahami metode penghitungan Sainte Lague. Perlu diketahui metode itu baru kali diterapkan di Wonogiri pada Pemilu 2019. Masing-masing caleg pada saat itu masih individual dalam berkampanye sehingga suara partai tidak diperhatikan.

Sementara pada Pemilu 2024, parpol seharusnya sudah paham betul metode penghitungan itu, sehingga strategi yang mereka terapkan bisa sesuai.

“Dengan begitu, parpol yang punya calon incumbentpeluangnya semakin besar untuk dapat kursi. Begitu juga calon incumbentakan semakin besar peluangnya dapat jatah kursi dengan perolehan suaranya,” kata Bambang saat dihubungi Solopos.com, Senin (29/1/2024).

Menurut dia, meski memiliki banyak calon incumbent, belum tentu juga calon dari parpol itu mudah mendapatkan kursi. Sebab semakin banyak calon petahana yang terpilih, harga kursi untuk calon dari partai itu juga tinggi berdasarkan penghitungan Sainte Lague.

Sebagai contoh, menurut data KPU Wonogiri, pada Pemilu 2019, total perolehan suara dari PDIP yang mendapatkan enam kursi di Dapil I sebanyak 75.415 suara. Caleg PDIP yang mendapatkan kursi di dapil itu perolehan suaranya paling banyak 13.400 suara dan paling sedikit 6.550 suara.

Memaksimalkan Potensi DPT

Bandingkan dengan Partai Golkar yang mendapatkan dua kursi dengan total perolehan 17.415 suara. Caleg Golkar yang mendapatkan kursi di dapil itu masing-masing memperoleh 5.488 dan 1.019 suara saja. Jumlah caleg dari kedua parpol itu sesuai kuota kursi yang tersedia.

Bambang menjelaskan jika parpol yang mengusung caleg banyak saja tidak menjamin mendapatkan banyak kursi, apalagi parpol yang tidak memenuhi kuota caleg yang tersedia. Dia mengatakan parpol nonparlemen dan parpol pendatang baru di Wonogiri pada kenyataanya tidak memaksimalkan kuota caleg.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri.”

Di sisi lain, semua caleg dari partai baru dan nonparlemen itu merupakan pendatang baru. Maka peluang mereka untuk mendapatkan kursi amat kecil.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri. Sementara parpol yang sudah ada, mereka punya calon petahana. Minimal mereka akan mempertahankan kursi itu. Maka, untuk parpol baru, apa boleh buat?” ujarnya.

Bambang memprediksi hasil Pemilu 2024 tidak akan banyak berubah dibanding Pemilu 2019. Mereka yang akan duduk di kursi DPRD Wonogiri masih akan didominasi wajah-wajah lama.

Menurut dia, parpol dan caleg pendatang baru bisa mengubah politik Wonogiri jika mereka benar-benar menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Parpol seyogyanya rutin memberikan pendidikan politik.

Dengan begitu, parpol bisa dikenal warga sekaligus bisa mendapatkan konstituen. Parpol dan caleg pendatang baru tidak bisa hanya mengandalkan masa kampanye untuk dikenal masyarakat Wonogiri karena waktu yang ada sangatlah pendek.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Wonogiri, Joko Sutopo, menyampaikan tidak sepakat jika peluang caleg pendatang baru untuk mendapatkan kursi dinilai lebih kecil dibandingkan calon petahana.

Menurut Jekek, sapaan akrabnya, baik caleg pendatang baru maupun petahana memiliki peluang yang sama jika melihat sistem penghitungan menggunakan metode Sainte Lague.

Hal itu dengan catatan parpol bisa memaksimalkan potensi daftar pemilih tetap (DPT) yang ada sehingga akan mudah bagi pendatang baru untuk mendapatkan kursi.

”Caleg itu bisa raih suara paling banyak, paling sekitar 10.000 suara, tidak bisa lebih dari 10% [DPT], maka dari itu strategi yang kami lakukan adalah meminta masyarakat coblos partai. Di kami, tidak ada coblos by name,” ucap Jekek.

Pedang melawan langit

jenis slot gacor

Mahfud Md Pamit Langsung ke Jokowi, Staf Presiden: Tunjukkan Adat Ketimuran******

JAKARTA — Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menunjukkan tata krama ketimuran yang baik terkait dengan rencananya mundur dari jabatan menteri.

Ari Dwipayana mengemukakan hal itu ketika menyikapi rencana Mahfud Md. menyampaikan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Promosi Hari Gizi Nasional, BRI Peduli Salurkan Bantuan Cegah Stunting Itu Penting

“Kita hormati dari apa yang menjadi langkah Pak Menko Polhukam, beliau sangat luar biasa bisa mengikuti tata krama yang sebenarnya sangat bagus sekali. Jadi, tidak begitu saja dengan menyampaikan surat, tetapi beliau ingin menyampaikan langsung kepada Presiden. Ini sebuah tata krama ketimuran yang memang harus kita jaga dan kita hormati,” kata Ari di Jakarta, Rabu (31/1/2024), dilansir Antara.

Mahfud Md ditunjuk sebagai menteri secara terhormat oleh Presiden Jokowi, kemudian yang bersangkutan mundur dari jabatan itu dengan hormat pula. “Itu saya kira sebuah hal yang perlu kita hargai dan hormati,” ujar Ari.

Terkait dengan pengganti Mahfud Md., Ari mengatakan bahwa pihak Istana belum ingin berbicara soal sosok pengganti karena Mahfud belum menyampaikan surat kepada Presiden.

“Pak Menko saja belum menyampaikan suratnya, sudah berpikir soal pengganti. Kami belum membicarakan soal pengganti karena beliau sendiri baru akan menyampaikan rencana akan diterima oleh Bapak Presiden,” kata Ari.

Mahfud yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye.

Ia sudah mendiskusikan langkah mundur itu dengan pasangannya pada Pilpres 2024 Calon Presiden RI Ganjar Pranowo, serta dengan partai pengusung/pendukung dan tim kampanye.

Mahfud tidak menyerahkan surat pengunduran dirinya itu melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Ia dalam kesempatan terpisah di Lampung, Rabu, menyatakan ingin menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Presiden.

Mahfud merasa diangkat sebagai menteri oleh Presiden dengan baik-baik sehingga ingin pamit dengan baik-baik pula.

Mahfud menyatakan ogah tinggal glanggang, colong playu, yang artinya kira-kira lari meninggalkan tanggung jawab.

Presiden sendiri sebelumnya menilai keinginan Mahfud Md. untuk mundur sebagai sebuah hak yang bersangkutan yang patut dihormati.