petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

erek2 52

pinjaman online yang pasti di acc 273Jutaan kata 922115Orang-orang telah membaca serialisasi

《erek2 52》

Israel Tetap Gempur Gaza Meski Sudah 10.000 Korban Tewas******

GAZA–Israel menolak tekanan internasional yang meningkat untuk melakukan gencatan senjata dan menuntut sandera yang disandera oleh militan Hamas selama serangan mereka dari Gaza ke Israel selatan pada 7 Oktober harus dibebaskan terlebih dahulu.

Di sisi lain, Hamas mengatakan tidak akan membebaskan para sandera saat Gaza sedang digempur Israel.

Promosi Nikmati Pengunungan & Kopi Robusta Sanggabuana, Wujud Pemberdayaan Desa BRILiaN

Sebelumnya, Para pemimpin organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan “cukup sudah” dan menyerukan gencatan senjata kemanusiaan pada Senin (6/11/2023), sedangkan otoritas kesehatan Palestina mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan Israel telah melebihi 10.000 orang.

Menurut laporan wartawan Reutersdi Gaza yang dikutip Antara, Selasa (7/11/2023), bombardemen Israel melalui udara, darat dan laut pada malam hari adalah salah satu serangan paling intens yang dipicu oleh serangan 7 Oktober di mana Hamas menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan setidaknya 10.022 warga Palestina telah terbunuh, termasuk 4.104 anak-anak.

Organisasi-organisasi internasional mengatakan rumah sakit tidak dapat menangani korban luka dan makanan serta air bersih hampir habis dan pengiriman bantuan tidak mencukupi.

“Seluruh penduduk terkepung dan diserang, tidak diberi akses terhadap kebutuhan penting untuk bertahan hidup, rumah, tempat penampungan, rumah sakit dan tempat ibadah mereka dibom. Ini tidak dapat diterima,” kata para pemimpin PBB dalam pernyataan bersama.

“Kita memerlukan gencatan senjata kemanusiaan segera. Sudah 30 hari berlalu. Cukup sudah. Ini harus dihentikan sekarang,” lanjut pernyataan para pemimpin PBB tersebut.

Ke-18 badan PBB yang menandatangani perjanjian tersebut termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UNHRC) Volker Turk, kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, dan kepala bantuan PBB Martin Griffiths.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken sedang melakukan tur ke wilayah tersebut untuk mencoba mengurangi risiko eskalasi konflik, menyalurkan lebih banyak bantuan ke Gaza, dan menyusun rencana untuk masa depan yang berkelanjutan bagi Israel dan Palestina.

Militer Israel mengatakan pasukannya telah merebut kompleks militan dan siap menyerang pejuang Hamas yang bersembunyi di terowongan bawah tanah dan bunker di Jalur Gaza utara, setelah mengisolasi daerah tersebut dengan pasukan dan tank.

Sayap bersenjata Hamas, brigade Al-Qassam, mengatakan pihaknya telah merusak 27 kendaraan militer Israel dalam 48 jam dan menimbulkan kerugian besar dalam pertempuran langsung dengan pasukan Israel.

Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan puluhan orang tewas akibat serangan udara Israel di utara dan selatan, dengan delapan orang tewas dalam serangan udara yang menghantam rumah sakit kanker Rantissi di Kota Gaza.

Militer Israel hanya mengatakan pihaknya sedang menyelidiki laporan tersebut. Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mengatakan pihaknya telah mengawal konvoi empat ambulans pasien dari Kota Gaza ke perbatasan Rafah dengan Mesir, menyatakan rasa lega.

Evakuasi telah ditangguhkan sejak gempuran Israel terhadap ambulans pada Jumat.

Ibu Negara Bukan Jabatan Publik, Tak Ada Aturan Khusus Soal Kampanye******

JAKARTA —Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, menyebut tidak ada ketentuan yang mengatur ibu negara ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Hasyim menjelaskan ibu negara bukan jabatan negara dan orang yang menyandang titel sebagai ibu negara bukanlah pejabat publik.

Promosi Transaksi Pakai BRImo, 15 Nasabah BRI Beruntung Dapat Mobil Listrik Keren!

