promo cicilan kredivo

Penguasa Misteri

Debat Cawapres 2024, Cak Imin Singgung Food Estate: Terbukti Abaikan Petani******

SOLO —Dalam Debat Cawapres 2024, cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar menyinggung soal kegagalan food estateyang menjadi program dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Cawapres yang kerap disapa Cak Imin ini mengatakan program food estatemengabaikan berbagai pihak, termasuk petani hingga masyarakat ada. Selain itu, program food estate yang dicanangkan Prabowo itu disebut menyisakan konflik agraria.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

“Upaya pengadaan pangan nasional melalui food estate. Food estateterbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat dan menghasilkan konflik agararia. Bahkan, merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” jelas Cak Imin, disiarkan langsung melalui kanal Youtube KPU RI, Minggu (21/1/2024).

Tak hanya soal food estate, Cak Imin juga menyebut soal kepemilikan lahan seluas 500.000 ha oleh seseorang. Lahan sebesar itu diduga mengarah kepada capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

“10 tahun terakhir telah terjadi jumlah petani rumah tangga petnai gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani memiliki tanah setengah hektare. Sementara, ada seseorang memiliki tanah yang diberikan negara kepadanya 500.000 haktare,” tambah Cak Imin.

Sebagai informasi, Debat Cawapres yang digelar di Jakarta Convention Centre pada Minggu (21/1/2024) ini mengambil tema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa.

Debat dipandu oleh dua moderator, yakni Retno Pinasti dan Zilvia Iskandar. Kemudian, juga dilibatkan 11 panelis untuk menyusun pertanyaan yang berasal dari kalangan profesional. Berikut ini beberapa di antaranya.

1. Dr. Ir Abrar Saleng, SH. MH. (Ahil Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Universitas Hasanudin).
2. Dr. Arie Sujito (Sosiolog Pedesaan/Dosen FISIPOL UGM).
3. Prof. Dr Arif Satria, SP. MSI (Ahli Ekologi Politik dan Kebijakan Pengelolaan Sumber daya alam, Rektor Institut Pertanian Bogor.
4. Dewi Kartika (Ahli Agraria/Sekretarts Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria).
5. Fabby Tumiwa (Ahli Transisi Energ/Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform).
6. Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS (Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor).
7. Prof. Dr. Ir. Ridwan Yahya, M.Sc. (Ahli Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu).
8. Rukka Sombolinggi, SP., MA. (Sekretaris jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/Ahli Masyarakat Adat).
9. Prof. Sudharto, P. Hadi, Ph.D. (Pakar Manajemen Lingkungan/Rektor Universitas Diponegoro 2010-2015).
10. Prof. Dr. Sulistiyowati Irianto, M.A. (Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
11. Ir. Tubagus Furgon Sofhani, M.A., Ph.D. (Ahli Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Institut Teknologi Bandung).

Gadis malang dan gadis bangsawan

Bobby Nasution Nilai Penampilan Gibran di Debat Cawapres 2024 Wajar******

MEDAN —Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menilai penampilan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, saat Debat Cawapres 2024 masih wajar.

Bobby mengatakan hal itu untuk menanggapi opini soal Gibran yang dianggap tidak memiliki etika saat debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1/2024) malam.

Promosi Sambut HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

“Giliran kami (Gibran) bertanya, dibilang enggak (punya) etika, enggak sopan. Giliran kami diserang, kami diam-diam saja,” kata Bobby, Senin (22/1/2024) sebagaimana dilansir Antara.

Menurut dia, semua hal bisa terjadi pada agenda yang diselenggarakan KPU RI tersebut.

Bobby mengatakan tujuan debat ialah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan visi dan misi, serta bagaimana mengatasi persoalan bangsa sebelum pemungutan suara Pilpres pada 14 Februari 2024.

“Dibilang, ya, namanya debat. Kalau mau santai-santai, namanya silaturahim,” kata Bobby.

Sementara itu, pakar gestur dan mikro ekspresi jebolan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Monica Kumalasari, menyampaikan Gibran Rakabuming Raka kerap menampilkan gestur dan ekspresi menyerang saat debat keempat.

