asiktogelku

cahaya tanpa debu

Jokowi Buka BRI Microfinance Outlook 2024, Soroti Peran UMKM******

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), secara resmi membuka BRI Microfinance Outlook 2024 di Jakarta, Kamis (7/3), sebuah forum penting yang membahas masa depan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pendorong ekonomi inklusif.

Dalam sambutannya, ia pun menyoroti pentingnya UMKM yang jumlahnya mencapai 65,1 juta dan kontribusinya yang signifikan terhadap PDB nasional serta penyerapan tenaga kerja.

"Kita tahu jumlah UMKM kita itu kurang lebih 65 juta, kurang lebih dan kontribusi ke PDB ekonomi kita 61 persen sangat besar sekali dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM 97 persen sebuah angka yang juga sangat besar sekali," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/3).

Kegiatan ini dikemas dengan konsep kegiatan seminar yang terdiri dari dua sesi diskusi dan menghadirkan pembicara dari kalangan ahli, profesional, serta pemerintah. Acara yang diadakan di Jakarta ini juga menandai komitmen BRI dalam mendukung UMKM melalui inovasi digital.

Jokowi pun mengapresiasi upaya BRI dalam memperluas jangkauan layanan keuangan digital hingga ke daerah terpencil, memberikan alternatif bagi UMKM untuk mengakses modal dan layanan keuangan yang lebih baik.

Menurutnya, BRI Microfinance Outlook 2024 diharapkan menjadi titik balik dalam strategi pengembangan UMKM Indonesia, dengan diskusi yang melibatkan para ahli, profesional, dan stakeholderspemerintah.

"Forum ini penting untuk mengetahui arah dan strategi UMKM agar berdaya saing dan berkompetisi dengan negara lain," tegas dia.

Sri Mulyani dalam keynote speech-nya yang sejalan dengan pandangan Presiden Jokowi, menegaskan perlunya memberikan perhatian khusus kepada UMKM.

Ia menyatakan bahwa UMKM merupakan sumber dari 97 persen penciptaan lapangan kerja di Indonesia, angka yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih tergolong rendah, hanya sekitar 15 persen.

"Kami optimistis upaya yang dilakukan telah banyak, namun belum selesai. Dengan sinergi, kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi namun inklusif termasuk pemerataan terhadap UMKM," tambahnya.

Sementara itu, Teten Masduki mengungkapkan saat ini terdapat tantangan pemberdayaan UMKM, karena kondisi pelaku UMKM saat ini disconnectterhadap industri.

"Diperlukan inovasi kebijakan ekosistem UMKM seperti diantaranya optimalisasi kredit rantai pasok, kemudahan kredit sektor produktif, credit scoring, penghapusan piutang macet UMKM, dukungan asuransi penjaminan," ujar dia.

Untuk merespons tantangan tersebut, Direktur Utama BRI, Sunarso, menjelaskan perbankan, khususnya BRI dapat berperan sebagai lembaga yang memberdayakan komunitas, dalam hal ini UMKM.

Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan kesempatan pendanaan, khususnya pada pelaku usaha Ultra Mikro (UMi) yang belum terjangkau pada akses keuangan formal, sebagai upaya penguatan ketahanan ekonomi dan sosial.

"BRI telah melakukan beberapa aksi nyata diantaranya pembentukan Holding Ultra Mikro, di mana BRI bersama dengan Pegadaian dan PNM telah menyediakan layanan keuangan yang terintegrasi dan memastikan nasabah ultra mikro dapat naik kelas dalam satu ekosistem yang utuh dalam konsep Empower, Integrate, danUpgrade," imbuhnya.

Ia pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Jokowi karena telah memberikan izin untuk pembentukan holding ultra mikro. Dia mengungkapkan, berkat holding tersebut, BRI kini telah berhasil menjangkau 44 juta nasabah kredit UMKM dan 173 juta nasabah simpanan atau tabungan.

Selain itu, BRI sebagai bank BUMN, juga terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong inklusi keuangan secara berkelanjutan dan terstruktur, yakni melalui AgenBRILink.

Peran AgenBRILink pun terbukti membantu masyarakat dengan kemudahan bertransaksi melalui tanpa harus pergi ke kantor cabang atau ATM. Hal ini menciptakan nilai ekonomi dan nilai sosial secara bersamaan.

Agen BRILink menjadi upaya perseroan dalam meningkatkan kapabilitas pemberdayaan. Hal ini tak terlepas dari salah satu aspirasi besar yang ingin dicapai perseroan pada 2025 yaitu menjadi Champion of Financial Inclusion.

Sunarso mengungkapkan, hingga akhir Desember 2023 tercatat jumlah AgenBRILink mencapai 741 ribu agen.

"Antusiasme masyarakat sangat tinggi, karena fee yang diterima warung-warung tidak kurang dari Rp3 triliun. Masyarakat antusias jadi AgenBRILink. Kalau di daerah, bilangnya ATM mini," imbuh Sunarso.