“Enggak ada (aturannya). Ibu negara bukan jabatan (publik),” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas melantik anggota kpps se-Indonesia di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Sejauh ini, Ibu Negara Iriana Joko Widodo belum mengumumkan secara terbuka bakal terlibat kampanye di Pemilu 2024. Meskipun putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) bersama calon presiden (capres) Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hasyim menjelaskan ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur presiden dan menteri-menteri. Hak politik mereka untuk berkampanye dilindungi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Artinya, jika Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk ikut kampanye selama pemilihan umum (Pemilu) 2024 maka dia bakal mengajukan cuti kepada dirinya sendiri.

“Dia mengajukan cuti (kepada dirinya sendiri). Iya kan presiden cuma satu,” kata Hasyim sebagaimana dilansir Antara.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye. Aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.

“Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing,” kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Tanggapi Soal Presiden Boleh Memihak, Cak Imin Sarakan Jokowi Belajar ke SBY******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai presiden bisa berkampanye dan memihak pada Pilpres 2024.

Politikus yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan Presiden Jokowi semestinya tidak memihak kepada siapa pun pasangan capres-cawapres hingga memunculkan gejolak di tengah masyarakat. Dia menegaskan, presiden semestinya bersikap netral.

Promosi Kinerja Apik, Kualitas Kredit BRI Terjaga dengan Terus Turunnya Loan at Risk

“Suara perubahan tidak bisa ditutupi siapa pun, kok tiba-tiba presiden tidak mau netral itu apa? Hampir seluruh rakyat protes, presiden harus tetap netral dan tidak memihak kepada siapa pun. Jadi, presiden kemarin menyampaikan, kemudian Istana mengatakan pernyataan itu disalahpahami,” kata Cak Imin di Badung, Bali, Jumat (26/1/2024).

Menurut pasangan capres Anies Baswedan itu, Jokowi sebagai presiden dengan kekuasaan, jabatan, dan lembaga tertinggi semestinya mengayomi seluruh pihak tanpa membedakan satu dengan yang lain.

Cak Imin membayangkan jika Presiden Jokowi mendukung salah satu peserta pemilu dan terjadi perselisihan antar-peserta, maka akan repot ketika orang nomor satu di Republik Indonesia ikut memihak salah satu.

“Ya saya sangat sedih kalau punya presiden yang kemudian memilih jalan yang tidak untuk (mengayomi) semuanya,” ujar Cak Imin sebagaimana dilansir Antara.

Ia menambahkan jika akhirnya Presiden Jokowi tetap ingin mendukung salah satu pasangan calon pada Pilpres 2024, sebaiknya terlebih dahulu cuti dari posisi saat ini.

“Kalau berpihak harus cuti segera, kita hormat kepada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Pak Jokowi tolong belajar dari Pak SBY,” katanya menyarankan Jokowi mengikuti jejak SBY sebelumnya.




bab terbaru:wahana111

Perbarui waktu:2024-07-06

Daftar bab terbaru
situs slot gacor malam ini
uang 388 slot
akulaku aplikasi
slot gampang menang hari ini
gagal bayar kredivo
gacor 88 slot
nusa8et
untung138
sloto89
Daftar isi semua bab
Bab 1 pakde4d togel
Bab 2 slot6000 login
Bab 3 daftar pinjol resmi ojk
Bab 4 metaspin88
Bab 5 gacor link alternatif
Bab 6 berkah4d
Bab 7 dunia gacor77
Bab 8 slot online gacor gampang menang
Bab 9 slot nexusengine terbaru
Bab 10 erek erek 3d bergambar lengkap
Bab 11 95 togel
Bab 12 pinjam uang 5 juta di pegadaian
Bab 13 mahongtoto
Bab 14 mpoapi
Bab 15 situs slot besar terpercaya
Bab 16 depo 50 dapat 50
Bab 17 slot gacor anti rungkad
Bab 18 tafsir mimpi naik bus togel
Bab 19 erek63
Bab 20 prediksi togel hk siang hari ini
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9670bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

NPC pendekar pedang terbanyak dalam sejarah

gacor slot 168 login

SOLO —Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan bahwa presiden memiliki hak untuk berpolitik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Hal itu disampaikan seusai melaksanakan salat Jumat di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (26/1/2024). Moeldoko mengatakan bahwa presiden merupakan figur yang memiliki jabatan politik sehingga hak politik juga melekat kepadanya.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

“Presiden sebagai figur yang memiliki jabatan politik, tentu hak-hak politiknya juga melekat dan ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu,” kata Moeldoko sebagaimana dilansir Antara.

