situs gacor hari ini slot 701Jutaan kata 980379Orang-orang telah membaca serialisasi
《uatas》
Menantang Luhut Buka******Jakarta, CNN Indonesia--
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit.
Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.
Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.
Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.
Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.
"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).
Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.
Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.
Lihat Juga :Luhut soal Anies Kritik Subsidi Mobil Listrik: Suruh Datang ke Saya |
"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.
Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.
Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).
"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).
Lihat Juga :Luhut Kritik Bappenas di Depan Jokowi: Janji Surga Terus Bahasanya |
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.
"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).
Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.
Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.
Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.
Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.
Lihat Juga :Luhut Cerita Gaya 'Diktator' Jokowi Benahi Birokrasi RI |
"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.
Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.
Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.
"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.
Lihat Juga :Beda Sikap Anies vs Anak Buah Luhut soal Subsidi Mobil Listrik |
Sarana dan Prasarana Kereta Cepat Jakarta******Jakarta, CNN Indonesia--
PT Kereta CepatIndonesia China (KCIC) melakukan test commissioning Kereta Cepat Jakarta Bandung(KCJB) mulai Senin (15/5). Uji coba ini dilakukan untuk melihat kesiapan seluruh sarana dan prasarana KCJB yang telah dibangun.
General Manager Corporate Secretary KCIC Rahadian Ratry mengatakantest commissioningakan dilakukan melalui berbagai tahapan.
"Pada 15 Mei 2023, memang belum ada perjalanan EMU (Electric Multiple Unit) atau CIT (Comprehensive Inspection Train) karena di tahapan awal test commissioningini baru akan dimulai persiapan persiapan berupa pengujian integrasi sistem sarana, prasarana, fixed assetsepertisignalling, telecomunication, catenary, OCC (Operation Control Center), depo dan stasiun " ujar Rahadian dalam keterangan resmi, Minggu (14/5).
"Pada tahap awal sudah dilakukan independent testterhadap sarana dan prasarana terlebih dahulu untuk memastikan bahwa semua subsistem berjalan dengan normal sesuai standar dan spesifikasi yang telah ditentukan. Proses independent testtersebut sudah dimulai sejak April 2023," ujar Rahadian.
Lebih lanjut, Rahadian mengatakan demi memastikan tahapan pengujian dan assessmenttelah dilakukan dengan benar, konsultan NERC dan CARS ditunjuk sebagai konsultan independen yang membantu pelaksanaan test commissioningproyek KCJB.
NERC merupakan asessorsarana dan prasarana sementara CARS lebih sebagai konsultan yang melakukan assessmentatas keamanan sarana dan prasarana KCJB.
Rahadian menyebut uji dinamis akan dilakukan dengan menjalankan Locomotive Diesel (DMU) terlebih dahulu selama beberapa hari dengan kecepatan hingga 80 km per jam. Selanjutnya akan dijalankan EMU KCJB sebagai bagian tahapan test commissioningdengan kecepatan yang dibatasi sampai nantinya mencapai kecepatan teknis yang diizinkan yaitu 385 km perjam.
Rahadian menjelaskan meski belum akan segera dilalui oleh sarana CIT atau EMU KCJB, masyarakat tetap diminta untuk tidak mendekat dan beraktivitas di sekitar jalur KCJB. Pasalnya listrik sudah akan mulai diaktifkan dimana kekuatan untuk Overhead Catenary System KCJB mencapai 27,5 KV dan itu sangat berbahaya.
"Test commissioning merupakan milestone penting dalam proyek KCJB. Dari kegiatan inilah seluruh sarana dan prasarana yang dibangun akan dites kesiapannya hingga menjelang operasional KCJB nantinya," tutup Rahadian.
[Gambas:Video CNN]
Neraca Dagang RI Masih Tekor dengan Australia hingga Brasil******Jakarta, CNN Indonesia--
Neraca perdagangan barang Indonesia masih defisit dengan tiga negara mitra utama sepanjang April 2023. Ketiga negara mitra itu yakni Australia, Thailand dan Brasil.
"Tiga negara ini penyumbang defisit terdalam ke neraca dagang Indonesia pada April 2023," ujar Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Imam Machdi dalam konferensi pers, Senin (15/5).
Berdasarkan data BPS, Indonesia mengalami defisit dagang terbesar ke Australia mencapai US1,5 juta. Di mana impor tercatat US7,9 juta, sedangkan ekspor hanya US6,4 juta.
Kemudian, defisit dagang ke Thailand tercatat sebesar US5,6 juta yang disebabkan oleh impor yang lebih besar yakni US3,3 juta dan ekspor hanya US7,7 juta.
Komoditas penyumbang defisit terbesar ke Thailand adalah gula dan kembang gula turun US5,4 juta, plastik dan barang dari plastik turun US,4 juta, serta mesin dan peralatan mekanis turun US,2 juta.
Selanjutnya, defisit dagang dengan Brasil sebesar US6 juta karena impor tercatat US7,5 juta dan ekspor hanya US,5 juta.
Lihat Juga :Utang Indonesia Tembus Rp5.961,4 T pada Kuartal I 2023 |
Komoditas penyumbang defisit terdalam ke Brasil adalah ampas dan sisa industri makanan turun US7,4 juta, serealia turun US,3 juta dan pulp dari kayu turun US,6 juta.
Sementara, negara penyumbang surplus terbesar ke Indonesia karena ekspor yang lebih tinggi daripada impor adalah India, Amerika Serikat dan Filipina.
Surplus dengan India paling besar mencapai US,11 miliar. Penyumbangnya adalah bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan/nabati, besi dan baja.
Dengan AS, surplus tercatat sebanyak US3,8 juta yang ditopang oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, pakaian dan aksesorisnya, alas kaki.
Lalu, dengan Filipina surplus dagang terealisasi US6,7 juta pada April 2023. Komoditas yang menyumbang adalah bahan bakar mineral, kendaraan dan bagiannya, serta berbagai makanan olahan.
[Gambas:Video CNN]
Label:papuwa、baca artikel dapat uang、paito 06
Terkait:situs aplikasi aman、semarjetu、situs mahjong paling gacor、buku mimpi gelang、judi slot online yang gampang menang、tafsir mimpi mancing、mpoplay99、pemain slot terbaik、slot sinar、situs slot gacor hari ini
bab terbaru:trik jp zeus(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
《uatas》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,kapaljudiHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《uatas》bab terbaru。