ceri188

Kisah Yang Abadi dengan Pedang

situs303

AKPY beri penyuluhan ISPO bagi pekebun sawit dan UMKM Ketapang******

Pontianak (ANTARA) - Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memberikan penyuluhan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pekebun sawit dan pelaku UMKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

"Penyuluhan digelar melalui workshop sebagai upaya kami bersama para pihak untuk mendorong pekebun sawit, baik yang tergabung di kelompok tani maupun kelembagaan ekonomi pekebun untuk dapat naik tingkat dengan memiliki ISPO," ujar Direktur AKPY Dr Sri Gunawan di Pontianak, Sabtu.

Ia menambahkan ada empat tujuan penyuluhan yang ingin dicapai, yakni memberikan sosialisasi terkait prinsip dan kriteria ISPO, dilanjutkan workshop penyusunan proposal ISPO bagi pekebun swadaya.

Baca juga: Kemenperin susun peta jalan Sawit Indonesia Emas lewat tiga tahapan

Kemudian, memberikan bimbingan teknis tentang bagaimana peningkatan kapasitas dan kapabilitas koperasi dan UMKM pekebun sawit, khususnya dalam menjaga lingkungan perkebunan kelapa sawit yang lestari dan berkelanjutan.

"Diharapkan kegiatan ini peserta dapat memahami sumber emisi dan mitigasi emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim dunia serta memberikan wawasan lebih luas tentang pengelolaan kelapa sawit secara berkelanjutan," jelas dia.

Sejak 2018, perkembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia meningkat lebih dari 42,88 juta ton minyak kelapa sawit yang diproduksi, tahun 2019 meningkat menjadi 47,12 juta ton dan 48,29 juta ton di tahun 2022. Poduksi minyak sawit Indonesia diproyeksikan mencapai angka 58,77 juta ton pada 2025. Angka ini merupakan prestasi bagi industri perkelapasawitan Indonesia.

Sri Gunawan mengakui meski dari luas lahan menghasilkan angka produksi menakjubkan, jika menilik pada tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia perlu ada pembenahan dan perbaikan, mengingat minyak sawit menjadi komoditas global.

“Dari luas tutupan perkebunan kelapa sawit mencapai 16,38 juta hektare, 41 persen atau 6,7 juta hektare dari total luas tersebut dikelola oleh pekebun rakyat yang saat ini menghadapi berbagai permasalahan dan harus diselesaikan bersama, baik dari pemerintah, pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.

Baca juga: Kementan siap merevisi Permentan 38/2020 setelah Perpres ISPO terbit

Baca juga: Wilmar dampingi 1.741 petani sawit swadaya peroleh sertifikat ISPO

Lebih lanjut, ia mengatakan ada permasalahan yang dihadapi pekebun rakyat, antara lain banyak yang tidak memiliki legalitas surat tanah yang sah, serta izin usaha yang belum ada.

“Tanaman kelapa sawit pekebun rakyat semakin memasuki usia tidak produktif, karena tanaman sudah mencapai 20 tahun ke atas yang menyebabkan produktivitas rendah. Sehingga, perlu adanya upaya peremajaan atau penanaman kembali. Masih banyak di kalangan petani menggunakan bibit yang tidak bersertifikat, dan banyak peredaran benih palsu yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan rendemen minyak kelapa sawit,” kata dia.

Pewarta: Dedi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Panggil Gadis Manka

jaringtoto

KSP Minta Satgas Pangan Jangan Tindak Penjual Beras di Atas HET******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kantor Staf Presiden (KSP) pimpinanMoeldokomeminta Satgas Pangan tak buru-buru menindak pedagang yang menjual berasdi atas harga eceran tertinggi (HET).

Deputi III KSP Edy Priyono mengaku timnya sudah memonitor keberadaan beras premium di 15 minimarket. Hasilnya, tidak ada sama sekali beras premium yang dikemas per 5 kg itu di ritel modern tersebut.

"Tetapi untuk penjualan secara online itu masih ada, meskipun harganya jauh (lebih mahal). Bahkan, di minimarket yang outlet offline tidak tersedia atau beras itu kosong, ternyata di outlet minimarket yang sama, tapi online, itu ada. Tetapi harganya paling murah Rp65 ribu (per pack). Itu kalau premium sudah di atas HET," ungkap Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

Kantor Moeldoko itu merasa keberadaan beras yang dijual online meski melebihi HET itu bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasalnya, pasokan saat ini belum lancar masuk ke gerai offline ritel modern.

"Kami berpikir saat ini mungkin jangan ada penindakan dulu ya, termasuk yang di online itu, bapak-bapak Satgas Pangan. Meskipun kita tahu, saya tadi sebutkan harga di online itu lebih tinggi dari HET. Mungkin untuk sementara waktu tidak perlu dipersoalkan dulu karena ini cukup membantu supaya beras ada," pinta Edy.