Moeldoko menjelaskan, hak politik seperti turut serta dalam kampanye bukan hanya menjadi hak seorang presiden saja, tetapi juga pada wakil presiden, seluruh menteri dan pejabat publik yang ada.

Sebagai informasi, terkait dengan kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pada bagian kedelapan tentang Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Pejabat Negara lainnya.

Aturan presiden boleh mengikuti kampanye, tertuang dalam Pasal 299 poin pertama yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

Kemudian, pada poin kedua disebutkan pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye. Selain itu juga pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik juga bisa melaksanakan kampanye.

Pejabat negara lainnya tersebut, bisa melaksanakan kampanye jika yang bersangkutan sebagai calon presiden atau wakil presiden, anggota tim kampanye dan pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

“Sangat jelas disebut di sana bahwa presiden dan wakil presiden, para menteri dan seluruh pejabat publik memiliki hak untuk melakukan kampanye. Secara undang-undang seperti itu,” katanya.

Ia menambahkan, terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa presiden dan menteri memiliki hak demokrasi dan politik untuk mengikuti kampanye, hal tersebut memang sudah sesuai dengan aturan mengingat Indonesia adalah negara hukum.

Dalam undang-undang tersebut, lanjutnya, juga sudah disebutkan dengan sangat jelas bahwa presiden, wakil presiden dan pejabat negara diperbolehkan untuk berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.

“Indonesia ini adalah negara hukum, negara demokrasi, sehingga acuannya hukum. Jadi jangan kemana-mana, standarnya hukum. Jangan diukur dengan standar perasaan, tidak ketemu. Rasanya tidak cocok, tidak begitu,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (24/1/2024), mengatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Jalannya menghadap ke langit

jam gacor gates of olympus hari ini

JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan Indonesia dan Timor Leste sepakat memajukan sektor komunikasi dan informatika (kominfo) kedua negara.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Budi Arie dengan Menteri Komunikasi dan Transportasi Timor Leste Miguel Marques Gonçalves Manetelu di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/1/2024).

Promosi Tanam Pohon di Lahan Kritis, BRI Grow & Green Berdayakan 2 Kelompok Tani Bali

Menkominfo Budi Arie, dalam rilis pers, Sabtu (27/1/2024), menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama dengan Timor Leste mencakup bidang komunikasi radio, jasa telekomunikasi, aplikasi informatika serta layanan pos dan kurir.

“Bentuk kerja sama dalam MoU untuk bidang komunikasi radio nantinya kedua negara akan melakukan koordinasi dan monitoring spektrum frekuensi radio di wilayah perbatasan. Selain itu pertukaran data dan informasi stasiun radio di daerah perbatasan dan sistem manajemen spektrum radio,” kata Menkominfo Budi Arie.

Menurut Budi Arie, Indonesia mendukung promosi dan pengembangan kerja sama teknologi 5G dan fasilitasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Selain itu, kedua negara berupaya meningkatkan pembangunan jaringan komunikasi, termasuk menjembatani kesenjangan digital dan sistem penanggulangan bencana.

“Tentunya hal ini akan dilaksanakan penyelenggara telekomunikasi termasuk sektor swasta dengan skema investasi di Timor Leste,” ucap Menkominfo.

Indonesia dan Timor Leste juga menyepakati pertukaran informasi dan kerja sama mengenai Tata Kelola Internet dan memperkuat kerja samastart-up business matchmakingagar ekosistem ekonomi digital lebih berkembang.

Kedua negara, kata dia, juga bekerja sama mempromosikan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan, Big Data, dan Internet of Things.

