cas 777 slot

Saya tidak sedang bermain-main

Daftar Tol yang Diskon saat Mudik, Berlaku Mulai Hari Ini******

Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membeberkan daftar tol yang memberikan diskon tarif selama periode mudik. Diskon tersebut diberikan mulai hari ini, Rabu (3/4).

"Berlakunya (diskon tol Trans Jawa dan Trans Sumatra) periode mudik 3 April (2024) mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan 5 April pukul 05.00 WIB. Dan periode balik 17 April pukul 05.00 WIB sampai 19 April pukul 05.00 WIB," ujar Basuki Rapat Kerja Kementerian PUPR dengan Komisi V DPR, Selasa (2/4).

Basuki menyebut besaran diskon tarif yang diberlakukan bervariasi mulai dari 20 persen. Bahkan, ada ruas tol yang mendapatkan diskon sebesar 35 persen.

Diskon berlaku untuk Tol Tangerang-Merak, Tol Jakarta-Cikampek, Tol Jakarta-Cikampek Elevated (MBZ), Tol Cikopo-Palimanan, Tol Kanci-Pejagan. Lalu, Tol Pejagan-Pemalang, Tol Pemalang-Batang, Tol Batang-Semarang, Tol Semarang ABC, dan Tol Jombang-Mojokerto.

Kemudian,diskon tarif tol sebesar 20 persen juga diberlakukan di Tol Trans Sumatra. Potongan tarif ini berlaku untuk ruas Tol Indralaya-Prabumulih dan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.

Selanjutnya, diskon tarif tol hingga 35 persen berlaku untuk Tol Krian-Legundi-Bunder. Namun, potongan tarif ini hanya berlaku untuk kendaraan non-Golongan I.

Basuki mengatakan untuk Golongan II dan III di Tol Krian-Legundi-Bunder mendapatkan potongan 14 persen, sedangkan Golongan IV dan V berhak atas diskon tol 35 persen. Periode diskon ini berlaku selama 17 hari, mulai 3 April 2024 hingga 19 April 2024.

"Potongan tarif tol ini berlaku untuk transaksi non-tunai dengan saldo kartu elektronik tol (e-toll) cukup. Oleh karena itu, kami mohon agar masyarakat untuk dapat memastikan saldo kartu e-toll cukup selama perjalanan (mudik dan balik)," ujar Basuki soal syarat mendapatkan diskon tarif tol tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Tersenyum bangga di dunia keabadian

ASN Masuk Jam 08.00 Pulang Jam 15.00 Selama Ramadan******

Jam kerja aparatur sipil negara (ASN) berbeda saat bulan Ramadhan. Mereka akan bekerja mulai pukul 08.00 dan selesai pada 15.00 WIB.

Selain saat Ramadan, mereka akan bekerja dari 07.30 hingga 16.00 dan waktu istirahat pada 12.00-13.00

Penetapan itu berdasarkan Peraturan Presiden No.21/2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan pegawai ASN.

Dalam Perpres itu, tercantum pula jam kerja instansi dan pegawai ASN saat Ramadan sebanyak 32 jam 30 menit selama sepekan. Jumlah tersebut belum termasuk waktu istirahat.

Waktu istirahat saat bulan suci bagi umat Muslim berlangsung selama 30 menit. Namun, setiap Jumat waktu rehat menjadi 60 menit.

Instansi pemerintahan yang menerapkan ketentuan selain 5 hari kerja dalam 1 minggu harus menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lama 1 tahun terhitung sejak peraturan ini diundangkan.

Rincian jam kerja ASN selama Ramadhan

Ilustrasi. Jam kerja ASN selama Ramadhan berlangsung dari pukul 08.00 hingga 15.00. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Rincian waktunya sendiri ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan instansi. Berikut rincian jam kerja PNS selama puasa Ramadhan 1445 H.

Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja:

1. Senin-Kamis: 08.00-15.00
Waktu Istirahat: 12.00-12.30

2. Jumat: 08.00-15.30
Waktu Istirahat: 11.30-12.30

Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 enam hari kerja:

1. Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu: 08.00-14.00
Waktu Istirahat: 12.00-12.30

2. Hari Jumat: 08.00-14.30
Waktu Istirahat: 11.30-12.30

Lihat Juga : INFOGRAFIS: Jadwal Imsakiyah & Buka Puasa Ramadan 1445 H/2024 Jakarta

Namun, ketentuan jam kerja dalam Perpres ini tak berlaku bagi prajurit TNI serta pegawai ASN di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan yang ditugaskan di lingkungan TNI. Khusus untuk ini, pengaturannya ditetapkan oleh Panglima TNI.

Selain itu, ketentuan ini juga tak berlaku bagi anggota Polri serta pegawai ASN di lingkungan Polri yang pengaturannya ditetapkan Kapolri.

Perpres itu juga tak berlaku bagi pegawai ASN pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang pengaturannya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri.

Hari kerja dan jam kerja bagi prajurit TNI dan anggota POLRI yang bertugas di luar struktur, serta pegawai pada perwakilan RI di luar negeri, mengikuti hari kerja dan jam kerja yang berlaku pada tempat ditugaskan.