“Dari (cawapres nomor urut) 2 kali ini berbeda dengan tampilan sebelumnya, yang sudah mendapatkan sentimen positif dari masyarakat. Kali ini justru menampilkan ekspresi-ekspresi menyerang yang tidak perlu,” kata Monica.
???????
Monica menyebut Gibran beberapa kali menyentil cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar. ??Sentilan Gibran ialah menyindir Muhaimin membaca catatan saat debat.

Bahkan, saudara ipar Bobby Nasution itu memeragakan gerakan pantomim saat menganggap tidak menemukan jawaban dari cawapres nomor urut 3, Mahfud Md.

Menurut Monica, sikap Gibran itu justru menimbulkan kesan dan sentimen negatif, bahkan menghilangkan citra santun yang selama ini melekat di sosok putra sulung Presiden Joko Widodo itu.

Strategi Suster Mayat

Debat Cawapres 2024, Mahfud Md: Banyak Mafia, Tambang Ilegal Sulit Diberantas******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, menyebut backing aparat membuat tambang ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan sulit diberantas. Hal itu disampaikan pada Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024) malam.

Mahfud menyebut penyelesaian masalah korupsi pertambangan, perikanan ilegal, pembalakan liar, hingga pertambangan ilegal yang menyebabkan kerusakan ekologis harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Masalahnya, lanjut dia, tidak ada keterbukaan informasi terkait masalah tersebut.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

“Pengalaman saya, informasinya tertutup. Ketika ditanyakan baru ditunjukkan. Jadi penyelesaiannya tidak menyeluruh. Atas nama keterbukaan informasi publik, ini semua disebut rahasia. Engga bisa dong hal seperti ini. Data menjadi basis penyelesaian,” katanya.

Senada dengan Mahfud Md, cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyebut keberadaan 2.500 tambang ilegal pada data Kementerian ESDM sangat memprihatinkan. Dia menambahkan, dalam bisnis pertambangan, hilirisasi justru dilakukan secara ugal-ugalan.

“Tambang legal saja tidak membawa kesejahteraan. Bisnis tambang kita saat ini, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, tenaga asing mendominasi. Perkembangan hilirasi tambang tidak sejalan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Hilirisasi apa yang mau dilakukan ketika yang ilegal terus berlanjut?” tanya Muhaimin.

Sementara itu, cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyebut masalah di atas bisa diselesaikan dengan simpel, yaitu mencabut izin yang diberikan kepada pelaksana proyek.

“Simpel saja solusinya, izinnya dicabut. Sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4 serta Pancasila, kita ingin SDA dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Kita ingin perusahaan besar menggandeng UMKM dan pengusaha lokal. Tidak besar sendiri, tapi membesarkan mereka juga,” jelas Gibran.

Pernyataan Gibran lantas ditanggapi oleh Mahfud Md tentang sulitnya mencabut izin tambang ilegal karena banyak mafia yang berkepentingan.

“Yang menjadi persoalan, mencabut IUP itu banyak mafianya. Saya kirim tim ke lapangan sulit. KPK bahkan menyebut tambang itu di-backingaparat,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU menggelar Debat Pilpres 2024 putaran keempat malam ini yang mempertemukan para cawapres. Adapun tema yang diangkat malam ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Pedang Teratai Hijau

TPN Ganjar******

SOLO —Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Chico Hakim, mengaku tidak mempermasalahkan pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang memperbolehkan mereka ikut berkampanye dalam masa pemilihan umum (pemilu)

“Terkait pernyataan presiden mengenai bolehnya seorang presiden berkampanye dan memihak terhadap salah satu pasangan calon, saya rasa memang secara undang-undang itu diperbolehkan,” kata Chico dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Promosi Cetak Rekor, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Capai 21.000 Orang Sehari

Ia mengatakan presiden boleh ikut berkampanye sesuai Pasal 299 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kendati demikian, dia tidak memungkiri akan ada anggapan dari masyarakat mengenai nepotisme yang semakin kental bila presiden ikut mengkampanyekan salah satu pasangan capres/cawapres.

“Tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain yang tentunya akan semakin kental apabila presiden mengkampanyekan salah satu paslon yang kebetulan di situ ada putra kandungnya,” jelasnya sebagaimana dilansir Antara.

Adapun pada Pasal 281 UU Pemilu menyebutkan, selama melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Selain itu, berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU Pemilu, dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Jokowi menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, menurut dia, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.