Pada sektor layanan pos dan kurir, Indonesia dan Timor Leste menyepakati kerja sama filateli dan penerbitan perangko, pengembangan layanan remitansi dan pertukaran kiriman pos di daerah perbatasan.

“Sesuai MoU, kedua negara juga melakukan pertukaran informasi kebijakan dan regulasi radio, telekomunikasi, aplikasi informatika, serta pos dan kurir,” kata Budi Arie.

Penandatangan nota kesepahaman tersebut disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste Xanana Gusmao.

Kuil Kiamat

link slot gacor maxwin

WASHINGTON DC — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan terus berupaya melindungi warga negaranya, termasuk juga Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza, Palestina.

“Saya ingin kembali tegaskan bahwa dari sejak awal terjadinya serangan (di Gaza), pemerintah telah dan akan terus berupaya untuk melindungi WNI serta fasilitas-fasilitas publik, termasuk Rumah Sakit Indonesia,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers melalui tayangan langsung video dari Washington DC, Amerika Serikat, Minggu (12/11/2023) waktu setempat atau Senin (13/11/2023) pagi waktu Indonesia, dilansir Antara.

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

Mengenai kondisi Rumah Sakit Indonesia di Palestina yang terus mendapat serangan Israel, Jokowi telah menyampaikan saat menghadiri KTT Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan saat pertemuan bilateral di sela-sela KTT OKI, di Riyadh, Arab Saudi, Minggu (12/11/2023), tentang pentingnya menghormati hukum humaniter internasional.

Presiden mengatakan KTT OKI itu memang diselenggarakan secara khusus untuk membahas kondisi di Palestina.

“Saat KTT saya menyampaikan secara jujur bahwa dunia seolah tidak berdaya menyaksikan penderitaan rakyat Palestina sehingga saya mengajak negara-negara anggota OKI untuk bersatu, dan berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina,” katanya.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa gencatan senjata di Gaza harus segera diwujudkan, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperbanyak, perundingan damai harus segera dimulai, fasilitas publik dan kegiatan kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran serangan dan Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan.

“Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan,” tegasnya.

Presiden mengatakan resolusi yang dihasilkan dalam KTT OKI berisi pesan yang sangat kuat, yang akan disampaikannya pada pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Senin hari ini.

“Alhamdulillah KTT OKI menghasilkan resolusi yang berisi pesan yang sangat kuat untuk dunia dan pesan inilah yang akan saya sampaikan kepada Presiden Biden esok hari (Senin hari ini), di mana ini adalah suara dari 57 negara atau sekitar sepertiga suara negara di dunia,” tegasnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga akan menyampaikan pesan dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang meminta dirinya secara khusus untuk menyampaikan kepada Presiden Biden.

“Selain itu, saya juga ingin memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri Indonesia yang terpilih sebagai salah satu Menteri Luar Negeri yang diberikan kepercayaan oleh para pemimpin OKI untuk mengupayakan perdamaian di Palestina,” ujar Jokowi.

Saya hanyalah seorang kultivator iblis yang lewat

pinjaman tanpa ojk

SOLO–Kisah para anak muda yang gampang-gampang susah mencari kerja diangkat menjadi headlineHarian Umum Soloposedisi hari ini, Jumat (26/1/2024). Bursa kerja atau job fairpun menjadi tujuan para pencari kerja untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan atau langsung memasukkan berkas lamaran.

Diberitakan Solopos, hanya tiga hari Krisna Indra, 23, bekerja sejak lamarannya diterima di sebuah perusahaan. Ternyata dia merasa ditipu oleh perusahaan tersebut.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

”Saya kali pertama melamar di perusahaan pialang, jadi saya merasa tertipu. Soalnya di brosur lowongannya sebagai staf HRD. Tapi ketika bergabung di sana, ternyata yang dijanjikan di brosur tidak ada. Saya menjadi marketing. Menurut saya itu penipuan ya. Sekitar tiga hari saya langsung resign,” terang Krisna saat ditemui Espos, Rabu (24/1/2024).

