ratupoker88 976Jutaan kata 717343Orang-orang telah membaca serialisasi
《gila138》
Hampir 100 Negara Anggota PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza******
JENEWA — Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Pengungsi Filippo Grandi para Rabu (13/12/2023) membuka Forum Global untuk urusan Pengungsi (Global Refugee Forum)dengan seruan “gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan” di Gaza.
“Bencana kemanusiaan besar sedang terjadi di Jalur Gaza, dan sejauh ini, Dewan Keamanan (PBB) telah gagal menghentikan kekerasan tersebut,” ujar Grandi di Jenewa, saat berpidato dalam forum yang berlangsung selama tiga hari tersebut.
Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional
Ia menyatakan bahwa kejadian yang terjadi sejak 7 Oktober itu “di luar mandat UNHCR,” katanya:
“Namun, kami memperkirakan akan ada lebih banyak kematian dan penderitaan warga sipil, dan juga pengungsian lebih lanjut yang mengancam wilayah tersebut.” UNHCR adalah badan PBB yang menangani urusan pengungsi.
“Saya tidak bisa membuka forum pengungsi global tanpa terlebih dahulu menggemakan seruan oleh Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) untuk gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan,” ucap Grandi, dilansir Antara.
Grandi juga meminta pembebasan para sandera dan menekankan perlunya dimulai kembali dialog yang sejati akan membawa “perdamaian dan keamanan nyata bagi rakyat Israel dan Palestina.”
Sebelumnya, Majelis Umum PBB pada Selasa (12/12/2023) mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, Palestina.
Resolusi tidak mengikat tersebut, diusulkan oleh Mesir yang didukung hampir 100 negara, termasuk Turki, dan lolos dengan 153 dukungan saat 193 anggota Majelis Umum berkumpul untuk sidang khusus darurat mengenai Palestina.
Sepuluh negara, termasuk Amerika Serikat, Israel dan Austria, menentang resolusi tersebut, sementara 23 negara termasuk Inggris, Jerman, Italia dan Ukraina memilih abstain.
Sebagai tambahan atas tuntutan gencatan senjata, resolusi tersebut juga menyampaikan keprihatinan atas “bencana situasi kemanusiaan” di Jalur Gaza dan penderitaan warga sipil Palestina.
Resolusi itu juga menekankan bahwa warga sipil Palestina dan Israel “harus dilindungi” sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional sambil meminta semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.
Rancangan resolusi tersebut juga menuntut “pembebasan segera dan tanpa syarat” atas seluruh sandera serta memastikan akses kemanusiaan.
Resolusi tersebut mengacu pada tujuan dan prinsip Piagam PBB serta resolusi mengenai masalah Palestina.
Mengingat semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, laporan ini juga mencatat penerapan Pasal 99 Piagam PBB oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk kali pertama sejak ia menjabat posisi teratas organisasi tersebut pada 2017 untuk menetapkan gencatan senjata.
Resolusi tersebut juga mencatat surat dari Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, kepada presiden Majelis Umum untuk memperhatikan situasi kemanusiaan yang memburuk.
Sebelumnya, AS mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut untuk mengutuk kelompok Palestina Hamas atas serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel, sementara Austria mengusulkan klarifikasi bahwa para sandera “ditahan oleh Hamas dan kelompok lain.” Kedua usulan tersebut ditolak di Majelis Umum PBB.
Hal ini terjadi setelah AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Jumat yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah yang sedang terjadi di Jalur Gaza seiring terus bertambahnya korban jiwa.
Pada Oktober, Majelis Umum menyetujui rancangan resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera, dalam jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan” dengan 121 negara mendukung dan 14 negara menentang – termasuk AS – dan 44 negara abstain. Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik.
Israel Samakan Hamas dengan Nazi saat Gempur Gaza******
GAZA —Seorang pakar sejarah, kelahiran Israel, untuk bidang studi Holocaust dan genosida mengkritik para pejabat Israel yang menggunakan ingatan soal Holocaust sebagai pembenaran bagi serangan maut Israel di Gaza.
“Mengaitkan Hamas dengan Nazi berarti bahwa Hamas dianggap sebagai Nazi. Karena itu, Nazi tidak diajak bicara –dianggap harus dibunuh,” kata Profesor Omer Bartov, pengajar di Brown University di Amerika Serikat, kepada Anadolu,sebagaimana dilansir Antara,Rabu (6/12/2023).
Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Sebut Pekerjaan Ini Belum Bisa Digantikan Teknologi
Menurut pakar tersebut, pengaitan Hamas dengan Nazi juga berarti bahwa secara tidak langsung anggapan itu merujuk pada orang-orang Palestina pada umumnya atau pada perlawanan Palestina terhadap pendudukan Yahudi Israel.
Rentetan serangan Israel di Gaza hingga kini telah menewaskan sedikitnya 16.200 orang, yang sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.
Bartov juga mengatakan para pejabat Israel dan negara-negara Barat –yang menyebut serangan Hamas 7 Oktober sebagai “Holocaust kedua”– bisa berpotensi memicu sentimen anti semitisme di Barat, terutama kawasan Eropa Timur. Penyebutan seperti itu juga bisa memicu Islamofobia di kawasan tersebut.