Kelahiran Kembali: Kembali ke Alam Abadi

PMI Manufaktur Ekspansif, Pengusaha Desak Kebijakan Proindustri******

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai purchasing manager's index (PMI) manufaktur yang ekspansif selama 30 bulan berturut-turut bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan proindustri.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam mengungkapkan capaian Purchasing Managers' Index (PMI) sektor manufaktur Indonesia berada di level ekspansif selama 30 bulan berturut-turut.

Berdasarkan data dari S&P Global, indikator PMI manufaktur terus berada dalam fase ekspansif pada Februari 2024, yaitu berada di angka 52,7.

Dengan demikian, kebijakan yang diimplementasikan mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

"Industri itu kan tidak bekerja sendiri, pasti dipengaruhi oleh kebijakan lainnya seperti perdagangan dan keuangan. Dan yang paling penting adalah indikator ketenagakerjaan," ujar Bob dalam keterangan resmi, dikutip Senin (25/3).

"Jadi, PMI yang positif selama 30 bulan berturut-turut berada di level ekspansif harus juga diikuti penyerapan tenaga kerja, ujungnya itu penyerapan tenaga kerja," sambungnya.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan di sektor lain seperti pajak, kemudahan perdagangan, arus barang, dan lainnya, merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi pertumbuhan sektor riil di Indonesia.

Oleh sebab itu, imbuhnya, pemerintah harus serius mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap sektor industri nasional.

"Misalkan kita ingin produksi, tapi beberapa bahan baku impor sulit didapat, itu juga akan menghambat untuk tercipta sektor riilnya," kata Bob.

Ia menekankan bahwa optimisme sektor industri nasional yang tercermin dari angka PMI yang ekspansif perlu untuk dikonversi dalam aksi nyata. Hal ini, menurut Bob, membutuhkan dukungan lintas sektor sehingga kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

"Kemenperin itu harus dibantu oleh kementerian lain seperti Kemendag (Kementerian Perdagangan) dan Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Termasuk juga menyangkut arus barang," ujarnya.

"Dan juga kita sekarang dihadapkan dengan biaya logistik yang tinggi akibat konflik di berbagai negara. PMI ini menjadi satu modal positif, di tengah tantangan baik di dalam maupun luar negeri," tutur Bob.

Ia kemudian mengungkapkan Indonesia merupakan negara yang sektor ekonominya sangat tergantung pada sektor konsumsi. Hal ini tercermin dari dominasi sektor konsumsi sebesar 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini, kata dia, menjadi salah satu keunggulan Indonesia dibandingkan negara lainnya.

Selain itu, Indonesia juga memiliki keunggulan lainnya yaitu tenaga kerja yang berlimpah. Maka itu, menurut Bob, penting untuk dilihat bahwa terdapat pergeseran struktur employment yang penting untuk disikapi sehingga dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur nasional.

[Gambas:Video CNN]

spoiler alur cerita

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Dunia abu-abu yang berbeda

Basuki Ungkap Kapan Gedung Parlemen Dibangun di IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Gedung DPR RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum masuk rencana pembangunan tahun ini.

"Memang belum (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," ucap Basuki usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

"Jadi, saya baru dapat data dari Pak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno), dari 31 organisasi yang menurut undang-undang kedudukannya berada di Ibu Kota Negara (IKN), itu baru tiga yang mengadakan groundbreaking," rincinya.

Ia mengatakan tiga kementerian/lembaga (K/L) tersebut mencakup Bank Indonesia (BI). Sedangkan dua lainnya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Sedangkan (gedung) yang lainnya belum ada (dibangun di IKN). Jadi, kayak DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), itu belum ada. Mungkin, mungkin 2025 (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," tandasnya.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Novita Wijayanti sempat mempertanyakan bagaimana konsep pembangunan IKN, termasuk Gedung Parlemen. Ini ditanyakan Novita kepada Menteri Basuki dalam raker pada Senin (1/4).

Novita mengaku bingung kapan tahun pasti Gedung DPR RI tersebut dibangun.

"Konsep IKN itu waktu itu saya sempat tanya, pembangunan gedung DPR-nya kapan? Apakah 2027 apa 2025? Karena kalau kantornya menteri saja (di IKN), nanti rapatnya di sini (Jakarta)? Saya pengin tahu," tanya politikus Gerindra itu.

Di lain sisi, ada narasi yang mengesankan DPR RI ogah pindah ke IKN Nusantara. Ini imbas pernyataan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi.

Pria yang akrab disapa Awiek itu mengusulkan Jakarta menjadi Kota Legislasi. Ini dilontarkan usai DPR RI dan pemerintah sepakat membawa RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU DKJ.

"Sekalian dibikin kekhususan bisa enggak, misalkan di (RUU) DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi," kata Awiek di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (18/3).

"Artinya apa? Aktivitas parlemen bisa juga di IKN, tapi pusat kegiatannya ada di DKJ," imbuhnya.

Pernyataan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mendapat protes dari masyarakat, bahkan cibiran. Pasalnya, sikap DPR RI menunjukkan inkonsistensi mereka dengan pengesahan UU IKN yang terbilang ngebut.

Setelah UU IKN disahkan, wakil rakyat tersebut malah terkesan ogah pindah ke IKN Nusantara. Mereka seakan memilih tetap ingin berkantor di Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

cahaya tanpa debu

Juventus menang 2******

Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024