Krisna kemudian melamar di perusahaan lain. Pekerjaannya sesuai dengan yang ditawarkan, gaji dijanjikan sesuai upah minimum setempat. Namun dia merasa tuntutan pekerjaan di situ terlalu tinggi. Bahkan jika tidak mencapai target gaji yang dia terima bakal dipotong. Dia hanya bertahan sebulan di situ dan kemudian mundur.

Ajeng Rizky, 23, mengaku juga memilih lingkungan kerja yang suportif untuk pekerjaan pertamanya. Karyawan swasta ini mengaku bakal bertahan sedikitnya dua tahun dalam pekerjaannya. Setelah itu, dia bakal mencari gaji yang lebih besar dan ingin mengembangkan keahlian. Dia mengaku menyukai pekerjaan yang mengharuskannya hadir di kantor setiap hari

KPU Tegaskan Lindungi Personel KPPS

JAKARTA—Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari kembali menegaskan adanya jaminan perlindungan sosial dan fasilitas pengecekan kesehatan bagi para anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang bertugas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Guna memastikan bahwa para anggota KPPS bisa bekerja tanpa gangguan kesehatan yang berisiko, KPU juga sudah menggariskan kebijakan hanya menerima anggota KPPS yang usia maksimalnya 55 tahun dan dalam keadaan sehat. Hasyim saat ditemui di Jakarta, Kamis (25/1/2024) menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan mengantisipasi risiko anggota KPPS meninggal dunia saat bekerja selama pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.

“Dalam kondisi sehat ini juga pemerintah daerah memberikan dukungan berupa pemeriksaan kesehatan, fasilitas medis kepada para anggota badan ad hoc [KPPS]. Demikian juga untuk jaminan sosial penyelenggara pemilu, Presiden (Joko Widodo) telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” kata Hasyim selepas melantik 5,7 juta lebih anggota KPPS se-Indonesia secara serentak, Kamis.

Tenaga Kerja Belum Terserap Optimal

JAKARTA—Meskipun realisasi investasi terus meningkat dari tahun ke tahun demikian pula jumlah tenaga kerja yang terserap, namun komparasi kenaikan keduanya belum sebanding. Investasi terlihat sangat naik, tidak begitu dengan jumlah tenaga kerja yang terserap.

Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi investasi sepanjang 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun. Capaian tersebut melampaui target (101,3%) yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1.400 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.823.543 orang. Sebelumnya pada 2022 lalu, total realisasi investasi mencapai Rp1.207,2 triliun dan telah merekrut 1,31 juta tenaga kerja.

Mengutip laman menpan.go.id, Rabu (24/1/2024), realisasi investasi 2023 terdiri atas realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp744,0 triliun atau setara 52,4% dari total realisasi investasi dan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp674,9 triliun atau mencapai 47,6%. Hal tersebut disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam paparan realisasi investasi 2023 di Jakarta, Rabu.

Spekulasi di Balik Keberpihakan Jokowi

JAKARTA—Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden boleh berpihak dan berkampanye dalam pemilu diduga terkait upaya mendongkrak elektabilitas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kubu pasangan nomor urut 2 itu mengklaim ada upaya menjatuhkan citra Jokowi.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengungkit elektabilitas pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 yang stagnan berdasarkan hasil survei sebagian lembaga. Ray merujuk pernyataannya pada awal tahun ini.

“Sudah saya sampaikan bahwa bila sampai 20 Januari tanda-tanda elektabilitas paslon [pasangan calon] 2 tetap mandek, maka tak menutup kemungkinan Presiden Jokowi akan secara terang-terangan mendeklarasikan dukungan kepada salah satu paslon,” ujar Ray dilansir VOA Indonesia, Kamis (25/1/2024).

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Jumat (26/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Forum hiburan super

game slot terpercaya 2022

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi untuk keperluan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk Arief Prasetyo Adi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat (26/1/2024), dilansir Solopos.com.

Promosi BRI Kembali Buka BRILiaN Future Leader Program General dan IT

Selain itu, tim penyidik KPK juga memanggil satu orang dari pihak swasta bernama Rajiv. Dia juga akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan maupun gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian itu.