Dengan semangat baru dan strategi yang lebih terarah, BRI optimis UMKM Indonesia siap mengambil peran lebih besar dalam kancah ekonomi global, mendukung visi Indonesia sebagai negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur.

Dunia Ajaib Penyihir

Bank Mandiri Rombak Direksi******

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Mandiri(Persero) Tbk merombak susunan direksi dan komisaris perusahaan pada Kamis (7/3).

Perombakan dilakukan dengan memberhentikan Susana Indah Kris Indriati sebagai direksi serta Andrinof A Chaniago dan Nawal Nely dari komisaris perseroan.

Pemegang saham kemudian mengalihkan penugasan Wakil Komisaris Utama kepada Zainudin Amali, dan mengalihkan Riduan sebagai Direktur Corporate Banking serta mengangkat Deputi Bidang Manajemen SDM, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata sebagai Komisaris perseroan.

Lalu, pemegang saham juga mengangkat Danis Subyantoro sebagai Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri menggantikan Ahmad Siddik Badruddin yang mendapat penugasan sebagai Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero). Danis sebelumnya menjabat sebagai SEVP Internal Audit Bank Mandiri.

Perombakan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas pengabdian dan dedikasi Bapak Andrianof Chaniago, Ibu Nawal Nely dan Ibu Susana Indah Kris Indriati karena telah ikut berkontribusi membawa Bank Mandiri hingga menjadi salah satu bank terkemuka di Indonesia. Kami meyakini keputusan pemegang saham ini akan mampu membawa Bank Mandiri semakin berperan dalam mempercepat pertumbuhan nasional untuk Indonesia yang lebih maju," papar Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi dalam keterangan resmi.

Lebih lanjut, RUPST juga menetapkan 60 persen dari laba bersih konsolidasi 2023 atau sekitar Rp33,03 triliun sebagai dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Sementara, 40 persen sisanya disepakati sebagai laba ditahan untuk penguatan modal dan pengembangan usaha.

Dari nilai tersebut, total dividen yang dibagikan kepada pemerintah atas kepemilikan sebesar 52 persen saham atau sebesar Rp17 triliun akan disetorkan kepada Rekening Kas Umum Negara.

Sepanjang 2023, perseroan berhasil memperoleh laba bersih sebesar Rp55,1 triliun, tumbuh 33,7 persen (yoy).

Berikut susunan Dewan Komisaris Bank Mandiri terbaru :

• Komisaris Utama/Independen: M. Chatib Basri
• Wakil Komisaris Utama/ Independen : Zainudin Amali*
• Komisaris Independen : Loeke Larasati Agoestina
• Komisaris Independen : Muliadi Rahardja
• Komisaris Independen : Heru Kristiyana
• Komisaris : Muhammad Yusuf Ateh
• Komisaris : Rionald Silaban
• Komisaris : Faried Utomo
• Komisaris : Arif Budimanta
• Komisaris : Tedi Bharata*

Adapun susunan Direksi Bank Mandiri menjadi sebagai berikut:

• Direktur Utama: Darmawan Junaidi
• Wakil Direktur Utama: Alexandra Askandar
• Direktur Kepatuhan & SDM: Agus Dwi Handaya
• Direktur Corporate Banking: Riduan
• Direktur Jaringan & Retail Banking: Aquarius Rudianto
• Direktur Hubungan Kelembagaan: Rohan Hafas
• Direktur Operation: Toni E.B. Subari
• Direktur Keuangan & Strategi: Sigit Prastowo
• Direktur Information Technology: Timothy Utama
• Direktur Treasury & International Banking: Eka Fitria
• Direktur Manajemen Risiko: Danis Subyantoro*
• Direktur Commercial Banking: Totok Priyambodo*

[Gambas:Video CNN]

Tiga harta yang sombong, bos misterius menyayangi istrinya dan sibuk

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Qin Jianji

Begagil Bangka Festival 2024 digelar di Pangkal Pinang mulai 10 Mei******

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Terlahir kembali pada tahun 1993

BSI Luncurkan Sukuk Gold Ownership, Inovasi Investasi Emas Syariah******

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meluncurkan Sukuk Gold Ownership Program bagi nasabah prioritas yang ingin berinvestasi emas secara aman dan berkelanjutan. Program ini merupakan produk Sukuk Seri SR020 bundling dengan produk Cicil Emas, yang kemudian imbal hasilnya dapat digunakan untuk program BSI Cicil Emas.

Program ini merupakan solusi bagi nasabah yang ingin berinvestasi emas dan mendapatkan imbal hasil optimal. Sukuk Gold Ownership Program memberikan kemudahan dan keuntungan bagi nasabah, serta membantu mereka mencapai tujuan keuangannya.

"Sukuk Gold Ownership Program merupakan inovasi terbaru dari BSI untuk terus menghadirkan pilihan investasi bagi para nasabah," ujar Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/3).