"Sementara di offline minimarket, ini kita terus menunggu teman-teman dari Bulog (menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan/SPHP ke ritel). Kita tahu perlu waktu untuk mengemas, menyiapkan, kemudian juga harus ada permintaan dari jaringan ritel modern. Ini nanti kalau minggu depan sudah ada jadwal, mungkin kita bisa sama-sama lihat ke lapangan," tandasnya.

KSP berharap beras di ritel modern, khususnya di minimarket, segera tersedia. Ia juga meminta Bulog untuk cepat membanjiri beras SPHP ke ritel-ritel modern.

HET beras premium saat ini berlaku berdasarkan zonasi, yakni zona 1 untuk Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi. Di zona ini HET beras premium adalah Rp13.900 per kg atau Rp69.500 per 5 kg.

Lalu, zona 2 dibanderol Rp14.400 per kg atau Rp72 ribu per pack untuk Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Kalimantan. Sedangkan zona 3 di Maluku dan Papua dengan HET Rp14.800 per kg atau Rp74 ribu per 5 kg.

Sementara itu, HET beras SPHP yang kualitasnya medium adalah Rp10.900 per kg atau Rp54.500 per 5 kg di zona 1. Kemudian, di zona 2 seharga Rp11.500 per kg atau Rp57.500 per pack dan zona 3 Rp11.800 per kg alias Rp59 ribu per 5 kg.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Pengembangan diri para bos hiburan

daftar game slot online terpercaya

Tembus Rp18 Ribu per Kg, Kenaikan Harga Beras Tertinggi dalam Sejarah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pedagang pasar tradisional menyebut kenaikan hargaberasyang terjadi belakangan adalah yang tertinggi dalam sejarah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kenaikan harga beras ini jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dan mencetak rekor baru, tembus hingga Rp18 ribu per kg.

Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan mengatakan sulit mendapatkan beras medium dan premium. Kalaupun ada, harga beras premium di pasar sebesar Rp18.500 per kilogram (kg).

Reynaldi menyindir keberadaan bansos beras 10 kg yang masif digulirkan jelang Pilpres 2024, sebelum kelangkaan di pasar ini terjadi. Menurutnya, pembagian bansos dalam momentum politik itu menimbulkan tarik-menarik dengan stok beras di pasar. Ujungnya terjadi lonjakan harga, bahkan kelangkaan.

"Tentu menteri yang terkait dalam hal ini, seperti Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) dan Menteri BUMN (Erick Thohir) yang memang secara 'telanjang' mendukung paslon tertentu. Namun, tidak memperhatikan nasib petani kecil kita, pedagang kecil kita," kritik Reynaldi.

"Fakta bahwa harga beras tinggi ini bukti pemerintah tidak serius menanganinya. Jelas bahwa tata niaga pangan kita ini mesti diperbaiki dan perlu ada perubahan agar tidak terjadi seperti ini terus-menerus," tambahnya.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No 7 Tahun 2023, HET beras berlaku sejak Maret 2023 adalah Rp10.900 per kg medium, sedangkan beras premium Rp13.900 per kg untuk zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi.

Sementara, HET beras di zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan dipatok Rp11.500 per kg medium dan beras premium Rp14.400 per kg. Sementara di zona ke 3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp11.800 per kg, dan untuk beras premium sebesar Rp14.800 per kg.

Adapun berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategi Nasional (PIHPS), harga beras kualitas medium per Jumat (23/2) dipatok di Rp15.500-Rp15.650 per kg. Sementara beras kualitas super di kisaran Rp16.500-Rp17.000 per kg.

Namun di pasaran, harga beras premium bisa tembus Rp18 ribu per kg. Harga saat ini sudah jauh melampaui HET.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Evolusi: Saya menjadi beruang kutub

jayavegas

270 Ribu Tiket KA Lebaran Ludes, Cek Sisanya Biar Tak Gagal Mudik******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengatakantiket KA Lebaranyang dijual untuk keberangkatan 31 Maret 2024 hingga 8 April 2024 sudah ludes 270.708 tiket atau sudah mencapai 27 persen okupansi.

Untuk Lebaran tahun ini, KAI menyediakan 999.487 tiket bagi para pelanggan yang ingin mudik ke kampung halaman.

KAI mencatat rute favorit masyarakat pada periode kali ini antara lain Jakarta-Surabaya, Jakarta-Solo, dan Bandung-Blitar. Banyak juga penumpang memilih mudik dengan menaiki KA rute Jakarta-Purwokerto, Jakarta-Malang, dan beberapa relasi lain.

"Kami mengingatkan kepada pelanggan agar teliti dalam menginput tanggal, memilih rute, dan memasukkan data diri pada saat melakukan pemesanan. Rencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi waktu perjalanan menuju ke stasiun agar tidak tertinggal kereta," sambungnya.