Kendati demikian, Ali Fikri belum memberikan keterangan lebih lanjut soal keterangan apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.

KPK pada hari Jumat (13 Oktober 2023) resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu (11 Oktober 2023).

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dokter sekolah khusus kepala sekolah

pangeran gacor

SRAGEN–Kisah Joko Surono yang kini harus merasakan dinginnya lantan ruang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Sragen menjadi berita terpopuler laman Solopos.compada Kamis (25/1/2024) pagi. Mantan Kades Pungsari, Kecamatan Plupuh, Sragen, itu kini jadi tahanan Kejari setelah tersandung kasus dugaan korupsi dana Badan Usaha Milik (BUM) Desa Maju Jaya Pungsari.

Berita terpopuler itu membeberkan Joko Surono ditahan sejak Selasa (23/1/2024) setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari. Dari hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah, tindakan tersangka merugikan uang negara hingga Rp350.997.500.

Promosi Kinerja Apik, Kualitas Kredit BRI Terjaga dengan Terus Turunnya Loan at Risk

Joko akhirnya diberhentikan dengan tidak hormat alias dipecat pada Desember 2023 lalu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Sragen setelah sempat diberhentikan sementara sejak Agustus 2023. Kabid Penataan dan Pembinaan Administrasi Dispermades Sragen, Heru Cahyono, menerangkan pemberhentian dengan tidak hormat Joko melewati tahapan yang panjang.

“Tahapan awal dari temuan Inspektorat di Desa Pungsari kira-kira setahun yang lalu. Sejumlah temuan itu kan lalu ditindaklanjuti. Terus dijatuhki sanksi administrasi berupa teguran. Teguran tertulis itu berlaku selama sebulan. Isi teguran itu bahwa yang bersangkutan harus menyelesaikan permasalahan sebagaimana dalam laporan hasil pemeriksaan Inspektorat,” ujarnya saat dihubungi Solopos.com, Rabu (24/1/2024).

Permasalahan yang dimaksud berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana penyertaan modal BUM Desa Maju Jaya Pungsari. Teguran yang dilayangkan ternyata tidak ditindaklanjuti oleh Joko.

Dari situ level sanksi dinaikan ke pemberhentian sementara selama tiga bulan untuk memberi kesempatan Joko menyelesaikan kewajibannya. Selama tiga bulan itu, juga tidak mengembalikan dana BUM Desa yang ia gunakan sehingga pemberhentian sementara diperpanjang sebulan.

“Selama empat bulan itu juga tidak ada progres, batas akhirnya 22 Desember 2023. Setelah itu langsung diambil kebijakan untuk pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi prosesnya sudah urut,” ujar Heru.

Selain berita tentang eks Kades Pungsari Sragen yang terjerat kasus korupsi, kabar lain soal durian gratis bakal dibagikan di Jatinom, Timnas Indonesia masih bisa lolos, petani dapat diskon pupuk, hingga hujan abu kembali mengguyur Klaten juga masuk daftar 10 kabar terpopuler pagi ini.

Berikut 10 berita terpopuler laman Solopos.com24 jam terakhir hingga Kamis (25/1/2024) pagi: 

Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Eks Kades Pungsari Sragen yang Jadi Pesakitan

Sikat! Ribuan Durian bakal Dibagikan Gratis di Festival Durian Jatinom Klaten

Kurniadi Maulato Kembali Pimpin Kwarcab Pramuka Karanganyar Periode 2024-2028

Timnas Indonesia Masih Bisa Lolos meskipun Kalah dari Jepang, Ini Syaratnya

Bawaslu Wonogiri: Ada Pelanggaran Kampanye di Konser Denny Caknan-Gus Miftah

Ribuan Petani di Sragen Dapat Diskon 40 Persen Pembelian Pupuk Urea dan NPK

Menteri Mundur dari Kabinet

Apes, Motor Karyawan Warung Bakso di Alun-alun Sragen Digondol Maling

Hujan Abu Kembali Guyur Tegalmulyo Klaten akibat Awan Panas Guguran Merapi

Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pilpres, Asal…