Jokowi menilai bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Menurut dia, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024.

Saat ditanya apakah dia akan mengambil kesempatan untuk berkampanye sesuai aturan tersebut, Jokowi hanya menjawab secara normatif.

“Ya, nanti dilihat,” ujar Jokowi.

Penyihir itu datang dari jauh

Anies Minta Presiden Jokowi Tegas ke Menteri Tak Netral******

BOGOR–Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, berharap Presiden Joko Widodo memberikan sanksi terhadap menteri-menteri yang tidak berlaku netral dalam Pemilu 2024.

“Presiden (Jokowi) bilang harus netral bukan? Ada yang berani menentang perintah itu? Kalau ada yang berani, apakah presiden diam saja? Kalau presiden sudah mengatakan harus netral, janganlah melawan presiden; dan kalau ada yang tidak menaati presiden, maka beri sanksi pada yang tidak taat,” kata Anies saat kampanye akbar di GOR Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (22/1/2024).

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

Menurut Anies, masyarakat menunggu ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap pejabat yang tidak berlaku netral selama Pemilu 2024.

Kemudian, lanjut Anies, perlu dijelaskan pula secara lugas mengenai batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan menteri selama penyelenggaraan pemilu.

“Rakyat ini menunggu. Hai, kita udahtahu nih, ini forbidden,tidak boleh masuk kalau ada tanda forbidden.Terus kalau ada yang masuk (melanggar) diapain?Kita sanksi. Sanksinya apa? Tilang. Betul kan,” tegas Anies seperti dilansir Antara.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu pun mengaku khawatir penyelenggaraan Pemilu 2024 akan menjadi hancur ketika banyak diwarnai pelanggaran tanpa ada penindakan.

“Kalau tidak diberi sanksi, artinya apa boleh? Habis itu kacau jalannya. Kenapa kacau? Ya, semua orang melanggar, forbidden,” tuturnya.

Anies mengatakan jika banyak dugaan pelanggaran yang diabaikan, maka perbuatan serupa lainnya akan lebih banyak terjadi.

“Begitu ada satu pelanggaran dibiarkan, maka pelanggaran lain akan menyusul lebih banyak lagi,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Saya yang terkuat dalam sistem perjalanan waktu dalam sejarah

Ramai Rumor Jokowi Ajak Ketemu Megawati, Ini Tanggapan Istana******

JAKARTA – Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan tak pernah ada ajakan atau permintaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk membahas situasi pemilihan umum (pemilu) 2024.

“Nah, yang terkait dengan narasi yang dikembangkan seolah-olah ada pertemuan, permintaan dari bapak presiden untuk bertemu apalagi dihubungkan dengan pemilu 2024 itu sama sekali tidak benar,” ujarnya kepada wartawan di gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Senin (22/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Bicara Peran AI hingga Penguatan Regulasi

Meski begitu, Ari menegaskan bahwa pertemuan antar tokoh bangsa apalagi untuk kebaikan Negara memang sesuatu yang baik dan perlu untuk didukung sehingga poin tersebut yang selalu dijalankan oleh Presiden Ke-7 RI itu.

Menurutnya, selama ini Jokowi aktif bertemu dengan tokoh bangsa, mulai dari politisi, tokoh nasional, hingga ulama demi menjalin komunikasi dalam upaya membangun bangsa ini menjadi Negara yang besar.

Oleh sebab itu, dia menekankan apabila Kepala Negara pun terbuka bertemu dengan siapa pun tokoh bangsa, termasuk Megawati Soekarnoputri.

Kendati demikian, Ari menyebut belum ada waktu pasti untuk penjajakan antara kedua tokoh politik tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengamini bahwa Megawati selalu terbuka untuk melakukan pertemuan dengan Jokowi.

Apalagi, jika pertemua tersebut ditujukkan untuk memikirkan hajat rakyat Indonesia.

“Sejak dulu enggak ada persoalan, tetapi nanti kalo mau datang biar ditemani Bu Sri Mulyani, Pak Basuki, serta Pak Ahok. Namun, sejauh ini enggak ada [permintaan Jokowi bertemu dengan Megawati],” ucap Hasto.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Istana Buka Suara soal Isu Pertemuan Jokowi dan Megawati”