“Apa yang terjadi pada 7 Oktober sangat mengguncang perasaan Israel maupun banyak orang Yahudi yang berada di luar Israel … benar-benar tidak pernah ada kejadian seperti itu bagi Yahudi di Israel sejak Perang Dunia II,” ujarnya.
“Gagasan keseluruhan soal Israel sebagai negara, sebagai sebuah negara Yahudi, didasarkan atas gagasan bahwa kejadian itu tidak akan pernah terjadi lagi,” kata Bartov menambahkan.
Bartov menyebutkan Holocaust merupakan sebuah program sistematis pembunuhan semua orang Yahudi oleh rezim Nazi Jerman –yang tidak bisa dibandingkan dengan serangan Hamas pada 7 Oktober.
Menurut dia, serangan Hamas pada 7 Oktober adalah sebuah tindakan teroris, sebuah kejahatan perang.
“Tapi menurut saya, (kelompok) itu tidak bisa dibandingkan dengan sebuah negara seperti negara Nazi yang ketika itu memiliki aparat militer dalam skala besar, SS, Gestapo, yang memiliki fokus,” katanya menjelaskan.
“Salah satu tujuan utama (Nazi) adalah untuk memusnahkan orang-orang Yahudi di Eropa. Menyamakan tujuan seperti itu dengan apa yang telah dilakukan Hamas menurut saya secara historis tidak akurat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penyamaan tersebut adalah “benar-benar semacam ungkapan propaganda.”
Pembandingan seperti itu, menurut Bartov, bukan hal baru. Ia menyebut kejadian pada 1982 sebagai contoh. Perdana menteri Israel saat itu, Menachem Begin, menyamakan Yasser Arafat dengan Adolf Hitler yang bersembunyi di lubang perlindungan bawah tanah.
“Dan itu membuat publik Israel marah. (Penyamaan) itu memberikan mereka gambaran bahwa semua perlawanan Palestina sama dengan Nazi. Itu jelas merupakan propaganda, dan tidak mencerminkan kenyataan,” katanya.
Informasi Relawan Ditahan Israel, Kemlu: Mereka Berada di RS Indonesia Gaza******
GAZA — Kencang beredar informasi di media sosial mengenai tiga warga negara Indonesia (WNI) relawan MER-C yang berada di Gaza ditahan tentara Israel.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan tiga relawan MER-C itu masih bertahan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza.
Promosi Lebih Praktis, Begini Cara Kirim Uang ke Luar Negeri melalui BRImo
Juru Bicara Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan telah memverifikasi langsung tentang informasi penahanan WNI oleh militer Israel.
Menurutnya, ketiga WNI saat ini dalam kondisi baik dan berada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza.
“Kemlu telah memverifikasi langsung berita mengenai penangkapan tiga WNI relawan di RS Indonesia oleh IDF. Menurut sumber langsung di Gaza, ketiga WNI relawan saat ini dalam kondisi baik dan masih berada di RS Indonesia,” katanya, dalam keterangan resmi kepada awak media, Rabu (22/11/2023) malam.
Dia menjelaskan ketiga WNI tersebut saat ini sedang bersiap-siap untuk pindah ke Gaza Selatan.
Sementara itu, Iqbal juga menegaskan bahwa Kemlu RI terus memonitor kondisi tiga WNI di Gaza yang dilanda peperangan.
Menurut kabar yang beredar sebelumnya bahwa tiga WNI relawan MER-C Indonesia dikabarkan ditangkap tentara Israel di Jalur Gaza, Palestina, Rabu (22/11/2023).
Ketiga WNI yang selama ini berada di RS Indonesia sebagai relawan bernama Fikri Rofiul Haq, Reza Aldilla Kurniawan, dan Farid Zanzabil Al Ayubi.
Mereka sebelumnya enggan untuk dievakuasi dari Gaza dan memilih menetap untuk menjadi relawan di Rumah Sakit Indonesia.
Seperti diketahui, konflik kembali berkobar di Timur Tengah setelah militan dari kelompok radikal Palestina Hamas yang berbasis di Jalur Gaza melancarkan serangan mendadak ke wilayah Israel, pada 7 Oktober 2023.
Israel membalas dengan mengumumkan blokade total terhadap Jalur Gaza dan melancarkan pemboman terhadap wilayah tersebut dan beberapa wilayah di Lebanon dan Suriah, serta operasi darat terhadap Hamas di Jalur Gaza.
Bentrokan juga dilaporkan terjadi di Tepi Barat. Saat ini sudah lebih dari 13.000 warga sipil Gaza tewas sedangkan warga sipil Israel yang tewas sebanyak 1.200 orang.
Per Rabu (22/11/2023), dengan dimediasi Qatar, Israel sepakat gencatan senjata dengan Hamas selama empat hari ke depan.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kondisi Terkini 2 WNI Relawan MER-C di Gaza yang Diduga Ditahan Tentara Israel”
Label:sbobet lapak pusat、pinjol terbaru 2022 cepat cair、ekings99
Terkait:agen resmi togel terpercaya、omuttogel、situs slot terbukti gacor、buku tafsir mimpi 2d terlengkap abjad、paito harian sdy、slot member baru di kasih menang、cara dapat uang 10 juta dalam sebulan、main slot paling gacor、situs judi slot tergacor、situs slot zeus
bab terbaru:flexi slot88(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
《gila138》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,shopee pinjamHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《gila138》bab terbaru。