Lebih lanjut Anton menuturkan, program ini diluncurkan karena BSI merupakan Mitra Distribusi dari Kementerian Keuangan RI untuk memasarkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sukuk Retail Seri SR020. Sukuk Ritel ini menjadi salah satu investasi yang aman karena dijamin pemerintah, bebas dari risiko gagal bayar, dan memiliki imbal hasil kupon yang bersifat tetap.

"Selain sukuk kami juga memiliki produk Cicil Emas sebagai salah satu produk investasi. Sebagai bagian dari salah satu instrument dalam wealth accumulation, emas dinilai menjadi investasi aman untuk mengelola keuangan," tuturnya.

"Berinvestasi emas dianggap salah satu solusi untuk menyisihkan dana darurat di kemudian hari. Karena emas cukup likuid, mudah digadai, dijual serta berlaku secara universal," tambah Anton.

Sementara itu Chief Economist BSI, Banjaran Surya Indrastomo memproyeksikan bisnis emas pada 2024 masih memiliki prospek yang positif.Selain prospek yang cerah, nilai investasi pada produk Emas juga terus mengalami tren kenaikan, terutama pada periode di mana volatilitas di pasar keuangan meningkat.

Atas dasar itu, menurutnya, emas menjadi salah satu pilihan instrumen safe haven asset. "Di tengah dinamika ekonomi dan pasar keuangan, harga emas diperkirakan hingga tiga tahun mendatang masih akan mengalami tren kenaikan hingga 7-10%," ucapnya.

Untuk diketahui, BSI sendiri terus memperluas layanan untuk nasabah prioritas mereka. Pada 2023, BSI telah menghadirkan layanan terbaru yaitu Hajj & Umrah Concierge yang menghadirkan one stop solution bagi para nasabah yang ingin merencanakan ibadah haji dan umrah.

Kemudian BSI sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) juga telah menjalin kerja sama dengan 3 Manajer Investasi baru pada 2023, yaitu PT Trimegah Asset Management, PT Sucorinvest Asset Management, dan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen yang telah mendapatkan izin dari OJK dalam pemasaran 8 Produk Reksa Dana Syariah baru.

Selain itu, BSI juga menyediakan Medical Concierge untuk kemudahan pengobatan dan konsultasi kesehatan dengan RS di Singapura dan Malaysia. Tidak hanya itu perseroan juga menghadirkan Konsultasi Pajak yang berguna dalam perencanaan perpajakan serta dilengkapi dengan fasilitas Tax Report.

Hingga saat ini BSI Prioritas telah memiliki total 20 Outlet Prioritas. Pada tahun lalu, BSI Prioritas telah memperluas jaringan dengan membuka 6 outlet terbaru, yakni di Sudirman (Pekanbaru, Riau), Bintaro (Tangerang, Banten), Juanda (Bandung, Jawa Barat), Summarecon (Bekasi, Jawa Barat), Darmo (Surabaya, Jawa Timur), dan Medan (Sumatera Utara).

Untuk melengkapi keamanan aset berharga BSI juga menyediakan Safe Deposit Box di 51 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Fagositosis gen tanpa batas

Urusi 740 Ribu Warung Kecil, Jokowi Sebut Bos BRI Patut Dapat Nobel******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Direktur Utama BRISunarso patut mendapat hadiah nobel. Sebab, mampu mengurus ratusan ribu pelaku usaha mikro.

Menurut Jokowi, saat ini agen pembiayaan mikro BRI, Brilink mengelola 740 ribu warung kecil dengan total transaksi Rp1.400 triliun per tahunnya. Hal yang tidak mudah tapi berhasil dilakukan oleh BRI.

"Ini harusnya Pak Dirut, Pak Sunarso sudah diberi nobel seharusnya," ujar Jokowi dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3).

"Mengurusi urusan yang kecil-kecil yang sebelumnya itu diurusi oleh rentenir-rentenir dan diurusi oleh Bank Titil di mana-mana sekarang diambil alih oleh BRI, ini juga yang harus kita apresiasi," jelas Jokowi.

Selain itu, berbagai kebijakan yang dilakukan BRI dinilai sangat membantu pemerintah. Hal ini tercermin beberapa nasabah UMi dan PNM Mekaar masuk ke dalam pembiayaan BRI.

Dengan demikian, maka nasabah UMi yang awalnya kurang dari 100 ribu, saat ini menjadi 8,2 juta dan PNM Mekar jadi 15,2 juta.

"Ini harusnya Pak Dirut, Pak Sunarso sudah diberikan Nobel harusnya. Mungkin belum dapat karena tidak ada yang mengusulkan, mungkin bisa diurus untuk urusan-urusan nobel," imbuhnya.

Jokowi juga mengapresiasi langkah BRI karena berhasil mendigitalisasikan perbankannya bahkan sampai tingkat paling bawah atau hilir.

"Dan saya senang tadi yang disampaikan Pak Dirut BRI bahwa digital bankingsampai ke bawah betul-betul berjalan di BRI," pungkas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]