Joni menegaskan tarif tiket kereta api periode Angkutan Lebaran ini tetap mengacu ketentuan tarif batas bawah (TBB)-tarif batas atas (TBA), yakni untuk KA komersial. Sedangkan harga tiket KA public service obligation (PSO) alias yang disubsidi tetap mengikuti tarif yang ditentukan pemerintah.

10 KA favorit untuk periode angkutan lebaran kali ini:

1. KA Airlangga relasi Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi (PP)
2. KA Bengawan relasi Pasar Senen-Purwosari (PP)
3. KA Kahuripan relasi Kiaracondong-Blitar (PP)
4. KA Serayu relasi Pasar Senen-Purwokerto (PP)
5. KA Kertajaya relasi Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi (PP)
6. KA Kutojaya Selatan relasi Kiaracondong-Kutoarjo (PP)
7. KA Matarmaja relasi Pasar Senen-Malang (PP)
8. KA Tegal Bahari relasi Pasar Senen-Tegal (PP)
9. KA Kutojaya Utara relasi Jakarta Kota-Kutoarjo (PP)
10. KA Gumarang relasi Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi (PP)

Update penjualan tiket KA lebaran per Jumat (23/2) hingga pukul 9.30 WIB:

Keberangkatan 31 Maret 2024 (H-10): 15.266 tiket terjual
1 April 2024 (H-9): 11.433 tiket
2 April 2024 (H-8): 10.762 tiket
3 April 2024 (H-7): 19.977 tiket
4 April 2024 (H-6): 37.725 tiket
5 April 2024 (H-5): 46.619 tiket
6 April 2024 (H-4): 51.490 tiket
7 April 2024 (H-3): 51.057 tiket
8 April 2024 (H-2): 26.379 tiket

Total tiket terjual: 270.708
Total tiket disediakan: 999.487

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

[Gambas:Video CNN]

Seminari Super: Matahari Besar di Langit

surya303

Harga Popok di Rafah Melonjak Jadi Rp861 Ribu Imbas Agresi Israel******

Jakarta, CNN Indonesia--

Harga popok di Rafah, Jalur Gazabagian selatan, melonjak hingga 200 shekel atau US, setara Rp861.676 (kurs Rp15.666 per dolar AS).

Lonjakan terjadi imbas penurunan pasokan di tengah serangan Israel ke kota itu.

Keterbatasan stok membuat bengkel jahit yang semula memproduksi gaun pengantin beralih menjadi membuat popok.

"Jika bank dibuka, Anda perlu mendapatkan pinjaman untuk membeli Pampers," imbuhnya sambil berdiri di bengkel sementara deretan perempuan menggunakan mesin jahit untuk memproduksi popok.

Abu Gharara mengatakan imbas masalah itu, masyarakat di Rafah bahkan harus menggunakan pakaian pelindung daur ulang yang berasal dari masa pandemi covid-19 sebagai bahan pembuatan popok.

Bagi para pengungsi yang tinggal di tenda-tenda, kelangkaan popok telah memperburuk perjuangan sehari-hari untuk menjaga bayi dan balita tetap bersih dan kering.

"Kita tidak hanya berbicara tentang popok untuk bayi, tapi juga untuk lansia dan penyandang disabilitas," ujarnya.

Salah satu ibu pengungsi, Inas Al-Masry, yang memiliki sepasang anak kembar serta seorang anak perempuan tertua yang semuanya membutuhkan popok, menggunakan celana pendek kecil yang dibuat dari plastik transparan untuk melindungi salah satu anak bayinya. Celana pendek plastik itu terlihat tampak terlalu ketat hingga membuat anaknya menangis.

Ia mengatakan tidak mampu membeli popok dengan harga 180 hingga 190 shekel per paket. Ia hanya mampu membeli satu paket dalam seminggu.

"Setelah minggu itu, bagaimana saya bisa mendapatkan paket lainnya?," katanya.

"Bahkan dengan penutup yang saya kenakan pada bayi, saya harus menggantinya keesokan harinya. Mereka semua butuh pakaian, tapi pakaian tidak tersedia, selimut tidak tersedia untuk anak-anak. Kami tidak punya apa-apa. Kami tidak punya apa-apa. Kami bahkan tidak punya kasur, kami dibuang ke tenda di jalan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Menelan Langit

nagaboa

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Lihat Juga : Sri Mulyani Gratiskan PPnBM Mobil Listrik Impor di 2024

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Lihat Juga : Alasan Hashim Puji Amran, Ungkap Kriteria yang Tepat untuk Mentan

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Lihat Juga : Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Lihat Juga : Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Nama Sri Mulyani Kemungkinan Tak Masuk

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Lihat Juga : Daftar Negara Beri Makan Siang Gratis seperti Program Prabowo-Gibran

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2